BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, menetapkan prioritas pelaksanaan inventarisasi kualitas dan kuantitas air,
(2)Apabila sumber air berada atau mengalir melalui atau merupakan batas dari dua atau lebih Propinsi Daerah Tingkat I, prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di bawah koordinasi Menteri.

Pasal 4
(1)Data kualitas dan kuantitas air disusun dan didokumentasikan pada istansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
(2)Data kualitas dan kuantitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diolah oleh instansi teknis yang bersangkutan dan laporannya disampaikan kepada Menteri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Data kualitas dan kuantitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipakai sebagai:
a.dasar pertimbangan penetapan peruntukan air dan baku mutu air pada sumber air yang bersangkutan;
b.dasar perhitungan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air yang telah ditetapkan peruntukannya;
c.dasar penilaian tingkat pencemaran air.

BAB III
PENGGOLONGAN AIR

Pasal 7
(1)Penggolongan air menurut peruntukannya ditetapkan sebagai berikut:
Golongan A: Air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu;
Golongan B: Air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum;
Golongan C: Air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan;
Golongan D: Air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, pembangkit listrik tenaga air.
(2)Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan perluasan pemanfaatan air di luar penggolongan air sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat (1).

Pasal 8
(1)Ketetapan tentang baku mutu air untuk golongan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan penambahan parameter dan baku mutu untuk parameter tersebut dalam baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Penilaian kualitas air yang menyangkut parameter yang belum tercantum dalam baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan merujuk kepada fungsi dan guna air serta atau kepada ilmu pengetahuan.

(1)Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan:
a.Peruntukan air sesuai dengan penggolongan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali kemudian ditentukan lain oleh Menteri;
b.baku mutu air untuk peruntukan air menurut penggolongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(2)Peruntukan air dan baku mutu air yang berada atau mengalir melalui atau merupakan batas dari dua atau lebih Propinsi Daerah Tingkat I ditetapkan oleh para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan di bawah koordinasi Menteri.
(3)Peruntukan air dan baku mutu air pada sumber air yang berada di bawah wewenang pengelolaan suatu badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengairan setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 11
Apabila kualitas air lebih rendah dari kualitas air menurut golongan yang telah ditetapkan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan program peningkatan kualitas air.

(1)Pengendalian pencemaran air di daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
(2)Pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada di atau mengalir melalui wilayah lebih dari satu Propinsi Daerah Tingkat I dilakukan oleh Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 14
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menentukan daya tampung beban pencemaran.

Baku mutu air, daya tampung beban pencemaran dan baku mutu limbah cair ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

Pasal 17
(1)Setiap orang atau badan yang membuang limbah cair wajib menaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan dalam izin pembuangan limbah cair yang ditetapkan baginya.
(2)Setiap orang atau badan yang membuang limbah cair sebagaimana ditetapkan dalam izin pembuangannya, dilarang melakukan pengenceran.

Pasal 18
Pembuangan limbah dengan kandungan bahan radioaktif diatur oleh Pimpinan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Penanggung jawab kegiatan wajib membuat salutan pembuangan limbah cair sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit limbah cair di luar areal kegiatan.

Pasal 21
(1)Pembuangan limbah cair ke dalam air dikenakan pembayaran retribusi.
(2)Tata cara dan jumlah retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I.

Upaya pengendalian pencemaran air yang disebabkan oleh masuknya limbah cair atau bahan lain tidak melalui sarana yang dibuat khusus untuk itu dan atau yang bukan berupa sumber yang tertentu titik masuknya ke dalam air pada sumber air diatur oleh Menteri atau Pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 24
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan dan mengumumkan sumber air dan salurannya yang dinilai tercemar dan membahayakan keselamatan umum.

BAB V
PERIZINAN

(1)Pembuangan limbah rumah tangga diatur dengan Peraturan Daerah.
(2)Pembuangan limbah cair ke laut diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 28
(1)Untuk kegiatan yang wajib membuat analisis mengenai dampak lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, maka persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan bagi kegiatan tersebut wajib dicamtumkan sebagai syarat dan kewajiban dalam izin Ordonansi Gangguan bagi kegiatan yang bersangkutan.
(2)Apabila analisis mengenai dampak lingkungan bagi suatu kegiatan mensyaratkan baku mutu limbah cair yang lebih ketat dari baku mutu limbah cair sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 maka untuk kegiatan tersebut ditetapkan baku mutu limbah cair sebagaimana disyaratkan oleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 29
(1)Setiap orang yang mengetahui atau menduga terjadinya pencemaran air, berhak melaporkan kepada:
a.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau aparat Pemerintah Daerah terdekat, atau
b.Kepala Kepolisian Resort atau aparat Kepolisian terdekat.
(2)Aparat Pemerintah Daerah terdekat yang menerima laporan tentang terjadinya pencemaran air wajib segera meneruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
(3)Aparat Kepolisian terdekat yang menerima laporan tentang terjadinya pencemaran air wajib segera melaporkan kepada Kepala Kepolisian Resort yang bersangkutan untuk keperluan penyidikan.
(4)Gubernur Kepala Daerah Tingkat I segera melakukan penelitian tentang laporan terjadinya pencemaran air.
(5)Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) membuktikan terjadinya pencemaran air, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I segera melakukan atau memerintahkan dilakukannya tindakan penanggulangan dan atau pencegahan meluasnya pencemaran.

Pasal 30
(1)Pengawasan kualitas air dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
(2)Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menunjuk sebuah instansi di daerah.
(3)Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a.pemantauan dan evaluasi baku mutu limbah cair pada tempat yang ditentukan;
b.pemantauan dan evaluasi perubahan kualitas air;
c.pengumpulan dan evaluasi data yang berhubungan dengan pencemaran air;
d.evaluasi laporan tentang pembuangan limbah cair dan analisisnya yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan.
(4)Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
(5)Apabila hasil pengawasan menunjukkan terjadinya pencemaran air, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I memerintahkan dilakukannya penanggulangan dan atau pencegahan meluasnya pencemaran.
(6)Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melaporkan hasil pengawasan kualitas air kepada Menteri dan Menteri lain yang terkait.
(7)Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan tata laksana pengawasan di daerah.

Pasal 31
(1)Dalam rangka melaksanakan tugasnya, petugas dari instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berwenang:
a.memasuki lingkungan sumber pencemaran;
b.memeriksa bekerjanya peralatan pengolahan limbah dan atau peralatan lain yang diperlukan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
c.mengambil contoh limbah;
d.meminta keterangan yang diperlukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas limbah yang dibuang, termasuk proses pengolahannya.
(2)Setiap penanggungjawab kegiatan wajib:
a.mengizinkan petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas petugas tersebut;
b.memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila hal itu diminta.

Pasal 32
(1)Setiap penanggungjawab kegiatan wajib menyampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I:
a.laporan tentang pembuangan limbah cair dan hasil analisisnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
b.pernyataan bahwa laporan yang telah disampaikan adalah benar mewakili kualitas limbah cair yang sebenarnya dibuang.
(2)Pedoman dan tata cara pelaporan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau instansi yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 33
(1)Apabila pembuangan limbah cair melanggar ketentuan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan dalam Pasal 15, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengeluarkan surat peringatan kepada penanggungjawab kegiatan untuk memenuhi persyaratan baku mutu limbah cair dalam waktu yang ditetapkan.
(2)Apabila pada akhir waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembuangan limbah cair belum mencapai persyaratan baku mutu limbah maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mencabut izin pembuangan limbah cair.

Pasal 34
(1)Menteri menunjuk laboratorium tingkat pusat dalam rangka pengendalian pencemaran air.
(2)Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menunjuk laboratorium di daerah untuk melakukan analisis kualitas air dan kualitas limbah cair dalam rangka pengawasan dan pemantauan pencemaran air.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 35
(1)Pembiayaan inventarisasi kualitas dan kuantitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran daerah yang bersangkutan.
(2)Pembiayaan pengawasan pencemaran air dibebankan pada anggaran daerah masing-masing.

Pasal 36
(1)Biaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran air akibat suatu kegiatan dibebankan kepada penanggungjawab kegiatan yang bersangkutan.
(2)Apabila penanggungjawab kegiatan lalai melaksanakan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat melakukan atau memerintahkan untuk melakukan penanggulangan pencemaran air tersebut atas beban pembiayaan penanggungjawab kegiatan yang bersangkutan.
(3)Apabila dipandang perlu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat mengambil tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atas beban pembiayaan penanggungjawab kegiatan yang bersangkutan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 37
(1)Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20 Pasal 32 Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan administratif oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
(2)Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan dikenakan tindakan hukum lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38
Apabila untuk suatu jenis kegiatan belum ditentukan baku mutu limbah cairnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka baku mutu limbah cair yang boleh dibuang ke dalam air oleh kegiatan tersebut ditetapkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat I setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 39
Apabila pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini telah ditetapkan baku mutu limbah cair yang dibuang ke dalam air oleh suatu kegiatan lebih ketat dibandingkan dengan perhitungan menurut baku mutu limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka untuk kegiatan tersebut tetap berlaku baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan itu.

Pasal 40
Apabila pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini telah ditetapkan baku mutu limbah cair yang dibuang ke dalam air oleh suatu kegiatan lebih longgar dibandingkan dengan perhitungan menurut baku mutu limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka baku mutu limbah cair kegiatan tersebut wajib disesuaikan dengan baku mutu limbah cair sebagaimana dimaksud dengan Pasal 15 dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 41
Bagi kegiatan yang sudah beroperasi maka dalam waktu satu tahun setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, harus sudah memperoleh izin pembuangan limbah cair dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 42
(1)Apabila pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini penggolongan air menurut peruntukkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini belum ditetapkan, maka golongan air pada badan air tersebut dinyatakan sebagai air golongan B sampai ada penetapan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini.
(2)Air pada badan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai golongan A, apabila:
a.memenuhi kualitas air golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini, atau
b.berada di kawasan hutan lindung, atau
c.berada di sekitar sumber mata air.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya lebih lanjut.
1.Rumusan ini diturunkan dari pengertian air sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian "air" dibatasi pada air yang terdapat di atas permukaan tanah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bawa pendekatan pengendalian pencemaran air yang terdapat di atas permukaan tanah adalah berbeda dengan pengendalian pencemaran air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut.
2.Rumusan ini diturunkan dari pengertian pencemaran lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3.Cukup jelas.
4.Rumusan ini diturunkan dari pengertian baku mutu lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang dimaksud dengan "ditenggang adanya" dalam rumusan pengertian ini adalah batas atau kadar parameter pencemaran dalam air secara alami dan dinilai berdasarkan ilmu pengetahuan masih dapat difungsikan sesuai dengan peruntukannya.
Baku mutu air merupakan dasar bagi perlindungan air dan sebagai kriteria pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan penjelasan Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5.Beban pencemaran dinyatakan dalam satuan, jumlah parameter pencemaran, biasanya sebagai satuan berat, atau untuk aliran air atau limbah dinyatakan dalam satuan jumlah parameter pencemaran persatuan waktu. Beban pencemaran dapat ditentukan dengan mengukur kadar parameter pencemaran dan volume atau debit aliran air atau limbah yang bersangkutan. Nilai beban pencemaran tersebut dihitung dengan perkalian antara kadar dan volume atau debit aliran setelah satuan volumenya disesuaikan.
Contoh perhitungan:
Dari pengukuran didapat konsentrasi padatan tersuspensi adalah 1 mg/liter dan debit aliran limbah sebesar 10 meter kubik/menit.
Debit aliran limbah setelah penyesuaian satuan volume adalah 10 x 1000 liter/menit (karena 1 m³ = 1000 liter). Maka beban pencemaran padatan tersuspensi dari limbah tersebut adalah:
= 10 x 1000 (liter/menit) x 1 (mg/liter) = 10.000 mg/menit.
6.Daya tampung beban pencemaran ditentukan dengan teknik dan metoda tertentu berdasarkan data kondisi kualitas dan kuantitas air serta baku mutu air pada suatu sumber air tertentu. Daya tampung beban pencemaran dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perizinan pembuangan limbah-limbah cair ke sumber air yang bersangkutan; jika beban pencemaran dari limbah-limbah yang dibuang melebihi daya tampung beban pencemaran air pada sumber air tersebut maka besar kemungkinannya air tersebut akan mengalami pencemaran.
7.Yang dimaksud dengan "ditenggang adanya" dalam rumusan pengertian ini adalah secara administratif dan berdasarkan perhitungan rasional.
8.Cukup jelas.

Pasal 2
Yang dimaksud dengan instansi teknis dalam pasal ini adalah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inventarisasi kualitas dan kuantitas air diperlukan untuk mengetahui kondisi air dan kecenderungan berubahnya pada sumber air dalam rangka pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Yang dimaksud dengan kualitas air adalah sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat, atau energi, atau komponen lain dalam air. Kualitas air dinyatakan sebagai parameter kualitas air, misalnya pH, warna, temperatur hantaran listrik, konsentrasi zat kimia, konsentrasi bakteri, dan sebagainya.
Yang dimaksud dengan kuantitas air adalah jumlah atau debit aliran air pada sumber air.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sumber air dalam ayat ini adalah sama dengan pengertian sumber air sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang dapat berupa antara lain sungai, danau, dan rawa.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Laporan yang disampaikan merupakan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh instansi teknis yang isi laporan meliputi analisis data, kondisi dan kecenderungan kualitas dan kuantitas air, sumber-sumber pencemaran, kesimpulan dan saran.

Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan identifikasi sumber-sumber pencemaran adalah untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemarkan air serta kemungkinan jenis dan besaran pencemarannya.
Ayat (2)
Tindak lanjut pengendalian bertujuan agar pembuangan limbah dari sumber-sumber pencemaran termasuk memenuhi kebutuhan baku mutu limbahnya sehingga air penerima limbah yang bersangkutan memenuhi baku mutu air yang diinginkan.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan perluasan pemanfaatan golongan air adalah pemanfaatan air di luar dari penggolongan air seperti yang ditetapkan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Rujukan kepada ilmu pengetahuan diperlukan bila diduga ada parameter yang tidak atau belum tercakup dalam baku mutu air.

Pasal 9
Penetapan metode analis dimaksudkan untuk menggunakan rujukan yang sama dalam pengukuran dan penilaian parameter pencemaran dalam baku mutu air dan baku mutu limbah cair termaksud.

Pasal 10
Ayat (1)
Karena peruntukan air dan baku mutu air menyangkut kepentingan umum maka untuk setiap air pada sumber air perlu ditetapkan peruntukan dan golongannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Dalam hal kondisi mutu air tidak memenuhi kriteria mutu untuk peruntukan yang seharusnya, tidak boleh kemudian golongannya ditetapkan sesuai dengan kondisi mutu tersebut, yang diperlukan adalah program agar kondisi mutu air tersebut dapat memenuhi kriteria mutu untuk peruntukkan yang seharusnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dalam ayat ini adalah wewenang suatu badan pengelola seperti otorita dan sebagainya.

Pasal 11
Program peningkatan tersebut bertujuan agar kualitas air tersebut mencapai tingkat sesuai dengan penggolongan peruntukannya dalam jangka waktu tertentu atau bahkan menaikkan sampai kualitas yang lebih baik lagi.

Pasal 12
Yang dimaksud dengan peningkatan penggolongan peruntukannya adalah agar air yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai golongan air dengan tingkat kualitas air yang lebih baik.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal sumber air, menjadi batas propinsi atau mengalir melalui dua atau lebih propinsi, para Gubernur yang bersangkutan perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan Menteri sebelum menetapkan pengendalian pencemarannya agar dapat dicapai keterpaduannya/pengendalian pencemaran terhadap sumber air tersebut.

Pasal 14
Daya tampung beban pencemaran digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam perizinan pembuangan limbah cair ke sumber air. lnformasi tentang daya tampung beban pencemaran ini bersifat terbuka untuk diketahui oleh setiap orang.

Pasal 15
Ayat (1)
Baku mutu limbah cair ditetapkan untuk setiap jenis kegiatan, misalnya baku mutu limbah cair untuk industri pupuk, tapioka, kelapa sawit dan sebagainya. Baku mutu limbah cair tersebut dilengkapi dengan pedoman penerapannya.
Ayat (2)
Mengingat kondisi air pada sumber air dan tingkat teknologi pengolahan limbah ditiap daerah dapat berbeda, maka Gubernur dalam rangka pengendalian pencemaran air dapat menetapkan baku mutu limbah cair yang lebih ketat bagi daerahnya.

Pasal 16
Baku mutu air dipengaruhi oleh perkembangan keadaan.
Baku mutu limbah cair yang antara lain didasarkan pada tingkat kemampuan teknologi yang dapat berubah dengan perkembangan waktu. Sedangkan daya tampung beban pencemaran dipengaruhi oleh baku mutu air yang ditetapkan dan kondisi air pada sumber air yang bersangkutan. Karena itu, baku mutu air, daya tampung beban pencemaran, dan baku mutu limbah cair perlu ditinjau secara berkala. Jangka waktu lima tahun dipandang sebagai waktu yang layak untuk melakukan peninjauan kembali tersebut.

Pasal 17
Ayat (1)
Baku mutu limbah cair membatasi kadar dan beban pencemaran yang dibuang ke air pada sumber air.
Baku mutu limbah cair tersebut berlaku untuk pembuangan limbah cair ke dalam air dan ke air laut.
Ayat (2)
Pengenceran limbah cair tidak mengurangi beban pencemaran, tetapi hanya memperbesar volume limbah cair sehingga mengecilkan kadarnya. Pengenceran di sini termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Pembuangan limbah cair ke tanah dapat menimbulkan pencemaran tanah dan pencemaran air tanah. Namun dengan teknologi tertentu limbah cair dapat diolah dengan cara menempatkan limbah cair di tanah, sebagai contoh adalah antara lain yang dikenal dengan cara "spray irrigation", tetapi untuk penerapannya perlu penelitian agar tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 20
Tempat pengambilan contoh harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan contoh dari saluran limbah dan pengukuran debit limbahnya. Fasilitas yang dimaksud misalnya tersedianya sarana jalan, sarana bak kontrol, kerangan bagi aliran limbah bertekanan dan sebagainya.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Pungutan retribusi oleh Pemerintah Daerah hanya dikenakan terhadap pemakai sarana pengolahan limbah cair yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun besarnya pemungutan retribusi ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembuangan atau pengolahan limbah, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau dapat diserahkan kepada pihak swasta.

Pasal 23
Yang dimaksud dalam pasal ini dengan pencemaran air oleh masuknya limbah cair atau bahan lain tidak melalui sarana yang dibuat khusus untuk itu adalah misalnya pencemaran air yang diakibatkan oleh masuknya bahan pencemar ke dalam air karena misalnya terbawa oleh air hujan, erosi, atau penggerusan; contohnya adalah masuknya sisa bahan pestisida dan pupuk dari lahan pertanian ke dalam air.

Pasal 24
Yang dimaksud dengan sumber air yang membahayakan keselamatan umum adalah antara lain air yang mengandung misalnya bahan kimia yang berbahaya dan beracun seperti logam beracun. Pengumuman ini dimaksudkan untuk mencegah penggunaan sumber air tersebut yang dapat membahayakan keselamatan, termasuk kesehatan, penggunaannya sementara upaya pengendalian dilakukan.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Izin ordonansi gangguan yang dberikan harus mengacu kepada izin pembuangan limbah cair yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan di mana terjadi kesalahan dalam proses operasi sehingga menimbulkan beban pencemaran yang jauh lebih besar dari keadaan normal. Untuk itu penanggung jawab kegiatan harus menyediakan sarana dan menyusun prosedur untuk keadaan tersebut, misalnya sarana penampungan sementara limbah cair yang dihasilkan pada keadaan darurat tersebut untuk selanjutnya diolah sehingga limbah cair yang dibuang tetap memenuhi baku mutu limbah sebagaimana ditentukan dalam izinnya.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dapat diketahui tingkat mutu limbah cair suatu kegiatan yang bila dibuang tidak mencemarkan air penerimanya. Bisa terjadi dari hasil studi tersebut didapatkan bahwa kegiatan tersebut mampu mencapai tingkat mutu limbah cair yang lebih baik dari baku mutu yang lebih ketat dari peraturan baku mutu limbah cair yang ditetapkan.

Pasal 29
Ayat (1)
Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bahwa setiap orang dapat melaporkan tentang terjadinya pencemaran lingkungan, dan mengetahui tata laksananya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Tugas pejabat kepolisian sebagai pejabat penyidik untuk melakukan penyelidikan tentang adanya unsur pidana dalam kasus pencemaran air yang dilaporkan padanya.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Bentuk tindakan tersebut antara lain dengan menghentikan masuknya limbah cair ke tempat tersebut dari sumbernya dan atau melokalisir pencemaran.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Jika pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan belum ada instansi teknis di daerah yang khusus bertugas untuk itu, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menunjuk instansi lain di Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Tata laksana yang akan ditetapkan oleh Gubernur meliputi antara lain tanda pengenal, surat tugas pengawasan dan sebagainya.

Pasal 31
Ayat (1)
Petugas yang memasuki areal kegiatan sumber pencemaran bertugas memeriksa antara lain bekerjanya peralatan pengolahan limbah, mengambil contoh limbah dan memeriksa saluran pembuangan limbah.
Ayat (2)
Penanggung jawab kegiatan yang menghalangi atau tidak mengizinkan petugas menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat dikenakan ketentuan pidana yang antara lain diatur dalam Pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Memasuki lingkungan kerja harus diartikan sedemikian rupa bahwa petugas harus dapat segera menuju ke tempat sasaran tugasnya.

Pasal 32
Ayat (1)
Pernyataan tentang kebenaran laporan harus ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan dan atau diketahui oleh pemilik atau penanggungjawab perusahaan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penunjukan satu laboratorium oleh Gubernur dimaksudkan agar terdapat kepastian data hasil analisis kualitas dan kuantitas limbah.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat.(2) Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "dipandang perlu" adalah keadaan yang mengharuskan diambil tindakan segera untuk mencegah meluasnya pencemaran.

Pasal 37
Ayat (1)
Bentuk tindakan administratif yang dimaksud dalam ayat ini antara lain dapat berupa pencabutan izin pembuangan limbah, penghentian sementara kegiatan, penyegelan semua saluran pembuangan limbah cair atau berupa tindakan lainnya yang ditentukan dalam izin.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]