http://ngada.org
http://ngada.org

.
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres, PBI, PBPK, dan POJKBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain




PERATURAN PEMERINTAH 1947 NO. 2


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG BADAN INDUSTRI NEGARA.

UMUM

Dalam pokoknya, pekerjaan B.I.N. dibagi atas:
(a)mengatur pengumpulan bahan mentah, alat perkakas keperluan perindustrian;
(b)mengatur produksi;
(c)mengatur penjualan hasil produksi;
(d)mengatur keuangan dan pemberian kredit;
(e)membuat rencana-rencana;
(f)memberi pimpinan di dalam arti seluas-luasnya.

Pasal 4
Kewajiban B.I.N. adalah:
(a)Mengurus dan menyelenggarakan perusahaan-perusahaan industri (fabrieksnijverheid), yang dulu diurus oleh Balatentara Jepang atau badan Jepang, yang belum diurus oleh Jawatan dari suatu Kementerian atau Badan Pemerintah Sentral lain;
(b)Menyelenggarakan/turut menyelenggarakan mengawasi perusahaan-perusahaan industri dari badan-badan atau seseorang partikelir, yang ditunjuk oleh Menteri Kemakmuran;
(c)Mendirikan perusahaan baru;
(d)Mendatangkan barang keperluan perlengkapan perindustrian dari luar negeri.

PIMPINAN

(1)Direktur, Wakil-Direktur dan Kepala Bagian, masing-masing diangkat atau diperhentikan oleh Menteri Kemakmuran.
(2)Urusan pegawai lain-lainnya diatur menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Kemakmuran.

Pasal 7
(1)Hanya warga Negara Indonesia dapat diangkat sebagai Direktur, Wakil-Direktur atau Kepala-Bagian.
(2)Pegawai B.I.N. baik pegawai tetap maupun bukan, dilarang menjalankan perusahaan pabrik atau perdagangan hasil perusahaan, yang di bawah urusan B.I.N. kedua-duanya baik dengan langsung maupun tidak.

Pasal 8
Gaji Direktur, Wakil-Direktur dan Kepala Bagian ditetapkan oleh Menteri Kemakmuran.

PENGAWASAN

(1)B.I.N. adalah Badan Hukum dan mulai berlaku pada hari Peraturan ini mulai berlaku.
(2)Keuangan B.I.N. terpisah dari dan tidak dimasukkan dalam keuangan Negara.

Pasal 11
Modal bekerjanya B.I.N. terdapat dari:
(a)Modal pertama, yang disediakan oleh Pemerintah pada waktu Badan tersebut berdiri.
(b)Kekayaan jawatan-jawatan, badan-badan dan perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan dalam pasal 15.
(c)Pinjaman, dengan mengingat Pasal 12.
(d)Penghasilan lain-lain.

(1)Hasil keuntungan B.I.N pada tiap-tiap tahun dibagi sebagai berikut:
(a)60% untuk Negara
(b)20% untuk cadangan-cadangan
(c)10% untuk cadangan istimewa
(d)10% untuk cadangan keselamatan hidup para pegawai, misalnya: tunjangan sakit, tunjangan istirahat, dan keperluan sosial lain-lain.
(2)Pimpinan berhak memajukan usul-usul kepada Pemerintah tentang cara mempergunakan bagian keuntungan, yang dimaksudkan dalam Pasal ini ayat (1) sub (a).
(3)Apabila cadangan yang dimaksudkan dalam Pasal ini ayat (1) sub (b) dan sub (c) telah mencapai jumlah, yang masing-masing oleh Dewan Pemimpin telah dipandang mencukupi keperluan B.I.N. maka bagian dari keuntungan bersih yang mestinya untuk kedua maksud tersebut, semuanya dipergunakan untuk Negara.
(4)Jikalau B.I.N. menderita kerugian, yang tidak dapat ditutup dengan cadangan-cadangan yang telah ada, maka kerugian itu ditutupi oleh Negara.

Pasal 14
Aturan lebih laanjut tentang hal menjalankan pekerjaan keuangan B.I.N. ditetapkan oleh Menteri Kemakmuran.

LAIN-LAIN

(1)Barang siapa dengan sengaja:
(a)Merintangi atau mengganggu penyerahan, yang dimaksudkan dalam Pasal 15.
(b)Tidak memetuhi kewajiban, yang ditetapkan dalam pasal 15, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda, sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.
(2)Perbuatan tersebut dalam pasal ini ayat (1) dianggap sebagai kejahatan.
(3)Terhadap Badan Hukum, yang dituntut dan dihukum, ialah mereka yang bertanggaung jawab dalam Badan Hukum tersebut.

Pasal 17
Peraturan ini disebut: "Peraturan Badan Industri negara" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1947.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Februari 1947
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Kemakmuran,

A.K. GANI.
Diumumkan
pada tanggal 18 Februari 1947
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO





[tulis] » komentar « [baca]