BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Usaha budidaya tanaman dapat dilakukan di wilayah pengembangan budidaya tanaman di seluruh wilayah Indonesia.
(2)Selain di wilayah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usaha budidaya tanaman dapat dilakukan di tempat lain yang merupakan cadangan lahan untuk budidaya tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
(3)Ketentuan mengenai wilayah pengembangan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan di dalam rencana detail tata ruang.

Pasal 4
Ruang lingkup peraturan pemerintah ini meliputi:
a.budidaya tanaman;
b.perizinan usaha budidaya tanaman; dan
c.pembinaan dan peran masyarakat.

BAB II
BUDIDAYA TANAMAN

Budidaya tanaman meliputi:
a.jenis dan skala usaha;
b.luas maksimum lahan usaha dan perubahan jenis tanaman;
c.pola usaha; dan
d.pemanfaatan jasa dan sarana milik negara.

Pasal 7
(1)Jenis usaha budidaya tanaman terdiri atas:
a.usaha dalam proses produksi;
b.usaha dalam penanganan pasca panen; dan
c.usaha keterpaduan butir a dan butir b.
(2)Skala usaha budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada luas lahan dan/atau tenaga kerja.
(3)Lahan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas 25 Ha (dua puluh lima hektar) atau lebih, wajib mendapat izin.
(4)Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah 10 (sepuluh) orang atau lebih wajib mendapat izin.

Pasal 8
(1)Penetapan luas maksimum lahan untuk setiap jenis usaha budidaya tanaman didasarkan pada ketersediaan, kesesuaian dan kemampuan lahan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya konservasi tanah.
(2)Luas maksimum lahan untuk pengusahaan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar).
(3)Untuk wilayah Papua, luas maksimum lahan dapat diberikan dua kali luas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan luas maksimum lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

(1)Pelaku usaha yang dalam melakukan usaha budidaya tanaman memanfaatkan jasa dan/atau sarana yang disediakan oleh pemerintah, dikenakan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(2)Jenis dan tarif atas pemanfaatan jasa dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB III
PERIZINAN USAHA

Pasal 11
(1)Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemohon harus memenuhi persyaratan:
a.akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
b.nomor pokok wajib pajak;
c.surat keterangan domisili;
d.rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk izin usaha tanaman yang diterbitkan oleh gubernur;
e.rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman provinsi dari gubernur untuk izin usaha tanaman yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
f.Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
g.rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
h.jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;
i.rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman;
j.hasil analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan
k.pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
(2)Izin usaha diberikan oleh:
a.gubernur, untuk lokasi lahan usaha budidaya tanaman yang berada pada lintas wilayah kabupaten dan/atau kota dalam provinsi yang bersangkutan;
b.bupati/walikota, untuk lokasi lahan usaha budidaya tanaman yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Perubahan jenis tanaman, perluasan lahan, dan/atau penambahan kapasitas produksi pada usaha dalam proses produksi budidaya tanaman dapat dilakukan oleh pelaku usaha setelah mendapat persetujuan dari pemberi izin usaha.

Pasal 14
(1)Izin usaha budidaya tanaman berlaku selama perusahaan masih operasional.
(2)Izin usaha budidaya tanaman dilarang untuk dipindah tangankan.

Usaha budidaya tanaman yang menggunakan produk hasil rekayasa genetik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.

Pasal 17
(1)Pelaku usaha budidaya tanaman wajib:
a.melaksanakan usahanya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dan prinsip usaha yang sehat;
b.melaksanakan upaya pelestarian sumber daya alam dan/atau fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan teknis usaha kepada pemberi izin usaha.
(2)Pelaporan dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pertanaman atau paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan usaha budidaya tanaman dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PERAN MASYARAKAT

Masyarakat dan/atau asosiasi terkait diberi kesempatan berperan dalam melaksanakan pengawasan, menyampaikan pemikiran, dan saran dalam pengembangan usaha budidaya tanaman.

Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pelayanan, dan pedoman peran masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Ketentuan usaha budidaya tanaman yang telah ada, sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
(1)Apabila di dalam negeri terjadi bencana alam atau ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan sehingga produksi usaha budidaya tanaman tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri, produk yang dihasilkan dari usaha budidaya tanaman wajib diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
(2)Ketentuan mengenai kejadian bencana alam dan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 25
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku untuk usaha budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 26
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Agar tujuan usaha budidaya tanaman dapat tercapai, maka dalam melakukannya harus selalu memperhatikan dan berorientasi pasar sehingga tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ketentuan mengutamakan mayoritas modal dalam negeri dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan proses kegiatan produksi meliputi penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan tanaman, penanaman, pemeliharaan/perlindungan tanaman, dan/atau pemanenan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan pasca panen yaitu tahapan kegiatan yang dimulai sesudah panen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan meliputi pembersihan, pengupasan/perontokan, pengeringan, sortasi, grading, pengolahan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, distribusi, dan/atau pemasaran hasil produksi budidaya tanaman.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Luas lahan maksimum untuk usaha budidaya tanaman di wilayah Papua mengikuti ketentuan pelaksanaan otonomi daerah.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Termasuk penyediaan sarana produksi, antara lain, benih, pupuk, alat pertanian, dan mesin pertanian.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Jasa dalam ketentuan ini antara lain, sertifikasi mutu, pendaftaran produk, nomor pendaftaran, uji mutu produk, sertifikasi produk, uji penelitian, dan sertifikasi good agriculture practice.
Sarana dalam ketentuan ini, antara lain, pemanfaatan laboratorium uji, alat mesin pertanian, pergundangan, lahan, dan bangunan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 13
Ketentuan persetujuan diperlukan untuk pelaksanaan monitoring perkembangan kegiatan usaha budidaya tanaman pada suatu wilayah.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Laporan dimaksudkan untuk memantau tingkat kemajuan kegiatan yang dicapai oleh pemegang izin dalam mengelola usaha.
Laporan kegiatan teknis meliputi realisasi luas lahan budidaya yang ditanam, keadaan/serangan organisme pengganggu tumbuhan, perkembangan produksi, dan pengolahan atau pemasaran hasil.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Pembinaan dilakukan dengan tujuan agar usaha budidaya tanaman dapat berkembang lebih baik dan lebih sehat.
Pelayanan dilakukan untuk memberikan kelancaran dalam pengembangan usaha budidaya tanaman.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Yang dimaksud dengan "asosiasi terkait" yaitu semua bentuk perhimpunan profesional, keilmuan, pengusahaan, atau perdagangan di bidang usaha budidaya tanaman.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]