BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengembangan SPAM diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 4
Pengaturan pengembangan SPAM bertujuan untuk:
a.terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
b.tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan
c.tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

BAB II
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu
Umum

(1)Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(2)Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Unit Air Baku

Pasal 7
(1)Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
(2)Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.

Pasal 8
(1)Air baku wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam rangka efisiensi pemanfaatan air baku, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antardaerah.
(4)Penggunaan air baku untuk keperluan pengusahaan air minum wajib berdasarkan izin hak guna usaha air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Penggunaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan kelompok nonpengusahaan wajib berdasarkan izin hak guna pakai air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Penggunaan air baku khususnya dari air tanah dan mata air wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unit Produksi

(1)Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.
(2)Unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan kontinuitas pengaliran.
(3)Kontinuitas pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jaminan pengaliran 24 jam per hari.

Bagian Kelima
Unit Pelayanan

Pasal 11
(1)Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.
(2)Untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air.
(3)Untuk menjamin keakurasiannya, meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.

Bagian Keenam
Unit Pengelolaan

Ketentuan teknis mengenai unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB III
PERLINDUNGAN AIR BAKU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14
(1)Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan Prasarana dan Sarana Sanitasi.
(2)Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PS Air Limbah dan PS Persampahan.
(3)Pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan:
a.keberpihakan pada masyarakat miskin dan daerah rawan air;
b.peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
c.pemenuhan standar pelayanan; dan
d.tidak menimbulkan dampak sosial.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Air Limbah

(1)Pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan mengguna-kan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku.
(2)Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi orang perseorangan/rumah tangga.
(3)Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kawasan padat penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 17
(1)Hasil pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi bentuk cairan dan padatan.
(2)Kualitas hasil pengolahan air limbah yang berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan standar baku mutu air buangan dan baku mutu sumber air baku yang mencakup syarat fisik, kimia, dan bakteriologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil pengolahan air limbah yang berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali wajib diolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak membahayakan manusia dan lingkungan.
(4)Pemantauan kualitas dan kuantitas hasil pengolahan air limbah wajib dilakukan secara rutin dan berkala sesuai dengan standar yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 18
(1)Pemilihan lokasi instalasi pengolahan air limbah harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
(2)Lokasi pembuangan akhir hasil pengolahan air limbah yang berbentuk cairan, wajib memperhatikan faktor keamanan, pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Bagian Ketiga
Prasarana dan Sarana Persampahan

(1)Proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah dari sumber sampai ke TPA dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan memperhatikan sistem pelayanan persampahan yang sudah tersedia.
(2)Pengolahan sampah dilakukan dengan metode yang ramah lingkungan, terpadu, dengan mempertimbangkan karakteristik sampah, keselamatan kerja dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Pasal 21
(1)Lokasi tempat pengumpulan dan pengolahan sampah serta TPA, wajib memperhatikan:
a.jarak dengan sumber air baku;
b.hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan;
c.rencana tata ruang;
d.daya dukung lingkungan dan kondisi hidrogeologi daerahnya; serta;
e.kondisi sosial budaya masyarakat.
(2)Dalam rangka perlindungan air baku, TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.wajib dilengkapi dengan zona penyangga;
b.menggunakan metode lahan urug terkendali untuk kota sedang dan kecil; dan
c.menggunakan metode lahan urug saniter untuk kota besar dan metropolitan.
(3)Pemantauan kualitas hasil pengolahan leachate yang dibuang ke sumber air baku dan/atau tempat terbuka wajib dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang.

(1)Penyelenggaraan pengembangan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan sampah.
(2)Keterpaduan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pengembangan.
(3)Apabila penyelenggaraan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan secara terpadu pada semua tahapan, keterpaduan penyelenggaraan pengembangan sekurang-kurangnya dilaksanakan pada tahap perencanaan, baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik.
(4)Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dan/atau Prasarana dan Sarana Sanitasi Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antardaerah.

Pasal 24
(1)Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.
(2)Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan nasional sektor lain yang terkait.
(3)Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencakup kebijakan dan strategi Prasarana dan Sarana Sanitasi yang terkait dengan SPAM.
(4)Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
(5)Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan melalui konsultasi publik.

Rencana induk pengembangan SPAM paling sedikit memuat:
a.rencana umum;
b.rencana jaringan;
c.program dan kegiatan pengembangan;
d.kriteria dan standar pelayanan;
e.rencana alokasi air baku;
f.keterpaduan dengan PS Sanitasi;
g.indikasi pembiayaan dan pola investasi; serta
h.rencana pengembangan kelembagaan.

Pasal 28
(1)Studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan:
a.rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan;
b.hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta
c.kajian sumber pembiayaan.
(2)Studi kelayakan pengembangan SPAM disusun oleh penyelenggara pengembangan SPAM.

Pasal 29
(1)Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan:
a.rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan;
b.hasil studi kelayakan;
c.jadwal pelaksanaan konstruksi;
d.kepastian sumber pembiayaan.
(2)Perencanaan teknis pengembangan SPAM paling sedikit memuat:
a.rancangan teknis sistem pengembangan yang meliputi rancangan detail kegiatan serta tahapan dan jadwal pelaksanaan;
b.perhitungan dan gambar teknis;
c.spesifikasi teknis; dan
d.dokumen pelaksanaan kegiatan.
(3)Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun oleh penyelenggara.

Pasal 30
(1)Kegiatan penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dapat dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara atau penyedia jasa perencanaan konstruksi yang ditunjuk.
(2)Penyelenggara dan penyedia jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi.
(3)Kegiatan penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 31
(1)Pelaksanaan konstruksi SPAM meliputi kegiatan pembangunan konstruksi fisik dan uji coba.
(2)Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknis yang telah ditetapkan.
(3)Pedoman teknis dan tata cara pelaksanaan konstruksi SPAM sesuai dengan Peraturan Menteri.
(4)Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32
(1)Kegiatan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilaksanakan oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi melalui proses pelelangan.
(2)Dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sendiri, penyelenggara harus memiliki tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.
(3)Dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, penyedia jasa dimaksud harus memiliki izin usaha jasa konstruksi dan memiliki tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.

Bagian Keempat
Pengelolaan

Pasal 33
(1)Kegiatan pengelolaan SPAM meliputi:
a.pengoperasian dan pemanfaatan;
b.administrasi dan kelembagaan.
(2)Pengelolaan SPAM dilaksanakan dengan mengutamakan asas keadilan dan kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin keberlanjutan fungsi pelayanan air minum serta peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 34
(1)Kegiatan pengelolaan SPAM dilakukan penyelenggara dan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
(2)Pengelolaan SPAM wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3)Pedoman teknis dan tata cara pengelolaan SPAM ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 35
(1)Penyelenggara SPAM wajib melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi.
(2)Pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.
(3)Rehabilitasi meliputi rehabilitasi sebagian dan/atau keseluruhan.
(4)Pedoman teknis dan tata cara pemeliharaan dan rehabilitasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 36
(1)Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan data kinerja pelayanan air minum.
(2)Penyelenggara pengembangan SPAM wajib menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna keperluan pemantauan dan evaluasi.
(3)Penyelenggara pengembangan SPAM wajib memberikan data yang diperlukan untuk pemantauan dan evaluasi.
(4)Pedoman teknis dan tata cara pemantauan dan evaluasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37
(1)Pengembangan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dibentuk secara khusus untuk pengembangan SPAM.
(3)Dalam hal BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya, BUMN atau BUMD atas persetujuan dewan pengawas/komisaris dapat mengikutsertakan koperasi, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat dalam penyelenggaraan di wilayah pelayanannya.
(4)Dalam hal pelayanan air minum yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat diwujudkan oleh BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat membangun sebagian atau seluruh PS SPAM yang selanjutnya dioperasikan oleh BUMN atau BUMD.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 38
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi:
a.menetapkan kebijakan dan strategi nasional;
b.menetapkan norma, standar, pedoman dan manual;
c.membentuk BUMN penyelenggara SPAM;
d.memfasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar provinsi, yang bersifat khusus, strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional;
e.memberikan bantuan teknis dan melakukan pembinaan, pengendalian, serta pengawasan atas penyelenggaraan;
f.memberikan izin penyelenggaraan lintas provinsi;
g.penentuan alokasi air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan hak guna usaha air yang ditetapkan; dan
h.memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi

Pasal 39
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi:
a.menyusun kebijakan dan strategi pengembangan di wilayahnya berdasarkan kebijakan dan strategi nasional;
b.memfasilitasi pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota;
c.dapat membentuk BUMD provinsi sebagai penyelenggara SPAM;
d.penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat antar kabupaten/kota;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
f.menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kepada Pemerintah dan Badan Pendukung Pengembangan SPAM;
g.memberikan izin penyelenggaran untuk lintas kabupaten/kota; dan
h.memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 40
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi:
a.menyusun kebijakan dan strategi di daerahnya berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi.
b.dapat membentuk BUMD penyelenggara pengembangan SPAM;
c.memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan;
d.memenuhi kebutuhan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan;
e.menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan SPAM di wilayahnya;
f.melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau pengusahaan penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah yang belum terjangkau pelayanan BUMD;
g.memberi bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;
h.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh berada di wilayahnya;
i.menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kepada pemerintah provinsi, Pemerintah, dan Badan Pendukung Pengembangan SPAM;
j.melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayahnya;
k.memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya; dan
l.memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 41
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:
a.memfasilitasi dan memberikan izin peran serta masyarakat di tingkat kelompok/komunitas di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;
b.melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber air untuk penyediaan air minum di tingkat kelompok/komunitas masyarakat; dan
c.menyampaikan laporan hasil pengawasan pemanfaatan sumber air untuk penyediaan air minum di wilayahnya kepada pemerintah kabupaten/kota.

BAB VI
BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SPAM

Bagian Kesatu
Status dan Kedudukan

Pasal 42
Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang untuk selanjutnya disebut dengan BPP SPAM.

Pasal 43
BPP SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 merupakan badan non struktural yang dibentuk oleh, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 44
BPP SPAM berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 45
BPP SPAM bertugas mendukung dan memberikan bantuan dalam rangka mencapai tujuan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 guna memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 46
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, BPP SPAM mempunyai fungsi:
a.memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan strategi;
b.membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penerapan norma, standar, pedoman, dan manual oleh penyelenggara dan masyarakat;
c.melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan SPAM;
d.memberikan rekomendasi tindak turun tangan terhadap penyimpangan standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan;
e.mendukung dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan SPAM oleh koperasi dan badan usaha swasta;
f.memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dan masyarakat.

Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas BPP SPAM ditetapkan oleh Menteri .

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 48
Keanggotaan BPP SPAM terdiri atas unsur Pemerintah, unsur penyelenggara dan unsur masyarakat.

Pasal 49
(1)Susunan keanggotaan BPP SPAM terdiri dari Ketua BPP SPAM yang merangkap anggota dan beberapa anggota.
(2)Ketua BPP SPAM ditetapkan oleh Menteri.
(3)Anggota BPP SPAM berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 50
(1)Dalam hal anggota BPP SPAM berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Anggota BPP SPAM tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun, dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51
(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPP SPAM, seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.warga negara Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;
e.mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;
f.mempunyai kualifikasi kemampuan, pengetahuan dan pengalaman di bidang air minum dan/atau sanitasi yang menguasi keahlian di bidang teknik, ekonomi, keuangan, hukum dan kelembagaan, serta pengusahaan;
g.tidak merangkap pekerjaan pada kegiatan usaha pengembangan SPAM serta usaha lain yang terkait;
h.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
j.tidak merangkap jabatan sebagai direksi/komisaris atau pegawai pada badan usaha; dan
k.tidak menjadi pengurus partai politik.
(2)Untuk dapat diangkat sebagai anggota BPP SPAM, setiap calon anggota yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Menteri.

Pasal 52
Anggota BPP SPAM diberhentikan dalam hal:
a.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
b.berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat lagi;
c.dianggap tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
d.tidak menjalankan tugas sebagai anggota BPP SPAM selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
e.melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan BPP SPAM;
f.melakukan tindakan atau sikap bertentangan dengan kepentingan negara;
g.cacat fisik atau mental sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya melebihi dari 3 (tiga) bulan;
h.dipidana karena melakukan kejahatan;
i.melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPP SPAM.

Pasal 53
Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPP SPAM dilakukan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 54
(1)Untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas BPP SPAM dibentuk Sekretariat BPP SPAM yang berada di lingkungan Menteri.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan beberapa unit kerja sesuai dengan kebutuhan.
(3)Sekretariat BPP SPAM dipimpin oleh Sekretaris BPP SPAM yang bertanggungjawab kepada Ketua BPP SPAM.
(4)Sekretaris BPP SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Ketua BPP SPAM.

Pasal 55
Masa kerja anggota BPP SPAM adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 56
(1)Anggaran untuk pelaksanaan tugas BPP SPAM diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Sistem penggajian anggota BPP SPAM disesuaikan dengan beban tugas dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN TARIF

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 57
(1)Pembiayaan pengembangan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem non fisik.
(2)Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
a.Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
b.BUMN atau BUMD;
c.koperasi;
d.badan usaha swasta;
e.dana masyarakat; dan/atau
f.sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58
(1)Pembiayaan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) menjadi kewajiban pemerintah.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu melaksanakan pengembangan SPAM, Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal yang dibutuhkan secara bertahap.
(3)Bantuan Pemerintah yang dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin pada wilayah di luar jangkauan pelayanan BUMD.
(4)Untuk daerah yang sudah terjangkau pelayanan BUMD, bantuan pendanaan Pemerintah hanya dapat diberikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal.
(5)Tata cara penyaluran bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59
(1)Dalam hal pembiayaan pengembangan SPAM dilakukan oleh koperasi dan badan usaha swasta, maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah:
a.dapat menyusun prastudi kelayakan;
b.memberikan kemudahan perizinan;
c.memberikan konsultasi dan fasilitasi;
d.memfasilitasi ketersediaan air baku.
(2)Pemerintah dapat mengatur sistem pembiayaan dan pola investasi untuk terwujudnya iklim investasi yang kondusif.
(3)Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pendanaan atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMN/BUMD penyelenggara dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tarif dan Retribusi

Pasal 60
(1)Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum dan pelayanan air limbah yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Penyelenggara.
(2)Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada prinsip-prinsip:
a.keterjangkauan dan keadilan;
b.mutu pelayanan;
c.pemulihan biaya;
d.efisiensi pemakaian air;
e.transparansi dan akuntabilitas; dan
f.perlindungan air baku.
(3)Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi:
a.biaya operasi dan pemeliharaan;
b.biaya depresiasi/amortisasi;
c.biaya bunga pinjaman;
d.biaya-biaya lain; dan
e.keuntungan yang wajar.
(4)Untuk melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
(5)Penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan formula indeksasi dengan mengacu pada besaran nilai indeks yang berlaku yang diterbitkan oleh Pemerintah.
(6)Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh BUMD ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
(7)Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta, ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan perjanjian penyelenggaraan SPAM.
(8)Pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 61
(1)Dalam hal jasa pelayanan air limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggan dapat dikenakan pungutan daerah dalam bentuk retribusi.
(2)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 62
(1)Dalam hal jasa pelayanan dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, anggota kelompok masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama.
(2)Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan.

BAB VIII
TUGAS, TANGGUNG JAWAB,
PERAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab BUMN/BUMD

Pasal 63
Dalam menjalankan lingkup tugas dan tanggung jawab, BUMN/BUMD:
a.menyelenggarakan pengembangan SPAM yang terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi yang ditetapkan;
b.melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya, serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
c.melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
d.memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
e.membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung gugat sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik;
f.menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
g.mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada masyarakat luas.

Bagian Kedua
Peran Serta Koperasi,
Badan Usaha Swasta, dan Masyarakat

Pasal 64
(1)Koperasi dan/atau badan usaha swasta dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM pada daerah, wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMD/BUMN.
(2)Koperasi dan/atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk khusus untuk usaha di bidang penyediaan SPAM.
(3)Pelibatan koperasi dan/atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup seluruh atau sebagian tahapan penyelenggaraan pengembangan.
(5)Koperasi dan/atau badan usaha swasta yang mendapatkan hak berdasarkan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengadakan perjanjian dalam penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
(6)Perjanjian penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang memuat ketentuan:
a.ruang lingkup penyelenggaraan;
b.standar teknis (kualitas, kuantitas dan tekanan air);
c.tarif awal dan formula perhitungan tarif;
d.jangka waktu penyelenggaraan; dan
e.hak dan kewajiban para pihak.
(7)Setelah batas waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selesai, seluruh aset beserta kelengkapannya diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam keadaan baik dan dapat beroperasi.
(8)Pedoman tentang tata cara pelelangan dan penyusunan perjanjian penyelenggaraan, serta tata cara penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 65
(1)Koperasi, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
(2)Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembinaan teknik dan nonteknik serta perlindungan aset dari pemerintah.
(3)Penyelenggaraan oleh koperasi dan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4)Kewajiban izin tidak diberlakukan bagi kepentingan perseorangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
(5)Pedoman dan tata cara pemberian izin dan pembinaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengikuti ketentuan Peraturan Menteri.

Pasal 66
Dalam melakukan pengembangan SPAM, koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) wajib:
a.berpedoman pada tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan monitoring evaluasi mengikuti ketentuan Peraturan Menteri;
b.memberikan informasi dan laporan mengenai penyelenggaraan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
c.dalam keadaan tertentu dapat membantu dan memberikan akses kepada masyarakat sekitar dalam pemenuhan kebutuhan minimal akan air.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 67
(1)Setiap pelanggan air minum berhak:
a.memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
b.mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
c.mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan;
d.mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan; dan
e.memperoleh pelayanan pembuangan air limbah atau penyedotan lumpur tinja.
(2)Setiap pelanggan air minum berkewajiban:
a.membayar tagihan atas jasa pelayanan;
b.menggunakan produk pelayanan secara bijak;
c.turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
d.mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara; dan
e.mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.
(3)Bagi masyarakat bukan pelanggan air minum, disediakan pelayanan pemeriksaan kualitas air baku secara berkala oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Pasal 68
(1)Setiap penyelenggara berhak:
a.memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b.menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif/retribusi jasa pelayanan;
c.menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
d.memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan izin yang telah didapat;
e.memutus sambungan langganan kepada para pemakai/ pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
f.menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pelayanan.
(2)Setiap penyelenggara berkewajiban untuk:
a.menjamin pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan;
b.memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas pelayanan;
c.mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai/pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (force majeure);
d.memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
e.memberikan ganti rugi yang layak kepada pelanggan atas kerugian yang diderita;
f.mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan; dan
g.berperanserta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.
(3)Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diupayakan berdasarkan penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
(4)Upaya penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 69
(1)Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah, yang meliputi:
a.koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan air minum;
b.pemberian norma, standar, pedoman, manual;
c.pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, bantuan teknis; dan
d.pendidikan dan pelatihan.
(2)Pembinaan terhadap BUMN atau BUMD, koperasi, badan usaha swasta, dan kelompok masyarakat yang melaksanakan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi:
a.pemberian norma, standar, pedoman, manual;
b.pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
c.pendidikan dan pelatihan;
(3)Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mengambilalih tanggungjawab penyelenggaraan sementara dengan menunjuk unit pengelola dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM bila penyelenggara tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya.
(4)Pedoman teknis dan tata cara pembinaan penyelenggaraan pengembangan SPAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 70
(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
(2)Pengawasan terhadap kualitas air minum hasil penyelenggaraan pengembangan SPAM dan pencemaran/pembuangan hasil pengolahan air limbah dan sampah dilaksanakan oleh instansi sesuai dengan kewenangannya.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
(4)Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau BPP SPAM.
(5)Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau BPP SPAM sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
(6)Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat dan/atau pelanggan sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

BAB X
GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Pasal 71
Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72
(1)Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi SPAM.
(2)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
(3)Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a.berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum yang bergerak dalam bidang pemanfaatan sumber daya air;
b.memcantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM; dan
c.telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara pengembangan SPAM, yang tidak memenuhi kriteria pelayanan.

Pasal 74
(1)BUMN/BUMD yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (4), (5) dan (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 63 huruf d, Pasal 68 ayat (2) huruf a, c dan g, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
(2)BUMN/BUMD yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Pasal 75
(1)Koperasi dan badan usaha swasta yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 68 ayat (2) huruf a, c dan g, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
(2)Koperasi dan badan usaha swasta yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi berupa denda administrasi.
(3)Koperasi dan badan usaha swasta yang telah diberikan sanksi berupa denda administrasi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak melakukan perbaikan pelayanan, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan air minum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 77
Perjanjian penyelenggaraan dan perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian penyelenggaraan atau perizinan tersebut.

Pasal 78
(1)Penyelenggara SPAM yang berada di kota metropolitan atau kota-kota yang memiliki kepadatan yang tinggi yang belum memiliki rencana induk sistem penyediaan air minum yang terpadu dengan pembuangan air limbah secara terpusat dan sistem pengelolaan persampahan wajib melengkapinya dalam jangka waktu paling lambat 1 Januari 2010.
(2)Penyelenggara SPAM yang berada di kota selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki rencana induk sistem penyediaan air minum yang terpadu dengan pembuangan air limbah dan sistem pengelolaan persampahan wajib melengkapinya dalam jangka waktu paling lambat 1 Januari 2010.
(3)Penyelenggara SPAM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 1 Januari 2008.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Dr.HAMID AWALUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Yang dimaksud dengan diselenggarakan secara terpadu adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan SPAM dan Prasarana dan Sarana Sanitasi memperhatikan keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan, terutama dalam upaya perlindungan terhadap baku mutu sumber air baku.

Pasal 3
Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa SPAM diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.
Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin).
Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa SPAM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.
Asas keadilan mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.
Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan.
Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggunggugatkan.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan instalasi air kemasan adalah proses pengolahan air menjadi air minum dengan menggunakan peralatan-peralatan penjernihan atau penyulingan air yang umum dijual di pasaran.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Baku mutu yang dimaksud adalah mengikuti peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan menjamin adalah mengupayakan semaksimal mungkin ketersediaan air baku untuk pengembangan SPAM.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Penggunaan air tanah untuk air baku merupakan pilihan setelah air permukaan sudah tidak mencukupi. Penggunaan air tanah untuk air baku tidak dibenarkan dalam jumlah yang melebihi kemampuan alam mengisinya kembali (natural recharge). Dalam keadaan yang memaksa, apabila diperkirakan terjadi pengambilan air tanah untuk air baku melebihi kemampuan natural recharge, penyelenggara diwajibkan mengisi air tanah dengan air bersih (refill) atas biaya penyelenggara sehingga dapat dijamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan berupa penurunan muka air tanah asli (muka air tanah pada waktu air tanah belum dimanfaatkan). Penurunan muka air tanah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak mungkin bisa diperbaiki, yaitu antara lain: intrusi air laut ke dalam air tanah dan turunnya permukaan tanah.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan daerah terbuka adalah daerah-daerah peresapan atau aliran yang dapat mempengaruhi kualitas air tanah dan kualitas sumber air baku.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengelolaan teknis bertujuan untuk mewujudkan sasaran teknis yang telah ditetapkan.
Ayat (3)
Pengelolaan non teknis bertujuan untuk mewujudkan kinerja pelayanan yang efisien dan efektif.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Air Limbah yang dimaksud di sini adalah air limbah permukiman (municipal wastewater) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) serta air hujan (rain off storm water) yang karena sistem pengumpulan, memungkinkan air hujan ditampung (combine severage system).
Air limbah permukiman berasal dari perumahan, fasilitas umum, fasilitas komersial, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
Perumahan yang dimaksud adalah rumah tinggal, termasuk rumah susun dan gedung apartemen, tetapi tidak termasuk fasilitas pendukungnya.
Fasilitas umum yang dimaksud adalah terminal, bandara, pelabuhan laut, stasiun kereta api, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain.
Fasilitas komersial yang dimaksud adalah pertokoan, gedung-gedung pertunjukan, rumah-rumah makan, dan sebagainya.
Fasilitas sosial yang dimaksud adalah gedung-gedung tempat ibadah, sekolah-sekolah, dan sebagainya.
Fasilitas lainnya yang dimaksud adalah fasilitas-fasilitas lain selain yang disebutkan di atas, tetapi berkarakteristik permukiman.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sistem pembuangan air limbah (sanitation disposal system) terdiri dari sistem pengaliran, proses pengolahan, dan pembuangan akhir.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sistem pembuangan air limbah setempat adalah sistem permbuangan air limbah secara individual yang diolah dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi cubluk, tanki septik dan resapan, unit pengolahan setempat lainnya, sarana pengangkutan, dan pengolahan akhir lumpur tinja.
Unit pengolahan setempat lainnya yang dimaksud di atas adalah unit atau paket lengkap pengolahan air limbah yang dikembangkan dan dipasarkan, baik oleh lembaga-lembaga penelitian maupun oleh produsen-produsen tertentu untuk digunakan oleh perumahan, gedung-gedung perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan gedung-gedung komersial setelah dinyatakan layak secara teknis oleh lembaga yang berwenang.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pembuangan air limbah terpusat adalah sistem pengumpulan air limbah yang melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat. Sistem ini meliputi jaringan pengumpul, bangunan pengolahan , sistem pemompaan, dan bangunan penunjang lainnya.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan sumber air baku untuk air minum termasuk daerah tangkapan air/daerah resapan air.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kepadatan permukiman yang dimaksud adalah kepadatan penduduk per-satuan luas permukiman (contoh: 200 jiwa/ha). Kepadatan permukiman dapat sedemikian padat sehingga tidak layak lagi menerapkan sistem pembuangan air limbah setempat (contoh: dengan kepadatan penduduk 300 jiwa/ha atau lebih padat tidak layak penggunaan tangki septik tanpa mengakibatkan pencemaran sumber air bersih setempat (sumur dangkal).
Sedangkan kondisi daya dukung lahan yang dimaksud adalah kemampuan lahan dalam hal ini tanah, meresapkan dan melakukan pemurnian air limbah secara alamiah.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Setiap orang atau kelompok masyarakat wajib menangani sampah secara setempat agar tidak mencemari sumber air baku.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan zona penyangga adalah zona penahan (buffer zone) yang berfungsi untuk mengurangi akibat dari gangguan bau, kebisingan, estetika, dan sebagainya.
Ayat (3)
Leachate yang dimaksud adalah cairan hasil proses dekomposisi sampah yang bercampur dengan air hujan.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Dalam menyusun kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan pengembangan SPAM, Pemerintah harus melibatkan masyarakat/pemangku kepentingan melalui konsultasi publik sebagai upaya melibatkan masyarakat/pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan .
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Bila Penyelenggara adalah BUMN/BUMD maka kegiatan pelaksanaan konstruksi harus dilakukan melalui proses pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai unit SPAM tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
Pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan yang dilakukan secara berkala (dalam periode lebih lama dari pemeliharaan rutin) guna memperpanjang usia pakai unit SPAM yang biasanya diikuti dengan penggantian peralatan/suku cadang.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan rehabilitasi sebagian adalah perbaikan sebagian unit SPAM yang perlu dilakukan untuk dapat berfungsi secara normal kembali.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM juga berfungsi sebagai umpan balik dalam penyusunan kebijakan dan strategi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Huruf a
-Kebijakan adalah suatu pernyataan yang bersifat prinsip sebagai landasan pegaturan dalam pencapaian suatu sasaran.
-Strategi adalah suatu skenario perencanaan untuk mencapai suatu sasaran.
Huruf b
-Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melakukan sesuatu.
-Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.
-Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing.
-Manual adalah tahap dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk menyelesaikan sesuatu.
Huruf c
BUMN yang dimaksud adalah bersifat khusus yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan memberikan bantuan teknis adalah bantuan yang ditujukan pada penyelenggara sampai dengan tercapainya kebutuhan pokok minimal.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Bantuan teknis disesuaikan dengan kemampuan dan prioritas yang ada sehingga didapatkan unsur keberlanjutan dan keadilan.
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Izin diberikan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
Huruf l
Cukup jelas

Pasal 41
Huruf a
Izin diberikan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam pengembangan SPAM untuk perlindungan air baku diutamakan bagi pembangunan unit air baku atau unit produksi, unit pengelolaan untuk air limbah sistem terpusat dan TPA untuk persampahan.
Yang dimaksud dengan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin mengacu pada data yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Tata cara penyaluran bantuan pendanaan sesuai dengan mekanisme dan sistem bantuan pendanaan yang ditetapkan mengikuti pedoman dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Tarif air minum harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga. Untuk terciptanya keadilan, pelanggan yang tidak mampu perlu diberi bantuan dengan cara menetapkan tarif air minum rendah atau tarif air minum bersubsidi. Untuk menutup beban subsidi tersebut, penyelenggara menetapkan tarif air minum yang lebih tinggi bagi kelompok pelanggan yang lebih mampu dan bagi pelanggan yang menggunakan air di atas kebutuhan pokok minimum, dengan perhitungan subsidi silang.
Huruf b
Mutu pelayanan adalah tingkat pelayanan (level of service) yang diterima oleh pelanggan dari penyelenggara. Tarif air minum yang adil adalah tarif yang seimbang dengan mutu pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara.
Huruf c
Prinsip pemulihan biaya (cost recovery) mengandung maksud bahwa penyelenggara diharapkan mampu menghasilkan pendapatan tarif yang nilai minimalnya dapat menutup seluruh biaya (biaya penuh) dalam jangka waktu tertentu.
Mengingat tarif air minum menggunakan kebijakan tarif diferensiasi dan tarif progresif sehingga tarif yang ditetapkan terdiri dari beberapa jenis tarif.
Huruf d
Untuk mendorong efisiensi pemakaian air, pelanggan yang tingkat pemakaian airnya melebihi standar kebutuhan pokok dikenakan tarif yang lebih tinggi melalui tarif progresif. Tujuan pemberlakuan tarif progresif tersebut adalah sebagai pengendalian konsumsi, konservasi sumber air, dan sebagai subsidi silang.
Huruf e
Penyelenggara harus mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada pelanggan dan pihak yang berkepentingan secara jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perhitungan dan penetapan tarif.
Prinsip akuntabilitas mengandung pengertian bahwa dasar perhitungan yang digunakan sebagai perhitungan biaya pokok dan penetapan tarif harus dapat dipertanggungjawabkan.
Huruf f
Untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan air minum, perhitungan tarif air minum harus selalu berdasarkan pertimbangan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud biaya operasi dan pemeliharaan adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh pengelola untuk mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana SPAM. Biaya tersebut meliputi antara lain: biaya personil, biaya listrik/bahan bakar, biaya bahan kimia, biaya retribusi air baku, biaya konservasi lingkungan, biaya pembelian air curah, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya administrasi dan umum, dan biaya lain-lain.
Huruf b
Yang dimaksud dengan biaya depresiasi/amortisasi adalah biaya depresiasi/amortisasi atas aset yang dioperasionalkan oleh penyelenggara.
Huruf c
Yang dimaksud dengan bunga pinjaman adalah bunga atas pinjaman yang menjadi tanggungan penyelenggara.
Huruf d
Yang dimaksud dengan biaya lain-lain adalah biaya yang mungkin timbul akibat penyelenggaraan penyediaan air minum misalnya biaya perubahan kurs valuta.
Huruf e
Yang dimaksud dengan keuntungan yang wajar adalah batas kewajaran tingkat keuntungan yang dapat ditoleransi dalam penyelenggaraan penyediaan air minum dan sanitasi dalam jangka waktu tertentu.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan struktur tarif adalah pengelompokkan tarif air minum yang berdasarkan kepada kelompok pelanggan dan penggunaan jasa pelayanan yang memungkinkan terjadinya subsidi silang.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan indeksasi adalah penyesuaian tarif yang didasarkan formula atau rumus dengan acuan angka nilai indeks inflasi pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi yang berwenang dan/atau parameter lain sesuai dengan kontrak perjanjian kerjasama.
Dalam hal terjadi kejadian luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan atau business plan dapat dilakukan peninjauan tarif secara periodik.
Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa adalah suatu peristiwa yang menyebabkan tarif dianggap perlu untuk dilakukan peninjauan dengan melakukan rebasing terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan (bussiness plan) yang ada.
Adapun peristiwa atau faktor-faktor yang dapat dikategorikan ke dalam kejadian luar biasa antara lain adalah adanya devaluasi rupiah, tingkat inflasi yang melambung tinggi, perubahan rencana/program yang cukup mendasar.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pembinaan teknik meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi. Yang dimaksud dengan pembinaan non teknik meliputi administrasi dan pelayanan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Kepentingan perseorangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, bukan untuk diusahakan.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 66
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Membantu memberikan akses kepada masyarakat sekitar dimaksudkan agar masyarakat yang bermukim di sekitar unit produksi atau sepanjang jalur pipa transmisi dapat diberikan akses kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan minimal air minum.

Pasal 67
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Setiap pelanggan air minum dapat mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan apabila pelanggan tidak memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Huruf d
Ganti rugi diberikan setelah ada ketetapan yang pasti dari institusi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 68
Ayat (1)
Huruf a
Pengertian memperoleh lahan, tidak dimaksudkan diperoleh secara cuma-cuma tetapi mengikuti ketentuan yang ada.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Aktif melakukan kegiatan penghijauan di sekitar badan air atau daerah resapan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Penyelenggara pengembangan SPAM dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya pada saat penyelenggara tidak dapat memenuhi kriteria pelayanan yang ditetapkan.

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]