BAB I
KETENTUAN UMUM

Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
a.Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi;
b.Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
c.Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan:
1)Tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian;
2)Tingkat ketrampilan bagi jabatan fungsional ketrampilan;
d.Pelaksanaan tugas bersifat mandiri;
e.Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB III
WEWENANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL, DAN ANGKA KREDIT

Pasal 4
Presiden menetapkan rumpun jabatan fungsional atas usul Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Jabatan fungsional dan angka kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan secara bertahap diadakan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 8
(1)Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional atau pimpinan instansi pengguna jabatan fungsional.

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut.

Pasal 11
(1)Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional.
(2)Penetapan instansi pembina jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penetapan rumpun jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(1)Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan telah ditetapkan angka kreditnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan tunjangan jabatan fungsional.
(2)Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk setiap rumpun jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Ketua Lembaga Administrasi Negara dan pimpinan instansi terkait lainnya, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Jabatan-jabatan di dalam suatu rumpun jabatan tidak bersifat statis, akan tetapi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga dapat terjadi pemerkayaan jabatan di dalam suatu rumpun jabatan.
Sebagai contoh, pada awalnya rumpun jabatan pendidikan, hanya terdiri dari Dosen dan Guru. Namun karena tingkat kompleksitas kegiatan di bidang pendidikan dapat timbul kebutuhan akan jabatan fungsional baru misalnya antara lain, Ahli Kurikulum dan Ahli Pengujian.
Dapat pula terjadi pengembangan jabatan dari spesialisasi ke arah sub spesialisasi.
Sebagai contoh: Dokter Spesialis Bedah dapat berkembang menjadi Dokter Sub Spesialis Bedah Jantung atau Sub Spesialis Bedah Otak. Untuk pengembangan keahlian seperti tersebut di atas pada hakekatnya bertumpu pada jabatan yang sama.
Pemerkayaan jabatan seperti tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan pengembangan jabatan baru dalam satu rumpun jabatan.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 3 huruf a.

Pasal 3
Huruf a
Jabatan fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu. Sedangkan jabatan fungsional ketrampilan adalah kedudukan yang mengunjukkan tugas yang mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi kewenangan penanganan berdasarkan sertifikasi yang ditentukan.
Sebagai contoh: dalam rumpun jabatan pranata komputer dilihat dari tugas pokok yang meliputi perancangan sistem dan pengembangan sistem, seorang sistem Analis adalah termasuk pejabat fungsional keahlian. Sedangkan Programer Komputer yang mempunyai tugas menjabarkan perancangan sistem, menyusun program operasional dan perawatannya adalah termasuk pejabat fungsional ketrampilan.
Legalisasi keahlian dan kewenangan penanganan dari kedua jabatan fungsional tersebut ditetapkan dalam bentuk sertifikat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan etika profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
Organisasi profesi dibentuk dan menjadi wadah bagi para pejabat fungsional sesuai dengan rumpun jabatan fungsional yang bersangkutan.
Huruf c
Untuk menetapkan jenjang jabatan pada setiap jabatan fungsional baik jabatan fungsional keahlian maupun jabatan fungsional ketrampilan dilakukan melalui evaluasi jabatan sesuai dengan faktor-faktor penilaian yang ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik jabatan yang bersangkutan. Jenjang jabatan keahlian dan ketrampilan mempunyai jalur jenjang jabatan yang berbeda dan mempunyai jenjang pangkat yang berbeda pula satu sama lain.
Huruf d
Pejabat fungsional pada hakekatnya adalah seseorang yang mempunyai tanggungjawab hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas secara mandiri. Di dalam melaksanakan tugasnya pejabat fungsional tidak mutlak harus bekerja sendiri. Dia dapat dibantu oleh tenaga fungsional yang lain, namun tanggungjawab hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas tetap melekat pada pejabat fungsional tersebut.
Contoh, seorang Apoteker di dalam meracik obat dapat dibantu oleh Asisten Apoteker. Namun hasil kerja Asisten Apoteker tetap menjadi tanggungjawab Apoteker. Dilain pihak tanggungjawab mandiri seorang Asisten Apoteker adalah dapat meracik obat sesuai dengan prosedur kerja yang dibakukan untuk keperluan tersebut.
Huruf e
Penetapan jabatan fungsional dalam suatu unit organisasi dimungkinkan sepanjang jabatan fungsional tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi dari organisasi yang bersangkutan.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan fungsional di samping perlu mempertimbangkan lingkup tugas organisasi dengan rincian tugas jabatan fungsional, harus pula mempertimbangkan beban kerja yang ada yang memberi kemungkinan untuk pencapaian angka kredit bagi pejabat fungsional yang bersangkutan.

Pasal 8
Ayat (1)
Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Tim Penilaian terdiri dari pejabat-pejabat fungsional dan dibantu oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian yang mempunyai jabatan serendah-rendahnya sama dengan pejabat fungsional yang dinilai.
Tim Penilai memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan kenaikan pangkat pejabat fungsional yang bersangkutan.
Pembentukan Tim Penilai ditetapkan sebagai berikut:
1)Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah ini.
2)Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh pimpinan instansi pengguna jabatan fungsional.
3)Mekanisme pendelegasian wewenang ditetapkan oleh instansi pembina.
4)Tim Penilai Pusat mempunyai kewenangan untuk menilai pejabat fungsional golongan IV.
5)Tim Penilaian Instansi mempunyai kewenangan untuk menilai pejabat fungsional golongan II dan golongan III.

Pasal 9
Angka Kredit yang dipakai sebagai penilaian prestasi kerja merupakan salah satu unsur dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya maka unsur-unsur lain yang dipersyaratkan dalam DP3 bagi kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan perlu dipenuhi oleh setiap pejabat fungsional.

Pasal 10
Perpindahan antar jabatan fungsional persyaratannya ditetapkan untuk jabatan yang bersangkutan, sedangkan untuk jabatan struktural persyaratannya ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pembinaan adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metedologinya. Dalam pembinaan tersebut termasuk di dalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan.
Ayat (2)
Instansi pembina jabatan fungsional adalah instansi yang menggunakan jabatan fungsional yang mempunyai bidang kegiatan sesuai dengan tugas pokok instansi tersebut atau instansi yang apabila dikaitkan dengan bidang tugasnya dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai pembina jabatan fungsional.
Contoh: Departemen Kesehatan sebagai Pembina Jabatan Fungsional Dokter, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pembina Jabatan Fungsional Guru dan Biro Pusat Statistik sebagai Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Pasal 12
Kebijaksanaan umum pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional ditetapkan oleh lembaga Administrasi Negara. Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan teknis fungsional, dilaksanakan oleh instansi pembina jabatan fungsional, sedangkan pendidikan dan latihan lainnya dapat dilaksanakan oleh masing-masing instansi dengan koordinasi instansi pembina jabatan fungsional.
Sertifikasi keahlian dan ketrampilan diberikan oleh instansi pembina jabatan fungsional dengan pembinaan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 13
Ayat (1)
Besarnya tunjangan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan fungsional yang telah ditetapkan.
Ayat (2)
Besarnya tunjangan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]