PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Rumah Negeri yang tidak dapat dijual ialah:
a.Rumah Golongan I (Satu);
b.Rumah Golongan II (Dua), kecuali yang telah dialihkan menjadi Rumah Golongan III;
c.Rumah Golongan III (Tiga) yang masih dalam sengketa;
d.Rumah Golongan III (Tiga) yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun;
e.Rumah flat.

BAB IV
PERSYARATAN UNTUK MEMBELI RUMAH NEGERI
GOLONGAN III (TIGA)

Pasal 4
Untuk dapat membeli Rumah Negeri Golongan III (Tiga) ditentukan syarat-syarat sebagai berikut:
1.bagi yang tersebut pada Pasal 1 huruf a dan b Peraturan Pemerintah ini:
a.mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
b.penghuni sah/pemegang Surat Izin Penghunian (S.I.P.) yang sah.
c.belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2.bagi yang tersebut pada Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah ini:
a.menerima pensiun dari Negara;
b.penghuni sah/pemegang Surat Izin Penghunian (S.I.P.) yang sah;
c.belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3.bagi yang tersebut pada Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah ini:
a.masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang:
a.1.almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Negara, atau
a.2.masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
b.penghuni sah/pemegang Surat Izin Penghunian (S.I.P.) yang sah;
c.almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4.bagi yang tersebut pada Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah ini:
a.almarhum suaminya/isterinya oleh Negara dinyatakan sebagai Pahlawan dan masih berhak menerima pensiun dari Negara;
b.penghuni sah/pemegang Surat Izin Penghunian (S.I.P.) yang sah;
c.almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENETAPAN HARGA RUMAH BESERTA GANTI RUGI ATAS TANAH

Pembayaran harga penjualan Rumah Negeri Golongan III (Tiga) beserta ganti rugi atas tanahnya, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 ayat (2) huruf d.Peraturan Pemerintah ini, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
Angsuran pertama ditetapkan minimum 50 (limapuluh persen) dari harga penjualan dan dibayar penuh pada saat kontrak sewa-beli ditanda-tangani, sedang sisanya diangsur dalam jangka waktu 5 (fim) tahun, sedikitnya dengan angsuran bulanan yang sama.

Pasal 7
Surat perjanjian sewa-beli, sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang, ditetapkan bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

Pasal 8
(1)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini disetorkan kepada Kantor Bendahara Negara atau ke dalam rekeningnya (Rekening Kas Negara) pada Bank Indonesia, Bank Pemerintah lainnya atau Giro-Pos.
(2)Penggunaan dana hasil pembayaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

BAB VII
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur bersama-sama oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158).

Pasal 11
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Jenderal-TNI.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
a.Pengertian Pegawai Negeri dan Pegawai Daerah adalah sebagaimana ditentukan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 beserta Penjelasannya.
b.Pengertian Penjabat Negara bukan Pegawai Negeri/bukan Pegawai Daerah adalah sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c.Cukup jelas.
d.Janda/duda yang memiliki surat keterangan dari instansi yang berwenang mengurus tunjangan pensiun.
e.Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Sengketa dimaksud dalam pasal ini ialah misalnya:
-sengketa penghunian;
-sengketa mengenai tanah;
-sengketa mengenai S.I.P.
-sengketa dalam pembangunannya; misalnya:
+ antara pemberi pekerjaan (bouwheer) dan pemborong
+ antara pemberi pekerjaan (bouwheer) dan Pemerintah Daerah yang menyangkut izin bangunan.
Rumah-rumah flat tidak dapat dijual karena sulit untuk dipisah-pisahkan. Dikecualikan dalam hal ini ialah Rumah Negeri yang berbentuk maisonette, ialah rumah bertingkat yang dibangun berderet dan saling berhubungan.

Pasal 4
Yang dimaksud memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan yang berlaku ialah pembelian rumah berdasarkan antara lain:
-Undang-undang Nomor 3 Prp, Tahun 1960, (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1940), tentang Penguasaan Benda-benda tetap milik Perseorangan Warga Negara Belanda;
-Peraturan Pemerintah Nomor 223 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 278) tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Prp. Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda;
-Peraturan Presidium Kabinet R.I. Nomor 2/Prk/1965 tanggal 4 Maret 1965 tentang Penjualan Rumah-rumah milik Perusahaan Negara;
-Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk/Tahun 1965 tanggal 22 Desember 1965 tentang Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan Hukum yang ditinggalkan Direksi/Pengurusnya;
-Keputusan Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan Nomor KEP/66/MEKKU/VIII/1967 tanggal 24 Agustus 1967 tentang Penjualan Rumah-rumah milik Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah;
-Peraturan-peraturan lainnya sepanjang mengenai Rumah Negeri yang masih berlaku.

Pasal 5
Ayat (1)
Panitia Penaksir yang akan dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tersebut mengikut sertakan unsur-unsur dari Departemen/Instansi Pemerintah yang bersangkut-paut dengan masalah tanah dan rumah. Agar hasil pekerjaan Panitia Penaksir tersebut dapat mendekati nilai pasar yang obyektif, maka perlu dinilai oleh sebuah Panitia Penilai yang dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.
Ayat (2)
a.Penetapan nilai pasar pada waktu penjualan harus dilakukan berdasarkan nilai yang sebenarnya berlaku secara riil. Nilai tersebut berlaku untuk jangka waktu 6 (Enam) bulan dan sesudah itu harus ditinjau kembali dan berlaku untuk jangka waktu yang sama.
b.Bangunan dinilai berdasarkan nilai-ganti (vervangingswaarde) pada saat penjualan. Di dalam menilai rumah harus diperhitungkan kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan, perluasan-perluasan dengan biaya Negara.
c.Cukup jelas.
d.Adalah merupakan kebijaksanaan Pemerintah untuk menentukan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah sebesar 50% (limapuluh perseratus) dari harga taksiran, satu dan lain mengingat kemampuan/daya beli para Pegawai Negeri pada umumnya.

Pasal 6
Maksud dari pasal ini ialah mengingat kemampuan Pegawai Negeri, Pemerintah menghendaki agar kepada Pegawai Negeri dapat diberikan keringanan harga, sedangkan sisanya dapat dilunasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sebaliknya Pemerintah menghendaki pula dapat memperoleh pemasukan dana untuk digunakan sebagai modal pembangunan perumahan dimasa yang akan datang.
Di dalam jangka waktu 5 (lima) tahun itu (yakni jangka waktu minimum yang dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957) diharapkan bahwa pelaksanaan penjualan Rumah Negeri tidak terlalu membebani administrasi Pemerintah dan juga dalam jangka waktu tersebut diharapkan akan dapat dihimpun dana untuk pembangunan perumahan baru bagi Pegawai Negeri.

Pasal 7
Persyaratan-persyaratan sewa-beli harus jelas diatur di dalam surat sewa-beli.

Pasal 8 sampai dengan Pasal 12
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]