BAB I
KETENTUAN UMUM

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.mempunyai pengetahuan serta keahlian yang berkaitan dengan substansi tugas jabatan yang akan didudukinya;
b.keahliannya tidak terdapat dalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang membutuhkan;
c.mempunyai pengalaman yang berkesesuaian dengan bidang tugas jabatan yang akan didudukinya;
d.memenuhi syarat jabatan dan syarat kompetensi yang ditentukan bagi Pegawai Negeri Sipil;
e.mempunyai kemampuan manajerial dan/atau mempunyai pengalaman memimpin organisasi;
f.sehat jasmani dan rohani;
g.memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara.

Pasal 4
(1)Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan permintaan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi kualifikasi tenaga yang dibutuhkan.
(2)Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan pertimbangan teknis kepegawaian kepada Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai pengalihan status kepegawaian Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7
(1)Kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan struktural, diberikan pangkat yang sesuai dengan jabatan tersebut dan diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil.
(2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8
Pengalihan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh:
a.Presiden bagi yang diangkat dalam jabatan struktural Eselon I untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;
b.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bagi yang diangkat dalam jabatan struktural Eselon II untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
c.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bagi yang diangkat dalam jabatan struktural Eselon II dan Eselon I untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1)Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon I atau Eselon II pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku harus menentukan pilihan mengenai statusnya.
(2)Penentuan pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 12
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DJOHAN EFFENDI



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal pengalihan status sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil hak yang melekat kepadanya yang menyangkut penghargaan tanda-tanda kehormatan tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Dalam hal Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dicalonkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengalihan status menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus didasarkan atas kesukarelaan yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Yang dimaksud dengan Jabatan Struktural tertentu instansi sipil dalam Pasal ini adalah jabatan-jabatan struktural yang tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas


LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001
TANGGAL 27 MARET 2001




[tulis] » komentar « [baca]