BAB I
KETENTUAN UMUM

Standar Nasional Indonesia meliputi:
1.definisi, terminologi, singkatan, simbol, dokumentasi, klasifikasi;
2.tata cara pelaksanaan ("code of practise");
3.spesifikasi teknis dan/atau unjuk kerja produk dan/atau jasa;
4.cara pengukuran dan pengujian;
5.jasa;
6.persyaratan keselamatan dan kesehatan;
7.pengertian dasar atau ketentuan dasar;
8.cara pengemasan, penandaan, dan pemberian label;
9.cara pembuatan, pengolahan, dan penggambaran.

BAB III
TUJUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 4
Standar Nasional Indonesia bertujuan:
1.memberikan perlindungan kepada konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat baik dalam keselamatan maupun kesehatan;
2.mewujudkan jaminan mutu dengan memperhatikan sektor-sektor yang terkait;
3.meningkatkan daya guna, hasil guna dan produktivitas dalam mencapai mutu produk dan/atau jasa yang memenuhi standar;
4.mewujudkan tercapainya persaingan yang sehat dalam perdagangan;
5.menunjang kelestarian lingkungan hidup.

BAB IV
PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Rancangan Standar Nasional Indonesia dirumuskan roleh instansi teknis melalui proses yang menjamin konsensus nasional antara pihak-pihak yang berkepentingan termasuk instansi Pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan, kalangan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, produsen, serta wakil-wakil konsumen dan pemakai produk dan/atau jasa.

Pasal 7
Instansi teknis mengusulkan rancangan dan/atau revisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi jenis-jenis produk dan/atau jasa yang berada di bawah kewenangannya kepada Dewan untuk disetujui menjadi Standar Nasional Indonesia disingkat SNI.

Pasal 8
Rancangan SNI yang telah disetujui oteh Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dengan Keputusan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departenien ditetapkan dan diberlakukan menjadi SNI.

BAB V
PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

(1)SNI-sukarela dapat pula diterapkan oleh perusahaan terhadap produk yang dihasilkannya dan/atau jasa yang diberikan.
(2)Dengan penerapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ketentuan-ketentuan SNI-wajib berlaku bagi produk dan/atau jasa yang dihasilkan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 11
(1)Penerapan SNI-wajib dan SNI-sukarela oleh perusahaan dilakukan dengan membubuhkan tanda sertifikasi pada produk, atau kemasan dari produknya, ataupun label.
(2)Tanda sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(3)Pembubuhan tanda sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baru dapat dilakukan setelah produk perusahaan yang bersangkutan diuji pada lembaga penguji dan mendapatkan sertifikat.

(1)Dengan membubuhkan tanda sertifikasi pada hasil produksi, kemasan, atau label, perusahaan yang bersangkutan menjamin bahwa produk atau jasa yang dihasilkannya sudah memenuhi semua persyaratan SNI.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab terhadap akibat dari tidak dipenuhinya ketentuan teknis SNI.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 14
Terhadap produk dan/atau jasa yang telah menggunakan tanda sertifikasi atau tanda SNI dilakukan pengawasan.

(1)Bagi produk dan/atau jasa SNI-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang berdasarkan hasil pengawasan ternyata tidak memenuhi ketentuan teknis SNI-wajib, maka perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk membubuhkan tanda sertifikasi pada hasil produksi dan/atau jasanya dan kegiatan produksi dan/atau jasanya dihentikan serta produk yang masih ada dilarang diedarkan.
(2)Bagi produk dan/atau jasa SNI-sukarela yang dikemudian hari diterapkan sebagai SNI-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berdasarkan hasil pengawasan ternyata tidak memenuhi ketentuan SNI-wajib, maka perusahaan yang bersangkutan diharuskan memenuhi ketentuan teknis SNI dalam jangka waktu paling lambat enam bulan.
(3)Apabila jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah lewat dan perusahaan yang bersangkutan tetap tidak memenuhi ketentuan SNI, maka perusahaan yang bersangkutan dilarang membubuhkan tanda sertifikasi serta produksi dan/atau jasanya dihentikan.
(4)Dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap produk dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bagi produk atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan SNI-sukarela, maka perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang bersangkutan dilarang untuk membubuhkan tanda sertifikasi pada hasil produksi dan/atau jasanya.
(5)Pelarangan membubuhkan tanda sertifikasi pada hasil produksi dan/atau jasanya dan menghentikan kegiatan produksi dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diumumkan kepada masyarakat.
(6)Pengumuman pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 17
(1)Apabila Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak memenuhi ketentuan teknis SNI, maka izin usahanya dapat dicabut.
(2)Perusahaan yang membubuhkan tanda sertifikasi pada hasil produksi dan/atau jasa yang telah memenuhi ketentuan SNI tetapi tidak melaporkannya kepada instansi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan Izin Usaha Industri atau izin usahanya.

Pasal 18
Bagi produk dan/atau jasa yang akan diimpor, sedangkan produk dan/atau jasa tersebut termasuk SNI-wajib maka standar yang berlaku untuk produk tersebut tidak boleh lebih rendah dari ketentuan-ketentuan SNI.

Untuk menunjang pelaksanaan SNI, diperlukan peningkatan pendidikan bagi tenaga-tenaga dalam rangka pengakuan profesi dalam bidang standardisasi.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21
Perusahaan yang membubuhkan tanda sertifikasi pada hasil produksi, baik karena penerapan SNI-sukarela maupun SNI-wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang karena sengaja atau dengan kelalaian menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan SNI, dikenakan pidana menurut ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 1991
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Angka 1
Terhadap rancangan Standar Nasional Indonesia yang disetujui, Dewan Standardisasi Nasional memberi nomor dan menerbitkan surat persetujuannya.
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Termasuk dalam pengertian spesifikasi teknis adalah bentuk, ukuran, komposisi dan desain.

Pasal 4
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Salah satu tujuan Standar Nasional Indonesia adalah mewujudkan tercapainya persaingan yang sehat baik dalam perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri.
Angka 5
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Yang dimaksud dengan Rancangan SNI meliputi rancangan SNI baru dan revisi SNI. Yang dimaksud dengan perumusan standar adalah kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun konsep standar sampai tercapainya kesepakatan (konsensus) dari semua pihak yang berkepentingan.
Konsensus adalah kesepakatan secara musyawarah untuk mufakat dalam perumusan standar. Instansi Pemerintah adalah Departemen-departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan lndustri (KADIN).
Kalangan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi adalah baik meireka yang menguasai ilmu dan teknologi dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan Perguruan-perguruan Tinggi, Lembaga-lembaga/Institut Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun perseorangan.
Produsen adalah mereka yang memproduksi produk atau pemberi jasa di Indonesia.
Wakil-wakil konsumen dan pemakain produk atau pemakai jasa adalah masyarakat pemakai hasil produk atau pemakai jasa tersebut. Pembuatan Rancangan Standar Nasional Indonesia dapat pula dilakukan dengan mengangkat (mengadopsi) standar internasional atau standar negara lain yang ada untuk disahkan dan diterapkan menjadi Standar Nasional Indonesia melalui proses konsensus yang dilaksanakan oleh instansi teknis.

Pasal 7
Rancangan SNI yang disetujui oleh Dewan adalah rancangan SNI yang setelah diteliti oleh Dewan memenuhi kriteria/pedoman yang telah ditetapkan, antara lain tidak tumpang tindih.
Dewan memberikan surat persetujuan yang menyatakan bahwa rancangan SNI dapat ditetapkan dan diberlakukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen menjadi SNI.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan penetapan dan pemberlakuan standar oleh instansi teknis adalah kegiatan meresmikan SNI yang telah disetujui oleh Dewan.

Pasal 9
Ayat (1)
SNI yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan antara lain SNI tentang obat, bahan obat. alat dan perbekalan kesehatan, makanan yang dibubuhi zat tambahan dan lain-lain. SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan umum antara lain SNI tentang alat-alat yang berkaitan dengan gas bertekanan tinggi, kabel listrik, dan lain-lain.
Ayat (2)
Semua SNI yang tidak berkaitan dengan keselamatan umum dan kesehatan, pada umumnya diterapkan secara sukarela namun setiap perusahaan dapat menerapkan SNI untuk produk-produk yang dihasilkannya. Perusahaan yang menerapkan SNI berkewajiban mematuhi spesifikasi/persyaratan yang tertera dalam SNI.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 9 ayat.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Pembuatan dan/atau pembubuhan tanda sertifikasi oleh suatu perusahaan pada hasil produksi atau jasanya mempunyai kewajiban yang sama, baik yang diterapkan secara sukarela maupun diterapkan secara wajib, yaitu harus menjamin bahwa produk atau jasa yang dihasilkannya sesuai dengan SNI. Dalam hal jasa pemberian tanda sertifikasi dalam bentuk sertifikat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah produk tersebut sudah sesuai dengan SNI yang telah ditetapkan dan jika memenuhi persyaratan akan diterbitkan sertifikat oleh lembaga penguji. Lembaga penguji adalah suatu instansi/laboratorium yang telah memperoleh akreditasi dari instansi teknis yang berwenang, sesuai dengan pedoman dan kriteria yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Standardisasi Nasional, bertugas untuk melakukan pengukuran, pengamatan, pengujian, kalibrasi, penetapan karakteristik atau untuk kerja bahan atau produk tertentu.
Pengertian lembaga penguji dalam pasal ini mempunyai arti yang sama dengan pengertian lembaga penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15.

Pasal 12
Ayat (1)
Wajib lapor bagi penerbitan sertifikat dan pembubuhan tanda sertifikasi oleh perusahaan dimaksudkan untuk memantau perusahaan yang bersangkutan apakah perusahaan tersebut menghasilkan produk atau jasa yang mutunya senantiasa memenuhi SNI.
Ayat (2)
Untuk menjamin keseragaman di semua instansi teknis yang berwenang dan ketaatasasan tata cara penerbitan sertifikat atau pembubuhan tanda sertifikasi serta pengawasannya, maka pengaturannya dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Perusahaan yang telah membubuhkan tanda sertifikasi pada hasil produksi atau jasanya harus senantiasa menjamin mutunya sesuai dengan SNI, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan SNI.

Pasal 14
Pengawasan dalam rangka pembinaan teknis terhadap produk dan/atau jasa yang telah memperoleh sertifikat dilakukan oleh instansi teknis yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.
Khusus untuk keperluan ekspor, pengawasan dilakukan untuk memberikan jaminan mutu kepada pembeli di luar negeri dan terhadap barang-barang ekspor perlu dilakukan pengawasan mutu sebelum pengapalan atau preshipment inspection.

Pasal 15
Ayat (1)
Mengingat perusahaan yang bersangkutan harus tetap menjamin bahwa produk atau jasa yang dihasilkannya sesuai denga SNI dengan membubuhkan tanda sertifikasi pada hasil produk atau jasanya, maka pengawasan melalui pengujian produk dan/atau jasa yang dihasilkannya dan melalui pemeriksaan fasilitas produksi/pengujian perlu senantiasa dilakukan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Bagi produk dan/atau jasa yang akan diimpor yang termasuk SNI wajib dilengkapi dengan sertifikat dan/atau tanda sertifikasi yang menunjukkan bahwa spesifikasi barang atau produk dan/atau jasa yang bersangkutan tidak lebih rendah dari SNI yang telah ada, dan jika tidak ada sertifikat dan/atau tanda sertifikasi harus dilengkapi dengan keterangan yang diberikan oleh lembaga penguji.

Pasal 19
Yang dimaksud dengan pedoman-pedoman yang disusun oleh Dewan disini adalah pedoman/ketentuan yang diikuti oleh instansi teknis, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan standardisasi.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Sanksi pidana hanya dikenakan kepada bidang perindustrian saja. Bagi usaha jasa yang belum mempunyai Undang-undang sebagai landasan hukum untuk memberikan pidana,maka hanya dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha saja.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]