BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Usaha Perikanan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh perorangan warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia termasuk Koperasi.
(2)Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan di bidang penangkapan ikan, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan persetujuan internasional atau hukum internasional yang berlaku.
(3)Wilayah Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a.Perairan Indonesia;
b.Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia,
c.Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pasal 4
Perusahaan Perikanan dapat bekerjasama dengan Nelayan dan atau Petani Ikan dalam suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(1)Perusahaan Perikanan yang melakukan Usaha Perikanan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).
(2)IUP diberikan untuk masing-masing Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan berlaku selama perusahaan masih melakukan Usaha Perikanan.
(3)Dalam IUP untuk Usaha Penangkapan Ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran Kapal Perikanan Serta jenis alat tangkap yang digunakan.
(4)Dalam IUT untuk Usaha Pembudidayaan Ikan dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasinya.

Pasal 7
(1)Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang melakukan Usaha Penangkapan Ikan wajib dilengkapi Surat Penangkapan Ikan (SPI).
(2)Dalam SPI dicantumkan ketetapan mengenai daerah penangkapan ikan dan jenis alat penangkap ikan yang digunakan.
(3)SPI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan seterusnya untuk setiap kali berakhir masa berlakunya diberikan perpanjangan selama 3 (tiga) tahun oleh pemberi izin sepanjang kapal dimaksud masih dipergunakan oleh Perusahaan Perikanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Untuk kepentingan kelestarian sumberdaya ikan, pemberi izin setiap tahun sekali meninjau kembali ketetapan mengenai daerah penangkapan ikan dan atau jenis alat penangkap ikan sebagaimana tercantum dalam IUP dan SPI.

(1)Gubernur Kepala Daerah Tingkai I atau Pejabat yang ditunjuk memberikan:
a.IUP dan SPI kepada Perusahaan Perikanan yang melakukan penangkapan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan Kapal Perikanan tidak bermotor, Kapal Perikanan bermotor luar, dan Kapal Perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing;
b.IUP kepada Perusahaan Perikanan yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan di laut yang tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga asing.
(2)Ketentuan mengenai tatacara pemberian IUP dan SPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan berpedoman kepada Tatacara Pemberian Izin Usaha Perikanan yang diatur oleh Menteri.

Pasal 11
(1)Kecuali terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya memberikan IUP, PPKA, SPI dan SIPI kepada Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8.
(2)Kewenangan memberikan IUP kepada Perusahaan Perikanan yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 dan dalam rangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilimpahkan oleh Menteri kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
(3)Ketentuan mengenai tatacara pemberian IUP dan SPI serta PPKA dan SIPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maupun pelimpahan kewenangan kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

(1)Pemegang IUP berkewajiban:
a.Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan SIP;
b.Memohon persetujuan tertulis dari pemberi izin dalam hal memindah-tangankan IUP-nya;
c.Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2)Pemegang PPKA berkewajiban:
a.Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam PPKA dan SIPI;
b.Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin.

Pasal 14
(1)Kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikecualikan bagi:
a.Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Nelayan dengan menggunakan sebuah Kapal Perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam berukuran tertentu;
b.Kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh Petani Ikan di kolam air tenang dengan areal lahan tertentu;
c.Kegiatan pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh Petani Ikan dengan areal lahan tertentu;
d.Kegiatan pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh Petani Ikan dengan areal lahan atau perairan tertentu.
(2)Ukuran Kapal Perikanan dan luas areal lahan atau perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
(3)Nelayan dan Petani Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatatkan kegiatan perikanannya kepada Dinas Perikanan Daerah.

BAB III
PENCABUTAN IUP, SPI, PPKA DAN SIPI

(1)PPKA dapat dicabut oleh pemberi izin apabila:
a.Perusahaan Perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam PPKA; atau
b.Perusahaan Perikanan tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar; atau
c.Perusahaan Perikanan selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak PPKA dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; atau
d.IUP dicabut oleh pemberi izin.
(2)SIPI dapat dicabut oleh pemberi izin apabila Perusahaan Perikanan:
a.Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam PPKA dan atau SIPI; atau
b.Menggunakan Kapal Perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan; atau
c.Tidak lagi menggunakan Kapal Perikanan yang dilengkapi dengan SIPI tersebut; atau
d.IUP dan atau PPKA dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 17
Ketentuan mengenai tatacara pencabutan IUP dan SPI serta PPKA dan SIPI ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV
PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 18
(1)Perusahaan Perikanan yang melakukan Usaha Penangkapan Ikan atau Usaha Pembudidayaan Ikan di laut atau perairan lainnya di Wilayah Perikanan Republik Indonesia, dikenakan pungutan perikanan.
(2)Pungutan perikanan tidak dikenakan bagi:
a.Usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan di tambak atau di kolam di atas tanah yang menurut peraturan perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan;
b.Nelayan dan Petani Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(1)Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan sebagai berikut:
a.Untuk kegiatan penangkapan ikan sebesar 2,5% (dua setengah prosen) dari harga jual seluruh hasil ikan yang ditangkap;
b.Untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1% (satu prosen) dari harga jual seluruh hasil ikan yang dibudidayakan.
(2)Tatacara pemungutan Pungutan Perikanan diatur oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 21
Pungutan Perikanan bagi Perusahaan Perikanan yang menggunakan Kapal Perikanan berbendera asing untuk menangkap ikan di ZEEI ditetapkan oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan dan digunakan khusus untuk membiayai pembangunan perikanan nasional.

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Usaha Perikanan, Nelayan dan Petani Ikan dilakukan oleh Menteri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I secara teratur dan berkesinambungan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta pananganan hasil perikanan.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24
Setiap Perusahaan Perikanan yang melanggar ketentuan Pasal 6 dipidana menurut ketentuan Pasal 25, 26 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25
Izin Usaha Perikanan yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Penierintah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan harus diperbaharui sepanjang Perusahaan Perikanan yang bersangkutan masih melanjutkan kegiatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Angka 1 sampai dengan Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Yang dimaksud dengan areal lahan mencakup areal untuk pembudidayaan ikan di air tawar, air payau dan untuk pembudidayaan ikan di laut.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Usaha pembudidayaan ikan terdiri dari pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan di laut, yang mencakup seluruh kegiatan pembudidayaan jenis ikan yang dapat dibudidayakan menurut masing-masing kegiatan tersebut, termasuk kegiatan pembenihannya. Apabila dalam permohonan Izin Usaha Perikanan (IUP) rencana usahanya telah mencakup kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau dan di laut, maka IUP yang diberikan meliputi ketiga kegiatan tersebut. Namun apabila hanya salah satu kegiatan saja, maka IUP hanya diberikan untuk kegiatan tersebut.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum asing hanya dapat diizinkan di bidang penangkapan ikan sepanjang negara Republik Indonesia terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan persetujuan internasional atau ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Bentuk kerjasama antara perusahaan perikanan dengan sejumlah nelayan/petani ikan pada saat ini dikenal dengan Perusahaan Inti Rakyat (PIR).
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Kerjasama antara Perusahaan Perikanan Indonesia dengan orang atau badan hukum asing dalam menggunakan kapal perikanan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) antara lain dalam bentuk bagi hasil, kerjasama operasi penangkapan ikan, kerjasama keagenan dan kerjasama lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Usaha Perikanan dapat berupa Usaha Penangkapan Ikan dan Usaha Pembudidayaan Ikan. Untuk masing-masing usaha tersebut diperlukan IUP. Khusus untuk Usaha Pembudidayaan Ikan, IUP dapat mencakup pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan di laut, sepanjang kegiatan tersebut telah dituangkan dalam rencana usaha yang disetujui dan ditetapkan dalam IUP. Namun apabila dalam Persetujuan Prinsip maupun IUP hanya disetujui/ditetapkan untuk salah satu kegiatan saja misalnya Pembudidayaan Ikan di air payau, maka apabila Perusahaan Perikanan tersebut ingin melakukan kegiatan lainnya di luar yang disetujui/ditetapkan dalam IUP, Perusahaan Perikanan tersebut harus mengajukan Permohonan Persetujuan Perluasan Usaha.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Apabila berdasarkan hasil pengkajian tingkat pemanfaatan di daerah penangkapan yang lama tidak lagi memungkinkan beroperasinya kapal perikanan sejumlah tertentu, maka kapal-kapal tersebut harus dipindahkan ke daerah penangkapan ikan di perairan lainnya yang masih potensial dan atau dilakukan penggantian alat penangkap ikan yang digunakan.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
SIPI tidak diberikan lagi kepada orang atau badan hukum asing apabila Perusahaan Perikanan Indonesia telah mampu memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pasal 10
Ayat (1)
Penentuan ukuran kapal dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya ikan agar tercapai pemanfaatan yang optimal tanpa mengganggu kelestariannya.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Perluasan Usaha khususnya di bidang Penangkapan Ikan yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi izin, dapat membahayakan kelestarian sumber daya karena kegiatan penangkapan tersebut berada di luar pengendalian pemanfaatan.

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a dan Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Data yang diperoleh melalui laporan kegiatan Perusahaan Perikanan digunakan untuk bahan evaluasi pemanfaatan sumber daya perikanan dalam rangka pengelolaan dan pengendaliannya. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan untuk penentuan alokasi pengembangan usaha dalam rangka pengembangan pemanfaatan sumber daya.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Tujuan dari pencatatan kegiatan perikanan Nelayan dan Petani Ikan oleh Pemerintah dimaksudkan untuk kepentingan pengumpulan data dalam rangka pembinaan terhadap Nelayan, Petani Ikan dan pengelolaan sumber daya ikan antara lain dalam bentuk pengendalian pemanfaatannya sesuai dengan daya dukung potensi yang tersedia.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Pungutan perikanan terhadap Perusahaan Perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan di laut atau perairan lainnya di Wilayah Perikanan Republik Indonesia, karena perusahaan yang bersangkutan telah memperoleh manfaat langsung dari kekayaan negara.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]