BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b hanya dapat dilakukan melalui transaksi di bursa efek.
(2)Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian oleh Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui:
a.penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian;
b.transaksi di bursa efek atas Perusahaan Perasuransian; dan/atau
c.penyertaan pada Badan Hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan Perasuransian melalui penyertaan langsung atau melalui transaksi di bursa efek.

BAB III
KRITERIA BADAN HUKUM ASING

Pasal 4
(1)Badan Hukum Asing yang memiliki Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib memenuhi kriteria:
a.merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau merupakan perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis;
b.memiliki ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Perasuransian pada saat pendirian dan pada saat perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransian; dan
c.memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh OJK.
(2)Ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Badan Hukum Asing yang memiliki Perusahaan Perasuransian melalui:
a.transaksi di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; dan
b.transaksi di bursa efek atas Badan Hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
(3)Penilaian terhadap pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
BATASAN KEPEMILIKAN ASING

(1)Dalam hal Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan perseroan terbuka telah melampaui 80% (delapan puluh persen) pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a.Perusahaan Perasuransian tersebut dikecualikan dari batasan Kepemilikan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
b.Perusahaan Perasuransian tersebut dilarang menambah persentase Kepemilikan Asing.
(2)Dalam hal Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penambahan modal disetor, penambahan modal disetor tersebut wajib memenuhi ketentuan:
a.paling sedikit 20% (dua puluh persen) diperoleh dari Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia; atau
b.paling sedikit 20% (dua puluh persen) melalui penawaran umum perdana saham di Indonesia.
(3)Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib merupakan Badan Hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi penambahan terhadap modal disetor yang berasal dari penyetoran modal secara tunai.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7
OJK melakukan pengawasan atas Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian.

Pasal 8
(1)Perusahaan Perasuransian wajib mengidentifikasi dan melaporkan Kepemilikan Asing dan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada OJK.
(2)Ketentuan mengenai pelaporan Kepemilikan Asing dan pemenuhan kriteria pada Perusahaan Perasuransian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Ketentuan transaksi di bursa efek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "ekuitas" adalah ekuitas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.
Huruf c
dan persyaratan rating.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian dilarang melebihi 80% (delapan puluh persen)" yaitu dihitung secara kumulatif untuk semua cara kepemilikan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "perseroan terbuka" adalah perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 6
Ayat (1)
Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan sepanjang persentase Kepemilikan Asing masih melampaui 80% (delapan puluh persen) dalam Perusahaan Perasuransian dan Perusahaan Perasuransian tersebut bukan merupakan perseroan terbuka.
Huruf a
Pengecualian batasan Kepemilikan Asing Perusahaan Perasuransian dilakukan dengan tetap memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kepemilikan Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
Huruf b
Sebagai contoh, Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan perseroan terbuka pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah 88% (delapan puluh delapan persen) maka Kepemilikan Asing tersebut dilarang melebihi 88% (delapan puluh delapan persen) sepanjang masih terjadi pelampauan di atas 80% (delapan puluh persen).
Apabila Kepemilikan Asing tersebut turun menjadi misalnya 84% (delapan puluh empat persen) maka persentase tersebut menjadi batas atas baru dan Kepemilikan Asing dilarang melebihi 84% (delapan puluh empat persen), sepanjang masih terjadi pelampauan di atas 80% (delapan puluh persen).
Ayat (2)
Penambahan terhadap modal disetor dapat dilakukan dalam rangka pengembangan usaha (ekspansi) maupun untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mengenai tingkat kesehatan.
Huruf a
Dengan adanya ketentuan ini maka terjadi restrukturisasi modal pada Perusahaan Perasuransian yang mengakibatkan perubahan persentase Kepemilikan Asing.
Sebagai contoh, Perusahaan Perasuransian berencana melakukan penambahan terhadap modal disetor sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) diperoleh dari Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia.
Huruf b
Apabila penambahan modal disetor tersebut dilakukan melalui penawaran umum perdana saham maka Perusahaan Perasuransian menjadi perseroan terbuka.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Penambahan terhadap modal disetor yang bukan berasal dari penyetoran modal secara tunai, antara lain pembagian dividen saham dan reklasifikasi unsur ekuitas lainnya.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]