BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam bidang keahlian tertentu agar mampu meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK tempat mereka bekerja.
(2)Pendidikan kedinasan berorientasi pada kepentingan pelayanan masyarakat dan kebutuhan profesi tertentu dari Kementerian, kementerian lain, atau LPNK.
(3)Kemampuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kompetensi lulusan pendidikan kedinasan yang disesuaikan dengan standar nasional pendidikan dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN

Pasal 4
(1)Program pendidikan kedinasan hanya menerima peserta didik pegawai negeri dan calon pegawai negeri.
(2)Pegawai negeri dan calon pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Kementerian, kementerian lain, atau LPNK penyelenggara program pendidikan kedinasan.

(1)Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan kedinasan ditetapkan oleh satuan pendidikan kedinasan dengan melibatkan asosiasi profesi dengan mengacu pada standar isi dan berlaku secara nasional.
(2)Kurikulum pendidikan kedinasan dikembangkan oleh satuan pendidikan kedinasan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, kementerian lain, atau LPNK.
(3)Standar kompetensi lulusan pendidikan kedinasan dikembangkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan dapat diperkaya sesuai dengan kebutuhan.
(4)Standar Nasional Pendidikan untuk pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Pasal 7
(1)Sertifikat pendidikan kedinasan berbentuk sertifikat kompetensi.
(2)Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap penguasaan kompetensi bidang keahlian tertentu oleh satuan pendidikan kedinasan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi profesi.

BAB IV
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8
(1)Pendidik pada satuan pendidikan kedinasan terdiri atas dosen dan instruktur/widyaiswara.
(2)Pendidik pada satuan pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang karena pendidikan dan/atau keahliannya diangkat oleh Kementerian, kementerian lain, LPNK terkait, dan/atau oleh satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan kedinasan dengan tugas utama mengajar dan/atau melatih peserta didik pada program pendidikan kedinasan yang bersangkutan.

Syarat bagi peserta didik pendidikan kedinasan:
a.pegawai negeri dan calon pegawai negeri pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK;
b.memiliki ijazah sarjana (S-1) atau yang setara; dan
c.memenuhi persyaratan penerimaan peserta didik pendidikan kedinasan sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan kedinasan.

Pasal 11
(1)Peserta didik pendidikan kedinasan memiliki hak:
a.memperoleh biaya pendidikan kedinasan sesuai dengan keahlian tertentu yang diikutinya;
b.memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran;
c.mendapat bimbingan dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penyelesaian studinya; dan
d.memperoleh layanan informasi mengenai program pendidikan yang diikutinya serta hasil belajarnya.
(2)Peserta didik pendidikan kedinasan berkewajiban:
a.mematuhi peraturan/ketentuan pada satuan pendidikan;
b.menjaga kewibawaan dan nama baik penyelenggara pendidikan kedinasan, Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait, dan satuan pendidikan kedinasan yang bersangkutan; dan
c.memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh penyelenggara pendidikan kedinasan yang bersangkutan.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA

(1)Pendanaan pendidikan kedinasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penggunaan dana pendidikan kedinasan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
(1)Otonomi satuan pendidikan kedinasan di bidang keuangan mencakupi kewenangan untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana.
(2)Pengelolaan dana pendidikan kedinasan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
(3)Pengelolaan keuangan pendidikan kedinasan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Pendirian pendidikan kedinasan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK didasarkan pada kebutuhan akan keahlian tertentu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait.
(2)Pendirian pendidikan kedinasan didasarkan atas usulan tertulis dari Kementerian, kementerian lain, atau LPNK kepada Menteri yang meliputi:
a.hasil kajian kebutuhan Kementerian, kementerian lain, atau LPNK dalam bidang keahlian tertentu sehingga membutuhkan pendidikan kedinasan;
b.hasil kajian kebutuhan Kementerian, kementerian lain, atau LPNK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi umum;
c.proyeksi jumlah dan kualifikasi pendidikan serta status kepegawaian calon peserta didik yang diusulkan untuk mengikuti pendidikan kedinasan;
d.standar kompetensi, uji kompetensi, dan sertifikat kompetensi yang akan dipakai dalam pendidikan kedinasan tersebut;
e.satuan pendidikan dan sumber-sumber belajar pelaksana yang dibutuhkan, baik yang berada di lingkungan Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait maupun yang berada di luar Kementerian, kementerian lain, atau LPNK; dan
f.rancangan anggaran dasar.

Pasal 17
(1)Syarat untuk memperoleh izin pendirian satuan pendidikan kedinasan paling sedikit memiliki:
a.kurikulum;
b.pendidik dan tenaga kependidikan;
c.sarana dan prasarana pendidikan;
d.sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;
e.sistem evaluasi dan sertifikasi;
f.sistem manajemen dan proses pendidikan;
g.kekhususan pendidikan kedinasan; dan
h.dasar hukum penyelenggaraan pendidikan kedinasan.
(2)Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Persetujuan pendirian pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18
Pendirian satuan pendidikan kedinasan berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan proyeksi tenaga ahli dalam bidang keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK.

BAB IX
EVALUASI DAN AKREDITASI

(1)Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau satuan pendidikan.
(2)Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk pendidikan kedinasan formal dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN- PNF) untuk pendidikan kedinasan nonformal.
(3)Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 21
(1)Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pendidikan kedinasan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin mutu pendidikan kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJA SAMA

Penyelenggara pendidikan kedinasan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberi sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan kedinasan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24
(1)Satuan pendidikan kedinasan yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional wajib diubah dengan memilih salah satu alternatif sebagai berikut:
a.Untuk pendidikan kedinasan yang peserta didiknya pegawai negeri dan calon pegawai negeri, baik pusat maupun daerah, tersedia 4 (empat) alternatif penyesuaian:
1)pendidikan kedinasan yang bersangkutan dijadikan pendidikan dan pelatihan pegawai yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memenuhi kebutuhan akan keterampilan pegawai;
2)pendidikan kedinasan yang bersangkutan dipertahankan tetap menjadi pendidikan kedinasan yang memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan profesi, spesialis, dan keahlian khusus lainnya;
3)pendidikan kedinasan yang bersangkutan dialihstatuskan menjadi badan hukum pendidikan, yang kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan sebagai pendiri memiliki representasi dalam organ representasi pemangku kepentingan, untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan menengah, pendidikan tinggi vokasi, dan pendidikan tinggi akademik;
4)pendidikan kedinasan yang bersangkutan dialihstatuskan menjadi badan hukum pendidikan, yang kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan sebagai pendiri memiliki representasi dalam organ representasi pemangku kepentingan, untuk memenuhi sekaligus semua kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), angka 2), dan angka 3).
b.Untuk pendidikan kedinasan yang peserta didiknya bukan pegawai negeri dan bukan calon pegawai negeri, tersedia 3 (tiga) alternatif penyesuaian:
1)pendidikan kedinasan yang bersangkutan dialihstatuskan menjadi badan hukum pendidikan, yang kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan sebagai pendiri memiliki representasi dalam organ representasi pemangku kepentingan, untuk memenuhi kebutuhan sektoral yang berkelanjutan dan memerlukan pengawasan dan penjaminan mutu yang ketat dari kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan;
2)pendidikan kedinasan yang bersangkutan diintegrasikan dengan perguruan tinggi negeri tertentu dan setelah integrasi diadakan kerja sama dengan kemasan khusus untuk memenuhi kebutuhan sektoral yang bersifat temporer dan memerlukan pengawasan dan penjaminan mutu yang ketat dari kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan;
3)pendidikan kedinasan yang bersangkutan diintegrasikan dengan perguruan tinggi negeri tertentu atau diserahkan kepada pemerintah daerah jika kebutuhan akan pengawasan dan penjaminan mutu yang ketat dari kementerian lain atau LPNK yang bersangkutan rendah.
(2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 25
Semua peraturan perundang-undangan yang telah ada pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Pegawai negeri dan calon pegawai negeri dimaksud termasuk di dalamnya aparatur perekonomian negara.

Pasal 3
Ayat (1)
Penyelenggaraan pendidikan kedinasan mencakup pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran serta evaluasi untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan tujuan program yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang dibutuhkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Apabila diperlukan, pegawai negeri dan calon pegawai negeri dari Kementerian, kementerian lain, dan/atau LPNK yang bukan penyelenggara dapat diterima menjadi peserta didik. Misalnya, pegawai dari Kementerian dapat menjadi peserta didik di pendidikan kedinasan bidang keuangan negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan Kementerian akan tenaga ahli di bidang keuangan negara.

Pasal 5
Ayat (1)
Program pendidikan kedinasan dapat berupa program gabungan dari berbagai jenis kompetensi yang dapat berasal dari berbagai satuan pendidikan sesuai dengan tingkat dan jenis keahlian kedinasan yang dituntut. Misalnya, seorang peserta didik pendidikan kedinasan untuk program tertentu di suatu institut dapat saja mengambil satu atau lebih mata kuliah yang relevan dengan kompetensi program yang dituntut dari universitas tertentu, dan/atau mengikuti kursus keahlian pada lembaga kursus tertentu yang terakreditasi, misalnya, mengikuti kursus bahasa asing pada tingkat lanjut (advanced level) jika sesuai dengan standar pendidikan kedinasan yang dituntut.
Karena pendidikan kedinasan difokuskan pada peningkatan kemampuan di tempat kerja, jenis keahlian yang dituntut untuk meningkatkan kinerja lembaga tempat mereka bekerja sangat bervariasi dan sangat tergantung pada jenis keahlian yang harus dikuasai.
Dalam hal jenis keahlian untuk meningkatkan kemampuan pegawai negeri dan calon pegawai negeri menuntut standar kompetensi yang ada pada jenjang sebelum sarjana, peserta didik dimungkinkan menempuh program pendidikan tersebut sebagai suatu kesatuan dengan program kedinasan secara keseluruhan.
Pendidikan kedinasan yang diselenggarakan pada jalur formal merupakan rangkaian kegiatan pendidikan terstruktur yang dapat berupa program utuh yang secara keseluruhan diselenggarakan pada satuan pendidikan kedinasan yang bersangkutan, atau berupa program gabungan pendidikan formal dan pendidikan nonformal sebagai implikasi standar kompetensi yang dituntut di dalam program pendidikan kedinasan tertentu.
Kegiatan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat berbentuk, antara lain, kursus pengetahuan atau keahlian khusus tertentu, dan/atau hasil belajar seorang individu melalui pengalaman (experiential learning assessment).
Pengakuan terhadap program gabungan tersebut dapat dilakukan melalui sistem pengumpulan kredit (credit earning system) yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
Penyelenggaraan pendidikan kedinasan pada jalur formal dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan kedinasan pada jalur nonformal dapat dilaksanakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan Kementerian, kementerian lain, dan/atau LPNK, atau lembaga kursus.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Ketentuan ini dimaksudkan agar Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait dapat menyelenggarakan program pendidikan kedinasan dengan beban belajar di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), sesuai dengan kekhasan pendidikan kedinasan Kementerian, kementerian lain, atau LPNK yang bersangkutan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sertifikat kompetensi dapat dikeluarkan oleh lembaga atau satuan pendidikan di luar penyelenggara pendidikan kedinasan sepanjang materi pendidikan atau pelatihan yang diberikan pada lembaga atau satuan pendidikan tersebut merupakan bagian dari entitas program pendidikan kedinasan yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Pengendalian mutu dirumuskan dalam bentuk standar mutu yang merupakan sinergi antara visi pendidikan kedinasan dan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan.
Ayat (2)
Evaluasi terhadap peserta didik pendidikan kedinasan terdiri atas penilaian hasil belajar dan uji kompetensi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan lembaga mandiri adalah Badan Standar Nasional Pendidikan atau lembaga lain yang dibentuk oleh masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Kerja sama oleh pendidikan kedinasan bertujuan meningkatkan mutu akademik dan meningkatkan pembinaan pelaksanaan program, memperluas pelayanan publik, serta memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan pendidikan kedinasan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]