BAB I
KETENTUAN UMUM

Sasaran pendidikan dan pelatihan adalah tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan tertentu.

BAB III
JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 4
Pendidikan dan pelatihan terdiri dari:
a.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
b.Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan.

(1)Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan terdiri dari:
a.Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
b.Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
c.Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

Pasal 7
(1)Pendidikan dan Pelatihan Struktural adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural.
(2)Pendidikan dan Pelatihan Struktural terdiri dari:
a.Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Diklat SPAMA, yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon III.
b.Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Menengah yang selanjutnya disebut Diklat SPAMEN, yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon II.
c.Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi yang selanjutnya disebut Diklat SPATI, yaitu pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan struktural eselon II dan terpilih serta memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon I.
(3)Sebelum Pendidikan dan Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum.

Pasal 8
(1)Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan dan telah menduduki jabatan fungsional.
(2)Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat jabatan fungsional yang bersangkutan.

(1)Peserta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil.
(2)Calon Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan termasuk sekolah sekolah Kedinasan sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, wajib mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

Pasal 11
Peserta Pendidikan dan Pelatihan Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural yang telah memenuhi syarat:
a.menduduki pangkat sekurang kurangnya setingkat lebih rendah dari pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan yang akan diduduki;
b.mempunyai pendidikan serendah rendahnya pendidikan menengah;
c.memiliki potensi yang dapat dikembangkan, telah membuat prestasi dalam melaksanakan tugasnya, mampu menjaga reputasi baik bagi dirinya maupun instansinya, dan memiliki kemauan keras untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan serta syarat syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil terutama bagi yang dipersiapkan untuk melaksanakan pekerjaan teknis yang dibebankan kepadanya.

BAB V
KURIKULUM DAN METODA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 14
(1)Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan menekankan pada pembentukan sikap mental, kesamaptaan fisik dan disiplin di samping pengetahuan pengetahuan dasar tentang administrasi dan manajemen.
(2)Kurikulum Diklat Struktural di samping menekankan pada pemantapan sikap mental, kesamaptaan fisik dan disiplin, untuk masing-masing jenjang juga menekankan pada hal hal sebagai berikut:
a.Diklat SPAMA menekankan pada kepemimpinan dan bimbingan serta penguasaan pengetahuan dan ketrampilan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan kegiatan dan program.
b.Diklat SPAMEN menekankan pada kepemimpinan dan bimbingan serta penguasaan pengetahuan dan ketrampilan pembinaan strategi penataan program.
c.Diklat SPATI menekankan pada kepemimpinan dan pembinaan serta kedalaman pola pikir dan wawasan secara terpadu baik dalam lingkup nasional regional maupun internasional untuk memperkuat ketahanan nasional guna kelangsungan dan peningkatan kehidupan bangsa.
(3)Kurikulum Diklat Fungsional menekankan pada peningkatan penguasaan pengetahuan dan/atau ketrampilan sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang diperlukan di bidang masing-masing.
(4)Kurikulum Diklat Teknis menekankan pada peningkatan penguasaan pengetahuan dan/atau ketrampilan di bidang teknis masing-masing.

Matoda Pendidikan dan Pelatihan disusun sesuai dengan tujuan dan program pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa.

BAB VI
TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 17
Tenaga kependidikan dan pelatihan terdiri dari:
a.Widyaiswara;
b.Pengelola Unit Program Pendidikan dan Pelatihan;
c.Tenaga kependidikan dan pelatihan lainnya.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 18
(1)Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan dipersiapkan sesuai dengan tujuan pendidikan dan pelatihan.
(2)Instansi Pembina menetapkan kriteria sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan serta mengkoordinasikan pemanfaatannya.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

(1)Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil golongan I, II dan III diselenggarakan oleh masing-masing instansi di bawah pembinaan Instansi Pembina.
(2)Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dapat pula diselenggarakan secara gabungan dan dilaksanakan oleh Instansi Pembina.

Pasal 21
(1)Pendidikan dan Pelatihan SPATI dan SPAMEN diselenggarakan oleh Instansi Pembina.
(2)Pendidikan dan Pelatihan SPAMA diselenggarakan oleh Instansi yang bersangkutan dengan pembinaan Instansi Pembina, atau dalam hal tertentu diselenggarakan oleh Instansi Pembina.
(3)Pendidikan dan Pelatihan Fungsional diselenggarakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan Instansi yang bersangkutan dengan pembinaan Instansi Pembina.
(4)Pendidikan dan Pelatihan Teknis diselenggarakan oleh instansi yang bersangkutan bekerjasama dengan Instansi Teknis yang memiliki keahlian yang bersangkutan dengan pembinaan Instansi Pembina.

(1)Pembiayaan pendidikan dan pelatihan dibebankan pada instansi masing-masing.
(2)Khusus untuk Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III yang diselenggarakan secara gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pembiayaannya dibebankan pada anggaran Instansi Pembina.
(3)Penyusunan anggaran pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi masing-masing dengan dikoordinasikan oleh Instansi Pembina, Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan.

BAB X
PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 24
(1)Pembinaan pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui:
a.Pedoman pendidikan dan pelatihan b. Standarisasi, akreditasi dan sertifikasi program dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
c.Koordinasi dan bimbingan;
d.Evaluasi dan penilaian terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan;
e.Pengawasan dan pengendalian program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
f.Evaluasi dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
g.Sistem informasi pendidikan dan pelatihan;
h.Cara lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
(2)Instansi Pembina bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Sertifikasi keahlian dan ketrampilan diberikan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan pembinaan Instansi Pembina.

Dalam hal diperlukan pemantapan kader pimpinan tingkat nasional, Instansi Pembina menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Inti.

Pasal 28
(1)Pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat diikuti oleh Pejabat Negara, Pegawai atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Prajurit ABRI dan lainnya, dengan memperhatikan tujuan dan persyaratan yang ditetapkan bagi jenjang jabatan yang bersangkutan.
(2)Ketentuan mengenai keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar Instansinya atau di luar negeri beserta akreditasinya diatur tersendiri oleh Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29
Semua ketentuan yang mengatur pendidikan dan pelatihan yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 30
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Struktural baik SEPADA, SEPALA, SEPADYA maupun SESPANAS yang sedang berlangsung atau sedang dipersiapkan pelaksanaannya pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Instansi Pembina.

Pasal 32
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal I
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Seseorang Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diangkat dalam jabatan tertentu setelah memenuhi persyaratan persyaratan yang ditetapkan jabatan tersebut. Salah satu persyaratan adalah telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya.

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dimaksudkan untuk melakukan pembentukan sikap mental, kesamaptaan fisik dan disiplin serta untuk memenuhi kebutuhan kemampuan, keahlian dan/atau ketrampilan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk menduduki sesuatu jabatan negeri.

Pasal 6
Ayat (1)
Oleh karena sasaran pendidikan dan pelatihan adalah tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi persyaratan jabatan tertentu maka dalam merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan jenis jenisnya, pimpinan instansi perlu menyampaikan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan baik yang akan diselenggarakan sendiri maupun yang akan diselenggarakan di luar instansinya kepada Instansi Pembina.
Dalam hal instansi merencanakan tugas belajar bagi pegawainya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, instansi yang bersangkutan wajib melakukan konsultasi dengan Instansi Pembina untuk menentukan jenis, jumlah, serta kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam Jabatan Struktural di samping syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendidikan dan Pelatihan ini bersifat selektif dan diikuti atas dasar penugasan. Oleh karenanya, bukan merupakan fasilitas yang bersifat terbuka dan dapat diminta sebagai hak. Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan tersebut menjadi salah satu persyaratan bagi pengangkatan dalam jabatan struktural tertentu. Karena jabatan pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang dapat diminta atau dituntut, melainkan merupakan penugasan, maka keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan bukan pula hal yang dapat diminta atau dituntut.
Diklat struktural memiliki 3 (tiga) jenjang yaitu:
a.Jenjang SPAMA;
b.Jenjang SPAMEN;
c.Jenjang SPATI.
Oleh karena Diklat Struktural tersebut berjenjang, maka salah satu persyaratan untuk mengikuti jenjang diklat yang lebih tinggi, kepada pesertanya dipersyaratkan telah lulus dalam jenjang Diklat di bawahnya.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf c
Bagi Pegawai Negeri Sipil terpilih yang telah menduduki jabatan eselon II dan dinilai memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon I, diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SPATI.
Pendidikan dan Pelatihan ini juga dimaksudkan untuk mematangkan kepribadian dan daya pemikiran pejabat eselon II.
Ayat (3)
Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil sebelum mereka diangkat menduduki jabatan eselon V dan IV agar dapat melaksanakan pekerjaannya sehari hari secara tertib, lancar, efisien dan efektif. Dalam pengetahuan tentang administrasi umum ini diberikan pula perencanaan kerja terpadu. Dari pengetahuan administrasi umum ini diharapkan mereka yang telah mengikutinya akan mampu menjabat eselon V dan IV maupun Jabatan Fungsional serta mampu mengelola kegiatan pekerjaan dalam koordinasi dengan pihak lain.
Pendidikan dan Pelatihan ini memberikan bekal kemampuan administrasi dasar sehingga para peserta mampu mengenali kedudukan organisasi dan peran instansi masing-masing dalam pemerintahan negara, serta mampu melaksanakan tugas pekerjaannya sehari hari secara efektif dan efisien.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis ini jumlahnya sangat banyak dan beragam sesuai dengan tugas instansi yang bersangkutan.
Sebagai contoh, Diklat teknis ini dapat berlangsung di bidang bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, penyuluhan pertanian, pengecoran logam, pemberantasan penyakit, menular, penyuluh industri, operator radiologi, komputer, dokumentasi, kearsipan, bendaharawan, dan lain lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Penetapan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu unsur bagi keberhasilan program diklat serta kualitas para lulusannya. Oleh karena itu persyaratan peserta untuk mengikuti Diklat perlu mendapat perhatian dari pimpinan instansi yang bersangkutan. Penetapan persyaratan ini selain untuk menjaga objektivitas pemilihan peserta pendidikan dan pelatihan, juga dimaksudkan untuk memilih Pegawai Negeri Sipil yang tepat, yang dapat diproyeksikan untuk menduduki jabatan jabatan yang lebih tinggi di kemudian hari.
Dengan menggunakan persyaratan persyaratan seperti tersebut dalam pasal ini maka efisiensi dan efektifitas pendidikan dan pelatihan struktural dapat dicapai secara optimal. Inilah perlunya dan peranannya Tim Seleksi peserta diklat yang bertugas membantu Pimpinan Instansi dalam menentukan calon calon peserta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 12
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional cara kenaikan pangkatnya didasarkan atas perolehan angka kredit.
Jabatan jabatan fungsional yang ada sekarang antara lain: Widyaiswara, Peneliti, Arsiparis, Guru dan seterusnya.
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat pula diikuti oleh pejabat struktural apabila keahlian dan/atau ketrampilan dalam pendidikan dan pelatihan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 13
Tiap-Tiap instansi memiliki pekerjaan pekerjaan teknis sesuai dengan misi instansi yang bersangkutan. Para pelaksana pekerjaan teknis perlu dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan teknis agar mampu melaksanakan pekerjaan pekerjaan teknis yang akan dibebankan dan menjadi tanggung jawabnya.
Diklat Teknis dapat pula diikuti oleh pejabat struktural apabila keahlian dan/atau ketrampilan dalam pendidikan dan pelatihan teknis tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 14
Ayat (1)
Mata pelajaran Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan sikap mental, kesamaptaan fisik dan disiplin dijadikan landasan dalam Diklat Prajabatan agar terbentuk ketangguhan mental, fisik dan disiplin serta etos kerja yang tinggi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Sepanjang materi Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dianggap dapat digunakan secara umum, maka kurikulumnya disusun oleh Instansi Pembina seperti Diklat Analisis Kemampuan Manajemen, Diklat Analisis Jabatan.
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki tingkat pendidikan dan pelatihan tertentu, baik formal maupun non formal serta pengalaman dalam melaksanakan tugas pekerjaan maupun dalam kehidupannya akan lebih efisien dan efektif dalam mengikuti Diklat dengan metode pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa.

Pasal 17
a.Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih secara penuh pada unit pendidikan dan pelatihan instansi pemerintah dan non pemerintah.
b.Pengelola unit program pendidikan dan pelatihan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada lembaga pendidikan dan pelatihan instansi pemerintah yang secara fungsional mengelola secara langsung program program pendidikan dan pelatihan, termasuk Pegawai Negeri Sipil di luar unit lembaga pendidikan dan pelatihan, termasuk Pegawai Negeri Sipil di luar unit lembaga pendidikan dan pelatihan instansi bersangkutan yang ditunjuk secara resmi untuk ikut serta dalam tim penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan.
c.Tenaga kependidikan dan pelatihan lainnya adalah pejabat atau seseorang yang bukan Widyaiswara, bukan pengelola unit program pendidikan dan pelatihan tetapi karena keahlian, kemampuan atau kedudukannya diikut sertakan dalam kegiatan pencapaian tujuan pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Untuk mengkoordinasikan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan dilakukan inventarisasi, evaluasi dan pengawasan oleh Instansi Pembina agar sarana dan prasarana Diklat secara keseluruhan dapat dioptimalkan penggunaannya, baik oleh instansi pemiliknya maupun oleh instansi lain.

Pasal 19
Bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menentukan efisiensi, efektifitas dan jangkauan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam bentuk klasikal maupun menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas yang tinggi namun jangkauan terhadap pesertanya terbatas pada jumlah peserta yang hadir dalam kelas yang bersangkutan.
Sebaliknya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam bentuk non klasikal memiliki jangkauan yang jauh dan luas.
Pendidikan dan pelatihan non klasikal dapat berbentuk pendidikan jarak jauh maupun pendidikan dan pelatihan di tempat kerja.
Diklat Jarak Jauh merupakan salah satu cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang pesertanya aktif mempelajari bahan bahan pelajaran menurut tingkat kemampuannya masing-masing, tidak terikat oleh bentuk dan metode klasikal, tidak harus senantiasa bertatap muka dengan tenaga kependidikan dan pelatihan dan tidak boleh mengganggu tugas pekerjaannya sehari hari.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pada prinsipnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan diselenggarakan oleh instansi masing-masing. Namun tidak pula tertutup kemungkinan untuk diselenggarakan bersama sama antar instansi atas dasar pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraannya.
Mengingat peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan golongan III merupakan kader kader pimpinan dalam jajaran aparatur pemerintah, maka penyelenggaraannya dapat digabungkan antar instansi dalam satu propinsi agar dapat tercapai makan Pasal 14 ayat (1).
Penyelenggaraan Diklat Prajabatan untuk golongan III, perlu mendapat perhatian tersendiri karena Pegawai Negeri Sipil golongan III inilah yang diharapkan akan dapat menjadi kader untuk menduduki jabatan jabatan tinggi yang ditinggalkan oleh para pendahulunya.
Dalam hal penyelenggaraannya dilaksanakan tidak terpusat, pembinaan dari Instansi Pembina perlu dilakukan sebaik baiknya. Apabila perlu, untuk itu dibentuk Panitia Penyelenggara Diklat Prajabatan golongan III baik di tingkat nasional maupun di daerah daerah.
Panitia Nasional menetapkan program, bahan, widyaiswara, metodologi dan seterusnya bagi Diklat Prajabatan Golongan III. Panitia daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraannya.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang bersifat umum diselenggarakan oleh Instansi Pembina. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang bersifat substantif, diselenggarakan oleh instansi yang bersangkutan dengan bekerjasama dengan instansi teknis lain yang berwenang atau memiliki keahlian teknis tersebut dengan pembinaan Instansi Pembina.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Agar pendidikan dan pelatihan dapat secara efisien dan efektif mewujudkan sasaran yang ditentukan perlu ditempuh mekanisme pembinaan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:
Setiap pimpinan instansi melaksanakan identifikasi kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan, dan menyampaikannya kepada Instansi Pembina untuk menentukan relevansi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut dengan kebutuhan persyaratan jabatan.
Setiap pimpinan instansi melakukan pemantauan dan penilaian periodik kepada para lulusan pendidikan dan pelatihan guna mengetahui kesesuaian antara penempatan dan program pendidikan dan pelatihan, sebagai umpan balik bagi rencana penempatan pegawai dan program pendidikan dan pelatihan.
Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian dalam penempatan dan program Diklat dilaksanakan oleh Instansi Pembina.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Dalam merencanakan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Instansi Pembina melakukan koordinasi dengan Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Dengan ketentuan ini, maka peserta seluruh Pendidikan dan Pelatihan tadi dianggap telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah ini.
Sebagai contoh: peserta yang telah lulus SESPANAS dianggap telah mengikuti SPATI.

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas


[tulis] » komentar « [baca]