BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
(2)Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.
(3)Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4
(1)Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling sedikit melalui:
a.penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
b.penyediaan sarana dan prasarana;
c.penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
d.penyediaan kurikulum.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(3)Pemberian fasilitasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(4)Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri dan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya setelah berkoordinasi dengan menteri yang terkait.

Pasal 7
Penyediaan Akomodasi yang Layak meliputi:
a.penyedia Akomodasi yang Layak;
b.penerima manfaat Akomodasi yang Layak;
c.bentuk Akomodasi yang Layak; dan
d.mekanisme fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.

Bagian Kedua
Penyedia Akomodasi yang Layak

Pasal 8
(1)Penyedia Akomodasi yang Layak merupakan Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
(2)Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.

Bagian Ketiga
Penerima Manfaat Akomodasi yang Layak

(1)Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
(2)Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan dengan memperhatikan:
a.Standar Nasional Pendidikan; dan
b.Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 11
Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik berupa:
a.ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk:
1.bidang miring;
2.lift; dan/atau
3.bentuk lainnya.
b.pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi fisik Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.fleksibilitas proses pembelajaran;
d.fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
e.fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
f.fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
g.fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
h.asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi; dan/atau
i.bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik untuk mendapat layanan pendidikan.

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental berupa:
a.pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.fleksibilitas proses pembelajaran;
c.fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
d.fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
e.fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
f.fleksibilitas masa studi sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan medis;
g.fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
h.fleksibilitas waktu untuk tidak mengikuti pembelajaran pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas menjalani proses perawatan mental;
i.mendapatkan materi pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung;
j.fleksibilitas posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran;
k.ketersediaan layanan tutorial oleh Pendidik atau Peserta Didik lainnya untuk membantu dalam memahami materi pembelajaran;
l.pemberian bantuan pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran;
m.penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
n.fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan evaluasi;
o.fleksibilitas tempat pelaksanaan evaluasi; dan/atau
p.bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 14
Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d angka 1 bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra berupa:
a.pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi sensorik netra Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.fleksibilitas proses pembelajaran;
c.fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
d.fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
e.fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
f.penerapan standar laman yang aksesibel dalam penggunaan teknologi, aplikasi, dan peralatan berbasis teknologi baik dalam sistem pendaftaran, administrasi, proses belajar mengajar, maupun evaluasi;
g.penyediaan denah timbul/maket yang menggambarkan lingkungan fisik sekolah/kampus Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
h.layanan pendampingan untuk orientasi lingkungan fisik sekolah/kampus Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
i.sosialisasi sistem pembelajaran termasuk sistem layanan perpustakaan di kampus Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
j.penyerahan materi pembelajaran/perkuliahan sebelum dimulai kegiatan pembelajaran/perkuliahan;
k.penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel;
l.penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran khususnya matematika, fisika, kimia, dan statistik;
m.modifikasi materi pembelajaran, pemberian tugas, dan evaluasi untuk muatan pembelajaran khususnya olah raga, seni rupa, sinematografi, menggambar, dan yang sejenisnya;
n.ketersediaan Pendidik atau alat media yang dapat membacakan tulisan yang disajikan di papan tulis/layar dalam proses belajar di kelas;
o.penyediaan sumber baca, informasi, dan layanan perpustakaan yang mudah diakses;
p.penyesuaian cara, bentuk penyajian, dan waktu pengerjaan tugas dan evaluasi termasuk melalui:
1.penyajian naskah dalam format braille terutama untuk naskah yang banyak menggunakan simbol khusus seperti matematika, kimia, dan bahasa Arab;
2.modifikasi penyajian soal yang menampilkan gambar dan bagan dalam bentuk gambar timbul yang telah disederhanakan, deskripsi gambar, atau penggunaan alat peraga;
3.penyajian soal ujian dalam bentuk softcopy, yang dioperasikan dan dikerjakan dengan menggunakan komputer bicara yaitu komputer yang dilengkapi perangkat lunak pembaca layar;
4.pembacaan soal ujian oleh petugas pembaca;
5.perpanjangan waktu dalam penyelesaian tugas; dan
6.perpanjangan waktu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari waktu yang ditentukan untuk pelaksanan evaluasi yang menggunakan format braille atau dibacakan; dan/atau
q.bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra untuk mendapat layanan pendidikan.

(1)Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda atau multi berupa:
a.Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda atau multi disediakan dalam bentuk kombinasi dari Akomodasi yang Layak bagi ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15; dan
b.komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra dan Penyandang Disabilitas rungu menggunakan bahasa isyarat raba.
(2)Bahasa isyarat raba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri.
(3)Menteri dalam menetapkan bahasa isyarat raba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas yang mewakili Penyandang Disabilitas netra dan Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Menteri dan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima
Mekanisme Fasilitasi Penyediaan Akomodasi yang Layak

Pasal 18
(1)Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas menyampaikan laporan mengenai data Peserta Didik Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1)Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas.
(2)Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
(3)Menteri memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan tinggi yang menjadi kewenangannya.
(4)Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang menjadi kewenangannya.
(5)Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 21
(1)Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
a.pembentukan Unit Layanan Disabilitas;
b.penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan; dan/atau
d.peningkatan kompetensi petugas Unit Layanan Disabilitas.
(2)Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
a.pembuatan kebijakan yang memberikan kemudahan dalam pembentukan dan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas; dan/atau
b.penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Unit Layanan Disabilitas Pendidikan Anak Usia Dini
Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Unit Layanan Disabilitas pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tugas:
a.melakukan analisa kebutuhan;
b.menyediakan data dan informasi;
c.memberikan rekomendasi;
d.melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
e.melaksanakan pendampingan; dan
f.melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Unit Layanan Disabilitas pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyelenggarakan fungsi:
a.meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
b.menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
c.mengembangkan program kompensatorik;
d.menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
e.melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
f.menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
g.menyediakan layanan konsultasi; dan
h.mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa:
a.membentuk Unit Layanan Disabilitas; atau
b.menguatkan fungsi unit atau satuan organisasi yang ada.

Pasal 28
Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan tinggi diselenggarakan secara mandiri oleh setiap Lembaga Penyelenggara Pendidikan tinggi.

Pasal 29
Unit Layanan Disabilitas pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan tinggi mempunyai tugas:
a.melakukan analisa kebutuhan;
b.memberikan rekomendasi;
c.melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
d.melaksanakan pendampingan; dan
e.melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 30
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Unit Layanan Disabilitas pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan tinggi menyelenggarakan fungsi:
a.meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
b.mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
c.mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
d.menyediakan layanan konseling kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
e.melakukan deteksi dini bagi Peserta Didik yang terindikasi disabilitas;
f.merujuk Peserta Didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, dokter spesialis, dan/atau psikolog klinis; dan
g.memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.

Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas atau penguatan fungsi unit atau satuan organisasi yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Menteri dan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Keempat
Unit Layanan Disabilitas Pendidikan Anak Usia Dini
Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
di Lembaga Penyelenggara Pendidikan Madrasah dan
Pendidikan Keagamaan

Pasal 32
(1)Pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Lembaga Penyelenggara Pendidikan madrasah dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan melalui penguatan fungsi kelembagaan pada kantor kementerian agama kabupaten/kota.
(2)Penguatan fungsi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 33
Unit Layanan Disabilitas pada kantor kementerian agama kabupaten/kota mempunyai tugas:
a.melakukan analisa kebutuhan;
b.menyediakan data dan informasi;
c.memberikan rekomendasi;
d.melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
e.melaksanakan pendampingan; dan
f.melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 34
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Unit Layanan Disabilitas pada kantor kementerian agama kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:
a.meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lembaga Penyelenggara Pendidikan madrasah dan Pendidikan Keagamaan dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
b.menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
c.mengembangkan program kompensatorik;
d.menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
e.melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
f.menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
g.menyediakan layanan konsultasi; dan
h.mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas melalui penguatan fungsi kelembagaan pada kantor kementerian agama kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia

Pasal 36
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 30, dan Pasal 34, Unit Layanan Disabilitas dapat melibatkan:
a.dokter;
b.dokter spesialis;
c.psikolog klinis;
d.tenaga keterapian fisik, meliputi:
1.fisioterapis;
2.okupasi terapis; dan/atau
3.terapis wicara,
e.tenaga ahli, meliputi:
1.ahli pendidikan luar biasa;
2.ahli pendidikan inklusif; dan/atau
3.tenaga ahli lainnya,
f.terapis kognitif;
g.terapis perilaku;
h.praktisi yang memiliki kemampuan dalam bidang:
1.bahasa isyarat;
2.simbol braille;
3.isyarat raba; dan/atau
4.teknologi adaptif,
i.pekerja sosial yang menangani kondisi psikososial; dan
j.konselor.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 37
(1)Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
a.Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
b.Unit Layanan Disabilitas.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
a.capaian fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak yang telah dilaksanakan;
b.daftar Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
c.daftar Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas termasuk jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang mendapat fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak; dan
d.jumlah Unit Layanan Disabilitas yang telah dibentuk berikut aktifitas kegiatannya.
(4)Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden.
(5)Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38
(1)Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(2)Lembaga Penyelenggara Pendidikan tinggi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 dikenai sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
a.teguran tertulis;
b.penghentian kegiatan pendidikan;
c.pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan; dan
d.pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan terhadap masing-masing pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 39
(1)Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, gubernur, atau bupati/walikota dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) berdasarkan tindak lanjut atas:
a.hasil pemantauan dan evaluasi oleh kementerian sesuai dengan kewenangannya;
b.hasil pemantauan dan evaluasi oleh Komisi Nasional Disabilitas;
c.hasil pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah provinsi;
d.hasil pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
e.pengaduan oleh masyarakat.
(2)Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan secara tertulis kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan:
a.identitas pihak pelapor;
b.identitas pihak terlapor; dan
c.keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Pasal 40
(1)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a.sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;
b.dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Lembaga Penyelenggara Pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi penghentian kegiatan pendidikan;
c.dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi penghentian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Lembaga Penyelenggara Pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan; dan
d.dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Lembaga Penyelenggara Pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan.
(2)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi peringatan terhadap pelanggaran administratif dan rekomendasi perbaikan.
(3)Dalam hal Lembaga Penyelenggara Pendidikan dikenai sanksi penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan, atau pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Lembaga Penyelenggara Pendidikan dilarang menerima Peserta Didik baru dan wajib menuntaskan kegiatan pendidikan sampai seluruh Peserta Didik lulus.
(4)Sanksi penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan, atau pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d akan dicabut jika Lembaga Penyelenggara Pendidikan telah memenuhi penyediaan Akomodasi yang Layak dan/atau telah membentuk Unit Layanan Disabilitas.

Pasal 41
(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan tinggi dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan madrasah dan Pendidikan Keagamaan diatur dengan Peraturan Menteri dan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 42
Pendanaan untuk Penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bersumber dari:
a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
b.anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c.masyarakat; dan/atau
d.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 44
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

[tulis] » komentar « [baca]