Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a.kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung;
b.kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan
c.kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategi nasional."

3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7
(1)Kebijakan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
a.pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
b.pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
(2)Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:
a.menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
b.mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah:
1.Pulau Sumatera dengan luas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
2.Pulau Jawa Bali dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
3.Pulau Kalimantan dengan luas paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
4.Pulau Sulawesi dengan luas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
5.Pulau Papua dengan luas paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
6.Kepulauan Maluku dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional; dan
7.Kepulauan Nusa Tenggara dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
c.mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
d.mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung; dan
e.mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung dalam rangka meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai[I1].
(3)Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:
a.menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
b.melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
c.melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
d.mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
e.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
f.mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
g.mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim."

4.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8
(1)Kebijakan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
a.perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; dan
b.pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(2)Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya meliputi:
a.menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
b.mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
c.mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
d.menetapkan, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
e.mengembangkan pulau-pulau kecil sebagai sentra ekonomi wilayah yang berbasis kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
f.mengelola kekayaan sumber daya kelautan di wilayah perairan, wilayah yurisdiksi, laut lepas, dan wilayah dasar laut internasional untuk kedaulatan ekonomi nasional; dan
g.mengembangkan pemanfaatan ruang udara nasional sebagai aset pembangunan dengan tetap menjaga fungsi pertahanan dan keamanan serta keselamatan penerbangan.
(3)Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:
a.membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;
b.mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
c.mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
d.membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan metropolitan dan kota besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
e.mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil;
f.membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi;
g.menetapkan lokasi rusak dan tercemar untuk dipulihkan;
h.mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota;
i.mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sektor non kehutanan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan, karakter sumber daya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan;
j.mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung kecukupan tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai atau pulau yang tutupan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
k.mengembangkan kegiatan budidaya dengan memperhatikan bioekoregion yang merupakan bentang alam yang berada di dalam satu atau lebih daerah aliran sungai."

5.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14
(1)PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
b.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
c.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; dan/atau
d.kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan.
(2)PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
b.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
c.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
d.kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.
(3)PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
b.kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
c.kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal."

6.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15
PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a.pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; dan
b.pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
c.pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya."

7.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18
(1)Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, jaringan jalan strategis nasional, dan jalan tol.
(2)Jaringan jalan arteri primer dikembangkan secara menerus dan berhierarki berdasarkan kesatuan sistem orientasi untuk menghubungkan:
a.antar-PKN;
b.antara PKN dan PKW; dan/atau
c.PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan utama/pengumpul.
(3)Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk menghubungkan antara PKN dan PKL, antar-PKW, serta antara PKW dan PKL.
(4)Jaringan jalan strategis nasional dikembangkan untuk menghubungkan:
a.antar-PKSN dalam satu kawasan perbatasan negara;
b.antara PKSN dan pusat kegiatan lainnya; dan
c.PKN dan/atau PKW dengan kawasan strategis nasional.
(5)Jalan tol dikembangkan untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan jalan nasional.
(6)Pemerintah dapat menetapkan jalan bebas hambatan selain yang tercantum dalam lampiran III berdasarkan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Jaringan jalan bebas hambatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini."

8.Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21
(1)Jaringan jalur kereta api umum terdiri atas:
a.jaringan jalur kereta api antarkota; dan
b.jaringan jalur kereta api perkotaan.
(2)Jaringan jalur kereta api antarkota dikembangkan untuk menghubungkan:
a.PKN dengan pusat kegiatan di negara tetangga;
b.antar-PKN;
c.PKW dengan PKN; atau
d.antar-PKW.
(3)Jaringan jalur kereta api perkotaan dikembangkan untuk:
a.menghubungkan kawasan perkotaan dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan utama/pengumpul; dan
b.mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan.
(4)Jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian."

9.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 26
(1)Pelabuhan umum terdiri atas pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal.
(2)Pelabuhan utama dikembangkan untuk:
a.melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar;
b.menjangkau wilayah pelayanan sangat luas; dan
c.menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional.
(3)Pelabuhan pengumpul dikembangkan untuk:
a.melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah;
b.menjangkau wilayah pelayanan menengah; dan
c.memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.
(4)Pelabuhan pengumpan regional dikembangkan untuk:
a.melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah; dan
b.menjangkau wilayah pelayanan menengah.
(5)Pelabuhan pengumpan lokal dikembangkan untuk:
a.melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil; dan
b.menjangkau wilayah pelayanan terbatas.
(6)Pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini."

10.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 28
(1)Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri atas alur pelayaran di laut dan alur pelayaran di sungai dan danau.
(2)Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.alur pelayaran umum dan perlintasan; dan
b.alur pelayaran masuk pelabuhan.
(3)Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia.
(4)Alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.alur pelayaran sungai; dan
b.alur pelayaran danau.
(5)Kriteria teknis penetapan alur pelayaran ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.
(6)Alur Laut Kepulauan Indonesia ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku secara internasional dan peraturan perundang-undangan.
(7)Alur pelayaran nasional ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut."

11.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 30
(1)Bandar udara umum terdiri atas:
a.bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;
b.bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder;
c.bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier; dan
d.bandar udara pengumpan.
(2)Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer, sekunder, dan tersier tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini."

12.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 33
(1)Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a.menghubungkan antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN/PKW dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan utama/pengumpul;
b.berupa jalan umum yang melayani angkutan;
c.melayani perjalanan jarak jauh;
d.memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata tinggi; dan
e.membatasi jumlah jalan masuk secara berdaya guna.
(2)Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a.menghubungkan antar-PKW dan antara PKW dan PKL;
b.berupa jalan umum yang berfungsi melayani angkutan;
c.melayani perjalanan jarak sedang;
d.memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata sedang; dan
e.membatasi jumlah jalan masuk.
(3)Kriteria jaringan jalan strategis nasional dan jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

13.Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 34
(1)Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria menghubungkan antara PKN dan pusat kegiatan di negara tetangga, antar-PKN, PKW dengan PKN, atau antar-PKW.
(2)Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria menghubungkan kawasan perkotaan dengan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan utama/pengumpul atau mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan metropolitan.
(3)Kriteria teknis jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian."

14.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 35 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 35
(1)Pelabuhan sungai dan pelabuhan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a.berdekatan dengan kawasan permukiman penduduk;
b.terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi darat lainnya; dan
c.berada di luar kawasan lindung.
(2)Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a.berada di lokasi yang menghubungkan dengan pelabuhan penyeberangan lain pada jarak terpendek yang memiliki nilai ekonomis; dan
b.berada di luar kawasan lindung.
(2a)Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan penumpang serta pertahanan dan keamanan negara.
(3)Kriteria teknis pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan."

15.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 36
(1)Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a.berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan/atau jalur pelayaran internasional;
b.dihapus;
c.bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarnegara;
d.berfungsi sebagai simpul utama pendukung pengembangan produksi kawasan andalan ke pasar internasional;
e.berada di luar kawasan lindung; dan
f.dihapus.
(2)Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a.merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarprovinsi;
b.berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar nasional;
c.memberikan akses bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan andalan laut, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
d.berada di luar kawasan lindung; dan
e.dihapus.
(3)Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a.merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW dalam sistem transportasi antarprovinsi;
b.berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar regional;
c.memberikan akses bagi pengembangan kawasan andalan laut, kawasan pedalaman sungai, dan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
d.berada di luar kawasan lindung; dan
e.dihapus.
(4)Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a.merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW atau PKL dalam sistem transportasi antarkabupaten/kota dalam satu provinsi;
b.berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan budi daya di sekitarnya ke pasar lokal;
c.berada di luar kawasan lindung; dan
d.dihapus;
e.dapat melayani pelayaran rakyat.
(5)Kriteria teknis pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut."

16.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 37
(1)Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a.merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN; dan
b.melayani penumpang dengan jumlah paling sedikit 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
(2)Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
a.merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN; dan
b.melayani penumpang dengan jumlah antara 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
(3)Bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
a.merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW terdekat; dan
b.melayani penumpang dengan jumlah antara 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
(4)Kriteria teknis bandar udara pengumpul skala pelayanan primer, bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi udara."

17.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 38
(1)Sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a.jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b.jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2)Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan segala hal yang berkaitan dengan:
a.Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
b.Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
(3)Jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan segala hal yang berkaitan dengan pembangkit, jetty, sarana pernyimpanan bahan bakar, sarana pengolahan hasil pembakaran, travo step up, dan pergundangan.
(4)Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan segala hal yang berkaitan dengan transmisi tenaga listrik, gardu induk, distribusi tenaga listrik, dan gardu hubung."

18.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 39
(1)Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dikembangkan untuk:
a.menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; atau
b.menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen.
(2)Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang minyak dan gas bumi."

19.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 40
(1)Pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilaksanakan untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik sesuai kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan perekonomian.
(2)Pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten/kota berdasarkan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

20.Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 40A
Pembangkitan Tenaga Listrik tercantum dalam Lampiran VA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini."

21.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 41
(1)Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik dilaksanakan untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem dengan menggunakan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, dan/atau kabel laut.
(2)Gardu induk yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik untuk mendistribusikan listrik tersebar secara merata di seluruh wilayah kabupaten/kota."

22.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 42
Sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, pembangkitan tenaga listrik, serta jaringan transmisi tenaga listrik ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi."

23.Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 43
(1)Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a.adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, serta konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut; dan
b.berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi nasional.
(2)Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a.mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan hingga kawasan terisolasi;
b.mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
c.mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
d.berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi; dan
e.berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.
(3)Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
a.mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan, hingga kawasan terisolasi;
b.mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
c.melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi;
d.berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman;
e.merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, kabel bawah laut, dan kabel bawah tanah; dan
f.menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan nominal lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilo Volt."

24.Ketentuan huruf c Pasal 51 diubah dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 51
Kawasan lindung nasional terdiri atas:
a.kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b.kawasan perlindungan setempat;
c.kawasan konservasi;
d.dihapus;
e.kawasan lindung geologi; dan
f.kawasan lindung lainnya.:

25.Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 52
(1)Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:
a.kawasan hutan lindung;
b.kawasan gambut; dan
c.kawasan resapan air.
(2)Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
a.sempadan pantai;
b.sempadan sungai;
c.kawasan sekitar danau atau waduk; dan
d.ruang terbuka hijau kota.
(3)Kawasan konservasi terdiri atas:
a.kawasan suaka alam, yang terdiri atas suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut;
b.kawasan pelestarian alam, yang terdiri atas taman nasional, taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut;
c.kawasan taman buru; dan
d.kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang terdiri atas:
1.kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi suaka pesisir, suaka pulau kecil, taman pesisir, dan taman pulau kecil;
2.kawasan konservasi maritim yang meliputi daerah perlindungan adat maritim dan daerah perlindungan budaya maritim; dan
3.kawasan konservasi perairan.
(4)Kawasan lindung geologi terdiri atas:
a.kawasan cagar alam geologi; dan
b.kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
(5)Kawasan lindung lainnya terdiri atas:
a.cagar biosfer;
b.ramsar;
c.cagar budaya;
d.kawasan perlindungan plasma nutfah;
e.kawasan pengungsian satwa; dan
f.kawasan ekosistem mangrove."

26.Ketentuan ayat (2) Pasal 53 dihapus, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 53
(1)Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a terdiri atas:
a.kawasan keunikan batuan dan fosil;
b.kawasan keunikan bentang alam; dan
c.kawasan keunikan proses geologi.
(2)Dihapus.
(3)Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b terdiri atas:
a.kawasan imbuhan air tanah; dan
b.sempadan mata air."

27.Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 55
(1)Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a.kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
b.kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen);
c.kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut; atau
d.kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan kelerengan di atas lebih dari 15% (lima belas persen).
(2)Kawasan gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
a.berupa kubah gambut; dan
b.ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.
(3)Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan."

28.Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 57
(1)Kawasan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a.merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa langkadan/atau hampir punah;
b.memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi;
c.merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; atau
d.memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
(2)Cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a.memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
b.memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit penyusunnya;
c.mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan maupun satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;
d.mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;
e.mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi; dan/atau
f.terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah.
(3)Taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
a.mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
b.memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik;
c.memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh; dan
d.merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.
(4)Taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
a.merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan pada wilayah yang ekosistemnya masih utuh ataupun wilayah yang ekosistemnya sudah berubah;
b.memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan
c.mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa.
(5)Taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
a.mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau bentang alam, gejala alam, serta formasi geologi yang unik;
b.mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik alam untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; dan
c.kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.
(6)Taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
a.memiliki luas yang cukup dan tidak membahayakan untuk kegiatan berburu; dan
b.terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan yang memungkinkan perburuan secara teratur dan berkesinambungan dengan mengutamakan segi aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.
(7)Kawasan suaka pesisir atau suaka pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d angka 1, ditetapkan dengan kriteria:
a.merupakan wilayah pesisir atau pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembang biaknya suatu jenis atau sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka, dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;
b.mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di wilayah pesisir atau pulau kecil yang masih asli dan/atau alami;
c.mempunyai luas wilayah pesisir atau pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumber daya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan
d.mempunyai kondisi fisik wilayah pesisir atau pulau kecil yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.
(8)Kawasan taman pesisir atau taman pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d angka 1, ditetapkan dengan kriteria:
a.merupakan wilayah pesisir atau pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari, serta rekreasi;
b.mempunyai luas wilayah pesisir atau pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan
c.kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.
(9)Kawasan daerah perlindungan adat maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d angka 2, ditetapkan dengan kriteria:
a.wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional, dan lembaga adat yang masih berlaku;
b.mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan; dan
c.tidak bertentangan dengan hukum nasional.
(10)Kawasan daerah perlindungan budaya maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d angka 2, ditetapkan dengan kriteria:
a.tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus;
b.situs sejarah kemaritiman yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional; dan
c.tempat ritual keagamaan atau adat.
(11)Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d angka 3, ditetapkan dengan kriteria:
a.perairan laut nasional dan perairan kawasan strategis nasional yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati;
b.perairan laut nasional dan perairan kawasan strategis nasional yang mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan;
c.perairan laut daerah yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati; dan
d.perairan laut daerah yang mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan."

29.Pasal 58 dihapus.

30.Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 59
(1)Cagar biosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a.memiliki keterwakilan ekosistem yang masih alami, kawasan yang sudah mengalami degradasi, mengalami modifikasi, atau kawasan binaan;
b.memiliki komunitas alam yang unik, langka, dan indah;
c.merupakan bentang alam yang cukup luas yang mencerminkan interaksi antara komunitas alam dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis; atau
d.berupa tempat bagi pemantauan perubahan ekologi melalui penelitian dan pendidikan.
(2)Ramsar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
a.berupa lahan basah baik yang bersifat alami atau mendekati alami yang mewakili langka atau unit yang sesuai dengan biogeografisnya;
b.mendukung spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekologi komunitas yang terancam;
c.mendukung keanekaragaman populasi satwa dan/atau flora di wilayah biogeografisnya; atau
d.merupakan tempat perlindungan bagi satwa dan/atau flora saat melewati masa kritis dalam hidupnya.
(3)Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf c ditetapkan dengan kriteria sebagai satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
(4)Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf d ditetapkan dengan kriteria:
a.memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhannya; dan
b.memiliki luas tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah.
(5)Kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf e ditetapkan dengan kriteria:
a.merupakan tempat kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;
b.merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa; dan
c.memiliki luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa.
(6)Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf f ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat."

31.Pasal 61 dihapus.

32.Di antara huruf e dan huruf f Pasal 63 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf ee sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 63
Kawasan budi daya terdiri atas:
a.kawasan peruntukan hutan produksi;
b.kawasan peruntukan hutan rakyat;
c.kawasan peruntukan pertanian;
d.kawasan peruntukan perikanan;
e.kawasan peruntukan pertambangan;
ee.kawasan peruntukan panas bumi;
f.kawasan peruntukan industri;
g.kawasan peruntukan pariwisata;
h.kawasan peruntukan permukiman; dan/atau
i.kawasan peruntukan lainnya."

33.Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 64
(1)Kawasan peruntukan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
(2)Kawasan peruntukan hutan produksi ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 174 (seratus tujuh puluh empat).
(3)Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan produksi ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan."

34.Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 66
(1)Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:
a.kawasan tanaman pangan;
b.kawasan hortikultura;
c.kawasan perkebunan; dan/atau
d.kawasan peternakan.
(2)Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan dengan kriteria:
a.memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;
b.ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional; dan/atau
d.dapat dikembangkan sesuai dengan ketersediaan infrastruktur dasar.
(3)Kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanian."

35.Ketentuan ayat (1) Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 68
(1)Kawasan peruntukan pertambangan yang memiliki nilai strategis nasional terdiri atas pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi.
(2)Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan dengan kriteria:
a.memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi;
b.merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau
c.merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.
(3)Kriteria teknis kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan."

36.Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 68A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 68A
(1)Kawasan peruntukan panas bumi ditetapkan dengan kriteria:
a.memiliki sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi; dan
b.merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan langsung panas bumi dan pemanfaatan tidak langsung panas bumi.
(2)Kriteria teknis kawasan peruntukan panas bumi ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang panas bumi."

37.Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 78
Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:
a.merupakan warisan budaya dunia;
b.merupakan tempat pelestarian dan pengembangan cagar budaya beserta adat istiadatnya atau budaya, serta nilai kemasyarakatan; dan/atau
c.merupakan tempat peningkatan kualitas warisan budaya."

38.Ketentuan ayat (3) Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 82
(1)Penetapan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(2)Pemerintah dapat menetapkan kawasan strategis nasional selain yang tercantum dalam Lampiran X berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3)Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden."

39.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 95
(1)Peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.
(2)Peraturan zonasi untuk pembangkitan tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkitan listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
(3)Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

40.Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 99
(1)Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengurangi fungsi lindung;
b.ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung;
c.pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
d.pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
e.pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
(2)Peraturan zonasi untuk kawasan gambut disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan/atau jasa lingkungan tanpa merubah bentang alam;
b.ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik;
c.pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan gambut melalui badan air; dan
d.penanggulangan terhadap kerusakan ekosistem gambut.
(3)Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
b.penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
c.penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya."

41.Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 100
(1)Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
b.pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
c.pemanfaatan untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
d.pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitan tenaga listrik.
e.ketentuan pelarangan bangunan selain yang dimaksud dalam huruf d; dan
f.ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
(2)Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
b.pemanfaatan untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
c.ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau pelabuhan;
d.pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan/atau pelabuhan; dan
e.penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
b.pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
c.kegiatan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud dalam huruf b."

42.Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 101
(1)Peraturan zonasi untuk cagar alam, cagar alam laut, suaka margasatwa, dan suaka margasatwa laut disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
b.pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, energi panas, energi angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah;
c.ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
d.pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.
(2)Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
b.pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, energi panas, dan energi angin;
c.pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan sumber plasma nutfah sebagai penunjang budi daya dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar, serta koleksi keanekaragaman hayati;
d.pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
e.ketentuan pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan
f.ketentuan pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.
(3)Peraturan zonasi untuk taman hutan raya disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
b.pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfataan air, energi air, energi panas, dan energi angin;
c.pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan sumber plasma nutfah sebagai penunjang budi daya dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar, serta koleksi keanekaragaman hayati;
d.pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
e.pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.
(4)Peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
b.pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfataan air, energi air, energi panas, dan energi angin;
c.pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan sumber plasma nutfah sebagai penunjang budi daya dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar, serta koleksi keanekaragaman hayati;
d.pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
e.pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d."
(5)Peraturan zonasi untuk taman buru disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan ruang untuk kegiatan perburuan secara terkendali;
b.penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan;
c.ketentuan pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai buruan; dan
d.penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya.
(6)Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi di pesisir dan pulau-pulau kecil disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan ruang untuk perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut, perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya/adat tradisional, penelitian serta pengembangan, dan/atau pendidikan;
b.pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata dan rekreasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada zona yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
(7)Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi maritim disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan ruang untuk perlindungan dan pelestarian adat dan budaya maritim, pendidikan, penelitian, pariwisata, dan rekreasi;
b.pendirian bangunan yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi maritim pada zona yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
(8)Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi perairan disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan ruang untuk penangkapan ikan, budidaya ikan, pariwisata alam perairan, dan penelitian dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.pendirian bangunan di perairan kawasan konservasi perairan untuk mendukung penangkapan ikan, budidaya ikan, pariwisata alam perairan, dan penelitian dan pendidikan pada zona yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b."

43.Pasal 102 dihapus.

44.Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 103
(1)Peraturan zonasi untuk cagar biosfer disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
b.pembatasan pemanfaatan sumber daya alam; dan
c.pengendalian kegiatan budi daya yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.
(2)Peraturan zonasi untuk ramsar disusun dengan memperhatikan peraturan zonasi untuk kawasan lindung.
(3)Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan untuk pariwisata, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan; dan
b.ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
(4)Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
b.pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
c.pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.
(5)Peraturan zonasi untuk kawasan pengungsian satwa disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
b.pelestarian flora dan fauna endemik kawasan; dan
c.pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.
(6)Peraturan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
b.ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu mangrove; dan
c.ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem mangrove."

45.Pasal 105 dihapus.

46.Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 107
Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi disusun dengan memperhatikan:
a.pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
b.pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan hutan, sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
c.penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan."

47.Di antara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 107A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 107A
Peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat disusun dengan memperhatikan:
a.pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
b.pemanfaatan ruang budi daya hutan rakyat untuk permukiman dan/atau usaha budi daya lainnya dalam satu kesatuan pengelolaan yang terpadu; dan
c.pemanfaatan ruang lainnya dalam kawasan hutan rakyat mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan."

48.Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 108
Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
b.ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi kawasan dan/atau fungsi lain kecuali untuk kepentingan umum; dan
c.ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan kecuali untuk kepentingan umum dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

49.Ketentuan Pasal 110 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 110
Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan:
a.pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
b.pengaturan kawasan tambang berdasarkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
c.pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya sesuai dengan kepentingan daerah; dan
d.pengaturan kawasan tambang dengan memanfaatkan kawasan karst sesuai daya dukung ekosistem karst."

50.Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 110A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 110A
Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan panas bumi disusun dengan memperhatikan:
a.pemanfaatan untuk pengusahaan panas bumi dilakukan berdasarkan prinsip konservasi dan keberlanjutan; dan
b.ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya selain pengusahaan panas bumi yang meliputi kegiatan survey pendahuluan, eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan."

51.Ketentuan ayat (4) Pasal 114 dihapus, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 114
(1)Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2)Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
(3)Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dihapus."

52.Di antara Pasal 114 dan Pasal 115 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 114A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 114A
(1)Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang."

53.Mengubah Lampiran I sampai dengan Lampiran XI.

54.Di antara Lampiran III dan Lampiran IV, disisipkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran IIIA."

55.Di antara Lampiran V dan Lampiran VI, disisipkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran VA.

Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY


[tulis] » komentar « [baca]