BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
(2)TVRI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(3)Tempat kedudukan TVRI di ibukota negara Republik Indonesia dan stasiun penyiarannya berada di pusat dan daerah.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4
TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Fungsi

(1)Organisasi TVRI terdiri atas:
a.dewan pengawas;
b.dewan direksi;
c.stasiun penyiaran;
d.satuan pengawasan intern; dan
e.pusat dan perwakilan.
(2)Susunan organisasi TVRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut oleh dewan direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 7
Dewan pengawas mempunyai tugas:
a.menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
b.mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
c.melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
d.mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
e.menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
f.menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
g.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pasal 8
(1)Anggota dewan pengawas berjumlah 5 (lima) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.
(2)Dewan pengawas terdiri atas unsur TVRI, masyarakat, dan pemerintah.
(3)Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh pemerintah kepada DPR RI berdasarkan masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.
(4)Dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah dewan direksi.

(1)Anggota dewan direksi berjumlah paling banyak 6 (enam) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 5 (lima) orang direktur, yang masing-masing memimpin Direktorat.
(2)Anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
(1)Dewan direksi mempunyai tugas:
a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
b.memimpin dan mengelola TVRI sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
c.menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
d.mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
e.menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
f.membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
h.menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a.evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
b.posisi TVRI;
c.asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
d.penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antarunsur tersebut.
(3)Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Rencana induk yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui.
(5)Rencana induk TVRI yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Bagian Keempat
Stasiun Penyiaran

Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran televisi publik sesuai dengan kebijaksanaan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh dewan direksi.

Pasal 14
Klasifikasi stasiun penyiaran terdiri atas:
a.stasiun tipe A;
b.stasiun tipe B; dan
c.stasiun tipe C.

Bagian Kelima
Satuan Pengawasan Intern

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional, TVRI dapat membentuk:
a.pusat penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan; dan
b.sejumlah perwakilan TVRI di luar negeri sesuai dengan kebutuhan.
(2)Pusat adalah unsur penunjang kegiatan operasional yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada dewan direksi.
(3)Perwakilan TVRI di luar negeri adalah seorang koresponden.

Pasal 17
Rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja TVRI ditetapkan oleh dewan direksi setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Kepangkatan

Pasal 18
(1)Dewan pengawas adalah jabatan noneselon.
(2)Direktur utama adalah jabatan setara eselon Ib.
(3)Direktur adalah jabatan setara eselon IIa.
(4)Kepala stasiun tipe A, kepala satuan pengawasan intern, kepala pusat penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan adalah jabatan setara eselon IIb.
(5)Kepala stasiun tipe B, kepala bidang, dan kepala bagian adalah jabatan setara eselon IIIa.
(6)Kepala stasiun tipe C adalah jabatan setara eselon IIIb.
(7)Kepala seksi dan kepala subbagian adalah jabatan setara eselon IVa.
(8)Kepala subseksi dan kepala urusan adalah jabatan setara eselon IVb.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas adalah warga negara Indonesia yang:
a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
e.berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
f.mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
g.memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
h.tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
i.tidak memiliki jabatan rangkap; dan
j.nonpartisan.

Pasal 21
(1)Anggota dewan pengawas TVRI berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
a.meninggal dunia;
b.mengundurkan diri;
c.tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
d.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.terlibat dalam tindakan yang merugikan TVRI;
f.dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
g.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
(2)Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(3)Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
(4)Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
(5)Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPR RI tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Presiden, rencana pemberhentian tersebut batal.
(6)Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Presiden.

(1)Tata cara pemilihan dewan direksi ditentukan oleh dewan pengawas.
(2)Calon dewan direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan dewan pengawas.

Pasal 24
(1)Anggota dewan direksi TVRI diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.
(2)Anggota dewan direksi TVRI diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3)Anggota dewan direksi berhenti apabila:
a.meninggal dunia;
b.mengundurkan diri;
c.berhalangan tetap.
(4)Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
a.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
c.dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(5)Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(6)Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
(7)Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
(8)Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dewan pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
(9)Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas.
(10)Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
(11)Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh dewan pengawas.
(12)Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

(1)Pengelolaan TVRI dilakukan oleh dewan direksi secara kolegial.
(2)Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan direksi dan ditetapkan oleh direktur utama.
(3)Selain dewan pengawas dan dewan direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran TVRI.

Pasal 28
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan TVRI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi TVRI serta dengan instansi atau pihak di luar TVRI sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29
Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan TVRI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30
Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan TVRI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 31
Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 32
Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan, apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Pertama
Kekayaan

Pasal 33
(1)Kekayaan TVRI merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan operasionalnya.
(2)Besarnya kekayaan TVRI pada saat diberlakukannya peraturan pemerintah ini adalah seluruh kekayaan negara yang berasal dari PT TVRI (Persero).
(3)Besarnya kekayaan TVRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 34
(1)Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, TVRI memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:
a.iuran penyiaran;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
c.sumbangan masyarakat;
d.siaran iklan;
e.usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
(2)Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai TVRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Anggaran biaya operasional TVRI setiap tahun disetujui oleh Menteri Keuangan atas usul dewan direksi.

Pasal 35
Besaran, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 36
Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB VII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 37
(1)TVRI wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri.
(2)TVRI wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri.
(3)TVRI wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Pasal 38
Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, TVRI wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diumumkan melalui media massa.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 39
Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 40
(1)Tahun buku TVRI adalah tahun anggaran negara.
(2)Laporan tahunan paling sedikit memuat:
a.laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
b.permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
c.perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.
(3)Laporan tahunan TVRI ditandatangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada DPR RI.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 41
(1)Pegawai TVRI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja.
(2)Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil TVRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan dewan direksi.
(3)Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai TVRI bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan dewan direksi dan perjanjian kerja.
(4)Pegawai TVRI baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 42
Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TVRI dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43
Di lingkungan TVRI dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44
Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku:
a.Dewan pengawas dan dewan direksi TVRI harus sudah dibentuk paling lambat tanggal 28 Desember 2005;
b.Selama dewan pengawas dan dewan direksi TVRI belum terbentuk, dewan komisaris dan direksi PT TVRI (Persero) masing-masing melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi direksi hingga terbentuknya dewan pengawas dan dewan direksi TVRI.

Pasal 45
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia menjadi perusahaan perseroan (Persero) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Terhitung sejak beralihnya Perusahaan Persero TVRI menjadi Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia menjadi perusahaan perseroan (Persero) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Dr.HAMID AWALUDIN


TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.
Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.
Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Huruf a
Kebijakan umum memuat prinsip-prinsip penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi untuk memberikan layanan bagi kepentingan masyarakat.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Huruf a
Yang dimaksud dengan rencana induk (corporate plan) adalah rencana yang menguraikan visi, misi, posisi, serta target dan rencana kerja TVRI untuk masa kelola 5 (lima) tahun.
Yang dimaksud dengan kebijakan penyiaran (editorial policy) adalah aturan dan kerangka filosofis serta rincian kebijakan menyangkut penyelenggaraan, isi, dan substansi penyiaran.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Calon anggota dewan pengawas yang diusulkan berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan penerimaan berkas administrasi setelah diumumkan melalui TVRI dan media massa lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Anggota dewan direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menangani sekurang-kurangnya bidang kepegawaian dan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
Yang dimaksud dengan siaran regional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu provinsi sesuai wilayah layanan siaran.
Yang dimaksud dengan siaran nasional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang dimaksud dengan siaran internasional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Klasifikasi stasiun penyiaran didasarkan atas, antara lain: lokasi, jumlah jam siaran dan aset yang dikelola oleh masing-masing stasiun penyiaran.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan unsur penunjang adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi menunjang atau mendukung penyelenggaraan siaran.
Ayat (3)
Perwakilan TVRI di luar negeri merupakan koresponden tetap di beberapa negara yang dianggap perlu dan berfungsi memberikan kontribusi bahan berita serta hal lain yang terkait dengan kegiatan penyiaran.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keputusan secara kolegial adalah setiap anggota dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.
Ketua dewan pengawas dapat bertindak atas nama dewan pengawas berdasarkan persetujuan anggota dewan pengawas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengelolaan secara kolegial adalah setiap anggota dewan direksi memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.
Direktur utama dapat bertindak untuk dan atas nama dewan direksi berdasarkan persetujuan anggota dewan direksi.
Direktur utama dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan menyampaikan hasilnya dalam rapat dewan direksi untuk memperoleh persetujuan bersama.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Larangan turut campur atau intervensi dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan independensi di dalam pelaksanaan fungsi penyiaran.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kekayaan negara adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada TVRI yang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku yang mencakup barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang selama ini telah dimanfaatkan oleh atau telah dihibahkan kepada TVRI, tetapi status hukumnya masih berada di bawah pengelolaan pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota dan/atau badan usaha milik negara/ instansi lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]