Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

Pasal 4
(1)Dalam hal Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat impor dan atau perolehan, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan.
(2)Dalam hal Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf f yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ternyata tidak digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dialihkan penggunaannya.
(3)Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan tidak dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
(4)Pajak Masukan yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat dikreditkan.

Kepada pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, huruf g, dan huruf h dapat diberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DJOHAN EFFENDI



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan bahan baku pembuatan uang rupiah adalah kertas uang dan logam uang.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Barang hasil pertanian yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara:
-dikeringkan dengan cara dijemur atau dengan cara lain;
-dirajang;
-diasinkan atau digarami;
-dibekukan atau didinginkan;
-dipecah;
-dicuci atau disucihamakan;
-direndam, direbus;
-disayat, dikupas, dibelah;
-diperam;
-digaruk;
-pemisahan dari kulit atau biji atau pelepah; atau
-dikemas dengan cara sangat sederhana untuk tujuan melindungi barang yang bersangkutan;
yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan bahan baku pembuatan uang rupiah adalah kertas uang dan logam uang.
Huruf g
Yang dimaksud dengan Perusahaan Air Minum adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan atau Swasta.
Termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah air bersih yang diserahkan oleh Perusahaan Air Minum dengan cara lain seperti penyerahan melalui mobil tangki air.
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Sebagai konsekuensi atas penyalahgunaan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyalahgunaan fasilitas tersebut diharuskan membayar Pajak Pertambahan Nilai yang semula telah dibebaskan.
Ayat (2)
Sebagai konsekuensi atas penyalahgunaan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf f, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyalahgunaan fasilitas tersebut diharuskan membayar Pajak Pertambahan Nilai yang semula telah dibebaskan.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Terhadap petani yang hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dan atau huruf d, Perusahaan Air Minum yang hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g, dan Perusahaan Listrik yang hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf h, untuk menghindari timbulnya beban administrasi yang tidak perlu maka untuk sementara tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas


[tulis] » komentar « [baca]