BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPKS, kepada BPKS diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
(2)Fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi penganggaran dan pengelolaan perbendaharaan.
(3)Pengelolaan perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengelolaan aset.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4
Pola pengelolaan keuangan pada BPKS merupakan pola pengelolaan keuangan yang mengikuti ketentuan PPK-BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai PPK-BLU, kecuali diatur lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

(1)Dalam pengelolaan keuangan, Kepala BPKS paling sedikit:
a.menyusun rencana strategis bisnis, pola tata kelola, standar pelayanan minimum untuk ditetapkan Ketua DKS;
b.menetapkan tarif layanan dengan persetujuan DKS setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan;
c.mengusulkan remunerasi kepada Menteri Keuangan;
d.mengusulkan belanja yang melampaui ambang batas fleksibilitas kepada Menteri Keuangan melalui DKS;
e.menandatangani perjanjian kinerja tahunan bersama DKS; dan
f.menyampaikan rencana strategis bisnis, pola tata kelola dan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan Ketua DKS kepada Menteri Keuangan.
(2)Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mempertimbangkan:
a.aspek kontinuitas dan pengembangan layanan;
b.daya beli masyarakat;
c.asas keadilan dan kepatutan; dan
d.kompetisi yang sehat.
(3)Penyampaian usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui surat Ketua DKS.
(4)Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 7
Kepala BPKS bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Sabang.

Pasal 8
(1)Kepala BPKS berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang BPKS.
(2)Kepala BPKS selaku Pengguna Anggaran dan Barang dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.

BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pendapatan

(1)BPKS menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
(2)BPKS menyusun RBA dengan mengacu pada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
(4)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kebutuhan dan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

Pasal 11
(1)Dalam rangka konsolidasi RBA ke dalam RKA-KL, BPKS menyusun ikhtisar RBA.
(2)Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program dan kegiatan yang sumber dananya berasal dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (6).

(1)BPKS wajib mengakuntansikan setiap transaksi keuangan dan mengelola secara tertib dokumen pendukungnya.
(2)Akuntansi dan laporan keuangan BPKS diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
(3)Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKS dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
(4)BPKS mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 14
(1)Laporan Keuangan BPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling sedikit meliputi:
a.laporan operasional;
b.neraca;
c.laporan arus kas; dan
d.catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.
(2)Laporan Keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BPKS dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Lembar muka Laporan Keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran Laporan Keuangan BPKS.
(4)Laporan Keuangan BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada DKS.
(5)Selain menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), BPKS menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi:
a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Neraca; dan
c.Catatan atas Laporan Keuangan.
(6)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir, melalui DKS.
(7)Laporan Keuangan BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan BPKS selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
(8)Laporan pertanggungjawaban keuangan BPKS diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Pembinaan teknis BPKS dilakukan oleh DKS.
(2)Pembinaan keuangan BPKS dilakukan oleh Menteri Keuangan.
(3)Untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan teknis dan keuangan BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dewan pengawas.
(4)Selain tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dewan pengawas dapat melakukan pembinaan teknis dan pembinaan keuangan berdasarkan penugasan dari DKS dan Menteri Keuangan.
(5)Keanggotaan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina teknis, pembina keuangan dan profesional.
(6)Dewan pengawas BPKS dibentuk dengan keputusan DKS, dengan ketentuan:
a.unsur pembina teknis dan profesional ditunjuk oleh DKS; dan
b.unsur pembina keuangan ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 18
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a.BPKS menjadi lembaga/instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU.
b.Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diberlakukan pula sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan ditujukan untuk mendorong peningkatan kegiatan perekonomian, pengembangan, dan pembangunan kawasan Sabang.
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Peraturan Menteri Keuangan antara lain mengatur mengenai lingkup Barang Milik Negara dan pengelolaannya serta kewenangan yang diberikan kepada BPKS dengan memperhatikan tugas dan fungsi BPKS.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
BPKS merupakan instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh DKS untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh DKS.
DKS bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala BPKS sehingga DKS harus menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja layanan dan pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan.

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "standar pelayanan minimum" adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BPKS kepada masyarakat.
Standar pelayanan minimum dalam ketentuan ini termasuk prognosanya.
Huruf b
Konsultasi dengan Menteri Keuangan dilakukan secara tertulis.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Pengguna Anggaran" adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada BPKS.
Yang dimaksud dengan "Pengguna Barang" adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara pada BPKS.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "hasil usaha lainnya" adalah termasuk usaha yang tidak berhubungan langsung dengan layanan BPKS dan pendapatan yang berasal dari jasa lembaga keuangan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "batas waktu penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara" adalah sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyusunan RKA-K/L.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "laporan operasional" adalah laporan yang telah disesuaikan dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku pada BPKS.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "lembar muka laporan keuangan (face of financial statements)" adalah lembar laporan operasional, lembar neraca, dan lembar laporan arus kas.
Ayat (4)
Laporan Operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disampaikan setiap triwulan. Laporan keuangan yang lengkap disampaikan untuk masa semesteran dan tahunan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Dewan Pengawas terdiri dari 5 anggota, dan salah satu anggota merangkap sebagai ketua.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]