BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
(2)Dalam hal inisiasi perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kementerian/lembaga, kementerian/lembaga terkait harus berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 4
(1)Pembuatan perjanjian secara tertulis mengenai penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian internasional.
(2)Pembuatan perjanjian secara tertulis mengenai penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
(3)Perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian internasional.
(4)Dalam hal perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, Menteri dapat menguasakan penandatanganan perjanjian secara tertulis kepada BP2MI.
(5)Perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis antara BP2MI dan lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah negara Pemberi Kerja.

Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:
  1. sebelum bekerja;
  2. selama bekerja; dan
  3. setelah bekerja.

Pasal 7
(1)BP2MI dalam menempatkan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan harus memiliki surat permintaan Pekerja Migran Indonesia yang telah diverifikasi oleh Atase Ketenagakerjaan.
(2)Surat permintaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  1. identitas pemberi kerja;
  2. jumlah penempatan;
  3. jenis pekerjaan;
  4. upah atau gaji;
  5. kualifikasi jabatan;
  6. masa berlaku Perjanjian Kerja;
  7. fasilitas tempat kerja; dan
  8. jaminan sosial dan/atau asuransi.
(3)Dalam hal Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada di negara tujuan penempatan, verifikasi surat permintaan dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 8
Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
  1. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
  2. memiliki kompetensi;
  3. sehat jasmani dan rohani;
  4. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan
  5. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua
Sebelum Bekerja

(1)Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a kepada Calon Pekerja Migran Indonesia paling sedikit berupa:
  1. pasar kerja;
  2. tata cara penempatan dan pelindungan; dan
  3. kondisi kerja di luar negeri.
(2)Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring atau luring.
(3)Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BP2MI bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Pasal 11
(1)Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan secara daring pada Sisko P2MI dengan dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
(2)Dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
  2. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
  3. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
  4. sertifikat kompetensi kerja;
  5. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan; dan
  6. kartu kepesertaan program jaminan kesehatan nasional.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sisko P2MI yang terintegrasi dengan Sisnaker.
(4)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.

Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diumumkan oleh BP2MI secara daring.

Pasal 14
(1)Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
(2)Pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lembaga psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah lulus seleksi, memiliki hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi serta memiliki paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 harus menandatangani Perjanjian Penempatan.
(2)Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh BP2MI dan Calon Pekerja Migran Indonesia.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BP2MI.

Pasal 17
Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan harus mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum bekerja.

Pasal 18
BP2MI memfasilitasi proses pengurusan visa kerja sesuai dengan ketentuan negara tujuan penempatan.

(1)OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h harus diikuti oleh Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri.
(2)OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BP2MI.
(3)BP2MI dalam menyelenggarakan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
(4)Biaya penyelenggaraan OPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 21
Penandatanganan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i dilakukan pada saat OPP.

BP2MI memfasilitasi pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang telah melalui proses penempatan sebelum bekerja.

Pasal 24
BP2MI menginformasikan data keberangkatan Pekerja Migran Indonesia kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan melalui integrasi sistem.

(1)Tahapan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sejak kedatangan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
(2)Pekerja Migran Indonesia yang telah tiba di negara tujuan penempatan melaporkan kedatangannya kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh kepala Perwakilan Republik Indonesia melalui Portal Peduli WNI yang diintegrasikan dengan Sisnaker dan Sisko P2MI.

Pasal 28
(1)Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) melakukan pendataan kedatangan dan keberadaan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan data yang disampaikan BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(2)Pendataan kedatangan dan keberadaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk Kepala Perwakilan Republik Indonesia melalui Portal Peduli WNI yang diintegrasikan dengan Sisnaker dan Sisko P2MI.

Pasal 29
Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan kepada Pekerja Migran Indonesia saat tiba di negara tujuan penempatan.

Pasal 30
(1)Pekerja Migran Indonesia menerima orientasi sebelum bekerja yang dilaksanakan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan di negara tujuan penempatan.
(2)Pekerja Migran Indonesia yang telah menerima orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai bekerja pada Pemberi Kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja.
(3)Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan identitas pekerja asing dan jaminan sosial atau asuransi oleh Pemberi Kerja di negara tujuan penempatan.

Pasal 31
(1)Dalam hal Perjanjian Kerja telah berakhir, Pekerja Migran Indonesia melaporkan kepulangan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
(2)Proses kepulangan Pekerja Migran Indonesia dan pemenuhan hak merupakan tanggung jawab Pemberi Kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja.
(3)Perwakilan Republik Indonesia memfasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal pengurusan dokumen perjalanan untuk kepulangan.

Bagian Keempat
Setelah Bekerja

Pasal 32
(1)Tahapan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sejak Pekerja Migran Indonesia tiba di debarkasi Indonesia.
(2)Dalam hal Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermasalah berdasarkan laporan dari Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia, BP2MI memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia dari debarkasi Indonesia sampai ke daerah asal.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 33
Pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh BP2MI dan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia dilaporkan kepada Menteri melalui Sisnaker.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34
Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang telah ada di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia harus terintegrasi dengan Sisnaker paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Pasal 35
Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 37
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pemantauan dan evaluasi" termasuk pembentukan kelompok kerja bersama.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "surat permintaan", misalnya job order, visa wakalah, dan demand letter.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "informasi pasar kerja", antara lain informasi mengenai lowongan pekerjaan, jenis jabatan, dan persyaratan jabatan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Termasuk "pemerintah desa" pada ayat ini, yaitu Desa Migran Produktif (Desmigratif).

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "seleksi teknis", antara lain kompetensi, bahasa, dan psikologi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Yang termasuk dalam "OPP", yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:
  1. peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan, meliputi:
    1. peraturan keimigrasian;
    2. peraturan ketenagakerjaan; dan
    3. peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan.
  2. materi perjanjian kerja; dan
  3. materi lain yang dianggap perlu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Yang dimaksud dengan "integrasi sistem" antara lain Sisko P2MI, Sisnaker, dan Portal Peduli WNI.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Yang dimaksud dengan "pembinaan kepada Pekerja Migran Indonesia" antara lain melalui kegiatan welcoming programme.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" meliputi pengurusan dokumen kepulangan dan memastikan pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]