BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 4
(1)Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan/cabang-cabang di seluruh Indonesia dengan persetujuan Menteri.
(2)Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
(3)Dalam rangka pengembangan, perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Ketiga
Sifat dan Tujuan

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:
a.menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat;
b.usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Bagian Kelima
Modal

Pasal 7
(1)Modal perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan penetapan Menteri.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 52.
(5)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
(6)Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank Milik Negara yang disetujui oleh Menteri.

Pasal 8
(1)Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan oleh Perusahaan dapat berasal dari:
a.dana intern Perusahaan;
b.penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c.pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;
d.sumber-sumber lainnya yang sah.
(2)Anggaran investasi diajukan di dalam anggaran Perusahaan, sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tahunan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Setiap kegiatan penyerahan, pemindahtanganan, pembebanan, penghapusan aktiva tetap, penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang, pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun, tidak menagih lagi, dan menghapus dari pembukuan piutang dan persediaan barang dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Pasal 11
Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan di luar tugas pokoknya yang menimbulkan akibat keuangan terhadap anggaran Perusahaan ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam
Pimpinan, Pembinaan, dan Pengelolaan

(1)Pembinaan terhadap Perusahaan dilakukan oleh Menteri, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
(2)Direksi atau Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
(3)Pelaksanaan tanggung jawab administratif fungsional perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara terhadap Pemerintah, dalam hal ini Menteri, dilakukan oleh Direktur Utama atas nama Direksi.

Pasal 14
Tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:
a.memimpin, mengurus, dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari Perusahaan;
b.menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;
c.mewakili Perusahaan di dalam dan luar Pengadilan;
d.melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan oleh Menteri;
e.menetapkan kebijaksanaan Perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang digariskan Menteri;
f.menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan Perusahaan lengkap dengan anggaran keuangan;
g.mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
h.menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
i.mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi Perusahaan;
j.menetapkan gajl pensiun/jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k.memberikan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan baik dalam bentuk laporan tahunan, maupun laporan berkala menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini serta setiap kali diminta oleh Menteri;
l.menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan petunjuk Menteri.

(1)Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
(2)Anggota Direksi diangkat untuk masa 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali.
(3)Dalam hal-hal tersebut di bawah ini, Presiden atas usul Menteri dapat memberhentikan seluruh atau salah seorang anggota Direksi meskipun masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum berakhir, karena:
a.mutasi jabatan untuk kepentingan Perusahaan dan Negara;
b.atas permintaan sendiri;
c.melakukan perbuatan atau sikap merugikan Perusahaan;
d.melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
c.cacad fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
f.meninggal dunia;
g.tidak cukup cakap atau ternyata tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
h.tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan.
(4)Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dan huruf d, jika merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(5)Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dan huruf d dilakukan, kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis yang ditujukan kepada Menteri, yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan oleh Menteri tentang rencana pemberhentian itu.
(6)Selama persoalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
(7)Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum diperoleh keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bersama untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dalam hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 17
(1)Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia.
(2)Anggota Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk memimpin suatu Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai akhlak dan moral yang baik serta memenum syarat-syarat lainnya yang diperlukan, untuk menunjang kemajuan perusahaan yang dipimpinnya.
(3)Direksi mencurahkan pengabdian dan kemampuannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan diadakannya Perusahaan.

Pasal 18
(1)Antara para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan Presiden.
(2)Jika sesudah pengangkatan, mereka memasuki hubungan kekeluargaan yang terlarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka untuk dapat melanjutkan jabatannya, diperlukan izin tertulis dari Presiden.
(3)Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan mencari laba.
(4)Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud di bawah ini:
a.Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara lainnya, atau perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
b.Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat/Daerah;
c.Jabatan-jabatan lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(1)Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern, Dewan Pengawas serta tenaga ahli, dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dianggarkan dalam anggaran Perusahaan.
(2)Perusahaan dilarang membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh Departemen/Instansi yang membina dan mengawasi Perusahaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perusahaan.

Bagian Kedelapan
Sistem Akuntansi

Pasal 21
Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim kecuali jika ditetapkan oleh Menteri.

(1)Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.
(2)Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Menteri.
(3)Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
(4)Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan dan menjalankan keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk dari Menteri.

Pasal 24
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
a.memberikan pendapat dan saran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran Perusahaan, serta perubahan/tambahannya, laporan-laporan lainnya dari Direksi;
b.mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direksi dan Direktur Jenderal;
c.mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
d.memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan perusahaan;
e.memberikan laporan kepada Menteri secara berkala (triwulanan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan dan hasil pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
f.melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Menteri.

(1)Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
(3)Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
(4)Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 28
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Menteri dapat mengangkat seorang Sekretaris atas beban Perusahaan.

Pasal 29
(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari unsur-unsur Pejabat Departemen Keuangan serta Departemen/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan atau Pejabat lain yang diusulkan oleh Menteri.
(2)Salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan tersebut.

Pasal 30
(1)Anggota Dewan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Menteri mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan.
(2)Di samping syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau menganggu kepentingan Perusahaan.

Pasal 31
(1)Anggota Dewan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan anggota Dewan.
(2)Ketua Dewan Pengawas yang mengkoordinasikan anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan kepada Menteri.

Pasal 32
(1)Masaja batan Ketua dan anggota Dewan Pengawas ialah 3 (tiga) tahun.
(2)Anggota Dewan Pengawas setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 33
(1)Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri.
(2)Apabila Menteri berpendapat bahwa anggota-anggota atau salah seorang anggota Dewan Pengawas setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Menteri dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden.

Pasal 34
Jika dianggap perlu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli.

Pasal 35
Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada badan usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan.

Pasal 36
(1)Pengawasan Intern Perusahaan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern.
(2)Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Pasal 37
(1)Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendahan pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya pada Perusahaan dan memberikan saran-saran perbaikannya.
(2)Direksi menggunakan pendapat dan saran Satuan Pengawasan Intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan (manajemen) Perusahaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 38
Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 39
Satuan Pengawasan Intern dapat memperoleh bantuan tenaga ahli.

Pasal 40
Pimpinan Satuan Pengawasan Intern harus memiliki pendidikan dan/atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern, objektif, dan berdedikasi tinggi.

Pasal 41
Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

Pasal 42
(1)Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pemeriksaan akuntansi atas laporan keuangan tahunan Perusahaan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan oleh Akuntan Publik dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
(3)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula dilakukan pemeriksaan operasional terhadap Perusahaan.

Pasal 43
Hasil pemeriksaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 disampaikan pula kepada Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 44
Dengan tidak mengurangi wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal pada Bagian ini setiap Kepala Unit Organisasi dalam Perusahaan bertanggung jawab melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan tugasnya masing-masing.

Bagian Kesepuluh
Kepegawaian

Pasal 45
(1)Untuk memperlancar tujuan Perusahaan, perlu diciptakan adanya ketenteraman serta kegairahan dalam Perusahaan dengan memberikan penghargaan yang layak kepada semua pegawai sesuai dengan prestasinya.
(2)Kedudukan hukum, susunan jabatan, kepangkatan, pemberhentian, gaji, pensiun, dan tunjangan bagi pegawai Perusahaan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Penghasilan-penghasilan lain pegawai diatur tersendiri oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 46
Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47
(1)Kepada pegawai diberikan pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai Perusahaan.
(2)Di samping pensiun kepada pegawai dapat diberikan jaminan hari tua lainnya yang diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Kesebelas
Tanggung Jawab Pegawai dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 48
(1)Semua pegawai termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2)Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai.
(3)Semua pegawai yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(4)Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban rmengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(5)Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban pertanggungjawaban mengenai cara pengurusannya.
(6)Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya, yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
(7)Untuk keperluan pemeriksaan yang bertahan dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntansi pada umumnya surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) untuk sementara dapat dipindahkan ke Departemen Keuangan dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Bagian Keduabelas
Pelaporan

Pasal 49
(1)Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi.
(2)Neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Jenderal, dan Dewan Pengawas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah tahun buku berakhir menurut cara yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
(4)Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah menerima perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
(5)Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Badan yang ditunjuknya.
(6)Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
(7)Direktur Utama diwajibkan menyampaikan laporan triwulanan dan laporan berkala lainnya sesuai dengan batas-batas jangka waktu yang ditetapkan, beserta laporan lainnya menurut ketentuan Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada Pejabat/Instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 50
Hasil penilaian atas laporan keuangan triwulanan dan tahunan serta laporan lainnya dari Perusahaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada Menteri dalam batas waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan dari Direktur Utama.

Pasal 51
(1)Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 disampaikan tepat pada waktunya.
(2)Bentuk laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketigabelas
Penggunaan Laba

Pasal 52
(1)Penggunaan laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 49 disisihkan untuk:
a.Dana Pembangunan Semesta sebesar 55% (Lima puluh lima persen);
b.Cadangan Umum sebesar 20% (dua puluh persen) hingga cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan;
c.Cadangan tujuan sebesar 5% (lima persen);
d.Sisanya sebesar 20% (dua puluh persen) dipergunakan untuk dana sosial, pendidikan, jasa produksi, dan sumbangan dana pensiun yang perincian perbandingan pembagiannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
(2)Apabila jumlah cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b telah tercapai, jumlah dari bagian laba bersih yang diperuntukkan untuk pemupukan cadangan umum tersebut selanjutnya dapat dipergunakan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan perluasan kapaasitas Perusahaan.
(3)Sebelum cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mencapai 2 (dua) kali modal Perusahaan, dengan persetujuan Menteri, Direksi dapat menggunakan dana cadangan umum tersebut untuk kepentingan pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan.
(4)Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c antara lain dipergunakan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan perluasan kapasitas Perusahaan.

Bagian Keempatbelas
Pembubaran Perusahaan

Pasal 53
(1)Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)Semua kekayaan Perusahaan, setelah diadakan likuidasi menjadi milik Negara.
(3)Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 dan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

[tulis] » komentar « [baca]