PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I.
TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN.

Kedudukan hukum dan kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diatur oleh Presiden.

Pasal 4
Peraturan gaji pegawai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan peraturan sendiri.

Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dapat diberhentikan oleh Presiden selama masa jabatannya.

Pasal 7
(1)Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh, baik langsung maupun tidak langsung, menjadi pemilik sebagian ataupun menjadi penjamin sesuatu badan usaha yang berdasarkan perjanjiaan untuk mendapat laba atau keuntungan dari Negara Indonesia atau Pemerintah Daerah atau sesuatu Perusahaan Negara.
(2)Mereka tidak boleh merangkap jabatan pada Perusahaan-perusahaan Swasta ataupun pada Perusahaan Negara.

Pasal 8
(1)Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat dikenakan penahanan-sementara guna pemeriksaan sesuatu perkara, kecuali atas perintah Jaksa Agung dengan ijin terlebih dahulu dari Presiden.
(2)Dalam hal Ketua, Wakil Ketua atau seorang Anggota tertangkap dalam keadaan sedang melakukan sesuatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman lebih dari satu tahun penjara, ia dapat dikenakan penahanan-sementara pada seketika itu dengan ketentuan bahwa penahanan tersebut dalam waktu 24 jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung, yang berkewajiban menyampaikan kepada Presiden untuk memperoleh ijin guna penahanan-sementara lebih lanjut bila dianggap perlu. Tanpa persetujuan Presiden, ia harus segera dibebaskan kembali.

BAB II
Tugas kewajiban Badan Pemeriksa Keuangan.

(1)Badan Pemeriksa Keuangan bertugas pula menyampaikan pendapatanya dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya seperti ditetapkan dalam pasal 9 mengenai:
a.Rencana pelaksanaan pembiayaan proyek-proyek penting;
b.Kredit-kredit luar negeri dan pelaksanaan penggunaannya.
(2)Badan Pemeriksa Keuangan menjalankan pemeriksaan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara umumnya dan khususnya atas pelaksanaan menentukan pajak-pajak perusahaan, bea masuk, pengelaan Perusahaan-perusahaan Negara, perusahaan Daerah, perusahaan campuran Negara (Daerah) Swasta dan lain-lain penghasilan Negara penting.
(3)Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan yang dipandang perlu pada semua badan hukum publik atau hukum privat baik di dalam maupun di luar negeri yang kekayaannya terdiri atas sebahagian kekayaan Negara yang dipisahkan atas keuangannya dibelanjai atau diberi subsidi atas beban anggaran Belanja Negara Republik Indonesia, termasuk juga badan-badan di mana keuangan Negara mempunyai kepentingan penyertaan modal didalamnya atau karena kepentingan lainnya (4) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini Badan Pemeriksa Keuangan jika di pandang perlu untuk memperlancar sesuatu pemeriksaan dapat menggunakan tenaga-tenaga di luar Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 11
(1)Badan Pemeriksa Keuangan tiap tahun meneliti dan menyusun catatan-catatan pendapat tentang perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Pemerintah.
(2)Badan Pemeriksa Keuangan tiap tahun menyampaikan laporan tentang hasil pemeriksaannya termaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Presiden, dengan disertai daftar pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan uang yang disangsikan sahnya, kebenarannya, kelengkapannya dan. kemanfaatannya, serta penjelasan-penjelasan seperlunya.
(3)Presiden menyampaikan laporan termaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(1)Apabila ada Instansi Negara, Perusahaan Negara, /Daerah/Swasta, Bank Pemerintah/Daerah/Swasta dan Perusahaan/Bank Campuran Negara/Daerah dan Swasta seperti yang dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (3), yang diundang oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberi keterangan, tidak memenuhi permintaan Badan Pemeriksa Keuangan berwenang minta bantuan Jaksa Agung untuk mengambil tindaakan-tindakan sepenuhnya berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana sehingga keterangan-keterangan yang diperlukan dapat diperoleh dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permintaan bantuan pada Jaksa Agung.
(2)Apabila setelah lewat 60 (enam puluh) hari, yang bersangkutan belum juga memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, maka perbuatan ini dianggap sebagai suatu tindakan pelanggaran hukum yang diancam hukuman kurungan setinggi-tingginya enam bulan.
(3)Apabila dalam usaha memperoleh keterangan dari seorang yang bertanggung-jawab dari suatu instansi Negara, Perusahaan Negara/Daerah/Swasta, Bank Pemerintah/Daerah/Swasta dan Perusahaan Negara/Daerah/Swasta, Bank Pemerintah/Daerah/Swasta dan Perusahaan/Bank Campuran Negara/Daerah dan Swasta seperti yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) Badan Pemeriksa Keuangan memperoleh penunjukan yang cukup, bahwa keterangan-keterangan yang diperoleh sangat disangsikan kebenarannya, maka Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan hal itu kepada Menteri yang bersangkutan, dengan tindasan kepada Presiden, agar supaya terhadap pegawai tersebut diambil tindakan.

Pasal 14
(1)Apabila ada seorang Menteri tidak memenuhi permintaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberi keterangan yang diperlukan, maka Badan Pemeriksa Keuangan memberi peringatan tiga kali. Dalam surat peringatan yang ketiga kalinya ditegaskan, apabila dalam waktu 30 hari keterangan yang diperlukan oleh, Badan Pemeriksa Keuangan belum juga diberikan oleh Menteri yang bersangkutan, maka Badan Pemeriksa Keuangan berwenang mengusulkan kepada Presiden untuk menghentikan sementara segala pembayaran atas otorisasi Menteri yang bersangkuatan itu, dengan ketentuan bahwa penghentian pembayaran atas otorisasi itu tidak berlaku terhadap:
a.belanja pegawai/pensiunan,
b.belanja routine untuk rumah-rumah sakit/penjara dan,
c.pengeluaran-pengeluaran routine lainnya yang sejenis. Tindasan surat peringatan yang ketiga kalinya ini dikirimkan kepada Presiden, disertai dengan penjelasan seperlunya, dan dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)Jika sesudah lewat 30 (tiga puluh) hari Menteri yang bersangkutan belum juga memberi keterangan yang diperlukan, maka Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melaksanakan penghentian sementara pembayaran otorisasi. Surat keputusan untuk menghentikan sementara segala pembayaran atas otorisasi Menteri tersebut disampaikan sendiri oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan kepada Menteri yang bersangkutan, dan segera melaporkan tindakan ini kepada Presiden dengan tindasannya dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(3)Presiden berwenang untuk membatalkan keputusan Badan Pemeriksa Keuangan dengan menjelaskan alasan-alasan pembatalannya itu. Tindasan keputusan Presiden ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(1)Semua Menteri dan Pegawai Negara, yang dalam lingkungan jabatannya dan tidak dalam tugas bendaharawan, karena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang mereka harus lakukan secara langsung ataupun tidak langsung telah merugikan Negara, harus mengganti kerugian itu.
(2)Apabila yang bersangkutan seorang pegawai Negara, maka pada tingkat pertama tuntutan ganti-rugi dilakukan dan diputus oleh Menteri yang bersangkutan dan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan tentang putusan itu.
(3)Badan Pemeriksa Keuangan mengawasi pelaksanaan tuntutan ganti-rugi termaksud dalam ayat (2) pasal ini dan berhak untuk mengubah Keputusan Menteri atau mengenakan denda setinggi-tingginya tiga bulan penghasilan sebagai Menteri dalam hal Menteri itu melalaikan kewajiban untuk menuntut, memutuskan dan memerintahkan melaksanakan ganti-rugi itu.
(4)Tiap peristiwa yang telah atau mungkin mengakibatkan kerugian bagi Negara, oleh Kepala Instansi yang bersangkutan wajib diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kelalian dalam hal ini dianggap sebagai kelalaian jabatan dan dapat menyebabkan kepadanya dikenakan hukuman jabatan serta dapat diharuskan membayar ganti-rugi yang disebabkan oleh kelalaiannya itu.
(5)Dalam hal-hal yang khusus Badan Pemeriksa Keuangan dapat mengambil keputusan untuk menyampaikan permohonan kepada Presiden supaya memberi kepada yang bersangkkutan pembebasan ganti-rugi atau peringanan.

Pasal 17
(1)Kerugian Negara yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) yang menyangkut seorang Menteri langsung diperiksa dan diputuskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang segera memberitahukannya kepada Presiden dengan tindasannya dikirim kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal penetapan Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden dapat mengubah putusan Badan Pemeriksa Keuangan dengan memberikan alasan-alasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tindasan Keputusan Presiden dikirim kepada Menteri yang bersangkutan dan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 20 ayat (1) berhubungan dengan pasal 23 ayat (3) dan ayat (4), maka apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Presiden tidak merubah keputusan Badan Pemeriksa Keuangan, keputusan itu dapat segera dilaksanakan.

Pasal 18
Tuntutan ganti-rugi termaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas, diberitahukan secara tertulis kepada fihak yang akan dituntut, tentang jumlah kerugian yang diderita oleh Negara dan alasan-alasannya yang menjadi sebab tanggung-jawabnya atas kerugian itu, dan kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan surat pembelaan diri dalam batas waktu yang ditetapkan pula dalam surat pemberitahuan itu.

(1)Pegawai yang dengan Surat Keputusan Menteri, atau Menteri yang dengan Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan termaksud dalam pasal 19 dikenakan ganti-rugi, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan itu diberitahukan kepadanya, dapat meminta supaya keputusan itu ditinjau kembali oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas dasar penjelasan-penjelasan baru.
(2)Peninjauan kembali termaksud pada ayat (10 pasal ini, apabila mengenai Pegawai Negara dilakukan oleh salah satu seksi Badan Pemeriksa Keuangan seperti yang dimaksud dalam pasal 27, dan apabila mengenai soerang Menteri dilakukan oleh Sidang Badan Pemeriksa Keuangan yang khusus diadakan untuk keperluan itu.

Pasal 21
(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan termaksud dalam pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan dan memutus tuntutan ganti-rugi tingkat pertama terhadap Pegawai Negara bukan Menteri, apabila karena salah satu hal tuntutan itu tidak dilakukan oleh Menteri yang bersangkutan.
(2)Penjelasan tuntutan ganti-rugi termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan seperti penyelesaian tuntutan terhadap Menteri termaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan pasal 20 ayat (2).

(1)Keputusan Menteri dan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebanan ganti-rugi diambil "Atas nama Negara Republik Indonesia".
(2)Salinan surat keputusan termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang ditanda-tangani oleh seorang Pembantu Menteri, sepanjang mengenai Surat Keputusan Menteri, dan oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, mempunyai kekuatan yang yang sama dan dijalankan dengan cara yang sama seperti keputusan hakim perdata yang sudah mempunyai kekuatan pasti.
(3)Dalam keputusan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat ditentukan bahwa keputusan itu harus segera dilaksanakan untuk kepentingan keuangan Negara.
(4)Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam ayat (3) pasal ini, maka pelaksanaan daripada keputusan termaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan pasal 17 ayat (1) ditunda atau dihentikan, apabila keputusan itu sedang dalam peninjauan kembali menurut pasal 20 atau pasal 22.

Pasal 24
(1)Dengan tidak mengurangi wewenang Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan, maka tuntutan ganti-rugi tidak perlu dilakukan apabila yang bersangkutan menyatakan bertanggung-jawab atas kerugian Negara akibat perbuatannya atau kelalaiannya dan bersedia secara sukarela mengganti kerugian itu dengan menyetor seluruh jumlah kerugian itu dalam kas Negara, ataupun berjanji akan menggantinya dengan suatu surat pengakuan hutang bermeterai yang memuat hal-hal di atas dan yang dikuatkan oleh dua orang saksi dan jaminan yang cukup kuat.
(2)Salinan surat-surat termaksud pada ayat (1) pasal ini harus segera disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 15
Sebelum Badan Pemeriksa Keuangan atau Menteri yang bersangkutan mengambil keputusan apakah perbuatan Menteri atau seseorang pegawai Negara melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang mereka harus lakukan sebagaimana tersebut pada pasal 16 ayat (1), maka.Badan Pemeriksa Keuangan atau Menteri yang bersangkutan harus memperhatikan pertimbangan seorang hakim dan Pengadilan yang di daerah hukumnya dilakukan pelanggaran hukum atau kelalaian tersebut. Dalam hal perbuatan itu dilakukkan di luar negeri, maka yang memberi pertimbangan ialah seorang hakim dari Pengadilan di Jakarta.

BAB IV
Bagian-bagian Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 26
(1)Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai dua Bagian, yakni Bagian Pengawasan dan Bagian Pemeriksaan.
(2)Tiap-tiap Bagian dipimpin oleh seorang Wakil Ketua.
(3)Bagian dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sedikit-dikitnya lima orang anggota.

Pasal 27
(1)Bagian Pengawasan terdiri dari:
a.Seksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
b.Seksi Anggaran Pembangunan Negara termasuk Daerah.
c.Seksi Kredit dan Devisa.
d.Seksi Perusahaan.
(2)Bagian Pemeriksaan terdiri dari:
a.Seksi Rupiah.
b.Seksi Devisa.
(3)Tiap Seksi dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya tiga orang Anggota.
Tiap-tiap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diperkenankan merangkap tugas lebih dari satu Seksi.

Pasal 28
Badan Pemeriksa Keuangan diperlengkapi dengan satu Biro Akuntan yang membantu Bagian-bagian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan.

Pasal 19
(1)Badan Pemeriksa Keuangan mengadakan sidang sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan, yang dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separo jumlah Anggota.
(2)Apabila Badan Pemeriksa Keuangan akan mengambil keputusan yang menyangkut diri seorang Menteri, maka Badan Pemeriksa Keuangan mengadakan Sidang khusus yang harus dihadiri oleh sedikit-dikitnya 9 (sembilan) orang Anggota.
(3)Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan pasti.

BAB V
Sumpah jabatan.

Pasal 30
(1)Sebelum memangku jabatannya, Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya, atau mengucapkan janji.
Ucapan sumpah dimulai dengan kata-kata "Demi Allah" bagi mereka yang beragama Islam, sedang bagi mereka yang beragama lain dari agama Islam, pemakaian kata-kata "Demi Allah" disesuaikan dengan kebiasaan agamanya masing-masing.
(2)Sumpah/janji termaksud pada ayat (1) pasal ini selanjutnya berbunyi sebagai berikut:
"Saya bersumpah (saya berjanji) bahwa saya, untuk menjadi Ketua/Wakil Ketua/Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, langsung atau tak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan ataupun tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (saya berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak menerima atau akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (saya berjanji) setia kepada Undang-undang Dasar dan berusaha dengan sekuat tenaga menunaikan tugas pekerjaan saya dalam jabatan ini dengan penuh rasa tanggung-jawab pada diri sendiri dan terhadap Nusa dan Bangsa, sesuai dengan haluan Negara".

BAB VI.
Ketentuan khusus.

Pasal 31
(1)Badan Pemeriksa Keuangan membuat tata-tertib sendiri yang disahkan oleh Presiden.
(2)Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai suatu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum.

BAB VII
PERATURAN PENUTUP.

Pasal 31
Hal-hal lain mengenai Badan Pemeriksa Keuangan yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 1963
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 1963
Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT SH.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Penempatan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga yang berdiri sendiri, di samping Lembaga-lembaga Negara Tertinggi lainnya seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung, dimaksud agar supaya Badan ini tidak terpengaruh oleh Kekuasaan Eksekutif, dan agar supaya dapat melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan yang effektif. Bentuk dewan dipakai agar supaya keputusan-keputusan Badan Pemeriksa Keuangan menjamin keadilan (obyektif), sebab keputusan-keputusan harus diambil secara kolegial.

Pasal 2
(1)Dalam Ambeg Parama Arta oleh Presiden ditegaskan tentang susunan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut.
"Badan Pemeriksa Keuangan ini dipikirkan untuk disusun atas Tenaga-tenaga Ahli administrasi dan keuangan di samping tenaga-tenaga yang mempunyai dukungan masyarakat, agar tercapailah pelaksanaan pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakyat dalam bentuk kegotong-royongan Nasional yang terorganisasi".
(2)Cukup jelas.

Pasal 3 sampai dengan Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
(1)Dengan wewenang pengawasan dan pemeriksaan secara menyeluruh tanpa pengecualiannya ini dimaksudkan bahwa wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan ini mencakup pengawasan dan pemeriksaan atas pembelian-pembelian untuk keperluan Negara dan/atau untuk Perusahaan Negara, agar supaya perhitungan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk pelaksanaan hal ini maka prosedurnya diatur secara khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan sendiri yang diberi wewenang untuk mengeluarkan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk pada para Bendaharawan tentang cara melaksanakan dan menyusun laporan. Dengan istilah "Penyidikan Akuntan" diartikan "Investigation" oleh Akuntan yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan. Dengan kontrol Akuntan dimaksudkan penelitian (verifikasi) pembukuan, memeriksa dan menilai bukti-bukti yang menjadi bahan-bahan pembukuan, serta menilai kebenaran tiap-tiap neraca dan perhitungan laba-rugi yang dipandang perlu.
(2)Selama keadaan belum memungkinkan disusunnya Anggaran Kredit dan Anggaran Devisa, maka dengan Anggaran Kredit dan Anggaran Devisa dimaksudkan Rencana Kredit dan Rencana Devisa.

Pasal 10 sampai dengan Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
(1)Prosedur surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghentikan sementara segala pembayaran atas otorisasi Menteri yang bersangkutan itu diberikan kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (K.P.P.N.) dan Kantor Perbendaharaan Negara wajib melaksanakannya.
(2)Cukup jelas.
(3)Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
(1)yang dimaksud dengan Pegawai Negara dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ialah semua pegawai dari badan-badan yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (3).
Istilah "melalaikan kewajiban" meliputi pula "perbuatan karena kebodohan atau keborosan".
(2)Cukup jelas.
(3)Cukup jelas.
(4)Yang dimaksud dengan Kepala Instansi ialah penjabat-penjabat yang diberi pertanggungan-jawab dalam instansinya atau masing-masing lingkungan pekerjaannya.

Pasal 17 sampai dengan Pasal 22.
Cukup jelas

Pasal 23
(1)Cukup jelas.
(2)Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kekuatan yang sama dan dijalankan dengan cara yang sama dengan Putusan Hakim Perdata yang sudah mempunyai kekuatan pasti (kracht van gewijsde).
(3)Cukup jelas.
(4)Cukup jelas.
Pasal 24 sampai dengan Pasal 26
Cukup jelas.
Bagian Pengawasan bertugas menguji sahnya dan kebenarannya dan pada penggunaan keuangan.

Pasal 27
(1)Seksi Perusahaan meliputi Perusahaan Negara/Daerah/Swasta. Bank-bank Pemerintah/Daerah/Swasta dan Perusahaan Campuran Negara/Daerah/Swasta seperti yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (3).
Bagian Pemeriksaan bertugas menguji kemanfaatannya.
(2)Seksi Rupiah dan Seksi Devisa memeriksa kemanfaatan dari pada penggunaan uang Rupiah dan kemanfaatan dari pada penggunaan Devisa milik Negara.

Pasal 28
Biro Akuntan sedapat mungkin dipimpin oleh tenaga Akuntan.

Pasal 29 sampai dengan Pasal 33
Cukup jelas

Mengetahui:
Pejabat Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT S.H.


[tulis] » komentar « [baca]