BAB I
TENTANG PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

(1)Dalam waktu 3 bulan setelah orang ditahan sementara, perkaranya harus diajukan ke muka hakim.
(2)Jangka waktu antara saat orang ditahan sementara, hingga saat perkaranya mulai diperiksa di muka sidang pengadilan, tidak boleh melebihi 6 bulan.

Pasal 4
Jaksa hanya diperbolehkan menyampingkan perkara korupsi, jika ada perintah dari Jaksa Agung.

(1)Setiap waktu Jaksa dapat menuntut diperlihatkannya segala surat yang dipandang perlu untuk diketahuinya, supaya ia dapat melakukan tugasnya sebaik-baiknya, dan menyita surat-surat itu.
(2)Para petugas agama dan dokter dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian surat itu yang termasuk kewajiban merahasiakan itu.
(3)Ketentuan pasal 5 ayat (4) berlaku dalam hal pemeriksaan dan penyitaan surat-surat itu.
(4)Notaris, accountants dan pengacara yang membela perkara itu tidak dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian surat-surat yang termaktub dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 7
Jaksa berhak membuka, memeriksa dan menyita surat-surat dan kiriman-kiriman yang melalui Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon, yang dapat disangka mempunyai hubungan perkara pidana korupsi, yang sedang diusut atau dituntut.

Pasal 8
(1)Jaksa setiap waktu berhak memasuki setiap tempat yang menurut pendapatnya perlu dimasuki untuk menjalankan tugasnya.
Jika perlu ia masuk ke dalam tempat itu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara.
(2)Jika penghuni menolak, Jaksa hanya dapat memasuki sebuah rumah, jika disertai 2 orang saksi.
(3)Dalam waktu dua kali dua puluh empat jam tentang pemasukan rumah itu harus dibuatnya berita-acara, termaksud dalam Pasal 64 ayat (2) "Reglemen Indonesia yang diperbaharui" dan disampaikannya salinannya kepada penghuni rumah yang bersangkutan.
Dalam berita acara itu harus dimuat juga keterangan mengenai waktu dan maksud pemasukan itu.
(4)Jaksa berwenang minta disertai oleh orang-orang yang akan ditunjuk olehnya; dalam hal itu maka penyertaan itu disebut dalam berita acara tersebut.

(1)Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri menurut Undang-undang dan hukum acara yang berlaku sekedar dalam peraturan ini tidak ditentukan lain.
(2)Perkara-perkara korupsi didahulukan untuk diperiksa di muka Pengadilan.

Pasal 11
(1)Terdakwa wajib memberi jawaban dan keterangan yang diminta oleh Hakim, yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.
(2)Hakim dapat mewajibkan terdakwa untuk mengangkat sumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan di muka Pengadilan dari tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawah kekuasaan peradilan Ketentaraan, dilakukan oleh petugas-petugas menurut aturan yang ditentukan dalam aturan acara pidana ketentaraan.

Pasal 14
Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini mengenai pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan di muka Pengadilan berlaku dengan perubahan seperlunya terhadap pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang termaksud dalam pasal 13.

(1)Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal 1 sub a dan b dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.
(2)Segala harta-benda yang diperoleh dari korupsi itu dirampas.
(3)Si terhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.

Pasal 17
Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada seorang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat, dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yag melekat pada jabatan atau kedudukannya atau yang oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.

Pasal 18
Barangsiapa dalam hal ia menurut pasal-pasal 5, 11 dan 12 wajib memberi keterangan dengan sengaja memberi keterangan dengan tidak sebenarnya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.

Terdakwa yang dengan sengaja tidak memberi jawaban dan keterangan tersebut dalam pasal 11 ayat (1) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus rupiah.

Pasal 21
Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam pasal 12 ayat (1) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.

Penilikan harta-benda dan pemeriksaan di muka Pengadilan Tinggi yang pada berlakunya peraturan ini telah dimulai, diselesaikan menurut acara dalam peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958.

BAB VII
ATURAN-ATURAN PENUTUP.

Pasal 24
(1)Ancaman hukuman penjara dan denda tersebut dalam pasal 209, 210, 415 sampai 420, 423, 425 dan 435, Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah menjadi hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah".
(2)Dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dalam ayat (1) dengan "ambtenaar", disamakan seorang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah, atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.

Pasal 25
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disebut "Peraturan Pemberantasan Korupsi" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1960
Pejabat Presiden Republik Indonesia

DJUANDA.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1960
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Tindak pidana tersebut dalam sub a dan b adalah sama dengan apa yang dicantumkan dalam pasal 2 sub a dan b dari peraturan Peperpu. Tambahan kejahatan-kejahatan yang oleh sub c dari pasal ini dijadikan tindak pidana korupsi telah disinggung dalam penjelasan umum di atas. Menurut pasal ini maka perbuatan korupsi pidana terdiri atas unsur-unsur:
Sub a:
1.melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran.
2.memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan dengan atau karena melakukan kejahatan itu.
3.yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat sebagai akibat dari unsur 1 dan 2.
Sub b:
1.melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran.
2.penyalah-gunakan jabatan atau kedudukan dalam melakukan kejahatan atau pelangggaran itu.
3.memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan atau karena melakukan unsur 1 dan 2.
Ancaman hukuman terhadap perbuatan itu menurut pasal 16 ialah dua belas tahun hukuman penjara dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.
1.Dengan adanya pasal 1 dan 16 ini, maka hakim tidak saja dapat menjatuhkan hukuman penjara yang berat, maka ia dapat juga menjatuhkan denda yang amat berat dan juga dapat menggabungkan kedua hukuman itu.
2.Dengan mencantumkan unsur "merugikan perekonomian Negara" Pemerintah bermaksud supaya perbuatan yang merugikan Negara dalam lapangan perekonomian juga dapat dihukum seperti halnya dengan merugikan keuangan Negara.
3."Menyalahgunakan jabatan atau kedudukan".
Sebagaimana diketahui pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mempunyai rumusan agak terbatas.
Dalam pasal 52 itu ditentukan, bahwa hukuman yang dapat dipertinggi ialah terhadap:
a.pegawai negeri, yang
b.oleh karena melakukan tindak pidana, melanggar kewajiban jabatan istimewa atau waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan kesempatan,atau ichtiar yang diperolehnya dalam jabatannya.
Pasal b Peraturan ini menghukum dengan hukuman yang berat bukan saja "pegawai negeri" melainkan juga orang yang mempunyai kedudukan, jadi semua orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah dan yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara (misalnya seorang anggota pengurus dari suatu yayasan yang menerima bantuan keuangan Negara).
Pasal lb adalah luas dalam rumusannya, karena mempergunakan istilah umum "menyalahgunakan'. dan tidak mengadakan perincian seperti halnya dengan pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan kata-kata "oleh karena melakukan tindak pidana.
yang diperolehnya dalam jabatannya".
4.Baik pasal 1a maupun pasal 1b mencantumkan sebagai unsur "memperkaya diri sendiri". Unsur ini sangat penting. Terhadap orang-orang semacam inilah tindakan-tindakan ditujukan. Karena adanya orang-orang semacam inilah Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan.
Adalah bukan maksud Pemerintah untuk memperberat ancaman hukuman suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dalam keadaan bahaya oleh yang bersangkutan, atau dalam keadaan, di mana memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan Negara tidak merupakan suatu penyakit masyarakat seperti sekarang ini.
5."Secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara", dengan mencantumkan kata "tidak langsung" dalam pasal 1a Pemerintah bermaksud menghukum juga seorang yang memperkaya diri sendiri sedang merugikan keuangan Negara tidak langsung disebabkan oleh si pembuat pidana itu.
Misalnya: dengan jalan menyogok seorang pegawai, seorang partikelir dapat suatu lisensi dari suatu instansi, dan menjualnya lisensi itu kepada orang ketiga dengan harga yang lumayan juga. Ia telah memperkaya diri dengan mempunyai lisensi itu dan apabila ia mempergunakan lisensi itu sebagaimana lisensi itu harus dipergunakan menurut aturan-aturan yang berlaku maka ia dapat dihukum karena melakukan penyogokan, akan tetapi bukan karena melanggar pasal ini, sebab Negara, dengan adanya lisensi di tangan si penyogok, belum menderita kerugian.
Hanya setelah lisensi diperlakukan selanjutnya oleh si penyogok bertentagan dengan peraturan-peraturan yang berlaku atau, atau oleh si pembeli ketiga, sehingga keuangan Negara menderita kerugian, maka si penyogok itu dapat dipersalahkan menurut pasal 1a ini, sebab ia merugikan keuangan Negara walaupun tidak langsung.
6.Hubungan antara perbuatan korupsi pidana sub ia dan 1b dan perbuatan-perbuatan yang merupakan dasar dari perbuatan korupsi pidana itu adalah sebagai lex specialis terhadap lex generalis akan tetapi dalam hal ini tidak merupakan soal sebab ancaman hukuman adalah atau sama beratnya atau lebih berat dari pada ancaman hukuman terhadap perbuatan pidana pokok.
7.Dengan adanya perumusan pasal 1a dan 1b maka istilah korupsi dalam Peraturan ini dipergunakan dalam arti yang luas sekali, bahkan dalam arti yang sama sekali menyimpang dari arti "social ekonomisch" jika perbuatan korupsi pidana itu tidak berdasarkan pasal-pasal 418, 419 dan 420 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan jika benar apa yang didalilkan oleh Mr. S.J. Fockema Andreas, bahwa "omkoping of corrupteie enz van ambtenaren door giften of belopten bewogen tot eenigo, handeling", dan oleh kpt Grooten yakni "Corruptie is tegen betalingen in ge'd, good of ganst als ambtennaaar voor het afgeven van verklaringen, berlenen van rechten kwijtschelden van verplichtingen dan wel het afsluiten van oontracten, die men anders niet dan welanders luidende of later zou heben afgeven, verllend, kwijtgesholden of afgesloten, zoowel ten opzichte van particulieren alls ten op- zichte van andere ambtenaren".
Oleh karena itu, maka adalah layak, apabila tindak pidana tercantum dalam pasal 17 peraturan ini, dan pasal 209, 210, 415 sampai 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut juga perbuatan korupsi pidana, begitu pula tindak-tindak pidana tercantum dalam pasal 18 sampai pasal 21 yang sangat erat hubungannya dengan penuntutan perkara korupsi, diusut, dituntut dan diperiksa menurut aturan-aturan khusus dalam Peraturan ini.
8.Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diancam dengan hukuman orang-orang yang memberi hadiah kepada pegawai yang dimaksud dalam pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, juga tidak diancam dengan hukuman orang-orang yang memberi hadiah kepada orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah atau kepada seorang yang menerima gaji atau upah dari suatu Badan yang menerima bantuan keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat Untuk mengisi kekosongan ini maka pasal 17 diadakan.
9.Begitu juga pasal-pasal 209, 415 sampai 419, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebut sebagai orang yang dapat disuap "pegawai negeri" sedang perlu sekali aturan itu diperluaskan juga kepada orang yang menerima gaji atau upah sebagai dimaksud dalam sub 8. (periksa Penjelasan Umum).
10.Oleh karena semua yang melakukan tindak pidana menurut pasal-pasal 16 dan 17 Peraturan ini dan pasal-pasal 209, 210, 415 sampai 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dianggap sama berat jahatnya maka ancaman hukuman terhadap perbuatan itu ditetapkan sama beratnya yakni selama-lamanya dua belas tahun hukuman penjara dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah (pasal 16 dan 17 pasal 24).

Pasal 2
Ayat (1) adalah sama dengan pasal 27 dan peraturan Peperpu, dan merupakan pedoman utama dalam pengusutan/Penuntutan korupsi oleh Jaksa. Berdasarkan pedoman itu, yakni supaya pengusutan/penuntutan perkara-perkara korupsi pidana jangan terlalu banyak menyimpang dari aturan-aturan acara pidana biasa, maka pasal-pasal 28, 29 dan 33 dari peraturan Peperpu tidak dimuat lagi dalam Peraturan Pemerintah ini.
Yang tidak terdapat dalam peraturan Peperpu, tapi tercantum dalam peraturan ini mengenai pengusutan-pengusutan, ialah pasal 4 dan pasal 5 ayat (5) tentang hak "deponeering" dari fihak Kejaksaan dan tentang rahasia bank (periksa di bawah ini).

Pasal 3
Penetapan jangka-jangka waktu guna mempercepat pengusutan dan penuntutan oleh Jaksa adalah sama seperti yang diatur dalam pasal 30 peraturan Peperpu.

Pasal 4
Penegasan wewenang Jaksa Agung untuk mendeponeer perkara korupsi, dicantumkan dalam pasal ini dengan maksud untuk mencegah kemungkinan penyimpangan oleh Jaksa di daerah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan Peperpu.

Pasal 5
Ayat (3) tentang kewajiban bank memberi keterangan, tidak terdapat dalam peraturan Peperpu, dan dicantumkan di sini untuk disesuaikan dengan maksud peraturan tentang Rahasia Bank (periksa di atas).

Pasal 6
Tentang ayat (3) periksa Penjelasan pasal 5 di atas.

Pasal 7
Cukup jelas. Periksa juga dalam Penjelasan Umum.

Pasal 8
Menyimpang dari aturan acara biasa, Jaksa tidak diharuskan mendapat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, untuk dapat memasuki rumah.
Jika penghuninya menolak, Jaksa berwenang juga dengan disertai 2 orang saksi.

Pasal 9
Ketentuan ini-menyimpang dari aturan acara biasa, dan dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara.

Pasal 10 sampai 12.
Sudah cukup dijelaskan dalam Penjelasan Umum mengenai pemeriksaan perkara korupsi di muka Hakim.

Pasal 13 sampai 15.
Periksa Penjelasan Umum mengenai peradilan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Angkatan Perang.

Pasal 16 dan 17.
Periksa Penjelasan mengenai pasal 1.

Pasal 18 sampai 22.
Mengatur ancaman hukuman terhadap tersangka, terdakwa, saksi dan setiap orang yang tidak mengindahkan kewajibannya menurut peraturan ini.

Pasal 23
Untuk menghindari keragu-raguan, apakah perkara-perkara "perbuatan korupsi lainnya" atau dengan istilah lain "peraturan korupsi tercela" (tersebut dalam peraturan-peraturan Peperpu), yang dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku, masih terus diusut, dituntut dan diperiksa, maka ketentuan peradilan pasal 23 ini dengan tegas menetapkan, bahwa penilikan harta-benda dan pemeriksaan di muka Pengadilan Tinggi yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah dimulai, terus diselesaikan menurut acara peraturan-peraturan Peperpu itu.
Sebaliknya dari pada itu, perbuatan-perbuatan korupsi pidana, yang dilakukan semasa berlakunya peraturan-peraturan Peperpu tersebut, sekalipun belum diusut/dituntut/diperiksa sebelum dicabutnya peraturan-peraturan Peperpu itu, masih tetap dapat diusut/dituntut/diperiksa di muka Pengadilan, satu dan lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Keadaan Bahaya pasal 61 sub a yo. pasal 36 yo. pasal 9, yang pada pokoknya menetapkan, bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan semasa berlakunya peraturan-peraturan Peperpu tadi (kini dianggap sebagai peraturan Peperti) tetap dinilai dan ditindakkan sebagai tindak pidana menurut penilaian peraturan-peraturan Peperpu itu.

Pasal 24
Telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum dan mengenai pasal 1.


[tulis] » komentar « [baca]