BAB I
KETENTUAN UMUM.

(1)Bank berkedudukan di Jakarta.
(2)Bank dapat mempunyai kantor-kantor cabang kantor-kantor perwakilan atau koresponden-koresponden di dalam dan di luar negeri untuk menjalankan tugasnya.

BAB II
MODAL DAN SUMBER KEUANGAN LAIN DARI BANK.

Pasal 4
(1)Modal dasar Bank berjumlah sepuluh milyard rupiah.
(2)Bank dapat memperkuat keuangannya dengan:
a.bahagian laba dari perusahaan-perusahaan Negara yang diperuntukkan bagi Bank sebagaimana ditetapkan pada pasal 18 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 1989) tentang Perusahaan Negara.
b.hasil-hasil usaha tersebut pada pasal 6 huruf b sampai dengan huruf e.
(3)Modal dasar tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperbesar dengan ketentuan Undang-undang.

(1)Bank didirikan dengan maksud untuk membantu Pemerin dalam membelanjai usaha-usaha pembangunan semesta.
(2)Untuk melaksanakan maksud tersebut pada ayat (1) pasal ini Bank berusaha;
a.memberikan pinjaman-pinjaman untuk keperluan-keperluan investasi dalam rangka pembelanjaan proyek-proyek pembangunan semesta yang dapat dilunasi dengan hasil dari proyek-proyek itu sendiri atau yang dapat dilunasi karena bertambahnya pendapatan umum berhubung dengan adanya proyek itu;
b.menghimpun tabungan-tabungan dari masyarakat;
c.mengadakan pinjaman-pinjaman dalam negeri;
d.mendapatkan pinjaman-pinjaman dari luar negeri baik yang berupa valuta asing maupun yang berupa rupiah;
e.melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tugasnya.

BAB IV
PIMPINAN.

Pasal 7
Bank dipimpin oleh:
a.Dewan Pembangunan dan
b.Direksi.
yang tugas dan susunannya ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut.

Dewan Pembangunan.

Pasal 8
Dewan Pembangunan bertugas:
a.menentukan kebijaksanaan umum dalam pimpinan Bank;
b.memutuskan pelaksanaan usaha-usaha Bank termaksud pada pasal 6 ayat (2) dengan mengingat kepada kepentingan rencana-rencana pembangunan semesta serta segi-segi tehnis dan ekonomisnya.

Tugas Direksi ialah:
a.menyelenggarakan kebijaksanaan pimpinan umum Bank yang di tetapkan oleh Dewan Pembangunan;
b.menyelenggarakan usaha-usaha Bank sebagaimana diputuskan oleh Dewan Pembangunan menurut ketentuan pada pasal 8 huruf b peraturan ini.

Pasal 11
(1)Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang Direktur.
Salah seorang dari anggota-anggota Direksi dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
(2)Anggota-anggota Direksi diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Pembangunan untuk waktu selama-lamanya lima tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota-anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(3)Gaji dan penghasilan lain bagi anggota-anggota Direksi di tetapkan oleh Pemerintah.
(4)Atas usul Dewan Pembangunan anggota-anggota Direksi dapat diperhentikan dari jabatannya oleh Presiden.
(5)Anggota Direksi harus warga-negara Indonesia.
(6)Untuk pertama kali tugas Direksi dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia.

(1)Anggota Direksi tidak boleh memangku pekerjaan, jabatan atau tugas lain yang digaji.
(2)Tidak termasuk dalam hal ini ialah:
a.jabatan yang dipikulkan Pemerintah kepadanya;
b.jabatan komisaris pada perusahaan-perusahaan di mana Pemerintah turut serta didalamnya secara langsung atau tidak langsung asal saja tidak menjadi Komisaris amanat.
(3)Para anggota Direksi tidak boleh tetap memegang atau menerima suatu pekerjaan yang tersebut pada ayat (2) huruf b pasal ini, kecuali jika mendapat ijin dari Dewan Pembangunan.
(4)Dua orang anggota Direksi tidak boleh bersama-sama menjadi Komisaris pada satu perusahaan.
(5)Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada usaha dagang yang manapun juga.
(6)Antara anggota Direksi tidak boleh ada pertalian keluarga atau periparan pada atau dalam derajat ketiga.
Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk periparan yang terlarang itu maka yang termuda diangkat dari mereka itu tidak boleh meneruskan jabatannya.

Pasal 14
(1)Penyelenggaraan tata-usaha Bank dapat dilakukan oleh satu badan yang ditunjuk oleh Presiden atas usul Dewan Pembangunan.
(2)Untuk pertama kali penyelenggaraan tata-usaha Bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB V
PENGAWASAN.

(1)a.Tahun Buku Bank adalah tahun takwim.
b.Dalam hal tata-usaha Bank diselenggarakan oleh badan lain, maka Bank mengikuti tahun buku badan tersebut.
(2)Neraca dan perhitungan laba-rugi disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Pembangunan.
(3)Dewan Pembangunan menetapkan surat-surat tahunan ini untuk sementara waktu dan dalam hal ini Dewan dibantu oleh Jawatan Akuntan Negara.
(4)Selanjutnya neraca dan perhitungan laba-rugi sementara itu diserahkan oleh Dewan Pembangunan kepada Pemerintah. Jika dalam waktu tiga bulan sesudah Pemerintah menerima surat-surat itu tidak diajukan keberatan-keberatan dengan surat oleh Menteri Keuangan kepada Dewan Pembangunan, maka itu berarti bahwa surat-surat tahunan itu telah disahkan oleh Pemerintah. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
(5)Penggunaan laba bersih Bank setiap tahun sesudah dikurangi dengan jumlah untuk keperluan cadangan, ditentukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Dewan Pembangunan.

BAB VII
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 17
Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan yang disusun oleh Dewan Pembangunan.

Pasal 18
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut "Peraturan Bank Pembangunan Indonesia" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 1960
Pejabat Presiden Republik Indonesia

DJUANDA.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 1960
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.




TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1 sampai dengan pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Mengingat besarnya biaya yang diperlukan bagi pembangunan, terutama untuk keperluan investasi-investasi baru, maka di samping modal dasar diperlukan adanya sumber-sumber keuangan lain yang sedapat mungkin diperoleh dengan jalan memobilisir daya membeli yang sudah ada.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan usaha-usaha pembangunan semesta adalah proyek-proyek pembangunan Pemerintah.

Pasal 7 sampai dengan pasal 9
Mengingat pentingnya peranan Pemerintah dalam usaha-usaha pembangunan semesta, maka perlulah hal ini dicerminkan dalam pimpinan organisasi pembiayaannya.
Maka di samping Direksi sebagai penyelenggara penguasaan dan hal mengurus Bank, diadakan pula Dewan Pembangunan yang terdiri dari Menteri-menteri yang bertanggung-jawab atas urusan-urusan pembangunan dan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 10
Pada pokoknya Direksi bertugas melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Dewan Pembangunan dalam pembelanjaan proyek-proyek pembangunan.

Pasal 11
Pelaksanaan tugas dan tujuan Bank yang berat itu memerlukan suatu organisasi dalam serta luar negeri yang rapih dan baik. Dan karena Bank harus sudah bekerja dalam waktu yang singkat, yang berarti pekerjaan tidak dapat ditunda sampai usaha menyusun organisasi telah selesai dan sempurna, maka untuk sementara tugas Direksi dilakukan dengan bantuan Bank Indonesia yang sudah agak lengkap organisasinya baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Yang dimaksud dengan Komisaris amanat adalah Komisaris yang diberi kuasa Dewan Komisaris untuk menjalankan tugas Direksi.

Pasal 14
Lihat penjelasan pasal 11.

Pasal 15
Badan Pemeriksa Keuangan dengan sendirinya berwenang melakukan kontrole atas kegiatan-kegiatan Pemerintah di lapangan-lapangan yang sangat penting seperti halnya lapangan pembangunan ini.
Mengingat besarnya jumlah-jumlah uang Negara yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan Bank ini, maka perlulah Jawatan Akuntan Negara mengadakan kontrole finansiil tehnis atas pekerjaan Direksi sebagai pelaksanaan penguasaan dan hal mengurus Bank.

Pasal 16 sampai dengan pasal 18
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]