BAB I
KETENTUAN UMUM

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada:
a.asas musyawarah dan mufakat;
b.asas kepastian hukum dan keadilan;
c.asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
d.asas proposionalitas; dan
e.asas manfaat.

Pasal 4
Berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, adalah:
a.mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b.mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
c.meletakkan tanggungjawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di atas kepentingan perorangan atau kelompok.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban untuk:
a.menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
b.menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
c.menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
e.menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 7
Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah yang berwenang berkewajiban:
a.menghargai asas legalitas;
b.menghargai hak asasi manusia;
c.menghargai asas praduga tidak bersalah; dan
d.menyelenggarakan pengamanan.

BAB IV
BENTUK-BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN
PENDAPAT DI MUKA UMUM

Pasal 8
(1)Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan dengan:
a.unjuk rasa;
b.demonstrasi;
c.pawai; dan atau
d.rapat umum;
e.pemaparan melalui media massa baik cetak maupun elektronik;
(2)Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh dilaksanakan:
a.di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instansi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital;
b.pada hari besar nasional; dan atau
c.pada malam hari.
(3)Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

(1)Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memuat:
a.maksud dan tujuan;
b.tempat, lokasi, dan rute;
c.waktu dan lama;
d.bentuk;
e.penanggungjawab;
f.nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan;
g.alat peraga yang dipergunakan; dan atau
h.jumlah peserta.
(2)Jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h paling banyak 50 (lima puluh) orang.

Pasal 11
(1)Apabila peserta menyampaikan pendapat di muka umum melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pelaksanaannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Polri setempat.
(2)Persetujuan tertulis dari Polri setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya diberikan 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah diterima surat pemberitahuan.
(3)Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah diterbitkan persetujuan tertulis dari Polri setempat.

Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh organisasi, kelompok, atau perorangan, wajib diberitahukan kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

Pasal 14
Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila:
a.tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10; dan atau
b.para peserta melakukan tindakan melawan hukum, membahayakan jiwa, harta benda, serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

AKBAR TANDJUNG



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penyampaian pendapat secara lisan" misalnya pidato wawancara, dialog dan diskusi.
Yang dimaksud dengan "tulisan" misalnya: surat, pamplet, poster, dan spanduk.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Huruf a
Yang dimaksud dengan "mengeluarkan pikiran secara bebas" adalah bebas dari tekanan-tekanan fisik dan psikis atau pembatasan-pembatasan yang menyimpang dari tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Tolok ukur persatuan dan kesatuan bangsa harus ditafsirkan dalam konteks Pasal 6 huruf a, b, c, dan d.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan "aparatur pemerintah yang berwenang", adalah aparat pemerintah yang menyelenggarakan pengamanan.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Pengamanan sesuai huruf a, b, dan c.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "obyek vital" adalah obyek yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang didatangi dan atau dimasuki umum.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Polri dibuktikan dengan surat tanda terima.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Polri setempat" adalah satuan Polri terdepan di mana kegiatan penyampaian pendapat akan dilakukan apabila kegiatan dilaksanakan pada:
a.1 (satu) kecamatan, pemberitahuan ditujukan kepada Polsek setempat;
b.2 (dua) kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten/kotamadya, pemberitahuan ditujukan kepada Polres;
c.2 (dua) kabupaten/kotamadya atau lebih dalam 1 (satu) propinsi, pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat;
d.2 (dua) propinsi atau lebih, pemberitahuan ditujukan kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tempat" adalah tempat akan dilaksanakannya penyampaian pendapat di muka umum, baik tempat peserta berangkat dan/atau berkumpul.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Persetujuan tertulis diperlukan mengingat jumlah peserta yang besar maka untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam pelaksanaan penyampaian pendapat.
Ayat (2)
a.Ketentuan ini berlaku juga dalam hal Polri tidak dapat memberikan persetujuan tertulis dengan mencantumkan alasannya.
b.Apabila Polri tidak memberikan persetujuan tertulis dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ini dianggap telah disetujui.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Yang dimaksud dengan "sanksi hukum" adalah sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, dan sanksi administrasi.
Yang dimaksud dengan "ketentuan perundang-undangan" adalah ketentuan perundang-undangan hukum pidana, ketentuan perundang-undangan hukum perdata, dan ketentuan perundang-undangan administrasi.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]