BAB I
KETENTUAN UMUM.

(1)Bank berkedudukan di Jakarta.
(2)Bank dapat mempunyai kantor-kantor cabang kantor-kantor perwakilan atau koresponden-koresponden di dalam dan di luar negeri untuk menjalankan tugasnya.

Bab II
MODAL BANK

Pasal 4
(1)Modal Bank berjumlah dua puluh juta rupiah.
(2)Jumlah tersebut di atas dapat ditambah dengan ketentuan Undang-undang.

Bank melakukan usaha bank umum dalam arti seluas-luasnya.

BAB IV
PIMPINAN.

Pasal 7
(1)Bank dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang Direktur.
(2)Salah seorang dari anggota-anggota Direksi dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
(3)Gaji dan penghasilan lain bagi anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 8
(1)Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan bank.
(2)Direksi mengurus milik Bank dan menguasai atau menjalankan segala tindakan pemilikan terhadap milik itu.
(3)Keputusan Direksi diambil dengan suara terbanyak. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka persoalan yang akan diputuskan dianggap telah ditolak.
(4)Direksi mengangkat dan memperhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Dewan Pengawas, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib berdasarkan peraturan-peraturan yang syah.
(5)Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

(1)Direksi bertanggung-jawab atas kesempurnaan pengurusan Bank.
(2)Tentang pengurusan Bank itu sekurang-kurangnya sekali setahun. Direksi memberikan pertanggungan-jawab kepada Dewan Pengawas Keuangan menurut cara yang dikehendaki oleh Dewan tersebut.
(3)Anggota-anggota Direksi dan pegawai-pegawai Bank, yang karena tindakannya yang melawan hukum atau yang karena kelalaiannya langsung atau tidak langsung merugikan Bank diwajibkan mengganti kerugian itu.
(4)Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan, berlaku juga terhadap anggota-anggota Direksi dan pegawai-pegawai Bank.

Pasal 11
(1)Anggota Direksi harus warga-negara Indonesia.
(2)Anggota Direksi harus bertempat tinggal di tempat kedudukan kantor Pusat Bank.
(3)Antara anggota Direksi tidak boleh ada pertalian keluarga atau periparan pada atau dalam sederajat ketiga, kecuali jika diijinkan oleh Menteri pertama.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka yang termuda diangkat dari mereka itu tidak boleh menerima jabatannya tanpa ijin Menteri Pertama.
(4)Anggota Direksi tidak boleh memangku pekerjaan, jabatan atau tugas lain yang digaji.
Tidak termasuk dalam hal ini ialah:
a.jabatan yang dipikulkan Pemerintah kepadanya;
b.jabatan komisaris pada perusahaan-perusahaan kepunyaan negara atau pada perusahaan-perusahaan di mana Pemerintah turut-serta didalamnya secara langsung atau tidak langsung asal saja tidak menjadi komisaris amanat.
Para anggota Direksi tidak boleh tetap memegang atau menerima suatu pekerjaan yang tersebut dalam Sub b di atas kecuali jika mendapat ijin dari Menteri Keuangan.
(5)Dua orang anggota Direksi tidak boleh bersama-sama menjadi Komisaris pada suatu perusahaan termaksud dalam ayat (4) sub b.
(6)Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada usaha dagang manapun juga.

(1)Dewan Pengawas mengawasi pengurusan oleh Direksi.
(2)Dewan Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya lima orang, anggota yang diangkat oleh Menteri Pertama, diantaranya sedikitnya dua orang yang ahli dalam urusan Bank.
(3)Pengangkatan itu berlaku untuk tiga tahun lamanya, setelah waktu itu berakhir, anggota Dewan Pengawas yang berhenti dapat diangkat kembali.

Pasal 14
(1)Dewan Pengawas dalam batas kekuasaannya mengawasi dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus Bank ditaati sebagaimana mestinya.
(2)Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas yang lain, bersama-sama atau masing-masing, berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku-buku dan surat-surat, dan berhak menunjuk ahli-ahli untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat tersebut segala sesuatu jika dipandang perlu untuk menjalankan kewajibannya.
(3)Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang diperlukan untuk menjalankan pengawasn dengan semestinya.

(1)Tahun buku Bank mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dari tahun yang berjalan.
(2)Neraca dan perhitungan laba-rugi disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Pengawas.
(3)Dewan Pengawas menetapkan surat-surat tahunan ini untuk sementara waktu dan dalam hal itu Dewan dibantu oleh Jawatan Akuntan Negara.
(4)Selanjutnya neraca dan perhitungan laba-rugi sementara itu diserahkan oleh Dewan Pengawas kepada Menteri Keuangan. Jika dalam waktu dua bulan sesudah Menteri Keuangan menerima surat-surat itu, tidak diajukan keberatan-keberatan dengan surat oleh Menteri Keuangan kepada Dewan Pengawas, maka surat-surat tahunan itu dianggap disahkan oleh Menteri Keuangan.
(5)Neraca dan perhitungan laba-rugi yang disahkan demikian memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat di dalam surat-surat tahunan itu, tanpa mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 10 ayat (2).
(6)Dari laba Bank yang telah disahkan secara demikian, pertama-tama disisihkan 20% untuk dana cadangan sampai dana tersebut mencapai jumlah modal. Bank, di samping itu dipisahkan 0untuk Dana Pensiun dan sokongan untuk pegawai sejumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan sisanya jatuh kepada Negara.

BAB VII
DANA PENSIUN DAN SOKONGAN PEGAWAI BANK.

Pasal 17
(1)Bank mengadakan Dana Pensiun dan sokongan untuk para pegawai Bank.
(2)Bank wajib mengusahakan supaya Dana ini mencapai jumlah harga tunai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap para pegawai Bank, juga Bank wajib menjaga supaya jumlah harga tunai itu jangan berkurang.
(3)Sumbangan-sumbangan Bank kepada Dana dan peraturan-peraturan selanjutnya tentang. Dana ini ditentukan dengan suatu peraturan Direksi yang disetujui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 18
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut Peraturan Bank Dagang Negara.

Pasal 19
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 1960.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1960
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1960
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.




TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Dalam pasal ini ayat (2) ditegaskan bahwa Bank Dagang Negara adalah suatu badan hukum yang dibentuk dengan Undang-undang dan berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 2
Dalam hal ini ditetapkan bahwa Bank Dagang Negara sebagai badan hukum yang dibentuk dengan Undang-undang diberi hak pula untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam hukum perdata Eropah dan hukum dagang Eropah yang berlaku di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Di samping itu bank tersebut dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan yang takluk pada hukum adat.
Untuk dapat memenuhi kebutuhan kredit dari masyarakat Indonesia pada umumnya maka dianggap perlu untuk memberikan wewenang kepada Bank Dagang Negara guna mengadakan perikatan kredit (Credietverband).

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Risiko perkreditan memerlukan pembentukan Dana Cadangan yang kuat, terlebih-lebih bagi suatu bank komersiil cadangan demikian adalah sangat penting untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat sebesar-besarnya. Dana Cadangan tersebut, bersama-sama dengan modal bank, merupakan jaminan terhadap uang-uang yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank.

Pasal 6
Telah cukup dijelaskan dalam bagian umum.

Pasal 7
Pimpinan Bank dilakukan oleh suatu Direksi sebagai suatu badan kolegial.

Pasal 8
Direksi sebagai suatu badan kolegial menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan bank.
Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Bank, sepanjang mengenai pegawai-pegawai yang pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan peraturan-peraturan dari yang berwajib menjadi wewenang dari Direksi.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Dalam pasal ini dimuat ketentuan-ketentuan yang mengatur pembayaran ganti-rugi dari pegawai dan anggota Direksi Bank, yang karena tindakan-tindakan tidak syah ("onrechtmatig") atau karena kelalainnya merugikan Bank. Diakui di sini bahwa tiap pemberian kredit mengandung ditagih kembali. Akan tetapi tidaklah boleh terjadi, Bank menderita rugi karena anggota-anggota Direksi atau pegawai-pegawai Bank lalai mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk mengawasi.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Oleh karena mungkin terjadi bahwa orang-orang yang akan menjadi anggota-anggota Direksi tidak dapat memangku jabatannya selama lima tahun, maka masa pengangkatannya ditetapkan selama-lamanya lima tahun, dengan catatan bahwa anggota-anggota Direksi tersebut setelah waktu jabatannya berakhir dapat diangkat kembali.
Selanjutnya maka dalam pasal ini dipandang perlu untuk mengatur hal pemberhentian dan hal pemberhentian untuk sementara waktu.

Pasal 13
Para anggota Dewan Pengawas seyogiyanya terdiri dari orang-orang yang lingkungan pekerjaannya banyak berhubungan dengan Bank Dagang Negara khususnya dan yang ahli dalam urusan bank.

Pasal 14
Cukup jelas
Ahli-ahli yang dimaksudkan dalam ayat (2) ialah Accountant dari atau yang ditunjuk oleh Jawatan Akuntan Negara.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Tidak perlu dijelaskan.

Pasal 19
Tidak perlu dijelaskan.


[tulis] » komentar « [baca]