BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Notaris melalui Sisminbakum dengan cara mengisi FIAN Model I setelah pemakaian nama disetujui Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
(2)Ketentuan mengenai bentuk FIAN Model I tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
(1)Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk dapat menyatakan tidak berkeberatan atau menolak permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Pernyataan tidak berkeberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung melalui Sisminbakum.

(1)Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dipenuhi, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk langsung memberitahukan hal tersebut kepada Notaris melalui Sisminbakum, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi gugur.
(2)Jika Notaris dapat membuktikan telah menyampaikan secara fisik permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka pernyataan tidak berkeberatan tidak menjadi gugur.
(3)Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyampaikan secara fisik surat kedua yang dilampiri dokumen pendukung paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri melalui cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan batas waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.
(5)Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, maka akta pendirian batas sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Pasal 7
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
a.salinan akta pendirian Perusahaan dan salinan akta perubahan pendirian Perseroan, jika ada;
b.salinan akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
c.bukti pembayaran biaya untuk:
1)persetujuan pemakaian nama;
2)pengesahan badan hukum Perseroan; dan
3)pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
d.bukti setor modal Perseroan berupa:
1)slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
2)keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
3)Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero; atau
4)neraca dari Perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
e.surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari Pengelola Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
f.dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Pasal 8
(1)Menteri memberikan persetujuan Akta perubahan anggaran dasar Perseroan.
(2)Akta perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.nama dan/atau tempat kedudukan;
b.maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
c.jangka waktu;
d.besarnya modal dasar;
e.pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
f.status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
(3)Untuk memperoleh persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris sebagai kuasa direksi mengajukan permohonan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.

Pasal 11
Dokumen pendukung bagi persetujuan akta perubahan anggaran dasar meliputi:
a.salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan;
b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh Notaris;
c.bukti pembayaran Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
d.bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
e.bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal Perseroan;
f.pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
g.surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari Pengelola Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan jika alamat lengkap Perseroan berubah; dan
h.dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYAMPAIAN, PEMBERITAHUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

(1)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diajukan oleh Notaris melalui Sisminbakum dengan cara mengisi FIAN Model II dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
(2)Ketentuan mengenai bentuk FIAN Model II tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Mutatis mutandis berlaku bagi penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan.

(1)Notaris yang wilayah kerjanya:
a.belum mempunyai jaringan elektronik, atau
b.jaringan elektroniknya tidak dapat digunakan yang diumumkan resmi oleh pemerintah Republik Indonesia,
dapat mengajukan permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada Bab II, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Bab III dan penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Bab IV secara manual.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
a.Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11 atau Pasal 15;
b.Surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi (PT. Telkom Tbk) setempat yang menyatakan bahwa wilayah kerja Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.

Bab VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f yang telah dilaksanakan sebelum tanggal 16 Agustus 2007 harus disampaikan pemberitahuannya oleh Notaris kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberlakukannya peraturan Menteri ini.

Pasal 18
(1)Perseroan yang telah memperolah status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2007 wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
(2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan.
(3)Perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Notaris kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk untuk memperoleh persetujuan melalui Sisminbakum dengan cara mengisi FIAN model II dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
(4)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pula mengenai nama-nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya serta nama dari anggota direksi dan Dewan Komisaris secara lengkap.

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.HT.01.01 Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya;
b.Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.HT.01.01 Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya;
c.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.HT.01.10 Tahun 2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Laporan, dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA


[tulis] » komentar « [baca]