BAB I
KETENTUAN UMUM

PVA dilarang melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:
a.memelihara hubungan korespondensi dengan bank-bank di luar negeri guna mengeluarkan langsung perintah pembayaran yang diuangkan di luar negeri;
b.mentransfer/menagih sendiri ke luar negeri;
c.bertindak sebagai agen penjualan TC; dan atau
d.melakukan kegiatan margin trading, spot, forward, swap dan transaksi derivatif lainnya.

Pasal 4
Kurs jual beli UKA dan kurs beli TC ditetapkan oleh PVA sesuai dengan mekanisme pasar.

BAB III
PERSYARATAN PEDAGANG VALUTA ASING

Bagian I
PVA bukan bank

Persyaratan izin usaha bagi PVA bukan bank adalah sebagai berikut :
a.perusahaan merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian TC dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas dari instansi berwenang;
b.kepemilikan perusahaan adalah perorangan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilik dan pengurusnya terdiri dari warga negara Indonesia;
c.modal disetor sekurang-kurangnya Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
d.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PVA yang bersangkutan;
e.pengurus adalah perorangan warga negara Indonesia;
f.pengurus dan pemegang saham tidak tercatat sebagai penarik cek dan atau bilyet giro kosong dan tidak memiliki kredit macet yang tercatat pada administrasi Bank Indonesia;
g.memiliki tempat usaha dengan alamat yang jelas, sumber daya manusia dan sarana penunjang kegiatan yang memadai.

Pasal 7
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi tempat usaha PVA bukan bank untuk mengetahui keberadaan dan kelayakan lokasi tempat usaha.

Pasal 8
(1)PVA bukan bank yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib melaksanakan pembukaan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya izin usaha sebagai PVA.
(2)PVA bukan bank yang telah melaksanakan pembukaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan pembukaan kegiatan usaha dimaksud selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak dimulainya kegiatan usaha.

Persyaratan pembukaan kantor cabang bagi PVA bukan bank adalah sebagai berikut:
a.untuk pembukaan kantor cabang di propinsi yang sama dengan kedudukan kantor pusat, sekurang-kurangnya PVA bukan bank telah beroperasi 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya izin usaha sebagai PVA;
b.untuk pembukaan kantor cabang di luar propinsi kedudukan kantor pusat, sekurang-kurangnya PVA bukan bank telah beroperasi 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkannya izin usaha sebagai PVA;
c.memiliki lokasi usaha dengan alamat yang jelas;
d.dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir belum pernah memperoleh sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 11
(1)PVA bukan bank yang memperoleh izin pembukaan kantor cabang dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib melaksanakan pembukaan kantor cabang selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya izin pembukaan kantor cabang.
(2)PVA bukan bank yang telah melaksanakan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan pembukaan kantor cabang selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak dimulainya pembukaan kantor cabang yang bersangkutan.

(1)PVA bukan bank yang telah mendapat izin pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib melaksanakan pemindahan alamat kantor selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya izin pemindahan alamat kantor.
(2)PVA bukan bank yang telah melaksanakan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat kantor tersebut selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak dilaksanakannya pemindahan alamat kantor.

Pasal 14
PVA bukan bank melakukan perubahan pengurus dan atau pemegang saham setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.  

(1)PVA bukan bank 1wajib melapor kepada Bank Indonesia dalam hal terjadi penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang baik yang bersifat sementara maupun permanen.
(2)Penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan maksimal 1 (satu) tahun.
(3)Dalam hal PVA bukan bank melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), izin usaha PVA bukan bank dinyatakan tidak berlaku.
(4)Dalam hal PVA bukan bank melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor cabang yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), izin pembukaan kantor cabang PVA bukan bank dinyatakan tidak berlaku.
(5)PVA bukan bank wajib melakukan pembukaan kembali kegiatan usaha kantor pusat dan atau kantor cabang selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(6)PVA bukan bank wajib melaporkan pembukaan kembali kegiatan usaha kantor pusat dan atau kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak dibukanya kembali kegiatan usaha.

Bagian II
PVA bank

Pasal 17
(1)PVA bank melakukan kegiatan usaha sebagai PVA setelah mendapat izin atau persetujuan dari Bank Indonesia.
(2)Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi bank umum bukan devisa dan Bank Perkreditan Rakyat.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi kantor cabang bank umum devisa yang belum ditingkatkan menjadi kantor cabang bank devisa dan UUS bank umum devisa.

Pasal 18
(1)Bank umum bukan bank devisa dan Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA wajib mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia.
(2)Penyampaian permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh kantor pusat bank yang bersangkutan yang diatur sebagai berikut:
a.bagi bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada:
i.Bank Indonesia cq. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010, bagi bank umum bukan bank devisa;
ii  Bank Indonesia cq. Direktorat Perbankan Syariah Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010, bagi UUS bank umum bukan bank devisa;
iii.Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010, bagi Bank Perkreditan Rakyat.
b.bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010;
c.bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.

(1)Bank umum bukan bank devisa yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b.rencana melakukan kegiatan usaha sebagai PVA tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
c.menyertakan rencana persiapan operasional dan hasil studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi dan peluang pasar.
(2)Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.tingkat kesehatan selama 12 (duabelas) bulan terakhir sehat;
b.dalam 12 (duabelas) bulan terakhir memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c.rencana melakukan kegiatan usaha sebagai PVA tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
d.ketersediaan sarana penunjang.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan b berdasarkan data administrasi Bank Indonesia.

Pasal 21
Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha sebagai PVA hanya diperbolehkan memiliki saldo harian pos aktiva dalam valuta asing sebesar maksimal 20% dari modal disetor.

(1)Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan dalam pengawasan khusus oleh Bank Indonesia tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.
(2)Kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan kembali setelah Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan dikeluarkan dari status pengawasan khusus.

BAB IV
PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI PVA

Pasal 24
(1)PVA wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).
(2)Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PVA wajib:
a.menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
b.menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
c.menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
d.menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
(3)PVA bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketentuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang berlaku bagi Bank.

Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PVA.

Pasal 28
(1)Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap PVA bukan bank, Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan Asosiasi PVA dan atau pihak lain yang ditunjuk Bank Indonesia.
(2)Asosiasi PVA dan atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
a.menjaga kerahasiaan data yang diperolehnya dari hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai rahasia jabatan; dan
b.menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pembinaan kepada Bank Indonesia.

Pasal 29
(1)PVA wajib menyampaikan laporan berkala, meliputi laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan, serta laporan khusus secara benar dan akurat.
(2)Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disampaikan oleh PVA bank hanya berupa laporan kegiatan usaha.
(3)PVA wajib menyimpan warkat transaksi jual-beli UKA dan pembelian TC dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
(4)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:
a.bagi PVA yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia, Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Administrasi Pasar Uang, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010;
b.bagi PVA yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.

Pasal 30
(1)Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), PVA wajib menyampaikan:
a.laporan kegiatan Lalu Lintas Devisa;
b.laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik yang dilakukan dalam satu kali transaksi maupun dalam beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
(2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VI
SANKSI

Pasal 31
(1)Dalam hal PVA bukan bank melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini, Bank Indonesia mengenakan sanksi sebagai berikut:
a.peringatan pertama;
b.peringatan kedua;
c.pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham;
d.pencabutan izin usaha.
(2)Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal PVA bukan bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:
a.tidak melaksanakan pembukaan kegiatan usaha atau pembukaan kantor cabang atau pemindahan alamat kantor atau pembukaan kembali kegiatan usaha hingga batas waktu yang ditetapkan; atau
b.tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha atau pembukaan kantor cabang atau pemindahan alamat kantor atau pembukaan kembali kegiatan usaha hingga batas waktu yang ditetapkan; atau
c.tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha hingga batas waktu yang ditetapkan; atau
d.tidak menyampaikan laporan keuangan hingga batas waktu yang ditetapkan; atau
e.tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas waktu yang ditetapkan.
(3)Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal PVA bukan bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:
a.tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluar-kannya sanksi peringatan pertama; atau
b.melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk kedua kali.
(4)Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham dalam hal PVA bukan bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:
a.melakukan pembukaan kantor cabang sebelum mendapat izin dari Bank Indonesia; atau
b.melakukan pemindahan alamat kantor sebelum mendapat izin dari Bank Indonesia; atau
c.melakukan perubahan pengurus dan atau pemegang saham sebelum mendapat  izin dari Bank Indonesia; atau
d.menyampaikan laporan berkala serta laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) secara tidak benar dan akurat; atau
e.tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan kedua selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan kedua; atau
f.tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang yang bersifat sementara; atau
g.melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
h.tidak menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah hingga batas waktu yang ditetapkan; atau
i.tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
(5)Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal PVA bukan bank tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham.

Pasal 32
PVA yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33
Dalam hal PVA bank melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Indonesia mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 35
Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/2/PBI/2003 tentang Pedagang Valuta Asing dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2004
GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH


[tulis] » komentar « [baca]