Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6050) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
  1. Uang Kertas Asing yang selanjutnya disingkat UKA adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negara yang bersangkutan.
  2. Pembawaan UKA adalah kegiatan memasukkan dan/atau mengeluarkan UKA ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean yang dilakukan dengan cara membawa sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, untuk kepentingan sendiri atau pihak lain baik melalui kargo dan/atau barang bawaan penumpang.
  3. Izin Pembawaan UKA adalah izin yang diberikan Bank Indonesia untuk melakukan Pembawaan UKA.
  4. Badan Berizin adalah korporasi yang memperoleh Izin Pembawaan UKA.
  5. Persetujuan Pembawaan UKA adalah persetujuan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Badan Berizin untuk Pembawaan UKA.
  6. Daerah Pabean adalah daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
  7. Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan serta bank syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
  8. Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang selanjutnya disebut Penyelenggara KUPVA Bukan Bank adalah penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.
  9. Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang selanjutnya disingkat PJPUR adalah penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah.
  10. PJPUR Terdaftar adalah PJPUR yang telah melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia untuk melakukan Pembawaan UKA.
  11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
(1)Setiap Orang dilarang melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Badan Berizin.
(3)Pihak yang dapat menjadi Badan Berizin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  1. Bank; dan
  2. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
(4)Badan Berizin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan Pembawaan UKA untuk kepentingan sendiri dan/atau untuk kepentingan pihak lain.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7
(1)Badan Berizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setiap akan melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib memperoleh Persetujuan Pembawaan UKA.
(2)Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  1. persetujuan kuota per mata uang untuk 1 (satu) periode Pembawaan UKA; dan
  2. persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA.
(3)Badan Berizin dilarang melakukan Pembawaan UKA melebihi persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

4.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A
(1)Untuk mendapatkan Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Badan Berizin mengajukan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA kepada Bank Indonesia.
(2)Permohonan Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan proyeksi kebutuhan UKA per mata uang dan detail rencana Pembawaan UKA untuk periode Pembawaan UKA yang bersangkutan.
(3)Permohonan Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diajukan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Pembawaan UKA.
(4)Bank Indonesia dapat meminta dokumen pendukung terkait dengan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7B
(1)Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan kuota dalam periode Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Badan Berizin dapat mengajukan permintaan penambahan kuota sebanyak 1 (satu) kali dalam periode Pembawaan UKA.
(2)Permintaan penambahan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Badan Berizin paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Pembawaan UKA.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
Bank Indonesia dapat menolak permohonan Persetujuan Pembawaan UKA dari Badan Berizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7B ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
a.peruntukan Pembawaan UKA;
b.aspek historis Pembawaan UKA;
c.kondisi makroekonomi; dan/atau
d.pertimbangan lainnya.

6.Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14A
(1)Badan Berizin wajib menyampaikan laporan mengenai realisasi Pembawaan UKA untuk setiap periode Pembawaan UKA.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak akhir periode Pembawaan UKA.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 14B
(1)Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap Badan Berizin dalam Pembawaan UKA.
(2)Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a.pengawasan secara tidak langsung; dan
b.pengawasan secara langsung.
(3)Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Badan Berizin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat meminta laporan, keterangan, data, dan/atau informasi kepada Badan Berizin, otoritas terkait, dan/atau pihak terkait lainnya mengenai Pembawaan UKA.
(4)Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

7.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18
(1)Penetapan konversi UKA ke dalam mata uang rupiah yang terkait dengan ambang batas Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) menggunakan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2)Dalam hal mata uang asing yang digunakan dalam Pembawaan UKA tidak terdapat dalam nilai kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan konversi mata uang asing tersebut dilakukan ke dalam dolar Amerika Serikat terlebih dahulu dengan menggunakan kurs jual pasar sebelum menggunakan nilai kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.

8.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Badan Berizin yang melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tidak memiliki Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah paling banyak setara dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2)Badan Berizin yang melakukan pelanggaran ketentuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari kelebihan jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah paling banyak setara dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(3)Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Berizin juga dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia berupa:
  1. teguran tertulis;
  2. penghentian sementara Pembawaan UKA; dan/atau
  3. pencabutan Izin Pembawaan UKA.

10.Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A
(1)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dilaksanakan sebagai berikut:
a.diambil langsung dari UKA yang dibawa;
b.dibayarkan dalam mata uang rupiah; dan/atau
c.dibayarkan dalam mata uang asing lainnya yang dapat ditukarkan di Indonesia.
(2)Dalam hal sanksi administratif berupa denda dibayarkan dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau mata uang asing lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maka kurs konversi yang digunakan pada saat penetapan sanksi yaitu kurs jual pasar yang berlaku saat itu.
(3)Dalam hal sanksi administratif berupa denda diambil langsung dari UKA yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau dibayarkan dalam mata uang asing lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maka kurs konversi yang digunakan pada saat penyetoran ke kas negara yaitu kurs jual pasar yang berlaku pada saat itu.

Pasal 20B
(1)Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 disetor ke kas negara melalui akun penerimaan pabean lainnya.

11.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22
Badan Berizin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan/atau Pasal 14A dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia berupa:
a.teguran tertulis;
b.penghentian sementara Pembawaan UKA; dan/atau
c.pencabutan Izin Pembawaan UKA.

12.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

13.Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A
Kewajiban untuk memperoleh Izin Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini, tidak menghapuskan kewajiban pelaporan atas pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

14.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26
(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 Pasal 4, Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 14A mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2018.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 22, dan Pasal 23 mulai berlaku pada tanggal 3 September 2018.

Pasal II
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2018
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W.MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas

Angka 2
Pasal 2
Ayat (1)
UKA termasuk UKA yang berbahan dasar plastik.
Hasil cetak uang kertas asing yang dilakukan oleh perusahaan percetakan uang di Indonesia tidak dianggap sebagai UKA mengingat hasil cetak uang kertas asing tersebut belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara yang bersangkutan.
Dengan demikian, perusahaan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencetakan uang atas dasar permintaan otoritas negara lain dapat membawa hasil cetak uang kertas asing sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) memperhitungkan seluruh UKA yang dibawa.
Contoh:
Seseorang melakukan Pembawaan UKA sebagai berikut:
a.AUD50.000,00 (lima puluh ribu dolar Australia);
b.USD30.000,00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat); dan
c.EUR20.000,00 (dua puluh ribu euro).
Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat Pembawaan UKA yaitu:
1 AUD = Rp10.800,00
1 USD = Rp13.500,00
1 EUR = Rp17.000,00
Maka nilai UKA yang dibawa yaitu sebesar: (AUD50.­000,00 x Rp10.800,00) + (USD30.000,00 x Rp13.­­500,00) + (EUR20.000,00 x Rp17.000,00) = Rp1.285.­000.000,00.
Dengan demikian, nilai UKA yang dibawa yaitu sebesar Rp1.285.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), telah melewati ambang batas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 3
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "periode Pembawaan UAK" adalah periode Pembawaan UKA secara kuartalan yaitu periode Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni, Juli sampai dengan September, dan Oktober sampai dengan Desember.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA" adalah persetujuan yang diberikan untuk setiap Pembawaan UKA dengan mengacu pada kuota yang diberikan oleh Bank Indonesia.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Pembawaan UKA melebihi persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA" adalah jumlah UKA yang dibawa lebih besar daripada jumlah UKA yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk masing-masing mata uang pada setiap Pembawaan UKA.

Angka 4
Pasal 7A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "periode Pembawaan UKA" adalah periode Pembawaan UKA secara kuartalan, yaitu periode Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni, Juli sampai dengan September, dan Oktober sampai dengan Desember.
Ayat (3)
Contoh:
Apabila Badan Berizin akan melakukan Pembawaan UKA pada tanggal 15 Februari 2018 untuk periode Januari sampai dengan Maret tahun 2018 maka Badan Berizin tersebut mengajukan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA untuk memperoleh kuota Pembawaan UKA, paling lambat tanggal 15 Januari 2018.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7B
Cukup jelas

Angka 5
Pasal 8
Huruf a
Penolakan Persetujuan Pembawaan UKA oleh Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan peruntukan Pembawaan UKA misalnya Badan Berizin yang mengajukan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA melakukan Pembawaan UKA untuk kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak berizin dan/atau penyelenggara transfer dana tidak berizin.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas

Angka 6
Pasal 14A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "periode Pembawaan UKA" adalah periode Pembawaan UKA secara kuartalan yaitu periode Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni, Juli sampai dengan September, dan Oktober sampai dengan Desember.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Pengawasan secara tidak langsung dilakukan antara lain melalui monitoring, analisis, dan evaluasi terhadap dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Badan Berizin atau sumber informasi lainnya.
Huruf b
Pengawasan secara langsung dilakukan melalui pemeriksaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Badan Berizin maupun pihak yang bekerja sama dengan Badan Berizin.
Termasuk dalam pengawasan langsung yaitu pemeriksaan dokumen, sarana fisik, dan aplikasi yang digunakan oleh Badan Berizin.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 7
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kurs jual pasar" antara lain kurs perbankan, kurs Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, kurs pada Bloomberg, atau kurs pada Reuters yang digunakan untuk menjual UKA.

Angka 8
Pasal 19
Cukup jelas

Angka 9
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Besarnya denda dihitung dari kelebihan UKA untuk setiap mata uang.
Contoh:
Suatu Badan Berizin melakukan Pembawaan UKA sebesar AUD50.000,00 (lima puluh ribu dolar Australia) dan USD120.000,00 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Namun demikian, Badan Berizin tersebut hanya memiliki persetujuan untuk setiap kali Pembawaan UKA sebesar AUD40.000,00 (empat puluh ribu dolar Australia) dan USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
Dengan demikian, perhitungan sanksi denda yang dikenakan kepada Badan Berizin tersebut yaitu sebagai berikut:
a.untuk mata uang AUD, yaitu sebesar 10% x (AUD50.000,00 - AUD40.­000,00) = AUD1.000,00 (seribu dolar Australia); dan
b.untuk mata uang USD, yaitu sebesar 10% x (USD120.000,00 - USD­100.000,00) = USD2.­000,00 (dua ribu dolar Amerika Serikat).
Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 10
Pasal 20A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kurs jual pasar" antara lain kurs perbankan, kurs Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, kurs pada Bloomberg, atau kurs pada Reuters yang digunakan untuk menjual UKA.
Contoh:
a.suatu pihak dikenakan sanksi administratif berupa denda dalam mata uang dolar Australia (AUD) sebesar AUD5.000,00 (lima ribu dolar Australia), namun yang bersangkutan memilih pembayaran denda dengan mata uang dolar Amerika Serikat (USD). Kurs yang digunakan untuk mengkonversi AUD ke dalam USD menggunakan kurs jual pasar (misalnya kurs Reuters pada saat itu AUD1,00 = USD0,8000).
Dengan demikian, denda yang dibayarkan sebesar AUD5.000,00 x USD0,­8000 = USD4.000,00; dan
b.suatu pihak dikenakan sanksi administratif berupa denda dalam mata uang AUD sebesar AUD5.000,00 (lima ribu dolar Australia), namun yang bersangkutan memilih pembayaran denda dengan mata uang rupiah. Kurs yang digunakan untuk mengkonversi AUD ke dalam rupiah menggunakan kurs jual pasar (misalnya kurs Reuters pada saat itu AUD1,00 = Rp10.800,00).
Dengan demikian, denda yang dibayarkan sebesar AUD5.000,00 x Rp10.800,00 = Rp54.000.000,00.
Ayat (3)
Contoh:
Seorang petugas bea cukai akan menyetorkan denda sebesar USD4.000,00 (empat ribu dolar Amerika Serikat) ke kas negara. Kurs konversi yang digunakan yaitu kurs jual pasar yang berlaku pada saat penyetoran (misalnya kurs Reuters pada saat itu USD1,00 = Rp13.500,00). Dengan demikian, denda yang disetorkan ke kas negara sebesar USD4.000,00 x Rp13.500,00 = Rp54.000.­000,00.

Pasal 20B
Cukup jelas

Angka 11
Pasal 22
Cukup jelas

Angka 12
Pasal 24
Cukup jelas

Angka 13
Pasal 25A
Cukup jelas

Angka 14
Pasal 26
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]