BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengaturan Sertifikasi Tresuri dan penerapan Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi Pelaku Pasar yang berbentuk:
a.Bank;
b.Perusahaan Pialang;
c.Perusahaan Efek beserta perusahaan induknya; dan
d.lembaga lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB II
KODE ETIK PASAR

Pasal 4
(1)Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar harus menerapkan Kode Etik Pasar dalam melaksanakan Aktivitas Tresuri.
(2)Kode Etik Pasar yang menjadi pedoman Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar yang berdasarkan prinsip konvensional mengacu pada kode etik yang diterbitkan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi/komite industri jasa keuangan.
(3)Kode Etik Pasar yang menjadi pedoman Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar yang berdasarkan prinsip syariah mengacu pada kode etik yang diterbitkan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi/komite industri jasa keuangan syariah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Kode Etik Pasar dalam prosedur internal diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB III
KEANGGOTAAN ASOSIASI

Pasal 7
Pelaku Pasar berbentuk Bank dan Perusahaan Pialang harus memastikan Direksi dan Pegawai menjadi anggota asosiasi profesi Tresuri.

BAB IV
SERTIFIKAT TRESURI

Pasal 8
Sertifikat Tresuri diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia.

(1)Sertifikat Tresuri berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat pemilik Sertifikat Tresuri telah mengikuti Pemeliharaan Kompetensi sebelum jangka waktu Sertifikat Tresuri berakhir.

Pasal 11
(1)Pelaku Pasar wajib memastikan Direksi dan Pegawai memiliki Sertifikat Tresuri sesuai dengan klasifikasi dan tingkatan Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Klasifikasi dan tingkatan Sertifikat Tresuri bagi Direksi dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan:
a.bentuk Pelaku Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
b.jenjang jabatan.
(3)Sertifikat Tresuri bagi Direksi dan pejabat Pelaku Pasar sesuai dengan klasifikasi dan tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak efektif menduduki jabatan.
(4)Sertifikat Tresuri bagi staf Pelaku Pasar sesuai dengan klasifikasi dan tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi sebelum melaksanakan transaksi di Tresuri.

Bank Indonesia berwenang meminta Lembaga Sertifikasi Profesi untuk menunda penerbitan, membekukan, atau mencabut Sertifikat Tresuri berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait lainnya.

Pasal 14
Sertifikat Tresuri yang diterbitkan oleh suatu Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia harus diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi lain yang diakui oleh Bank Indonesia.

(1)Pemeliharaan Kompetensi dilakukan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi Direksi dan Pegawai.
(2)Direksi dan Pegawai mengikuti Pemeliharaan Kompetensi secara berkala.

Pasal 17
(1)Pemeliharaan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diselenggarakan oleh:
a.lembaga pendidikan formal dan nonformal;
b.asosiasi profesi Tresuri;
c.asosiasi industri jasa keuangan;
d.learning center atau pihak internal Pelaku Pasar;
e.Lembaga Sertifikasi Profesi; dan
f.lembaga pelatihan lain di bidang Tresuri.
(2)Penyelenggaraan Pemeliharaan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Profesi.

Pasal 18
Lembaga Sertifikasi Profesi wajib menatausahakan data pemilik Sertifikat Tresuri yang mengikuti Pemeliharaan Kompetensi.

(1)Lembaga Sertifikasi Profesi merupakan lembaga sertifikasi yang diakui oleh Bank Indonesia.
(2)Bank Indonesia menerbitkan daftar Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia.

Pasal 21
(1)Bank Indonesia berwenang mengeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi dari daftar Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
(2)Bank Indonesia mengeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi dari daftar Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
a.pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan pelaksana­annya;
b.rekomendasi dari otoritas terkait; dan/atau
c.rekomendasi asosiasi profesi Tresuri.

Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
a.menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
b.menyusun materi uji kompetensi sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan praktik di bidang Tresuri, kebutuhan industri, dan praktik internasional terbaik;
c.menerbitkan Sertifikat Kompetensi Profesi Tresuri dan Sertifikat Kompetensi Peraturan dan Kode Etik Pasar;
d.menatausahakan kepemilikan Sertifikat Tresuri dan Pemeliharaan Kompetensi;
e.menetapkan perpanjangan Sertifikat Tresuri; dan
f.mengakui dan menetapkan tingkatan sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri.

Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Sertifikasi Profesi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 28
(1)Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Pelaku Pasar dan Lembaga Sertifikasi Profesi terkait penerapan Kode Etik Pasar dan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.pengawasan tidak langsung; dan
b.pemeriksaan.
(3)Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta tambahan informasi yang diperlukan kepada Pelaku Pasar dan Lembaga Sertifikasi Profesi.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 29
(1)Pelaku Pasar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), dan/atau Pasal 11 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan tembusan kepada otoritas terkait.
(2)Pelaku Pasar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis laporan.

Pasal 30
Lembaga Sertifikasi Profesi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan/atau Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau dikeluarkan dari daftar Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia.

Pasal 31
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan/atau Pasal 30 tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33
Sertifikat Tresuri yang diterbitkan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, dianggap sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia ini dengan syarat sebagai berikut:
a.diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini;
b.dalam hal Sertifikat Tresuri belum jatuh tempo, berlaku sesuai dengan jangka waktu Sertifikat Tresuri tersebut; dan
c.dalam hal Sertifikat Tresuri sudah jatuh tempo, diperpanjang dengan mengikuti Pemeliharaan Kompetensi dan berlaku untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Ketentuan mengenai prosedur internal Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan ketentuan mengenai keanggotaan asosiasi profesi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan.

Pasal 35
Ketentuan mengenai kepemilikan Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur sebagai berikut:
a.bagi Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar berdasarkan prinsip konvensional yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan Aktivitas Tresuri berupa pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya, dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan;
b.bagi Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar berdasarkan prinsip konvensional yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan Aktivitas Tresuri berupa penjualan produk di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya, dipenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan; dan
c.bagi Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar yang berdasarkan prinsip syariah yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan Aktivitas Tresuri, dipenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan.

Pasal 36
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Pelaku Pasar memastikan bahwa Direksi dan Pegawai memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar antara lain dengan melakukan pelatihan, pengakuan telah memahami dan mengerti (attestation), dan audit internal secara periodik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal Pelaku Pasar.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Keanggotaan Direksi dan Pegawai dalam asosiasi profesi Tresuri dipastikan antara lain melalui prosedur internal.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal pemilik Sertifikat Tresuri tidak mengikuti Pemeliharaan Kompetensi sampai dengan jangka waktu Sertifikat Tresuri berakhir maka Sertifikat Tresuri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Ayat (1)
Pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi dan Pegawai memiliki Sertifikat Tresuri adalah unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pelaku Pasar.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "jenjang jabatan" adalah jenjang Direksi, pejabat, atau staf.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "staf Pelaku Pasar" adalah Pegawai tingkat pertama pada jenjang jabatan di Tresuri dan tidak membawahi Pegawai lainnya.

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Lembaga Sertifikasi Profesi" adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Penundaan penerbitan, pembekuan, atau pencabutan Sertifikat Tresuri dilakukan antara lain dalam hal terdapat permasalahan integritas Direksi dan Pegawai seperti pelanggaran Kode Etik Pasar, atau permasalahan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Pemeliharaan Kompetensi dilakukan melalui kegiatan antara lain dalam bentuk ujian tertulis atau lisan, in-house training, seminar, workshop, lokakarya, dan/atau e-learning.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Profesi atas penyelenggaraan Pemeliharaan Kompetensi dengan mempertimbangkan antara lain penyelenggara, bentuk kegiatan, materi, dan jangka waktu penyelenggaraan.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengakuan Bank Indonesia terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi diberikan dengan memasukkan Lembaga Sertifikasi Profesi tersebut dalam daftar Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penyusunan materi uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dapat melibatkan asosiasi profesi Tresuri.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]