BAB I
KETENTUAN UMUM

PLJPS yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan akad Al-Muqaradhah bi Dhaman Ra's al-Mal.

Pasal 4
(1)Agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa:
a.surat berharga syariah; dan/atau
b.Aset Pembiayaan.
(2)Jenis surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a.SBIS;
b.SBSN; dan/atau
c.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan:
1.memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi;
2.aktif diperdagangkan; dan
3.memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3)Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.merupakan pembiayaan dengan akad mudharabah, akad musyarakah, dan/atau akad ijarah nonjasa;
b.kolektibilitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut;
c.bukan merupakan pembiayaan konsumsi kecuali pembiayaan pemilikan rumah;
d.dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah dengan nilai paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) dari plafon pembiayaan;
e.bukan merupakan pembiayaan kepada pihak terkait Bank;
f.tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
g.sisa jangka waktu jatuh waktu pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJPS;
h.saldo pokok pembiayaan tidak melebihi batas maksimum penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon pembiayaan;
i.memiliki akad pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum;
j.telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik terhadap Bank paling lama 1 (satu) tahun terakhir;
k.dalam akad pembiayaan antara Bank dan nasabah tercantum klausul bahwa pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain; dan
l.telah tercantum dalam laporan daftar Aset Pembiayaan terkini yang disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia.
(4)Surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS dalam hal:
a.Bank tidak memiliki surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b; atau
b.Bank memiliki surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS.
(5)Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS apabila pada saat permohonan PLJPS Bank tidak memiliki surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS atau surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS.
(6)Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta agunan lain setelah agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencukupi.
(7)Agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria agunan, mekanisme pengagunan, dan dokumen agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1)Agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain atau Bank Indonesia, yang dinyatakan dalam surat pernyataan kepada Bank Indonesia.
(2)Bank tidak dapat memperjual­belikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang masih dalam status sebagai agunan PLJPS.
(3)Bank harus mengganti agunan PLJPS, apabila:
a.agunan PLJPS tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2);
b.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain tidak lagi memenuhi persyaratan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c;
c.terdapat pelunasan pembiayaan yang menjadi agunan PLJPS oleh nasabah Bank; dan/atau
d.Aset Pembiayaan yang diagunkan tidak lagi memenuhi persyaratan kolektibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, sehingga nilai agunan PLJPS mengalami penurunan dan secara keseluruhan tidak lagi memenuhi plafon PLJPS.
(4)Penggantian agunan PLJPS diprioritaskan dengan agunan berupa surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(5)Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat digunakan sebagai pengganti agunan PLJPS apabila Bank tidak memiliki surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS atau surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS.
(6)Selama Bank Indonesia memproses penggantian agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada periode pemberian PLJPS Bank tetap dapat mengajukan pencairan PLJPS sepanjang terdapat plafon atau sisa plafon dan agunan PLJPS yang mencukupi.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian agunan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 7
(1)Bank harus memelihara dan menatausahakan daftar Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan dan dialokasikan untuk menjadi agunan PLJPS.
(2)Bank menyampaikan laporan daftar Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 15 setelah posisi akhir bulan bersangkutan termasuk koreksi laporan.
(5)Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengajukan PLJPS dengan agunan Aset Pembiayaan.
(6)Bank dapat memperbarui laporan daftar Aset Pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.posisi akhir bulan Juni diperbarui dengan posisi akhir bulan September pada tahun yang bersangkutan; dan
b.posisi akhir bulan Desember diperbarui dengan posisi akhir bulan Maret pada tahun berikutnya, disampaikan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK paling lambat tanggal 15 setelah posisi akhir bulan bersangkutan termasuk koreksi laporan.
(7)Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan dokumen pendukung dari Aset Pembiayaan yang dilaporkan dalam laporan daftar Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan daftar Aset Pembiayaan serta dokumen pendukung diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 8
(1)Pengikatan agunan PLJPS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Bank Indonesia menatausahakan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengikatan agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB III
PERMOHONAN PLJPS

(1)Bank Indonesia memberikan PLJPS untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk setiap periode pemberian PLJPS.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif sejak tanggal aktivasi pemberian PLJPS oleh Bank Indonesia.
(3)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang secara berturut-turut untuk jangka waktu PLJPS keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pasal 11
(1)Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dalam rangka menindaklanjuti permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penilaian terhadap pemenuhan persyaratan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB IV
PERSETUJUAN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN PLJPS

Berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat menolak permohonan PLJPS meskipun Bank telah memenuhi seluruh persyaratan PLJPS.

BAB V
PENCAIRAN PLJPS

Pasal 14
(1)Bank dapat mengajukan pencairan PLJPS sejak tanggal aktivasi pemberian PLJPS oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(2)Pencairan PLJPS dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam sehari sebesar perkiraan kebutuhan Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek.
(3)Pengajuan pencairan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
a.surat sanggup bayar sebesar pengajuan pencairan; dan
b.proyeksi arus kas yang mencerminkan kebutuhan pencairan.
(4)Pencairan PLJPS dilakukan melalui rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1)Bank Indonesia berwenang menghentikan pencairan PLJPS sebelum jatuh waktu dalam hal Bank:
a.tidak memenuhi persyaratan solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan/atau
b.tidak memenuhi persyaratan tingkat kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian pencairan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PLJPS

Pasal 17
(1)Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.
(2)Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a.dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
b.daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS;
c.daftar rekapitulasi Aset Pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atau audit, dalam hal terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan; dan
d.dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
(3)Untuk keperluan perpanjangan jangka waktu PLJPS, Bank tetap dapat menggunakan agunan PLJPS pada periode pemberian PLJPS sebelumnya sepanjang masih memenuhi persyaratan dan kecukupan jumlah agunan PLJPS.
(4)Dalam hal Bank memiliki surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS, Bank harus menyerahkan surat berharga syariah tersebut sebagai agunan untuk perpanjangan jangka waktu PLJPS.
(5)Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dalam rangka menindaklanjuti permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18
(1)Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
(2)Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut:
a.pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
b.jangka waktu PLJPS secara keseluruhan belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut; dan
c.Bank telah menyampaikan doku­men sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
(3)Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.
(4)Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank harus melakukan hal sebagai berikut:
a.menyampaikan dokumen yang terkait dengan penambahan dan/atau penggantian agunan PLJPS;
b.menunjuk notaris;
c.menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS;
d.melunasi bagi hasil atas PLJPS pada saat jatuh waktu; dan
e.menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), dalam hal diperlukan.
(5)Bank Indonesia melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap pemenuhan ketentuan agunan PLJPS, rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS, dan rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS.
(6)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), agunan PLJPS memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS.
(7)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS maka Bank harus:
a.menambah agunan PLJPS; dan/atau
b.menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS.
(8)Persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia apabila:
a.Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
b.berdasarkan verifikasi dan/atau penilaian Bank Indonesia nilai agunan tidak mencukupi plafon dan Bank tidak dapat menambah agunan PLJPS dan/atau Bank tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan/atau
c.diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan jangka waktu PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII
PENAMBAHAN DAN PENURUNAN PLAFON PLJPS

(1)Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
(2)Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut:
a.pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
b.jangka waktu PLJPS secara keseluruhan belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut; dan
c.Bank telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
(3)Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.
(4)Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank harus melakukan hal sebagai berikut:
a.menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS, dalam hal terdapat tambahan agunan;
b.menunjuk notaris;
c.menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS; dan
d.menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dalam hal diperlukan.
(5)Bank Indonesia melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap pemenuhan ketentuan agunan PLJPS, rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS, dan rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS.
(6)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), agunan PLJPS memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS.
(7)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS maka Bank harus:
a.menambah agunan PLJPS; dan/atau
b.menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS.
(8)Persetujuan atas permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia apabila:
a.Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
b.berdasarkan verifikasi dan/atau penilaian Bank Indonesia, nilai tambahan agunan tidak mencukupi penambahan plafon PLJPS dan Bank tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan/atau
c.diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(9)Tambahan plafon PLJPS yang disetujui akan diakumulasikan dengan plafon PLJPS sebelumnya.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan plafon PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 21
(1)Bank dapat mengajukan permo­honan penurunan plafon PLJPS secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penurunan plafon PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VIII
LARANGAN DAN PEMBATASAN KEGIATAN
BAGI BANK PENERIMA PLJPS

Selama periode pemberian PLJPS Bank hanya dapat mengikuti operasi moneter syariah Bank Indonesia yang bersifat ekspansi.

BAB IX
BAGI HASIL

Pasal 24
(1)Bank Indonesia memperoleh bagi hasil secara harian dari Bank atas saldo pokok PLJPS.
(2)Dalam perhitungan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia sebesar 80% (delapan puluh persen).
(3)Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan dengan tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudharabah sebelum distribusi pada Bank yang menerima PLJPS.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan bagi hasil diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB X
PELUNASAN DAN EKSEKUSI AGUNAN

(1)Bank Indonesia mendebit rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia dalam hal:
a.sebelum PLJPS jatuh waktu dan saldo rekening giro Bank di Bank Indonesia melebihi kewajiban GWM ditambah 10% (sepuluh persen) dari kewajiban GWM;
b.Bank meminta pelunasan sebelum PLJPS jatuh waktu; dan/atau
c.PLJPS jatuh waktu.
(2)Bank Indonesia melakukan pendebitan rekening giro Bank secara harian sampai dengan kewajiban PLJPS lunas.
(3)Dalam hal saldo rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar saldo pokok dan bagi hasil PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) serta kewajiban membayar (gharamah maliyah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 maka Bank Indonesia melakukan penihilan rekening giro Bank dalam rupiah dan rekening giro Bank dalam valuta asing.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 28
(1)Dalam hal kewajiban PLJPS belum lunas setelah dilakukan penihilan rekening giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Bank Indonesia melakukan eksekusi agunan dengan didahului penyampaian surat pemberitahuan dan/atau peringatan kepada Bank.
(2)Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari kewajiban PLJPS maka Bank Indonesia mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bank.
(3)Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari kewajiban PLJPS maka Bank wajib melakukan pelunasan melalui setoran kekurangan kewajiban PLJPS kepada Bank Indonesia.
(4)Dalam hal Bank tidak melakukan penyetoran kekurangan kewajiban PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau Bank melakukan penyetoran kekurangan kewajiban PLJPS namun tetap tidak mencukupi maka pelunasan diperoleh dari agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

Pasal 29
(1)Dalam melaksanakan eksekusi agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan OJK dan/atau pihak lain.
(2)Bank harus bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk kelancaran pelaksanaan eksekusi agunan PLJPS.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai eksekusi agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XI
BIAYA

Pasal 30
(1)Biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJPS menjadi beban Bank.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 31
(1)Bank yang menerima PLJPS wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK yang meliputi:
a.laporan penggunaan PLJPS;
b.laporan kondisi likuiditas Bank;
c.laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum;
d.laporan agunan dalam hal terdapat:
1.sukuk korporasi yang tidak memenuhi persyaratan peringkat yang ditetapkan Bank Indonesia;
2.pelunasan pembiayaan yang menjadi agunan PLJPS oleh nasabah Bank; dan/atau
3.Aset Pembiayaan yang mengalami penurunan kolektibilitas;
e.rencana tindak perbaikan (remedial action plan) untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek; dan
f.laporan lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 32
(1)Pengawasan terhadap Bank yang menerima PLJPS dilakukan oleh OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau dan memastikan penggunaan dana PLJPS sesuai dengan peruntukannya dan pelaksanaan rencana pembayaran kembali PLJPS sesuai dengan perjanjian pemberian PLJPS.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dimaksudkan untuk memantau dan memastikan pemenuhan persyaratan PLJPS selama periode pemberian PLJPS.

Pasal 33
(1)Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank yang menerima PLJPS.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan OJK.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 34
(1)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan/atau Pasal 31 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
a.teguran tertulis;
b.PLJPS tidak dapat diperpanjang; dan/atau
c.tidak dapat mengajukan permohonan PLJPS dalam jangka waktu tertentu.
(2)Bank yang tidak melakukan pelunasan PLJPS pada saat jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
a.teguran tertulis;
b.tidak dapat mengajukan permohonan PLJPS dalam jangka waktu tertentu; dan
c.penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter syariah.
(3)Bank yang tidak melakukan pelunasan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) setelah eksekusi agunan dilakukan, dikenakan sanksi berupa:
a.teguran tertulis;
b.tidak dapat mengajukan permohonan PLJPS dalam jangka waktu tertentu;
c.penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter syariah;
d.penurunan status kepesertaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI);
e.penurunan status kepesertaan Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS); dan/atau
f.penurunan status kepesertaan Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 35
Bank Indonesia menginformasikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:
a.Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028); dan
b.Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5376),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37
(1)Ketentuan mengenai persyaratan pencantuman Aset Pembiayaan dalam laporan daftar Aset Pembiayaan terkini yang disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l mulai berlaku untuk permohonan PLJPS yang diajukan setelah tanggal 15 Juli 2017.
(2)Ketentuan mengenai persyaratan bahwa agunan berupa Aset Pembiayaan harus telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik terhadap Bank paling lama 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Pasal 38
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2017
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "solven" adalah tingkat permodalan Bank yang tercermin dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum bulan terkini yang memadai, paling rendah sama dengan rasio kewajiban penyediaan modal minimum berdasarkan profil risiko terakhir sesuai penilaian OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.
Kewajiban penyediaan modal minimum bulan terkini merupakan kewajiban penyediaan modal minimum bulanan terkini sesuai penilaian OJK yang dilengkapi dengan informasi kondisi terakhir Bank berupa peristiwa setelah periode pelaporan (subsequent events) yang dapat mempengaruhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "peringkat komposit tingkat kesehatan Bank" adalah peringkat komposit tingkat kesehatan Bank sesuai penilaian OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "mampu untuk mengembalikan PLJPS" adalah Bank memiliki sumber dana untuk mengembalikan PLJPS yang tercermin antara lain dari proyeksi arus kas Bank.
Ayat (3)
Perkiraan Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJPS.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
SBSN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJPS adalah SBSN yang dapat diperdagangkan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia selain Bank yang mengajukan permohonan PLJPS.
Angka 1
Peringkat investasi atau investment grade mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "akad mudharabah" adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
Yang dimaksud dengan "akad musyarakah" adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
Yang dimaksud dengan "akad ijarah nonjasa" adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri atau dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kolektibilitas tergolong lancar" adalah kualitas tergolong lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Nilai agunan yang digunakan adalah nilai pasar berdasarkan hasil penilai independen paling lama 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal permohonan PLJPS.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum syariah.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "restrukturisasi" adalah restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Batas maksimum penyaluran dana mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum syariah.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "kantor akuntan publik" adalah kantor akuntan publik yang telah tercantum dalam daftar kantor akuntan publik yang diakui oleh OJK.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "agunan lain" antara lain:
a.saham Bank yang menerima PLJPS milik pemegang saham pengendali;
b.personal guarantee dan/atau corporate guarantee dari pemegang saham pengendali; dan/atau
c.aset tetap milik Bank yang menerima PLJPS.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS" antara lain akad pembiayaan antara Bank dengan nasabah, bukti pengikatan agunan, bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan pembiayaan Bank dan dokumen pendukung lainnya.
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia selain Bank yang mengajukan permohonan PLJPS.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Pemeliharaan dan penatausahaan daftar Aset Pembiayaan dilakukan terhadap Aset Pembiayaan yang akan dialokasikan oleh Bank sebagai agunan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan PLJPS dengan agunan berupa Aset Pembiayaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Apabila tanggal batas waktu penerimaan laporan daftar Aset Pembiayaan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur maka batas waktu penyampaian adalah hari kerja berikutnya.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung" antara lain akad pembiayaan antara Bank dengan nasabah, bukti pengikatan agunan, bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan pembiayaan Bank, laporan keuangan nasabah Bank, dan dokumen pendukung lainnya.
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan yang mengatur mengenai gadai dan fidusia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek" antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJPS.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Surat persetujuan disampai­kan apabila diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perun­dang-undangan.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Tanggal aktivasi pemberian PLJPS akan disampaikan oleh Bank Indonesia melalui surat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pemberian PLJPS.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan antara lain:
a.permintaan informasi kepada OJK mengenai kondisi Bank yang mengajukan PLJPS, yang meliputi pemenuhan persya­ratan:
1.solvabilitas; dan
2.tingkat kesehatan Bank; dan
b.pelaksanaan penilaian ber­sama mengenai pemenuhan persyaratan agunan dan perkiraan kemampuan Bank untuk mengembalikan PLJPS.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Bank Indonesia dapat menggu­nakan jasa pihak ketiga untuk melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.
Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK dan/atau hasil verifikasi dan/atau penilaian bersama oleh Bank Indonesia dan OJK terhadap agunan PLJPS.
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 13
Yang dimaksud dengan "pertim­bangan tertentu" antara lain hasil simulasi kondisi Bank.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "surat sanggup bayar" atau promissory note adalah surat yang memuat kesanggupan dari Bank untuk membayar kepada Bank Indonesia atas pencairan dana PLJPS. Surat sanggup bayar tersebut tidak dapat diperdagangkan di pasar uang.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 15
Dengan pembatasan pencairan PLJPS maka Bank hanya dapat mencairkan PLJPS paling banyak sebesar kelonggaran tarik yang didukung dengan kecukupan agunan.

Pasal 16
Ayat (1)
Meskipun pencairan PLJPS dihentikan sebelum jatuh waktu, pelunasan PLJPS tetap dilakukan pada saat jatuh waktu.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek" antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Penyerahan surat berharga syariah oleh Bank sebagai agunan untuk perpanjangan jangka waktu PLJPS tidak digantungkan pada kecukupan jumlah agunan PLJPS.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Bank Indonesia dapat menggu­nakan jasa pihak ketiga untuk melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.
Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK dan/atau hasil verifikasi dan/atau penilaian bersama oleh Bank Indonesia dan OJK terhadap agunan PLJPS.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek" antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan penambahan plafon PLJPS.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Bank Indonesia dapat menggu­nakan jasa pihak ketiga untuk melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Permohonan penurunan plafon didasarkan pada kebutuhan likuiditas Bank sampai dengan Bank memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai giro wajib minimum, yang didukung dengan proyeksi arus kas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kewajiban PLJPS" adalah saldo pokok PLJPS, bagi hasil PLJPS, dan biaya lainnya terkait PLJPS.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "penempatan dana" antara lain penempatan dana pada pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dan pembelian surat berharga syariah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Operasi moneter syariah Bank Indonesia yang bersifat ekspansi antara lain transaksi repurchase agreement (repo) dalam rangka operasi pasar terbuka dan transaksi financing facility dalam rangka standing facilities.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Rumus perhitungan besarnya bagi hasil PLJPS adalah sebagai berikut:
X = P x R x k x t/360
Keterangan:
X: besarnya bagi hasil yang diterima Bank Indonesia.
P: saldo pokok PLJPS.
R: tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudharabah sebelum distribusi pada Bank yang menerima PLJPS.
k: nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia.
t: jumlah hari kalender perhitungan bagi hasil.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "prefund debit" adalah prefund debit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Rumus perhitungan besarnya kewajiban membayar (gharamah maliyah) PLJPS adalah sebagai berikut:
G = P x R x k x t/360
Keterangan:
G: besarnya kewajiban membayar (gharamah maliyah) yang diterima Bank Indonesia.
P: saldo pokok PLJPS.
R: tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudharabah sebelum distribusi pada Bank yang menerima PLJPS.
k: nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia.
t: jumlah hari kalender perhitungan kewajiban membayar (gharamah maliyah).
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Pendebitan saldo rekening giro Bank dilakukan sepanjang terdapat saldo pokok PLJPS, paling tinggi sebesar nilai terendah antara saldo pokok PLJPS dan kelebihan saldo rekening giro dari kewajiban GWM ditambah 10% (sepuluh persen) dari kewajiban GWM.
Huruf b
Pelunasan sebelum PLJPS jatuh waktu dilakukan dengan mendebit saldo rekening giro Bank sebesar saldo pokok dan bagi hasil PLJPS.
Huruf c
Apabila saat jatuh waktu PLJPS bertepatan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, atau pada hari kerja yang kemudian ditetapkan sebagai hari libur maka pendebitan saldo rekening giro Bank dilakukan pada hari kerja berikutnya, tanpa memperhitungkan bagi hasil PLJPS pada hari tersebut.
Dalam hal Bank Indonesia beroperasi secara terbatas pada hari libur atau cuti bersama, di mana Bank Indonesia mengoperasikan sistem BI-RTGS dan SKNBI maka hari tersebut termasuk sebagai hari kerja.
Ayat (2)
Pelunasan kewajiban PLJPS merupakan transaksi high priority sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem BI-RTGS, dan penyelesaiannya dilakukan mendahului penyelesaian transaksi lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJPS berupa biaya jasa pihak ketiga untuk verifikasi dan/atau penilaian agunan, biaya notaris untuk pengikatan perjanjian dan pengikatan agunan, biaya dalam rangka eksekusi agunan, biaya penyimpanan dokumen terkait agunan, dan biaya terkait lain.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Pengawasan dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]