BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa:
a.surat berharga;
b.surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank;
c.Aset Kredit; dan/atau
d.Aset Pembiayaan yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank.
(2)Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a.SBI;
b.SDBI;
c.SBN; dan/atau
d.surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan:
1.memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi;
2.aktif diperdagangkan; dan
3.memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3)Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a.SBIS;
b.SBSN; dan/atau
c.sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan:
1.memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi;
2.aktif diperdagangkan; dan
3.memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(4)Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.kolektibilitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut;
b.bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan konsumsi kecuali kredit pemilikan rumah dan/atau pembiayaan pemilikan rumah;
c.dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah dengan nilai paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) dari plafon kredit dan/atau plafon pembiayaan;
d.bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan kepada pihak terkait Bank;
e.tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
f.sisa jangka waktu jatuh waktu kredit dan/atau pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJP;
g.baki debet kredit atau saldo pokok pembiayaan tidak melebihi batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon kredit atau pembiayaan;
h.memiliki perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum;
i.telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik terhadap Bank paling lama 1 (satu) tahun terakhir;
j.dalam perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dan debitur atau nasabah tercantum klausul bahwa kredit dan/atau pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain; dan
k.telah tercantum dalam laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan terkini yang disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia.
(5)Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf c hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJP dalam hal:
a.Bank tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta ayat (3) huruf a dan huruf b; atau
b.Bank memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta ayat (3) huruf a dan huruf b namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP.
(6)Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJP apabila pada saat permohonan PLJP Bank tidak memiliki surat berharga yang memenuhi persyaratan agunan PLJP atau surat berharga yang memenuhi persyaratan agunan PLJP yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP.
(7)Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta agunan lain setelah agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencukupi.
(8)Agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria agunan, mekanisme pengagunan, jenis akad pembiayaan yang dapat diagunkan, dan dokumen agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 4
(1)Nilai surat berharga, Aset Kredit, dan Aset Pembiayaan sebagai agunan PLJP ditetapkan sebagai berikut:
a.nilai agunan berupa SBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SBI;
b.nilai agunan berupa SBIS ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS;
c.nilai agunan berupa SDBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SDBI;
d.nilai agunan berupa SBN ditetapkan sebagai berikut:
1.nilai agunan berupa SUN ditetapkan paling rendah sebesar 105% (seratus lima persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar SUN; dan
2.nilai agunan berupa SBSN ditetapkan paling rendah sebesar 106,5% (seratus enam koma lima persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar SBSN;
e.nilai agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain ditetapkan paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain tersebut; dan
f.nilai agunan berupa Aset Kredit atau Aset Pembiayaan ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan baki debet Aset Kredit atau saldo pokok Aset Pembiayaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai agunan dan tata cara perhitungan nilai agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1)Bank harus memelihara dan menatausahakan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan dan dialokasikan untuk menjadi agunan PLJP.
(2)Bank menyampaikan laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 15 setelah posisi akhir bulan bersangkutan termasuk koreksi laporan.
(5)Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengajukan PLJP dengan agunan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan.
(6)Bank dapat memperbarui laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.posisi akhir bulan Juni diperbarui dengan posisi akhir bulan September pada tahun yang bersangkutan; dan
b.posisi akhir bulan Desember diperbarui dengan posisi akhir bulan Maret pada tahun berikutnya, disampaikan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK paling lambat tanggal 15 setelah posisi akhir bulan bersangkutan termasuk koreksi laporan.
(7)Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan dokumen pendukung dari Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dilaporkan dalam laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan serta dokumen pendukung diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 7
(1)Pengikatan agunan PLJP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Bank Indonesia menatausahakan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengikatan agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB III
PERMOHONAN PLJP

Pasal 8
(1)Permohonan PLJP diajukan oleh Bank secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.
(2)Permohonan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a.surat pernyataan Bank bahwa Bank mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
b.dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
c.daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP;
d.daftar rekapitulasi Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik yang dikeluarkan dan/atau ditanda­tangani oleh kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atau audit, dalam hal terdapat agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan;
e.surat pernyataan Bank bahwa aset yang menjadi agunan PLJP berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain atau Bank Indonesia;
f.surat pernyataan Bank bahwa Bank tidak akan memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJP yang masih dalam status sebagai agunan PLJP;
g.surat pernyataan kesanggupan Bank untuk membayar segala kewajiban terkait PLJP;
h.surat persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai permo­honan PLJP dan/atau penggu­naan aset Bank sebagai agunan PLJP;
i.anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank, termasuk perubahannya;
j.surat pernyataan Bank mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan dan kesanggupan Bank untuk menyampaikan data dan/atau dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia; dan
k.dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
(3)Bank wajib menjamin kebenaran data dan dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1)Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dalam rangka menindaklanjuti permohonan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penilaian terhadap pemenuhan persyaratan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB IV
PERSETUJUAN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN PLJP

Pasal 11
(1)Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2)Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut:
a.pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
b.kelengkapan dokumen permohonan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
c.analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas Bank.
(3)Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.
(4)Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank harus melakukan hal sebagai berikut:
a.menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP;
b.menunjuk notaris;
c.menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perjanjian pemberian PLJP dan rancangan akta pengikatan agunan PLJP; dan
d.menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), dalam hal diperlukan.
(5)Bank Indonesia melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d.
(6)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) agunan PLJP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP.
(7)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nilai agunan tidak mencukupi plafon dan Bank tidak dapat menambah agunan PLJP maka plafon PLJP diturunkan sesuai dengan nilai agunan yang tersedia, sepanjang Bank mempunyai sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP.
(8)Persetujuan atas permohonan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia apabila:
a.Bank tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, dan/atau huruf d;
b.berdasarkan hasil verifikasi dan/atau penilaian Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) nilai agunan tidak mencukupi plafon, Bank tidak dapat menambah agunan PLJP dan Bank tidak mempunyai sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP; dan/atau
c.diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1)Bank dapat mengajukan pencairan PLJP sejak tanggal aktivasi pemberian PLJP oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2)Pencairan PLJP dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam sehari sebesar perkiraan kebutuhan Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek.
(3)Pengajuan pencairan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
a.surat sanggup bayar sebesar pengajuan pencairan; dan
b.proyeksi arus kas yang mencerminkan kebutuhan pencairan.
(4)Pencairan PLJP dilakukan melalui rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 14
(1)Bank Indonesia berwenang melakukan pembatasan pencairan PLJP.
(2)Pembatasan pencairan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal nilai agunan tidak mencukupi plafon dan Bank tidak dapat menambah dan/atau mengganti agunan PLJP sehingga secara keseluruhan nilai agunan tidak mencukupi plafon.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pencairan PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1)Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.
(2)Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a.dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
b.daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP;
c.daftar rekapitulasi Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atau audit, dalam hal terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan; dan
d.dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
(3)Untuk keperluan perpanjangan jangka waktu PLJP, Bank tetap dapat menggunakan agunan PLJP pada periode pemberian PLJP sebelumnya sepanjang masih memenuhi persyaratan dan kecukupan jumlah agunan PLJP.
(4)Dalam hal Bank memiliki surat berharga yang memenuhi persyaratan agunan PLJP pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP, Bank harus menyerahkan surat berharga tersebut sebagai agunan untuk perpanjangan jangka waktu PLJP.
(5)Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dalam rangka menindaklanjuti permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17
(1)Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
(2)Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut:
a.pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
b.jangka waktu PLJP secara keseluruhan belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut; dan
c.Bank telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
(3)Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.
(4)Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank harus melakukan hal sebagai berikut:
a.menyampaikan dokumen yang terkait dengan penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP;
b.menunjuk notaris;
c.menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJP;
d.melunasi bunga atas PLJP pada saat jatuh waktu; dan
e.menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), dalam hal diperlukan.
(5)Bank Indonesia melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap pemenuhan ketentuan agunan PLJP, rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP, dan rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJP.
(6)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), agunan PLJP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP.
(7)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJP maka Bank harus:
a.menambah agunan PLJP; dan/atau
b.menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP.
(8)Persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia apabila:
a.Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
b.berdasarkan verifikasi dan/atau penilaian Bank Indonesia nilai agunan tidak mencukupi plafon dan Bank tidak dapat menambah agunan PLJP dan/atau Bank tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan/atau
c.diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan jangka waktu PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII
PENAMBAHAN DAN PENURUNAN PLAFON PLJP

Pasal 18
(1)Bank dapat mengajukan permohonan penambahan plafon PLJP secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.
(2)Permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a.dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
b.daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP;
c.daftar rekapitulasi Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atau audit, dalam hal terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan; dan
d.dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
(3)Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dalam rangka menindaklanjuti permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1)Bank dapat mengajukan permohonan penurunan plafon PLJP secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penurunan plafon PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VIII
LARANGAN DAN PEMBATASAN KEGIATAN
BAGI BANK PENERIMA PLJP

Pasal 21
(1)Selama periode pemberian PLJP atau selama Bank belum melunasi kewajiban PLJP, Bank dilarang:
a.melakukan penempatan dana;
b.menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan baru kepada pihak terkait Bank, kecuali untuk pemenuhan komitmen yang telah diperjanjikan sebelumnya;
c.merealisasikan penarikan dana oleh pihak terkait Bank; dan
d.melakukan pembagian dividen.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan larangan lain yang telah dikeluarkan oleh OJK.

(1)Bank Indonesia mengenakan bunga secara harian kepada Bank atas baki debet PLJP.
(2)Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan tingkat suku bunga sebesar repurchase agreement rate ditambah margin sebesar 400 (empat ratus) basis poin.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan bunga diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB X
PELUNASAN DAN EKSEKUSI AGUNAN

Pasal 24
(1)Bank wajib melakukan pelunasan PLJP pada saat jatuh waktu sebesar pokok dan bunga PLJP.
(2)Bank yang belum melakukan pelunasan PLJP pada saat jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan surat berharga sebagai pemenuhan prefund debit sejak tanggal jatuh waktu sampai dengan PLJP lunas.

(1)Dalam melaksanakan eksekusi agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan OJK dan/atau pihak lain.
(2)Bank harus bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk kelancaran pelaksanaan eksekusi agunan PLJP.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai eksekusi agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XI
BIAYA

Pasal 28
(1)Biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJP menjadi beban Bank.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 29
(1)Bank yang menerima PLJP wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK yang meliputi:
a.laporan penggunaan PLJP;
b.laporan kondisi likuiditas Bank;
c.laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum;
d.laporan agunan dalam hal terdapat:
1.obligasi korporasi atau sukuk korporasi yang tidak memenuhi persyaratan peringkat yang ditetapkan Bank Indonesia;
2.pelunasan kredit atau pembiayaan yang menjadi agunan PLJP oleh debitur atau nasabah Bank; dan/atau
3.Aset Kredit atau Aset Pembiayaan yang mengalami penurunan kolektibilitas;
e.rencana tindak perbaikan (remedial action plan) untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek; dan
f.laporan lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 30
(1)Pengawasan terhadap Bank yang menerima PLJP dilakukan oleh OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau dan memastikan penggunaan dana PLJP sesuai dengan peruntukannya dan pelaksanaan rencana pembayaran kembali PLJP sesuai dengan perjanjian pemberian PLJP.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dimaksudkan untuk memantau dan memastikan pemenuhan persyaratan PLJP selama periode pemberian PLJP.

Pasal 31
(1)Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank yang menerima PLJP.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan OJK.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 32
(1)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), dan/atau Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
a.teguran tertulis;
b.PLJP tidak dapat diperpanjang; dan/atau
c.tidak dapat mengajukan permohonan PLJP dalam jangka waktu tertentu.
(2)Bank yang tidak melakukan pelunasan PLJP pada saat jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
a.teguran tertulis;
b.tidak dapat mengajukan permohonan PLJP dalam jangka waktu tertentu; dan
c.penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter, termasuk penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter syariah bagi UUS.
(3)Bank yang tidak melakukan pelunasan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) setelah eksekusi agunan dilakukan, dikenakan sanksi berupa:
a.teguran tertulis;
b.tidak dapat mengajukan permohonan PLJP dalam jangka waktu tertentu;
c.penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter, termasuk penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter syariah bagi UUS;
d.penurunan status kepesertaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), termasuk penurunan status kepesertaan SKNBI bagi UUS;
e.penurunan status kepesertaan Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), termasuk penurunan status kepesertaan BI-RTGS bagi UUS; dan/atau
f.penurunan status kepesertaan Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), termasuk penurunan status kepesertaan BI-SSSS bagi UUS.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 33
Bank Indonesia menginformasikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/16/PBI/2012 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5367), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35
(1)Ketentuan mengenai persyaratan pencantuman Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dalam laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan terkini yang disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf k mulai berlaku untuk permohonan PLJP yang diajukan setelah tanggal 15 Juli 2017.
(2)Ketentuan mengenai persyaratan bahwa agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan harus telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik terhadap Bank paling lama 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf i mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Pasal 36
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2017
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "solven" adalah tingkat permodalan Bank yang tercermin dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum bulan terkini yang memadai, paling rendah sama dengan rasio kewajiban penyediaan modal minimum berdasarkan profil risiko terakhir sesuai penilaian OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.
Kewajiban penyediaan modal minimum bulan terkini merupakan kewajiban penyediaan modal minimum bulanan terkini sesuai penilaian OJK yang dilengkapi dengan informasi kondisi terakhir Bank berupa peristiwa setelah periode pelaporan (subsequent events) yang dapat mempengaruhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "peringkat komposit tingkat kesehatan Bank" adalah peringkat komposit tingkat kesehatan Bank sesuai penilaian OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "mampu untuk mengembalikan PLJP" adalah Bank memiliki sumber dana untuk mengembalikan PLJP yang tercermin antara lain dari proyeksi arus kas Bank.
Ayat (3)
Perkiraan Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJP.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
SBN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJP adalah SBN yang dapat diperdagangkan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah obligasi korporasi dan sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia selain Bank yang mengajukan permohonan PLJP.
Angka 1
Peringkat investasi atau investment grade mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
SBSN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJP adalah SBSN yang dapat diperdagangkan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia.
Angka 1
Peringkat investasi atau investment grade mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kolektibilitas tergolong lancar" adalah kualitas tergolong lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Nilai agunan yang digunakan adalah nilai pasar berdasarkan hasil penilai independen paling lama 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal permohonan PLJP.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum atau batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "restrukturisasi" adalah restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "kantor akuntan publik" adalah kantor akuntan publik yang telah tercantum dalam daftar kantor akuntan publik yang diakui oleh OJK.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "agunan lain" antara lain:
a.saham Bank yang menerima PLJP milik pemegang saham pengendali;
b.personal guarantee dan/atau corporate guarantee dari pemegang saham pengendali; dan/atau
c.aset tetap milik Bank yang menerima PLJP.
Ayat (8)
Yang dimaksud dengan "dokumen yang terkait dengan agunan PLJP" antara lain perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dengan debitur atau nasabah, bukti pengikatan agunan, bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan kredit dan/atau pembiayaan Bank dan dokumen pendukung lainnya.
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah obligasi korporasi dan sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia selain Bank yang mengajukan permohonan PLJP.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Pemeliharaan dan penatausaha­an daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dilakukan terhadap Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang akan dialokasikan oleh Bank sebagai agunan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan PLJP dengan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Apabila tanggal batas waktu penerimaan laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur maka batas waktu penyampaian adalah hari kerja berikutnya.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung" antara lain perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dengan debitur atau nasabah, bukti pengikatan agunan, bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan kredit dan/atau pembiayaan Bank, laporan keuangan debitur atau nasabah Bank, dan dokumen pendukung lainnya.
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan yang mengatur mengenai gadai dan fidusia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek" antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJP.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Surat persetujuan disampai­kan apabila diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perun­dang-undangan.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Tanggal aktivasi pemberian PLJP akan disampaikan oleh Bank Indonesia melalui surat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pemberian PLJP.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan antara lain:
a.permintaan informasi dari OJK mengenai kondisi Bank yang mengajukan PLJP, yang meliputi pemenuhan persya­ratan:
1.solvabilitas; dan
2.tingkat kesehatan Bank; dan
b.pelaksanaan penilaian bersa­ma mengenai pemenuhan persyaratan agunan dan perkiraan kemampuan Bank untuk mengembalikan PLJP.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap dokumen yang terkait dengan agunan PLJP.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia dan disertai dokumen dan/atau data pendukung.
Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK dan/atau hasil verifikasi dan/atau penilaian bersama oleh Bank Indonesia dan OJK terhadap agunan PLJP.
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 12
Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain hasil simulasi kondisi Bank.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "surat sanggup bayar" atau promissory note adalah surat yang memuat kesanggupan dari Bank untuk membayar kepada Bank Indonesia atas pencairan dana PLJP. Surat sanggup bayar tersebut tidak dapat diperdagangkan di pasar uang.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 14
Dengan pembatasan pencairan PLJP maka Bank hanya dapat mencairkan PLJP paling banyak sebesar kelonggaran tarik yang didukung dengan kecukupan agunan.

Pasal 15
Ayat (1)
Meskipun pencairan PLJP dihentikan sebelum jatuh waktu, pelunasan PLJP tetap dilakukan pada saat jatuh waktu.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek" antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Penyerahan surat berharga oleh Bank sebagai agunan untuk perpanjangan jangka waktu PLJP tidak digantungkan pada kecukupan jumlah agunan PLJP.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap dokumen yang terkait dengan agunan PLJP.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.
Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan antara lain diperoleh dari OJK dan/atau hasil verifikasi dan/atau penilaian bersama oleh Bank Indonesia dan OJK terhadap agunan PLJP.
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek" antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan penambahan plafon PLJP.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap dokumen yang terkait dengan agunan PLJP.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Permohonan penurunan plafon didasarkan pada kebutuhan likuiditas Bank sampai dengan Bank memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai giro wajib minimum, yang didukung dengan proyeksi arus kas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kewajiban PLJP" adalah pokok atau baki debet (outstanding) PLJP, bunga PLJP, dan biaya lainnya terkait PLJP.
Larangan bagi Bank berlaku juga bagi UUS dari Bank penerima PLJP.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "penempatan dana" antara lain penempatan dana pada pasar uang antar bank (PUAB), pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS), dan pembelian surat berharga.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi antara lain transaksi repurchase agreement (repo) dalam rangka operasi pasar terbuka dan transaksi lending facility dalam rangka standing facilities.
Pembatasan keikutsertaan bagi Bank hanya dalam operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi berlaku juga bagi UUS dari Bank dalam operasi moneter syariah.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "repurchase agreement rate" atau repo rate adalah tingkat suku bunga lending facility sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
Rumus perhitungan besarnya bunga PLJP adalah sebagai berikut:
X = P x R x t/360 Keterangan:
X: besarnya bunga yang diterima Bank Indonesia.
P: baki debet PLJP.
R: lending facility + 400 (empat ratus) basis poin.
t: jumlah hari kalender perhitungan bunga.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pokok" adalah baki debet PLJP pada saat jatuh waktu.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "prefund debit" adalah prefund debit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal.

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Pendebitan saldo rekening giro Bank dilakukan sepanjang terdapat baki debet (outstanding) PLJP, paling tinggi sebesar nilai terendah antara baki debet PLJP dan kelebihan saldo rekening giro dari kewajiban GWM ditambah 10% (sepuluh persen) dari kewajiban GWM.
Huruf b
Pelunasan sebelum PLJP jatuh waktu dilakukan dengan mendebit saldo rekening giro Bank sebesar pokok dan bunga PLJP.
Huruf c
Apabila saat jatuh waktu PLJP bertepatan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, atau pada hari kerja yang kemudian ditetapkan sebagai hari libur maka pendebitan saldo rekening giro Bank dilakukan pada hari kerja berikutnya, tanpa memperhitungkan bunga PLJP pada hari tersebut.
Dalam hal Bank Indonesia beroperasi secara terbatas pada hari libur atau cuti bersama, di mana Bank Indonesia mengoperasikan sistem BI-RTGS dan SKNBI maka hari tersebut termasuk sebagai hari kerja.
Ayat (2)
Pelunasan kewajiban PLJP merupakan transaksi high priority sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyeleng­garaan setelmen dana seketika melalui sistem BI-RTGS, dan penyelesaiannya dilakukan mendahului penyelesaian transaksi lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJP berupa biaya jasa pihak ketiga untuk verifikasi dan/atau penilaian agunan, biaya notaris untuk pengikatan perjanjian dan pengikatan agunan, biaya dalam rangka eksekusi agunan, biaya penyimpanan dokumen terkait agunan, dan biaya terkait lain.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Pengawasan dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]