BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud padaPasal 2 ayat (1) paling kurang mencakup:
a.tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris;
b.kebijakan dan prosedur tertulis;
c.pengendalian internal; dan
d.sumber daya manusia.
(2)Dalam menerapkan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN
PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS

Pasal 4
Tanggung jawab Direksi Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:
a.menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris;
b.memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
c.memastikan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, teknologi, modus Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme, serta ketentuan yang berlaku terkait dengan program APU dan PPT;
d.memastikan penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, transaksi keuangan tunai, serta transaksi keuangan dari dan ke luar negeri kepada PPATK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e.memastikan bahwa seluruh pegawai telah memperoleh pengetahuan dan/atau pelatihan mengenai penerapan program APU dan PPT; dan
f.memastikan pengkinian profil nasabah dan profil transaksi nasabah.

(1)Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b paling kurang mencakup:
a.pelaksanaan CDD dan EDD;
b.penatausahaan dokumen;
c.penetapan profil Pengguna Jasa dan pengkinian informasi Pengguna Jasa;
d.penolakan dan penghentian hubungan usaha;
e.kebijakan dan prosedur transfer dana; dan
f.pelaporan kepada PPATK;
(2)Penyelenggara wajib menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setiap perubahannya kepada Bank Indonesia.
(3)Penyelenggara yang mempunyai cabang atau anak perusahaan yang beroperasi di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia memastikan bahwa cabang atau anak perusahaan tersebut paling kurang memenuhi persyaratan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Pertama
Pelaksanaan CDD dan EDD

Paragraf 1
Umum

Pasal 7
(1)Penyelenggara wajib melaksanakan CDD atau EDD terhadap Pengguna Jasa.
(2)Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk calon Pengguna Jasa.
(3)Kewajiban untuk melakukan CDD atau EDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang memiliki risiko rendah.
(4)Dalam melaksanakan CDD atau EDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara melakukan pendekatan berdasarkan risiko (risk-based approach) dengan memperhatikan karakteristik jasa sistem pembayaran yang dilakukan serta profil Pengguna Jasa.

Paragraf 2
Pelaksanaan CDD

Pasal 8
Penyelenggara wajib melakukan CDD pada saat:
a.Penyelenggara melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa;
b.terdapat keraguan mengenai kebenaran informasi identitas yang diperoleh dari Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa.

(1)Dalam pelaksanaan CDD bagi Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa selain perorangan, Penyelenggara wajib meminta dokumen yang memuat informasi mengenai:
a.identitas Pengguna Jasa yang paling kurang memuat:
1.nama dan bentuk badan usaha Pengguna Jasa;
2.nomor izin usaha dari instansi berwenang;
3.alamat kedudukan Pengguna Jasa; dan
4.Nomor Pokok Wajib Pajak Pengguna Jasa.
b.identitas perorangan yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
c.surat kuasa atau dokumen hukum lainnya yang memberikan kewenangan bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf b guna bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa;
d.nilai dan tanggal transaksi; dan
e.informasi lain yang memungkinkan Penyelenggara untuk dapat mengetahui profil Pengguna Jasa, apabila diperlukan.
(2)Permintaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk Pengguna Jasa yang melakukan transaksi yang bersifat penerimaan.

Paragraf 3
Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga

Pasal 11
(1)Penyelenggara dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Pengguna Jasa yang telah menjadi nasabah atau konsumen pihak ketiga tersebut.
(2)Hasil CDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Penyelenggara apabila pihak ketiga:
a.memiliki prosedur CDD sesuai ketentuan yang berlaku;
b.memiliki kerjasama dengan Penyelenggara dalam bentuk kesepakatan tertulis;
c.bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Penyelenggara dalam rangka pelaksanaan program APU dan PPT; dan
d.berkedudukan di negara yang telah menerapkan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).
(3)Penyelenggara wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Penyelenggara yang menggunakan hasil CDD dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.

Paragraf 4
Pelaksanaan EDD

(1)Dalam pelaksanaan EDD terhadap Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa perorangan, Penyelenggara wajib meminta dokumen yang memuat informasi mengenai:
a.identitas Pengguna Jasa dan calon Pengguna Jasa yang memuat:
1.nama lengkap termasuk alias jika ada;
2.nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;
3.alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
4.alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;
5.tempat dan tanggal lahir;
6.kewarganegaraan; serta
7.jenis kelamin;
b.nilai dan tanggal transaksi;
c.sumber dana;
d.maksud dan tujuan transaksi; serta
e.informasi lain yang memungkinkan Penyelenggara untuk dapat mengetahui profil Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa, apabila diperlukan.
(2)Permintaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bsampai dengan huruf d dikecualikan untuk Pengguna Jasa yang melakukan transaksi yang bersifat penerimaan.
(3)Selain meminta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib meneliti kewajaran transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa.

Pasal 14
(1)Dalam pelaksanaan EDD bagi Pengguna Jasa dan calon Pengguna Jasa selain perorangan, Penyelenggara wajib meminta dokumen yang memuat informasi mengenai:
a.identitas PenggunaJasa dan calon Pengguna Jasa yang memuat:
1.nama dan bentuk hukum Pengguna Jasa;
2.nomor izin usaha dari instansi berwenang;
3.alamat kedudukan Pengguna Jasa;
4.tempat dan tanggal pendirian Pengguna Jasa; dan
5.Nomor Pokok Wajib Pajak Pengguna Jasa;
b.identitas pengurus Pengguna Jasa;
c.identitas perorangan yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.
d.surat kuasa atau dokumen hukum lainnya yang memberikan kewenangan bagi orang sebagaimana dimaksud pada huruf c guna bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa;
e.nilai dan tanggal transaksi;
f.sumber dana;
g.maksud dan tujuan transaksi; dan
h.informasi lain yang memungkinkan Penyelenggara untuk dapat mengetahui profil Pengguna Jasa, jika diperlukan.
(2)Permintaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf esampai dengan huruf g dikecualikan untuk Pengguna Jasa yang melakukan transaksi yang bersifat penerimaan.
(3)Selain meminta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib meneliti kewajaran transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa.

Dalam hal Penyelenggara melakukan transaksi dengan Pengguna Jasa yang tergolong PEP atau berisiko tinggi, maka Direksi Penyelenggara bertanggung jawab langsung atas penerapan program APU dan PPT terhadap Pengguna Jasa tersebut.

Paragraf 5
Pelaksanaan Verifikasi Dokumen

Pasal 17
(1)Penyelenggara wajib meyakini kebenaran identitas Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa.
(2)Penyelenggara wajib melakukan pertemuan langsung (face to face) dengan calon Pengguna Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang pertama kali menggunakan jasa sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Penyelenggara, guna meyakini kebenaran identitas calon Pengguna Jasa dan/atau Pengguna Jasa tersebut.

Pasal 18
(1)Penyelenggara wajib meneliti kebenaran dan melakukan verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14 berdasarkan dokumen resmi dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya serta memastikannya sebagai data terkini.
(2)Penyelenggara dapat melakukan wawancara dengan Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal terdapat keraguan, Penyelenggara harus meminta kepada Pengguna Jasadan/atau calon Pengguna Jasa untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, untuk memastikan kebenaran identitas Pengguna Jasa.
(4)Penyelenggara wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas Pengguna Jasadan/atau calon Pengguna Jasa sebelum menyelenggarakan jasa sistem pembayaran kepada Pengguna Jasa.

Paragraf 6
Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa

(1)Penyelenggara wajib memastikan apakah Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa bertindak mewakili Beneficial Owner untuk melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara.
(2)Penyelenggara wajib melakukan seluruh prosedur CDD atau EDD terhadap Beneficial Owner sebagaimana dilakukan terhadap Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa.
(3)Dalam pelaksanaan CDD atau EDD bagi Beneficial Owner sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara wajib meminta dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 ayat (1) huruf a dari Beneficial Owner.
(4)Pelaksanaan verifikasi terhadap kebenaran informasi Beneficial Owner dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

Pasal 21
Kewajiban penyampaian dokumen identitas dan pelaksanaan verifikasi terhadap kebenaran informasi Beneficial Owner dalam rangka pelaksanaan CDD atau EDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku bagi Beneficial Owner yang mewakili:
a.lembaga negara/pemerintah; atau
b.perusahaan yang terdaftar di bursa efek.

Bagian Kedua
Penatausahaan Dokumen

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan lebih lama jika terkait kasus tertentu dan diminta oleh otoritas yang berwenang seperti Bank Indonesia atau PPATK.

Bagian Ketiga
Penetapan Profil dan Pengkinian Informasi Pengguna Jasa

Pasal 24
(1)Penyelenggara wajib menetapkan profil Pengguna Jasa dalam mengimplementasikan CDD dan EDD.
(2)Profil Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan atas informasi yang cukup mengenai Pengguna Jasa.

Penyelenggara wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yang tidak memenuhi persyaratan terkait penerapan CDD atau EDD.

Bagian Kelima
Kebijakan dan Prosedur Transfer Dana

Pasal 28
Dalam melakukan kegiatan transfer dana, Penyelenggara wajib memperoleh dan memastikan kelengkapan informasi identitas Pengguna Jasa pengirim.

Bagian Keenam
Pelaporan Kepada PPATK

Pasal 29
(1)Penyelenggara wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
(2)Kewajiban Penyelenggara untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau Pendanaan Terorisme;
(3)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

BAB V
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 30
(1)Penyelenggara wajib menyusun dan menerapkan pengendalian internal.
(2)Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan penetapan kebijakan direksi mengenai:
a.adanya batas wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
b.pelaksanaan pemeriksaan terhadap efektifitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh fungsi audit intern.
(3)Pelaksana fungsi audit intern Penyelenggara melaporkan kepada PPATK setiap Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang ditemukan saat melakukan audit dan belum dilaporkan oleh Penyelenggara.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 31
Untuk mencegah digunakannya Penyelenggara sebagai media atau tujuan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak intern, Penyelenggara wajib melakukan prosedur penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai baru.

Pasal 32
Penyelenggara wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:
a.implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
b.teknik, metode dan tipologi Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme; dan
c.kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam memberantas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Pasal 33
(1)Penyelenggara wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Penyelenggara yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT.
(2)Unit kerja khusus dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada direksi.
(3)Unit kerja khusus dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Pengguna Jasa dan informasi lainnya yang terkait.
(4)Dalam hal Penyelenggara tidak dapat membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Penyelenggara yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi dimaksud dilaksanakan oleh salah satu anggota direksi.

BAB VII
LARANGAN MELAKUKAN PEMBOCORAN RAHASIA
(TIPPING OFF)

Pasal 34
(1)Komisaris, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara, dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait.
(2)Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Bank Indonesia.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 35
Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh Penyelenggara.

BAB IX
SANKSI

Pasal 36
(1)Penyelenggara yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan.
(2)Penyelenggara yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi berupa berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 37
Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 39 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
a.teguran tertulis;
b.penghentian sementara seluruh atau sebagian kegiatan usaha Penyelenggara;
c.pembatalan izin; dan/atau
d.pencabutan izin.

Pasal 38
Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Penyelenggara atas dasar rekomendasi PPATK.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39
Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib menyampaikan dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 41
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juni 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2012
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "penerbit dan/atau acquirer dalam kegiatan APMK" adalah penerbit dan/atau acquirer sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai APMK.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "penerbit dan/atau acquirer dalam kegiatan Uang Elektronik" adalah penerbit dan/atau acquirer sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "penyelenggara KUPU" adalah Penyelenggara yang melakukan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang atau transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai KUPU atau transfer dana.
Penyelenggara APMK dan Uang Elektronik selain penerbit dan/atau acquirer harus mendukung penerapan program APU dan PPT yang dilakukan oleh penerbit dan/atau acquirer. Dukungan terhadap program APU dan PPT oleh penyelenggara selain penerbit dan/atau acquirer antara lain dilakukan dengan menyediakan data yang diperlukan untuk penerapan program APU dan PPT.

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Direksi" adalah:
a.bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas;
b.bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah;
c.bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perkoperasian;
d.bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perusahaan Umum adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara.
Yang dimaksud dengan "Dewan Komisaris" adalah:
a.bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas;
b.bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah;
c.bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenaiPerkoperasian;
d.bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perusahaan Umum adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perubahan kebijakan dan prosedur tertulis yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia adalah perubahan yang signifikan terhadap kebijakan dan prosedur APU dan PPT.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "calon Pengguna Jasa" adalah pihak yang menunjukkan maksud untuk menggunakan jasa Penyelenggara.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dengan risiko rendah" adalah penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang memiliki potensi penyalahgunaan yang rendah, antara lain karena cakupan penggunaan dan nilainya terbatas. Cakupan penggunaan yang terbatas dapat terlihat dari fungsi instrumen yang hanya dapat digunakan untuk melakukan fungsi pembayaran. Nilai yang terbatas dapat terlihat dari adanya batasan nilai maksimum nominal yang relatif rendah pada suatu instrumen pembayaran.
Contoh jasa sistem pembayaran dengan risiko rendah antara lain adalah uang elektronik dengan nilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak dapat digunakan untuk melakukan transfer dana.
Ayat (4)
Pendekatan berdasarkan risiko dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK antara lain dengan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah dan tinggi. Selain pendekatan berdasarkan risiko, Penyelenggara juga harus memperhatikan karakteristik jasa system pembayaran seperti misalnya nilai, volume dan pengguna jasa.
Aspek-aspek yang dapat dipertimbangkan oleh Penyelenggara dalam menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis untuk pelaksanaan CDD dan EDD, antara lain jumlah dan nilai transaksi profil Pengguna Jasa (perorangan, perusahaan, atau Beneficial Owner), kegiatan usaha, faktor geografis, frekuensi dan nilai transaksi Pengguna Jasa.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Pengguna Jasa perorangan" adalah pengguna jasa dari orang perseorangan atau individu (natural person) selain badan usaha atau badan hukum.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dokumen identitas Pengguna Jasa" antara lain adalah kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, atau dokumen identitas lain yang memuat foto Pengguna Jasa.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "transaksi yang bersifat penerimaan" adalah transaksi di mana Pengguna Jasa merupakan pihak penerima dalam transaksi tersebut, antara lain penerimaan transaksi pengiriman uang.

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Pengguna Jasa selain perseorangan" antara lain adalah Pengguna Jasa dari lembaga, badan usaha atau badan hukum (legal person).
Huruf a
Dokumen yang memuat informasi nama dan bentuk badan usaha Pengguna Jasa antara lain berupa akta pendirian atau anggaran dasar Pengguna Jasa.
Untuk Pengguna Jasa berupa lembaga pemerintah/negara maka dokumen yang disampaikan cukup memuat keterangan nama dan alamat kedudukan lembaga pemerintah/negara tersebut.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Dokumen hukum lainnya dapat berupa anggaran dasar atau ketentuan internal Pengguna Jasa yang memberikan dasar kewenangan untuk mewakili Pengguna Jasa.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "transaksi yang bersifat penerimaan" adalah transaksi di mana Pengguna Jasa merupakan pihak penerima dalam transaksi tersebut, antara lain penerimaan transaksi pengiriman uang.

Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah pihak yang merupakan pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.Kegiatan CDD yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga adalah kegiatan identifikasi dan verifikasi Pengguna Jasa, dan Beneficial Owner apabila ada.
Jika dalam melaksanakan CDD Penyelenggara bekerjasama dengan pihak lain yang bukan merupakan pihak pelapor, maka pelaksanaan kegiatan CDD oleh pihak lain tersebut dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan CDD yang dilakukan oleh Penyelenggara sendiri.
Penyelenggara bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan CDD oleh pihak lain tersebut, dan memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
Ayat (2)
Huruf a
Prosedur CDD antara lain mencakup identifikasi dan verifikasi calon Pengguna Jasa.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Informasi ini paling kurang berupa informasi mengenai nama lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam kartu identitas, alamat atau tempat dan tanggal lahir, nomor kartu identitas, dan kewarganegaraan dari calon Pengguna Jasa Huruf d
Memadai atau tidaknya suatu negara dalam menerapkan rekomendasi FATF antara lain dapat dilihat di website www.fatf-gafi.org atau www.apgml.org.
Ayat (3)
Tanggung jawab akhir atas hasil identifikasi dan verifikasi serta keputusan untuk melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyelenggara.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12
Huruf a
Penggolongan Pengguna Jasa yang berisiko tinggi dilakukan antara lain dengan mengacu pada kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan pencucian uang dan/atau pedoman Pengguna Jasa berisiko tinggi yang ditetapkan PPATK.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Besarnya nilai transaksi mengacu pada Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "transaksi" termasuk permohonan untuk menjadi pemegang APMK, pemegang Uang Elektronik dan/atau perintah pelaksanaan pengiriman uang.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "transaksi yang bersifat penerimaan" adalah transaksi di mana Pengguna Jasa merupakan pihak penerima dalam transaksi tersebut, antara lain penerimaan transaksi pengiriman uang.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Dokumen yang memuat informasi nama dan bentuk badan usaha Pengguna Jasa antara lain berupa akta pendirian atau anggaran dasar Pengguna Jasa.
Untuk Pengguna Jasa berupa lembaga pemerintah/negara maka dokumen yang disampaikan cukup memuat keterangan nama dan alamat kedudukan lembaga pemerintah/negara tersebut.
Huruf b
Identitas pengurus paling kurang mencakup nama dan alamat pengurus Pengguna Jasa.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Dokumen hukum lainnya dapat berupa anggaran dasar atau ketentuan internal Pengguna Jasa yang memberikan dasar kewenangan untuk mewakili Pengguna Jasa.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "transaksi" termasuk permohonan untuk menjadi pemegang APMK, pemegang Uang Elektronik dan perintah pelaksanaan pengiriman uang atau transfer dana.
Huruf h
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "transaksi yang bersifat penerimaan" adalah transaksi di mana Pengguna Jasa merupakan pihak penerima dalam transaksi tersebut, antara lain penerimaan transaksi pengiriman uang.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Penggolongan Pengguna Jasa yang berisiko tinggi dilakukan antara lain dengan mengacu pada kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan Pencucian Uang dan/atau pedoman Pengguna Jasa berisiko tinggi yang ditetapkan PPATK.
Yang dimaksud dengan "pejabat senior" adalah pejabat Penyelenggara yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai APU atau PPT dan memiliki kewenangan penuh pada Penyelenggara.

Pasal 16
Tanggung jawab langsung antara lain dilakukan dengan Direksi terlibat langsung dalam proses APU dan PPT transaksi Pengguna Jasa PEP tersebut, antara lain dengan melakukan review dan menyetujui pelaksanaan EDD yang telah dilakukan terhadap Pengguna Jasa tersebut.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bagi Penyelenggara yang menggunakan hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga, maka pertemuan langsung (face to face) dapat dilakukan oleh pihak ketiga tersebut.

Pasal 18
Ayat (1)
Guna mendukung proses verifikasi dokumen, Penyelenggara dapat meminta jenis dokumen pendukung lainnya yang disertai dengan foto identitas diri terkini dari Pengguna Jasa dan/atau calon Pengguna Jasa dalam jangka waktu yang masih berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pemberian lebih dari satu dokumen identitas dapat dipenuhi misalnya dengan menyampaikan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam melakukan pemantauan, Penyelenggara dapat menetapkan batasan nilai nominal dan jenis transaksi yang menyimpang dari profil.
Ayat (3)
Contoh transaksi yang bersifat kompleks antara lain adalah sejumlah transaksi yang dikirimkan dari beberapa orang untuk kepentingan satu orang yang sama, dan sejumlah transaksi dari satu orang yang sama untuk kepentingan beberapa orang.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Identifikasi dan verifikasi terhadap Beneficial Owner dilakukan dengan menggunakan sumber data yang terpercaya, antara lain Anggaran Dasar yang telah disahkan Menkumham dan/atau daftar pemegang saham.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 21
Dalam hal Penyelenggara menemukan bahwa Pengguna Jasa bertindak untuk kepentingan lembaga negara/pemerintah atau perusahaan yang terdaftar di bursa efek, maka Penyelenggara cukup mencatat identitas dari Beneficial Owner tersebut.
Yang dimaksud dengan "lembaga negara/pemerintah" adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pasal 22
Ayat (1)
Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, electronic form, microfilm, atau dokumen yang berdasarkan Undang-Undang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.
Huruf a
Dokumen yang ditatausahakan paling kurang mencakup identitas Pengguna Jasa, calon Pengguna Jasa dan/atau Beneficial Owner, serta informasi transaksi.Informasi transaksi antara lain meliputi tanggal transaksi, jenis dan nilai transaksi, mata uang yang digunakan, sumber dana, maksud dan tujuan transaksi.
Huruf b
Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha Penyelenggara.
Ayat (2)
Dalam hal hasil temuan dikategorikan sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Penyelenggara meneruskan laporan tersebut kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keenam.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Informasi yang digunakan dalam menetapkan profil Pengguna Jasa antara lain informasi identitas Pengguna Jasa, transaksi yang dilakukan, termasuk tujuan pelaksanaan transaksi dan sumber dana apabila diperlukan.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dokumen identitas yang sah" adalah Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Paspor, atau dokumen identitas lain yang paling kurang memuat foto dan tanda tangan, yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang serta masih berlaku.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Yang dimaksud dengan "Pengguna Jasa pengirim" adalah Pengguna Jasa yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana.
Dalam melakukan kegiatan transfer dana, Penyelenggara dapat bertindak sebagai Penyelenggara pengirim, Penyelenggara penerus atau Penyelenggara penerima. Penyelenggara pengirim merupakan Penyelenggara yang mengirimkan perintah transfer dana.Penyelenggara penerus merupakan Penyelenggara yang meneruskan perintah transfer dana.Penyelenggara penerima merupakan Penyelenggara yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan dana kepada Pengguna Jasa yang berhak untuk menerima dana.
Informasi identitas Pengguna Jasa pengirim paling kurang meliputi:
a.nama; dan
b.nomor rekening, nomor referensi unik lainnya, alamat, nomor identitas, atau informasi tempat dan tanggal lahir.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK antara lain mengenai jangka waktu penyampaian laporan.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Fungsi audit harus memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait APU dan PPT.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31
Pemanfaatan jasa sistem pembayaran sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan pegawai penyelenggara jasa sistem pembayaran itu sendiri.
Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui penyelenggaraan jasa sistem pembayaran perlu diterapkan Know Your Employee (KYE) yang diantaranya adalah melalui prosedur screening.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Penyelenggara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kemampuan yang memadai antara lain mencakup pengalaman dan pengetahuan mengenai perkembangan rezim APU dan PPT.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yang terkait" antara lain adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha" adalah kegiatan APMK, Uang Elektronik atau KUPU.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "izin" adalah izin Penyelenggara untuk menyelenggarakan kegiatan APMK, Uang Elektronik, atau KUPU.
Pembatalan merupakan pembatalan atas izin yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara yang belum menjalankan kegiatan usahanya secara efektif.
Huruf d
Pencabutan merupakan pencabutan atas izin yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara yang telah menjalankan kegiatan usahanya secara efektif.

Pasal 38
Yang dimaksud dengan "izin" adalah izin Penyelenggara untuk menyelenggarakan kegiatan APMK, Uang Elektronik atau KUPU.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]