BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan.
(2)Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
a.pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
b.kebijakan dan prosedur;
c.pengendalian intern;
d.sistem informasi manajemen; dan
e.sumber daya manusia dan pelatihan.

BAB II
PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 4
Pengawasan aktif Direksi Bank paling kurang mencakup:
a.memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT;
b.mengusulkan kebijakan tertulis program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
c.memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
d.membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program APU dan PPT dan/atau menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat;
e.melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;
f.memastikan bahwa kantor cabang wajib memiliki unit kerja khusus dan memiliki:
1)pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus; atau
2)pejabat yang mengawasi penerapan program APU dan PPT.
g.memastikan bahwa kantor cabang dengan kompleksitas usaha yang tinggi memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas dan terpisah dari satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT.
h.memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan
i.memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program APU dan PPT secara berkala.

(1)Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT.
(2)Unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
(3)Bank wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.

Pasal 7
Pejabat unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT wajib:
a.menyusun dan mengusulkan pedoman penerapan program APU dan PPT kepada Direksi;
b.memastikan:
1)adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT; dan
2)kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program APU dan PPT yang terkini, risiko produk Bank, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, dan volume transaksi Bank;
c.memantau:
1)pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah;
2)Bank telah memiliki mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau kepada pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi;
3)Unit kerja terkait telah melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT; dan
4)Bank telah mengidentifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai;
d.melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah;
e.menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (red flag) dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut;
f.menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan; dan
g.memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan program APU dan PPT bagi pegawai Bank.

BAB III
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Pasal 8
(1)Bank wajib memiliki pedoman pelaksanaan program APU dan PPT.
(2)Pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan dan prosedur tertulis, yang paling kurang mencakup:
a.permintaan informasi dan dokumen;
b.Beneficial Owner;
c.verifikasi dokumen;
d.CDD yang lebih sederhana;
e.penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
f.ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
g.pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
h.pengkinian dan pemantauan;
i.Cross Border Correspondent Banking;
j.transfer dana;
k.penatausahaan dokumen; dan
l.pelaporan kepada PPATK.
(3)Bank wajib menerapkan pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsisten dan berkesinambungan.
(4)Pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Direksi.

Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:
a.melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;
b.melakukan hubungan usaha dengan WIC;
c.Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Beneficial Owner; atau
d.terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Pasal 11
(1)Bank wajib mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.
(2)Pengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis yang paling kurang mencakup:
a.identitas;
b.lokasi usaha bagi Nasabah perusahaan;
c.profil Nasabah;
d.jumlah transaksi;
e.kegiatan usaha Nasabah;
f.struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan; dan
g.informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah.
(3)Pengaturan mengenai pengelompokan risiko Nasabah akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bank wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok perorangan atau perusahaan.

Pasal 14
(1)Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling kurang mencakup:
a.Bagi Calon Nasabah perorangan:
1)Identitas yang memuat:
a)nama lengkap termasuk nama alias apabila ada;
b)nomor dokumen identitas;
c)alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain apabila ada;
d)tempat dan tanggal lahir;
e)kewarganegaraan;
f)pekerjaan;
g)jenis kelamin;
h)status perkawinan; dan
2)identitas Beneficial Owner apabila Calon Nasabah memiliki Beneficial Owner;
3)sumber dana;
4)perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu) tahun;
5)maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah dengan Bank;
6)Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
7)informasi lain untuk mengetahui profil Calon Nasabah lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
b.Bagi Calon Nasabah perusahaan:
1)nama perusahaan;
2)nomor izin usaha dari instansi berwenang;
3)bidang usaha;
4)alamat kedudukan perusahaan;
5)tempat dan tanggal pendirian perusahaan;
6)bentuk badan hukum perusahaan;
7)identitas Beneficial Owner apabila Calon Nasabah memiliki Beneficial Owner;
8)sumber dana;
9)maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah perusahaan dengan Bank; dan
10)informasi lain untuk mengetahui profil Calon Nasabah lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
(2)Sebelum melakukan transaksi dengan WIC, Bank wajib meminta:
a.seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi WIC perorangan maupun WIC perusahaan yang melakukan transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
b.informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) huruf a), huruf b), dan huruf c) bagi WIC perorangan yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.
c.informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 4) bagi WIC perusahaan yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.

(1)Untuk Nasabah perusahaan, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5), angka 6), angka 7), dan angka 8) wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan dan:
a.untuk Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan;
1)spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
2)kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3)Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
b.untuk Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dan angka 3), ditambah dengan:
1)laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
2)struktur manajemen perusahaan;
3)struktur kepemilikan perusahaan; dan
4)dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank.
(2)Untuk Nasabah perusahaan berupa Bank, dokumen yang disampaikan paling kurang:
a.akte pendirian/anggaran dasar Bank;
b.izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
c.spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

Pasal 17
(1)Untuk Calon Nasabah selain Calon Nasabah perorangan dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.
(2)Bank wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk Calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut:
a.untuk Calon Nasabah berupa yayasan berupa:
1)izin bidang kegiatan yayasan;
2)deskripsi kegiatan yayasan;
3)struktur dan nama pengurus yayasan; dan
4)dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank.
b.untuk Calon Nasabah berupa perkumpulan yang berbadan hukum berupa:
1)bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;
2)nama penyelenggara; dan
3)pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

Pasal 18
(1)Untuk Calon Nasabah berupa Lembaga Pemerintahan, instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, Bank wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi atau perwakilan.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan dokumen sebagai berikut:
a.surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank; dan
b.spesimen tanda tangan.

Bagian Kedua
BENEFICIAL OWNER

(1)Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya mengenai Beneficial Owner, antara lain berupa:
a.bagi Beneficial Owner perorangan:
1)informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a dan Pasal 15;
2)hubungan hukum antara Calon Nasabah atau WIC dengan Beneficial Owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; dan
3)pernyataan dari Calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner.
b.Bagi Beneficial Owner perusahaan, yayasan atau perkumpulan:
1)informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17;
2)dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan atau perkumpulan; dan
3)pernyataan dari Calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner.
(2)Dalam hal Calon Nasabah merupakan Bank lain di dalam negeri yang mewakili Beneficial Owner, maka dokumen mengenai Beneficial Owner berupa pernyataan tertulis dari Bank di dalam negeri bahwa identitas Beneficial Owner telah dilakukan verifikasi oleh Bank lain di dalam negeri tersebut.
(3)Dalam hal Calon Nasabah merupakan bank lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan PPT yang paling kurang setara dengan Peraturan Bank Indonesia ini yang mewakili Beneficial Owner, maka dokumen mengenai Beneficial Owner berupa pernyataan tertulis dari bank di luar negeri bahwa identitas Beneficial Owner telah dilakukan verifikasi oleh bank di luar negeri tersebut.
(4)Dalam hal Bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Beneficial Owner, Bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan Calon Nasabah atau WIC.

Pasal 21
Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir Beneficial Owner sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 2) tidak berlaku bagi Beneficial Owner berupa:
a.Lembaga Pemerintahan atau Instansi Pemerintah; atau
b.perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek.

Bagian Ketiga
VERIFIKASI DOKUMEN

(1)Bank dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 20 terhadap Calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran atau penerimaan gaji;
b.Calon Nasabah berupa perusahaan publik yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya;
c.Calon Nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah;
d.Calon Nasabah berupa Lembaga Pemerintahan atau Instansi Pemerintah;
e.transaksi pencairan cek yang dilakukan oleh WIC perusahaan;
f.tujuan pembukaan rekening terkait dengan program Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan; atau
g.jumlah setoran awal paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maksimum saldo pada akhir bulan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan maksimum transaksi dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2)Terhadap Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib meminta informasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a.bagi Calon Nasabah perorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 1) huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d);
b.bagi Calon Nasabah perusahaan atau Lembaga Pemerintahan atau Instansi Pemerintah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 4).
c.bagi WIC perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 4); dan
d.bagi Calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 1) huruf a), huruf c), huruf d), dan huruf f).
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didukung dengan:
a.dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bagi Calon Nasabah perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
b.dokumen identitas perusahaan ditambah dengan spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank bagi Calon Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e;
c.dokumen identitas perusahaan dan dokumen identitas anggota direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank bagi Calon Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; atau
d.dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil Calon Nasabah tersebut, dan spesimen tanda tangan, bagi Calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g.
(4)Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
(5)Bank wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana.
(6)Dalam hal penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau jumlah maksimum saldo dan/atau maksimum transaksi Nasabah melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g maka Bank wajib melakukan prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 terhadap Nasabah yang bersangkutan.

Bagian Kelima
PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA ATAU PENOLAKAN TRANSAKSI

Pasal 24
(1)Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal Calon Nasabah atau WIC:
a.tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 20;
b.diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
c.menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
d.berbentuk Shell Bank atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh Shell Bank.
(2)Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal:
a.kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi; dan/atau
b.memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
(3)Bank tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan Beneficial Owner, dalam hal penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau penolakan transaksi dengan WIC berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
(4)Bank wajib mendokumentasikan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5)Bank wajib melaporkan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan.
(6)Kewajiban Bank untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Nasabah.

(1)Bank dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Calon Nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut.
(2)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b.memiliki kerja sama dengan Bank dalam bentuk kesepakatan tertulis;
c.tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d.bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera apabila dibutuhkan oleh Bank dalam rangka pelaksanaan program APU dan PPT; dan
e.berkedudukan di negara yang tidak tergolong berisiko tinggi.
(3)Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di negara yang tergolong berisiko tinggi maka pihak ketiga tersebut wajib memenuhi kriteria:
a.berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank; dan
b.kelompok usaha tersebut telah menjalankan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU dan PPT secara efektif sesuai dengan Rekomendasi FATF.
(4)Bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Bank yang menggunakan hasil CDD dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 28
(1)Dalam hal Bank bertindak sebagai agen penjual produk lembaga keuangan lainnya, Bank wajib memenuhi permintaan informasi hasil CDD dan salinan dokumen pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh lembaga keuangan lainnya tersebut dalam rangka pelaksanaan program APU dan PPT.
(2)Tata cara pemenuhan permintaan informasi hasil CDD dan salinan dokumen pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Bank dengan lembaga keuangan lainnya tersebut.

Bagian Kedelapan
PENGKINIAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 29
(1)Bank wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 20 serta menatausahakannya.
(2)Dalam melakukan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib:
a.melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah;
b.menyusun laporan rencana pengkinian data; dan
c.menyusun laporan realisasi pengkinian data.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c wajib mendapat persetujuan dari Direksi.

Pasal 30
(1)Bank wajib memelihara database Daftar Teroris yang diterima dari Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
(2)Bank wajib memastikan secara berkala nama-nama Nasabah Bank yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris.
(3)Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris, Bank wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.
(4)Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris, Bank wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pasal 31
(1)Bank wajib melakukan pemantauan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah dan menatausahakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
(2)Bank wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah.
(3)Bank dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan anti tipping-off sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
(4)Bank wajib melakukan pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha/transaksi dengan Nasabah yang berasal dari negara yang berisiko tinggi dan/atau Bank yang berkedudukan di negara yang berisiko tinggi.

Pasal 32
Bank wajib melakukan CDD terhadap Nasabah sesuai dengan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach) apabila:
a.terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan;
b.terdapat perubahan profil nasabah yang bersifat signifikan;
c.informasi pada profil nasabah yang tersedia dalam Customer Identification File belum dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 20; dan/atau
d.menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

Bagian Kesembilan
CROSS BORDER CORRESPONDENT BANKING

Pasal 33
(1)Sebelum menyediakan jasa Cross Border Correspondent Banking, Bank wajib meminta informasi mengenai:
a.profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus;
b.reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
c.tingkat penerapan program APU dan PPT di negara tempat kedudukan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan
d.Informasi relevan lain yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus.
(2)Sumber informasi untuk memastikan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan informasi publik yang memadai yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
(3)Bank wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus.

Pasal 34
Bank wajib melakukan CDD terhadap Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang disesuaikan dengan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach) apabila:
a.terdapat perubahan profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang bersifat substansial; dan/atau
b.informasi pada profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang tersedia belum dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

Pasal 35
Dalam hal terdapat Nasabah yang mempunyai akses terhadap Payable Through Account dalam jasa Cross Border Correspondent Banking, Bank Pengirim wajib memastikan:
a.Bank Penerima dan/atau Bank Penerus telah melaksanakan proses CDD dan pemantauan yang memadai yang paling kurang sama dengan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini; dan
b.Bank Penerima dan/atau Bank Penerus bersedia untuk menyediakan data identifikasi Nasabah yang terkait apabila diminta oleh Bank Pengirim.

Pasal 36
Bank Pengirim yang menyediakan jasa Cross Border Correspondent Banking wajib:
a.mendokumentasikan seluruh transaksi Cross Border Correspondent Banking;
b.menolak untuk berhubungan dan/atau meneruskan hubungan Cross Border Correspondent Banking dengan shell bank; dan
c.memastikan bahwa Bank Penerima dan/atau Bank Penerus tidak mengijinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank pada saat mengadakan hubungan usaha terkait dengan Cross Border Correspondent Banking.

Bagian Kesepuluh
TRANSFER DANA

Pasal 37
(1)Bagi Bank yang melakukan kegiatan transfer dana baik di dalam wilayah Indonesia maupun secara lintas negara berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.Bank Pengirim wajib:
1)memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah/WIC pengirim dan/atau Nasabah/WIC penerima, paling kurang meliputi:
a)nama Nasabah atau WIC pengirim;
b)nomor rekening Nasabah pengirim;
c)alamat Nasabah atau WIC pengirim;
d)nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir dari Nasabah atau WIC pengirim;
e)sumber dana Nasabah atau WIC pengirim f) nama Nasabah atau WIC penerima;
g)nomor rekening Nasabah penerima;
h)alamat WIC penerima;
i)jumlah uang dan jenis mata uang; dan
j)tanggal transaksi;
2)menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Bank Penerima; dan
3)mendokumentasikan seluruh transaksi transfer dana.
b.Bank Penerus wajib meneruskan pesan dan perintah transfer dana, serta menatausahakan informasi yang diterima dari Bank Pengirim.
c.Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1).
(2)Untuk kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia, Bank Pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi yang dibutuhkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari Bank Penerima, dan/atau dari otoritas yang berwenang, apabila Bank Penerima hanya memperoleh informasi nomor rekening atau nomor referensi transaksi.

Pasal 38
Ketentuan dalam Pasal 37 dikecualikan terhadap:
a.transfer dana yang menggunakan kartu debet, kartu ATM maupun kartu kredit.
b.transfer dana yang dilakukan antar penyedia jasa keuangan dan untuk kepentingan penyedia jasa keuangan dimaksud.

Pasal 39
(1)Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 1) tidak dipenuhi maka Bank Pengirim wajib menolak untuk melaksanakan transfer dana.
(2)Dalam hal Bank Penerus dan/atau Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 1) maka Bank Penerus dan/atau Bank Penerima dapat:
a.melaksanakan transfer dana;
b.menolak untuk melaksanakan transfer dana; atau
c.menunda transaksi transfer dana, disertai dengan tindak lanjut yang memadai.

Pasal 40
Dalam hal terdapat transfer dana yang memenuhi kriteria mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Bank wajib melaporkan transfer dana tersebut sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Bagian Kesebelas
PENATAUSAHAAN DOKUMEN

Pasal 41
(1)Bank wajib tetap menatausahakan:
a.dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak:
1)berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah atau WIC; atau
2)ditemukannya ketidak sesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.
b.dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang dokumen.
(2)Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
a.Identitas Nasabah atau WIC; dan
b.Informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi.
(3)Bank wajib memberikan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas lain yang berwenang sebagaimana diperintahkan oleh Undang-undang, pada saat diperlukan.

BAB IV
PENGENDALIAN INTERN

Pasal 42
(1)Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.
(2)Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan:
a.dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
b.adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
c.dilakukannya pemeriksaan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh satuan kerja audit intern.

BAB V
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Pasal 43
(1)Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.
(2)Bank wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (Single Customer Identification File), paling kurang meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1).
(3)Bank wajib memiliki dan memelihara profil WIC sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a.
(4)Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN

Pasal 44
Untuk mencegah digunakannya Bank sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern Bank, Bank wajib melakukan:
a.prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (pre employee screening); dan
b.pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.

Pasal 45
Bank wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:
a.implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
b.Teknik, metode, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan
c.Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggungjawab pegawai dalam mencegah dan memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme.

BAB VII
PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT BAGI KANTOR CABANG
DARI BANK YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA DI LUAR NEGERI

Pasal 46
(1)Bank yang berbadan hukum Indonesia wajib meneruskan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri, dan memantau pelaksanaannya.
(2)Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki peraturan APU dan PPT yang lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, jaringan kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud.
(3)Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mematuhi rekomendasi FATF atau sudah mematuhi namun standar Program APU dan PPT yang dimiliki lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, jaringan kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib menerapkan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
(4)Dalam hal penerapan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan berada maka pejabat kantor Bank di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat Bank dan Bank Indonesia bahwa kantor Bank dimaksud tidak dapat menerapkan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 47
(1)Dalam rangka menerapkan program APU dan PPT berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini, Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:
a.penyesuaian action plan pelaksanaan program APU dan PPT dalam laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada bulan Juni 2013;
b.penyesuaian Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini;
c.laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b disampaikan setiap tahun dalam Laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan bulan Desember; dan
d.laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c disampaikan setiap tahun dalam laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan bulan Desember.
(2)Dalam hal terdapat perubahan atas action plan, Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT, laporan rencana kegiatan pengkinian data, yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Bank wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.

Pasal 48
(1)Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
(2)Kewajiban Bank untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme.
(3)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

Pasal 49
Penyampaian pedoman dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditujukan kepada:
a.Departemen Pengawasan Bank, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
b.Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50
Bank wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan pengembangan teknologi dalam skema pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Pasal 51
Bank wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

BAB X
SANKSI

Pasal 52
(1)Bank yang terlambat menyampaikan:
a.penyesuaian action plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a;
b.penyesuaian pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b;
c.laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c;
d.laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d; atau
e.laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48,
dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling tinggi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(2)Bank yang belum menyampaikan:
a.penyesuaian action plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a;
b.penyesuaian pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b;
c.laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c;
d.laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d; atau
e.laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dalam waktu lebih 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48,
dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3)Bank yang:
a.tidak melaksanakan komitmen penyelesaian hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesia dalam kurun waktu 2 (dua) kali pemeriksaan; dan/atau
b.tidak melaksanakan komitmen yang telah dituangkan dalam action plan dan/atau rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan huruf c,
c.tidak melaksanakan kebijakan dan prosedur yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf (b) yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program APU dan PPT,
dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(4)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), ayat (3), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), dan ayat (4), Pasal 22 ayat (1), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34, Pasal 35 Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 50, Pasal 51, dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa:
a.teguran tertulis;
b.penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
c.pembekuan kegiatan usaha tertentu;
d.pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan/atau
e.pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53
Bank yang telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme wajib menyesuaikan dan menyempurnakan menjadi Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 55
(1)Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5032), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
(2)Seluruh ketentuan Bank Indonesia yang mengacu kepada ketentuan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum selanjutnya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali diatur tersendiri.

Pasal 56
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2012
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]