Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4504) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12
(1)Pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tidak berlaku dalam hal Transaksi Derivatif dilakukan untuk keperluan lindung nilai (hedging) dalam rangka kegiatan berikut:
a.investasi di Indonesia yang berjangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu, yang dihitung sejak tanggal setelmen pembelian investasi sampai dengan tanggal setelmen penjualan investasi;
b.ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia; dan/atau
c.perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai surat kredit berdokumen dalam negeri.
(2)Investasi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Penyertaan Langsung, pemberian Kredit, dan pembelian Surat Berharga, namun tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia.
(3)Hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas suatu kegiatan investasi di Indonesia hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan berikut:
a.terdapat realisasi investasi;
b.nilai hedging untuk investasi paling banyak sebesar nilai realisasi investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung;
c.nilai investasi yang dapat dilakukan hedging tidak termasuk future income yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaan dari investasi dimaksud;
d.jangka waktu hedging paling singkat 1 (satu) minggu yang dihitung berdasarkan tanggal dimulainya transaksi hedging sampai dengan tanggal valuta hedging, dan paling lama sama dengan jangka waktu investasi; dan
e.transaksi hedging dilengkapi dengan dokumen hedging dan dokumen investasi yang bersangkutan.
(4)Dalam hal terdapat penghasilan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jumlah dan waktu penerimaannya dapat dipastikan, dapat dilakukan hedging dengan ketentuan sebagai berikut:
a.hedging hanya dapat dilakukan melalui transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing;
b.penghasilan dari investasi meliputi penghasilan yang telah diterima maupun yang akan diterima;
c.transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang telah diterima oleh Pihak Asing hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali transaksi dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu;
d.transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang akan diterima oleh Pihak Asing hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu penerimaan penghasilan;
e.nilai transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak sebesar nilai penghasilan dari investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung; dan
f.transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung.
(5)Hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kegiatan ekspor/impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri diatur sebagai berikut:
a.jangka waktu hedging paling lama sesuai dengan jangka waktu kebutuhan pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir;
b.jatuh waktu hedging paling lama sama dengan jatuh waktu pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir;
c.nilai hedging paling banyak sebesar nilai ekspor/impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri yang tercantum dalam dokumen pendukung; dan
d.dilengkapi dengan dokumen hedging dan dokumen ekspor/impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri yang bersangkutan.
(6)Hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka cover hedging Bank.
(7)Persyaratan hedging dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi.
(8)Transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sebagai berikut:
a.jangka waktu outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sama dengan jangka waktu setelmen kegiatan investasi;
b.tanggal dimulainya transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing maupun berakhirnya transaksi outright forward beli dimaksud sama dengan tanggal dimulainya dan berakhirnya setelmen kegiatan investasi; dan
c.dilengkapi dengan dokumen pendukung setelmen kegiatan investasi yang bersangkutan."

2.Ketentuan Pasal 13 dihapus.

3.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14
Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 berlaku pula terhadap transaksi sejenis berdasarkan Prinsip Syariah.:

4.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17
(1)Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 sampai dengan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nominal transaksi yang dilanggar.
(2)Total kewajiban membayar untuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun kalender."

Pasal II
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2012
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal I

Angka 1
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia menggunakan cara pembayaran berdasarkan Letter of Credit (L/C) dan Non L/C.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan realisasi investasi adalah terjadinya aliran dana dari Pihak Asing untuk penyelesaian kegiatan investasi, termasuk investasi yang dalam proses penyelesaian.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Future income antara lain capital gain, dividen, kupon dan bunga.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penghasilan dari investasi yang telah diterima maupun yang akan diterima antara lain dividen, kupon dan bunga.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (5)
Contoh:
Eksportir akan menerima pembayaran dalam waktu 2 (dua) bulan ke depan. Dalam hal ini, eksportir dapat melakukan hedging dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan atau eksportir melakukan hedging dengan jangka waktu kurang dari 2 (dua) bulan, namun dengan tanggal jatuh waktu yang sama dengan tanggal jatuh waktu penerimaan pembayaran.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan cover hedging adalah apabila Bank melakukan hedging kepada Pihak Asing (bank di luar negeri) atas hedging yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank yang bersangkutan dengan underlying yang dimiliki oleh nasabah Bank dimaksud.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Yang dimaksud dengan "transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing" adalah transaksi forward yang bukan berasal dari transaksi swap atau transaksi derivatif lainnya.

Angka 2
Pasal 13
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 14
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perhitungan tahun kalender adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal II
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]