BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Dalam hal pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pendiri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun secara tertulis kepada OJK u.p. Kepala Eksekutif.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
a.alasan atau latar belakang pembubaran Dana Pensiun; dan
b.usulan nama calon Tim Likuidasi.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
a.fotokopi bukti identitas calon Tim Likuidasi;
b.daftar riwayat hidup calon Tim Likuidasi; dan
c.pernyataan calon Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi.
(4)Jumlah anggota calon Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah seorang di antaranya merangkap sebagai ketua Tim Likuidasi.

Pasal 4
(1)Dalam hal pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, likuidator Pendiri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun secara tertulis kepada OJK u.p. Kepala Eksekutif paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pendiri bubar.
(2)Dalam hal tidak terdapat likuidator Pendiri, pengajuan permohonan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendiri.
(3)Pendiri memenuhi kriteria bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b apabila:
a.Pendiri dinyatakan bubar berdasarkan tata cara pembubaran dalam anggaran dasar Pendiri atau peraturan perundang-undangan;
b.Pendiri dinyatakan bubar oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
c.izin usaha Pendiri dicabut, dalam hal Dana Pensiun berbentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
(4)Dana Pensiun wajib melaporkan kepada OJK apabila Pendiri memenuhi kriteria bubar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau huruf b.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit usulan nama calon Tim Likuidasi.
(6)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
a.dasar hukum bubarnya Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau huruf b;
b.fotokopi identitas calon Tim Likuidasi;
c.daftar riwayat hidup calon Tim Likuidasi; dan
d.Pernyataan calon Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi.
(7)Jumlah anggota calon Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah seorang di antaranya merangkap sebagai ketua Tim Likuidasi.
(8)Dalam hal likuidator Pendiri atau Pendiri tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), OJK menetapkan pembubaran Dana Pensiun.
(9)Penetapan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai dengan penunjukan likuidator Pendiri, Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, atau pihak lain sebagai Tim Likuidasi.

(1)OJK menetapkan pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) secara lengkap.
(2)OJK menetapkan pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c setelah terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan upaya penyehatan yang dilakukan Dana Pensiun tidak berhasil dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun sejak Dana Pensiun ditetapkan dalam status penyehatan oleh OJK.
(3)Penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
a.tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun;
b.penunjukan Tim Likuidasi; dan
c.hak dan kewajiban Tim Likuidasi.

Pasal 7
Seluruh tindakan kepengurusan Dana Pensiun dalam likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi sejak tanggal penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mana yang lebih akhir.

Pasal 8
Dana Pensiun:
a.wajib mencantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Dana Pensiun; dan
b.tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
sejak tanggal penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mana yang lebih akhir.

BAB IV
TIM LIKUIDASI

Bagian Pertama
Kriteria Tim Likuidasi

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:
a.menyusun rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi;
b.melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun;
c.menyampaikan informasi kepada Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak mengenai hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak;
d.melakukan pencairan kekayaan Dana Pensiun;
e.menyelesaikan kewajiban keuangan Dana Pensiun;
f.menyampaikan laporan kepada OJK; dan
g.mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 11
(1)Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan kepada OJK berupa:
a.laporan keuangan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
b.laporan aktuaris yang disusun oleh aktuaris dalam rangka pembubaran Dana Pensiun, bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mana yang lebih akhir.
(2)Laporan keuangan dan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk posisi per tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a.
(3)Akuntan publik dan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
(4)Laporan keuangan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.
(5)Laporan keuangan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi Dana Pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti harus memuat daftar saldo akumulasi dana Peserta.
(6)Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disusun sesuai ketentuan mengenai pendanaan dan solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan memuat besarnya hak masing-masing Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak.

(1)Tim Likuidasi bertanggung jawab kepada OJK atas proses likuidasi yang dilakukannya.
(2)Tim Likuidasi wajib melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Tim Likuidasi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul pada Dana Pensiun sebagai akibat dari tindakan Tim Likuidasi yang lalai dalam melaksanakan tugasnya atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perubahan Tim Likuidasi

Pasal 14
(1)Anggota Tim Likuidasi dapat diubah berdasarkan usulan Pendiri maupun pihak lain yang mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(2)Usulan Pendiri maupun pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan perubahan anggota Tim Likuidasi dan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

BAB V
PROSES LIKUIDASI DANA PENSIUN

Bagian Pertama
Rencana Kerja, Tata Cara, dan Jangka Waktu
Penyelesaian Likuidasi

(1)Selama proses likuidasi Dana Pensiun, Tim Likuidasi dapat mengajukan permohonan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi yang telah disetujui OJK.
(2)Untuk mendapatkan persetujuan dari OJK, permohonan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
a.alasan perubahan; dan
b.laporan perkembangan proses likuidasi Dana Pensiun sampai dengan tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta bukti-bukti pendukungnya.
(3)OJK dapat menolak permohonan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila perubahan dimaksud dinilai dapat membahayakan kepentingan Peserta, pensiunan, dan/atau Pihak Yang Berhak.
(4)Dalam hal OJK menolak perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, Tim Likuidasi menggunakan rencana kerja yang telah disetujui OJK.

Bagian Kedua
Pembagian Kekayaan Dana Pensiun

Pasal 17
(1)Pembagian kekayaan Dana Pensiun wajib dilakukan Tim Likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan Peraturan Dana Pensiun.
(2)Bagi Dana Pensiun dengan Program Pensiun Manfaat Pasti, besar hak setiap Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak dalam proses likuidasi harus dihitung berdasarkan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.
(3)Bagi Dana Pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti, besar hak setiap Peserta dalam proses likuidasi adalah saldo akumulasi dana setiap Peserta yang dihitung berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
(4)Pembagian kekayaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besar hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan nilai kekayaan Dana Pensiun pada tanggal pembagian kekayaan dimaksud.

Bagian Ketiga
Pelaporan Proses Likuidasi Dana Pensiun

Pasal 18
(1)Tim Likuidasi wajib menyusun laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun yang paling sedikit memuat:
a.laporan keuangan Dana Pensiun; dan
b.laporan pelaksanaan rencana kerja penyelesaian likuidasi, termasuk rincian realisasi biaya likuidasi.
(2)Periode laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
a.dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b kurang atau sama dengan 6 (enam) bulan, laporan disusun untuk periode setiap 3 (tiga) bulan; atau
b.dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b lebih dari 6 (enam) bulan, laporan disusun untuk periode setiap 6 (enam) bulan.
(3)Dalam hal terdapat perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, periode laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi tersebut.
(4)Laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal akhir periode laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1)Pendiri dan Mitra Pendiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja tetap bertanggung jawab atas utang iuran yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a.
(2)Utang iuran Pendiri dan Mitra Pendiri yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai kekayaan Dana Pensiun yang dijadikan dasar untuk menentukan besar hak setiap Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak dalam rangka proses likuidasi Dana Pensiun.

BAB VII
PENGAWASAN PROSES LIKUIDASI DANA PENSIUN

Bagian Pertama
Pengawasan Proses Likuidasi Dana Pensiun oleh Dewan Pengawas

Pasal 21
(1)Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembubaran dan proses likuidasi Dana Pensiun.
(2)Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan proses likuidasi Dana Pensiun kepada OJK paling lambat bersamaan dengan penyampaian permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

(1)OJK melakukan pengawasan terhadap proses likuidasi Dana Pensiun yang dilakukan oleh Tim Likuidasi.
(2)Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung terhadap Dana Pensiun.
(3)OJK dapat mengganti anggota Tim Likuidasi apabila berdasarkan hasil pengawasan OJK:
a.anggota Tim Likuidasi tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya;
b.anggota Tim Likuidasi terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
c.anggota Tim Likuidasi diketahui tidak memenuhi kriteria Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
d.terdapat kondisi-kondisi tertentu pada anggota Tim Likuidasi yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Tim Likuidasi.

BAB VIII
PENGAKHIRAN BADAN HUKUM DANA PENSIUN

Pasal 24
(1)OJK menetapkan persetujuan atau penolakan atas laporan hasil penyelesaian likudasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
(2)Penetapan persetujuan atau penolakan atas laporan hasil penyelesaian likudasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Likuidasi.
(3)Dalam hal OJK menolak permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), penetapan penolakan dimaksud menyebutkan alasan penolakannya.
(4)Tim Likuidasi bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas segala akibat yang timbul dari ditetapkannya penolakan atas permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi oleh OJK.

(1)Bagi Dana Pensiun yang masih dalam proses likuidasi pada saat Peraturan OJK ini berlaku, laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk pertama kalinya disampaikan kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku.
(2)Laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode pelaporan sejak tanggal efektifnya pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai dengan paling lama 1 (bulan) sebelum tanggal penyampaian laporan kepada OJK.

Pasal 28
(1)Bagi Dana Pensiun yang bubar karena Pendiri bubar sebelum berlakunya Peraturan OJK ini:
a.Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian likuidasi kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan OJK ini; dan
b.dalam hal Tim Likuidasi tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, OJK menetapkan mekanisme pembubaran dan penyelesaian likuidasi Dana Pensiun.
(2)Bagi Dana Pensiun yang Pendirinya adalah lembaga keuangan yang izin usahanya telah dicabut oleh instansi yang berwenang dan belum menyampaikan permohonan pembubaran sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, maka Dana Pensiun dimaksud dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan OJK ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembubaran dan penyelesaian likuidasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK.

Pasal 29
Bagi Dana Pensiun yang telah memperoleh persetujuan pembubaran dari Menteri Keuangan atau OJK sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, kewajiban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak berlaku.

Pasal 30
Jumlah anggota Tim Likuidasi bagi Dana Pensiun yang telah memperoleh penetapan pembubaran dari Menteri Keuangan atau OJK sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, dapat tetap mengacu pada keputusan mengenai persetujuan permohonan pembubaran dimaksud.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
(1)Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembubaran Dana Pensiun, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini.
(2)Persetujuan permohonan pembubaran dan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi yang telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau OJK sebelum berlakunya Peraturan OJK ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 32
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Bubarnya Pendiri dapat diikuti dengan adanya pihak pengganti Pendiri, sebagai contoh: PT A selaku Pendiri melakukan peleburan dengan PT B sehingga melahirkan PT C. Dalam kondisi tersebut Dana Pensiun tidak harus bubar sepanjang PT C menggantikan PT A selaku Pendiri.
Huruf c
OJK melakukan penilaian berdasarkan pengawasan yang dilakukan terhadap Dana Pensiun.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "likuidator Pendiri" pada ayat ini adalah pihak-pihak yang memiliki tugas melakukan likuidasi Pendiri, antara lain: likuidator pada Pendiri yang berbadan hukum perseroan terbatas dan tim penyelesai pada Pendiri yang berbadan hukum koperasi.
Ayat (2)
Pendiri yang memenuhi kriteria bubar berdasarkan Peraturan OJK ini bisa saja tidak atau belum melalui proses likuidasi. Dalam kasus tersebut, permohonan pembubaran Dana Pensiun diajukan oleh Pendiri.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dinyatakan bubar berdasarkan tata cara pembubaran dalam anggaran dasar Pendiri" dalam ayat ini antara lain:
-dalam hal Pendiri berbentuk perseroan terbatas, anggaran dasarnya mengatur bahwa pembubaran dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham;
-dalam hal Pendiri berbentuk koperasi anggaran dasarnya mengatur bahwa pembubaran dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota.
Huruf b
Contoh pembubaran Pendiri oleh pihak yang berwenang adalah pembubaran Pendiri yang berbentuk perseroan terbatas oleh pengadilan atau pembubaran Pendiri yang berbentuk koperasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Huruf c
Berdasarkan Undang-Undang, Dana Pensiun, Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Oleh sebab itu, dalam hal Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan dicabut izin usahanya sebagai bank atau perusahaan asuransi jiwa, Pendiri tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Pendiri.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Contoh dasar hukum bubarnya Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain: dalam hal Pendiri berbentuk perseroan terbatas, yaitu salinan akta keputusan rapat umum pemegang saham Pendiri yang memutuskan bahwa Pendiri bubar.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Yang dimaksud dengan "pihak lain" pada ayat ini antara lain akuntan publik dan aktuaris.

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Salah satu contoh indikasi Dana Pensiun mengalami masalah likuiditas sehingga diperkirakan tidak dapat membayar manfaat pensiun sampai dengan 1 (satu) tahun berikutnya adalah apabila jumlah kekayaan likuid Dana Pensiun lebih kecil dari estimasi kebutuhan dana untuk membayar manfaat pensiun setahun ke depan.
Huruf b
Kualitas pendanaan dan rasio solvabilitas Dana Pensiun dilihat dari laporan aktuaris.
Ayat (2)
Dana Pensiun yang berdiri kurang dari 5 (lima) tahun biasanya masih mempunyai kewajiban masa kerja lampau (past service liability), termasuk pemenuhan kekurangan solvabilitas, sehingga Dana Pensiun berada pada kualitas pendanaan tingkat 3 (tiga).
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pemenuhan kriteria pada huruf ini dihitung berdasarkan jumlah tunggakan iuran Pendiri dibandingkan dengan iuran jatuh tempo dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Contoh:
Iuran jatuh tempo tahun 2012 = Rp1,2 miliar.
Iuran jatuh tempo tahun 2013 = Rp1,4 miliar.
Total iuran jatuh tempo 2 (dua) tahun terakhir = Rp2,6 miliar.
Apabila per 31 Desember 2013 besar tunggakan iuran Pendiri adalah sama dengan atau lebih dari Rp2,6 miliar, Dana Pensiun dinilai memenuhi kriteria pada huruf b.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Selama periode pengawasan Dana Pensiun, OJK melakukan komunikasi dengan Dana Pensiun, Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, dan pihak terkait lainnya. Apabila berdasarkan hasil pengawasan OJK diketahui bahwa kondisi Dana Pensiun berisiko tinggi dan mengarah pada terpenuhinya kriteria Dana Pensiun dapat dibubarkan OJK, OJK akan meminta Dana Pensiun atau pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah penyehatan Dana Pensiun sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan Dana Pensiun. Pembubaran Dana Pensiun merupakan langkah yang diambil OJK dalam hal langkah-langkah penyehatan yang dilakukan Dana Pensiun tidak berhasil.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Huruf a
Yang dimaksud dengan "mempunyai kompetensi untuk melakukan likuidasi Dana Pensiun" antara lain memiliki pengalaman di bidang Dana Pensiun atau bidang lain yang relevan dengan penugasan sebagai tim likuidasi suatu badan hukum.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Penyelesaian kewajiban keuangan Dana Pensiun yang dimaksud pada huruf ini termasuk penyelesaian kewajiban kepada negara, Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Uraian kegiatan Tim Likuidasi antara lain terdiri dari:
a.menyusun rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi;
b.menyusun inventarisasi kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun;
c.menyampaikan informasi kepada Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak mengenai hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak;
d.melakukan pencairan kekayaan Dana Pensiun;
e.menyelesaikan kewajiban keuangan Dana Pensiun;
f.menyampaikan laporan kepada OJK; dan
g.mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penentuan jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi harus mempertimbangkan hal-hal seperti jenis kekayaan yang dimiliki Dana Pensiun, kemudahan pencairan kekayaan, dan sebaran demografi Peserta.
Biaya likuidasi merupakan biaya-biaya yang relevan dalam rangka likuidasi.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Nilai kekayaan Dana Pensiun dapat berubah jumlahnya selama proses likuidasi baik bertambah maupun berkurang.
Hal ini disebabkan antara lain nilai realisasi penjualan kekayaan Dana Pensiun berbeda dengan nilai wajar kekayaan Dana Pensiun per tanggal efektif pembubaran sebagaimana dilaporkan pada laporan keuangan dalam rangka pembubaran yang telah diaudit oleh akuntan publik. Dalam kasus tersebut, realisasi pembayaran hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak akan disesuaikan dengan nilai kekayaan pada tanggal pembayaran.

Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Laporan keuangan Dana Pensiun yang disusun oleh Tim Likuidasi dalam ayat ini dapat menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum atau standar lain yang relevan dengan tujuan penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun dalam likuidasi.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam surat persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi yang diajukan oleh Tim Likuidasi, OJK menginformasikan tanggal dimulainya periode laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun untuk pertama kalinya.
Ayat (3)
Sesuai ketentuan dalam Pasal 16, Tim Likuidasi dapat mengajukan permohonan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi Dana Pensiun termasuk dalam rangka perubahan jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi. Periode laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun akan disesuaikan dengan perubahan rencana kerja yang telah disetujui oleh OJK, terhitung sejak tanggal persetujuan OJK.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "selesainya seluruh proses likuidasi" pada ayat ini adalah pada saat kekayaan Dana Pensiun telah habis atau berjumlah 0 (nol) rupiah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ketentuan ini mengandung arti bahwa semua utang iuran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembubaran Dana Pensiun harus dilunasi oleh Pendiri dan Mitra Pendiri.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "tidak cakap" pada ayat ini antara lain apabila Tim Likuidasi tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai likuidator.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Contoh kondisi-kondisi tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Tim Likuidasi antara lain: anggota Tim Likuidasi mengundurkan diri, sakit, atau meninggal dunia.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
15 (lima belas) hari adalah batas waktu penyampaian permohonan pengumuman kepada pihak yang berwenang melakukan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh pelaksanaan ketentuan pada ayat ini yaitu apabila pembubaran Dana Pensiun telah ditetapkan sebelum Peraturan OJK ini berlaku namun sampai dengan Peraturan OJK ini berlaku Tim Likuidasi belum mengajukan permohonan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, maka proses persetujuan permohonan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK ini.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh periode laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi adalah sebagai berikut:
Tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun adalah tanggal 1 Februari 2013 dan hingga batas waktu penyampaian laporan perkembangan proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proses likuidasi belum selesai.
Berdasarkan ayat ini, Tim Likuidasi wajib menyusun dan melaporkan perkembangan proses likuidasi untuk periode 1 Februari 2013 sampai 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaporan. Apabila laporan disampaikan kepada OJK tanggal 31 Desember 2014, maka periode laporan adalah 1 Februari 2013 sampai dengan 30 November 2014 atau setelahnya.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]