BAB I
KETENTUAN UMUM

Setiap Orang yang dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda wajib melakukan pembayaran kepada OJK dengan cara:
a.penyetoran ke rekening OJK; atau
b.cara pembayaran lain yang ditetapkan oleh OJK.

Pasal 4
(1)Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah surat Sanksi Administratif Berupa Denda ditetapkan.
(2)Pelaksanaan pembayaran bagi Bagi Bank Umum yang dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda dilakukan OJK melalui pendebetan rekening giro Bank Umum untuk untung rekening OJK di Bank Indonesia.

BAB III
PENAGIHAN DAN PENGURUSAN PIUTANG MACET

(1)Setiap Orang yang dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda dan telah melakukan pembayaran dapat mengajukan keberatan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Dalam hal sebagian atau seluruh keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak seluruhnya, atau diterima seluruhnya atau sebagian namun masih menimbulkan kewajiban pembayaran denda bagi pemohon keberatan, pemohon keberatan dimaksud wajib membayar Sanksi Administratif Berupa Denda sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam surat tanggapan OJK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya surat tanggapan OJK atas permohonan keberatan.
(3)Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan nilai Sanksi Administratif Berupa Denda yang ditetapkan dalam surat tanggapan OJK.
(4)Jika pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi dari nilai Sanksi Administratif Berupa Denda yang ditetapkan dalam surat tanggapan OJK, selisih lebih bayar akan dikembalikan oleh OJK.
(5)Jika pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari nilai Sanksi Administratif Berupa Denda yang ditetapkan dalam surat tanggapan OJK, selisih kurang bayar wajib dibayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7
(1)Dalam hal Sanksi Administratif Berupa Denda tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (3), maka OJK memberikan surat teguran pertama untuk segera melunasi Sanksi Administratif Berupa Denda beserta Bunga dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda sebagaimana dimaksud dalam surat penetapan pengenaan sanksi atau surat tanggapan atas permohonan keberatan.
(2)Jumlah Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Sanksi Administratif Berupa Denda yang ditetapkan oleh OJK dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah Sanksi Administratif Berupa Denda yang ditetapkan oleh OJK dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
(3)Dalam hal Sanksi Administratif Berupa Denda beserta Bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK memberikan surat teguran kedua kepada Setiap Orang yang dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda untuk segera melunasi denda beserta Bunga dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
Dalam rangka melakukan penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga atas sanksi administrasi yang belum dibayar, OJK dapat mengenakan sanksi administratif tambahan dan/atau tindakan tertentu kepada Setiap Orang yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga atas denda tersebut.

(1)Dalam hal batas akhir waktu pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (3), jatuh pada hari libur, maka pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dapat dilaksanakan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(2)Dalam hal batas akhir waktu pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) jatuh pada hari libur, maka pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dan Bunga dapat dilaksanakan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 11
Dalam hal Sanksi Administratif Berupa Denda beserta Bunga dikategorikan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, OJK melimpahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
a.Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-21/PM/1999 tanggal 5 Agustus 1999 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
b.Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan sanksi administratif berupa denda di Sektor Jasa Keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 14
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda berupa surat pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda, dalam surat tanggapan OJK atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Setiap Orang yang dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda, dalam surat teguran, atau dalam surat penagihan terpisah.

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
"Cara pembayaran lain" dalam ketentuan ini dapat ditetapkan oleh OJK antara lain melalui pendebetan rekening giro bank umum untuk untung rekening OJK di Bank Indonesia atau melalui pembayaran secara tunai dalam hal rekening OJK di bank karena suatu hal tidak dapat menerima pembayaran sejumlah uang dari Setiap Orang yang dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "per bulan" pada ayat ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat Sanksi Administratif Berupa Denda ditetapkan atau 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkannya surat tanggapan atas permohonan keberatan oleh OJK.
Jumlah hari keterlambatan kurang dari 30 (tiga puluh) hari dihitung 1 (satu) bulan keterlambatan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Yang dimaksud dengan "sanksi administratif tambahan" antara lain dapat berupa:
a.peringatan tertulis;
b.pembatasan kegiatan usaha;
c.pembatalan persetujuan;
d.pembatalan pendaftaran;
e.pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
f.pencabutan izin usaha.
Yang dimaksud dengan "tindakan tertentu" antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif, perintah penggantian manajemen, penurunan tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan, pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan bagi pengurus atau pengawas lembaga jasa keuangan.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]