BAB I
KETENTUAN UMUM

Kegiatan Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan/atau Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditujukan untuk Debitur berbentuk badan usaha atau orang perseorangan:
a.yang memiliki usaha produktif; dan/atau
b.yang memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif.

Pasal 4
(1)Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib dilakukan dengan cara:
a.Sewa Pembiayaan (Finance Lease);
b.Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback);
c.Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse);
d.Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran;
e.Pembiayaan Proyek;
f.Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
g.pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
(2)Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib dilakukan dengan cara:
a.Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback);
b.Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse);
c.Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring Without Recourse);
d.Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
e.pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
(3)Pembiayaan Multiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib dilakukan dengan cara:
a.Sewa Pembiayaan (Finance Lease);
b.Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran; dan/atau
c.pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

(1)Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan kegiatan berbasis fee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melaporkan kepada OJK dengan melampirkan paling sedikit mengenai:
a.produk berbasis fee yang akan dipasarkan;
b.mekanisme;
c.hak dan kewajiban para pihak;
d.perjanjian kerjasama; dan
e.perizinan dari otoritas yang berwenang (jika ada).
(2)Dalam hal OJK telah menerima laporan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengeluarkan surat pencatatan kegiatan berbasis fee dalam administrasi OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah laporan diterima.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK tidak mengeluarkan surat pencatatan, Perusahaan Pembiayaan dapat melaksanakan kegiatan berbasis fee sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
Perusahaan Pembiayaan wajib secara jelas mencantumkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam anggaran dasarnya.

Bagian Kedua
Sewa Pembiayaan (Finance Lease)

Pasal 8
(1)Sewa Pembiayaan (Finance Lease) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam rangka penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan oleh Debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.
(2)Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan (Finance Lease) berada pada Perusahaan Pembiayaan.
(3)Perusahaan Pembiayaan wajib memastikan dalam perjanjian pembiayaan bahwa Debitur dilarang menyewapembiayaankan kembali barang yang disewapembiayaankan kepada pihak lain.

(1)Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse) dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur.
(2)Piutang usaha yang dapat dialihkan dalam Anjak Piutang adalah piutang usaha dengan jangka waktu jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Keempat
Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran

Pasal 11
Dalam hal Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran untuk pengadaan barang, kepemilikan objek pembiayaan dalam perjanjian beralih dari penyedia barang kepada Debitur.

Bagian Kelima
Pembiayaan Proyek

(1)Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
a.memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat;
b.memiliki Ekuitas lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
c.memiliki standar operasi dan prosedur terkait Pembiayaan Infrastruktur.
(2)Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan Infrastruktur dapat dilakukan dengan menggunakan satu atau lebih cara pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Bagian Ketujuh
Fasilitas Modal Usaha

Pasal 14
Fasilitas Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d wajib dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan berdasarkan bukti tagihan pembelian barang atau penggunaan jasa yang diterima Debitur dari penyedia barang atau jasa.

BAB III
PERJANJIAN PEMBIAYAAN

(1)Perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib paling sedikit memuat:
a.jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan;
b.nomor dan tanggal perjanjian;
c.identitas para pihak;
d.barang atau jasa pembiayaan;
e.nilai barang atau jasa pembiayaan;
f.jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan;
g.jangka waktu dan tingkat suku bunga pembiayaan;
h.objek jaminan (jika ada);
i.rincian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan yang diberikan yang paling sedikit memuat:
1.biaya survey;
2.biaya asuransi/penjaminan/fidusia;
3.biaya provisi; dan
4.biaya notaris;
j.klausul pembebanan fidusia secara jelas, apabila terdapat pembebanan jaminan fidusia dalam kegiatan pembiayaan;
k.mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
l.ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
m.ketentuan mengenai denda.
(2)Dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor dengan cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, perjanjian pembiayaan wajib mencantumkan nilai uang muka.
(3)Dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan pembiayaan dengan cara Sewa Pembiayaan (Finance Lease), perjanjian pembiayaan wajib mencantumkan nilai simpanan jaminan (security deposit).

BAB IV
UANG MUKA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 17
(1)Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran untuk kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuan uang muka (down payment) kepada Debitur sebagai berikut:
a.bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
b.bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi (tujuan produktif), paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
c.bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna (tujuan non-produktif), paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
(2)Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling kurang sebagai berikut:
a.merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang diterbitkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; atau
b.diajukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu dari pihak berwenang dan digunakan untuk kegiatan usaha yang relevan dengan izin usaha yang dimiliki.
(3)Ketentuan mengenai besaran uang muka (down payment) kepada Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dengan Surat Edaran OJK.

BAB V
MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN

Pasal 18
(1)Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan.
(2)Mitigasi risiko pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
a.mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit;
b.mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan/atau
c.melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan.

(1)Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b wajib menggunakan perusahaan asuransi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.telah mendapatkan izin usaha dari OJK; dan
b.tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha dari OJK.
(2)Jangka waktu pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan.

Pasal 21
(1)Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia, wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.
(2)Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing).

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 24
Eksekusi benda jaminan fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan.

BAB VI
TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Perusahaan Pembiayaan wajib menilai, memantau dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan terhadap piutang pembiayaan agar kualitas piutang pembiayaan senantiasa baik.

Pasal 28
(1)Penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan menjadi:
a.lancar;
b.dalam perhatian khusus;
c.kurang lancar;
d.diragukan; atau
e.macet
(2)Penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
(3)Penilaian piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebagai berikut:
a.lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
b.dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
c.kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
d.diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; atau
e.macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Pasal 29
(1)Selain faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), penilaian kualitas piutang pembiayaan untuk Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja dengan nilai pembiayaan pada saat penandatanganan perjanjian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau lebih, dapat juga ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:
a.kemampuan membayar Debitur;
b.kinerja keuangan (financial performance) Debitur; dan
c.prospek usaha Debitur.
(2)Penilaian terhadap kemampuan membayar Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
a.ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Debitur;
b.kelengkapan dokumentasi pembiayaan;
c.kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan;
d.kesesuaian penggunaan dana; dan
e.kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
(3)Penilaian terhadap kinerja keuangan (financial performance) Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
a.perolehan laba;
b.struktur permodalan;
c.arus kas; dan
d.sensitivitas terhadap risiko pasar.
(4)Penilaian terhadap prospek usaha Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
a.potensi pertumbuhan usaha;
b.kondisi pasar dan posisi Debitur dalam persaingan;
c.kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
d.dukungan dari grup atau afiliasi; dan
e.upaya yang dilakukan Debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
(5)Dalam hal terdapat perbedaan antara penilaian kualitas piutang pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan OJK, kualitas piutang pembiayaan yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh OJK.
(6)Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penyesuaian kualitas piutang pembiayaan dengan penilaian kualitas piutang pembiayaan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK.
(7)Pedoman penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

Paragraf 2
Kualitas Piutang Pembiayaan untuk Debitur Dengan Lebih Dari Satu
Perjanjian Pembiayaan

Pasal 30
(1)Perusahaan Pembiayaan wajib menetapkan kualitas piutang pembiayaan yang sama terhadap 1 (satu) Debitur dengan lebih dari 1 (satu) pembiayaan.
(2)Perusahaan Pembiayaan dapat menetapkan kualitas piutang pembiayaan yang berbeda untuk lebih dari 1 (satu) pembiayaan yang dimiliki 1 (satu) Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
a.piutang pembiayaan yang memiliki kualitas paling rendah telah dihapus buku; dan/atau
b.nilai piutang pembiayaan sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3)Dalam hal terdapat perbedaan kualitas dalam piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kualitas piutang pembiayaan yang wajib digunakan adalah kualitas piutang pembiayaan yang paling rendah.

Paragraf 3
Piutang Pembiayaan Bermasalah

Pasal 31
(1)Perusahaan Pembiayaan wajib menjaga kualitas piutang pembiayaan.
(2)Piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai piutang pembiayaan bermasalah (non performing financing) terdiri atas piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
(3)Nilai piutang pembiayaan dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (non performing financing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan wajib paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total piutang pembiayaan.
(4)Ketentuan mengenai besaran rasio piutang pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dalam Surat Edaran OJK.

Paragraf 4
Cadangan Penyisihan Penghapusan
Piutang Pembiayaan

Pasal 32
(1)Perusahaan Pembiayaan wajib menghitung cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
(2)Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebesar:
a.1% (satu persen) dari saldo piutang pembiayaan yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan;
b.5% (lima persen) dari saldo piutang pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan;
c.15% (lima belas persen) dari saldo piutang pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan;
d.50% (lima puluh persen) dari saldo piutang pembiayaan yang memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi agunan;
e.100% (seratus persen) dari saldo piutang pembiayaan yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.
(3)Perusahaan Pembiayaan wajib membentuk cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan paling rendah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan bulanan.
(4)Nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang saldo piutang pembiayaan ditetapkan paling tinggi senilai saldo piutangnya.
(5)Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perusahaan Pembiayaan dalam rangka perhitungan rasio permodalan, gearing ratio, rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor, BMPP, rasio piutang pembiayaan bermasalah, dan perbandingan piutang pembiayaan dengan total aset.
(6)Ketentuan mengenai jenis, tata cara perhitungan, dan pengembalian agunan, serta tata cara perhitungan cadangan diatur dalam Surat Edaran OJK.

Paragraf 5
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pembiayaan

Pasal 33
(1)Perusahaan Pembiayaan wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.
(2)Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

Bagian Keempat
Rentabilitas

Pasal 34
(1)Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c merupakan kemampuan Perusahaan Pembiayaan dalam menghasilkan laba.
(2)Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap kinerja aset dan efisiensi operasional.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penilaian terhadap faktor rentabilitas diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Kelima
Likuiditas

Pasal 35
(1)Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d merupakan penilaian terhadap tingkat ketersesuaian antara aset lancar dan liabilitas lancar.
(2)Ketentuan mengenai tata cara penilaian likuiditas diatur dalam Surat Edaran OJK.

BAB VII
RASIO PIUTANG PEMBIAYAAN TERHADAP TOTAL ASET

Pasal 36
(1)Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki rasio piutang pembiayaan neto terhadap total aset (financing to asset ratio) paling rendah 40% (empat puluh persen).
(2)Piutang pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari pengurangan piutang pembiayaan bruto dengan pendapatan yang belum diakui dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
(3)Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak memperoleh izin usaha.
(4)Dalam hal Perusahaan Pembiayaan yang melakukan peningkatan Modal Disetor dalam rangka pemenuhan rasio permodalan, gearing ratio, dan perbandingan Ekuitas dengan Modal Disetor, Perusahaan Pembiayaan dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal peningkatan Modal Disetor dicatat oleh instansi yang berwenang.

BAB VIII
EKUITAS

Pasal 37
(1)Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum:
a.perseroan terbatas wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
b.koperasi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2)Perusahaan Pembiayaan berbadan hukum perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan dan memiliki Ekuitas di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki Ekuitas dengan tahapan sebagai berikut:
a.paling sedikit sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar) paling lambat 31 Desember 2016; dan
b.paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar) paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
(3)Perusahaan Pembiayaan berbadan hukum koperasi yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan dan memiliki Ekuitas di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki Ekuitas dengan tahapan sebagai berikut:
a.paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) paling lambat tanggal 31 Desember 2016; dan
b.paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 38
Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB IX
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN

Pasal 39
(1)Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan BMPP kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Pembiayaan.
(2)Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan Pengendali Perusahaan Pembiayaan;
b.badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan bertindak sebagai Pengendali;
c.orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai Pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b;
d.badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
1.orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a;
2.orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c;
e.Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Pembiayaan;
f.pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal:
1.dari orang perseorangan yang merupakan Pengendali Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
2.dari Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf e.
g.dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
h.badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan:
1.Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan;
2.dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
i.badan usaha di mana:
1.Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai Pengendali;
2.dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, bertindak sebagai Pengendali; dan
j.badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (financial interdependence) dengan Perusahaan Pembiayaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i.
(3)Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40
(1)Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan BMPP kepada 1 (satu) Debitur yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Pembiayaan.
(2)Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan BMPP kepada 1 (satu) kelompok Debitur yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Pembiayaan.
(3)Debitur digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Debitur mempunyai hubungan pengendalian dengan Debitur lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang meliputi:
a.Debitur merupakan Pengendali Debitur lain;
b.1 (satu) pihak yang sama merupakan Pengendali dari beberapa Debitur (common ownership);
c.Debitur memiliki ketergantungan keuangan (financial interdependence) dengan Debitur lain;
d.Debitur menerbitkan jaminan (guarantee) untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Debitur lain dalam hal Debitur lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Perusahaan Pembiayaan; dan/atau
e.dewan komisaris dan/atau direksi Debitur menjadi dewan komisaris dan/atau direksi pada Debitur lain.

Pasal 41
Ketentuan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (2) dikecualikan bagi pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka program pemerintah.

BAB X
KERJA SAMA PEMBIAYAAN

Pasal 42
(1)Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Pembiayaan dapat bekerjasama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.bank;
b.perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
c.lembaga keuangan mikro; dan/atau
d.Perusahaan Pembiayaan.
(3)Dalam pembiayaan penerusan (channeling) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pihak yang memiliki dana.
(4)Dalam pembiayaan penerusan (channeling), pihak yang menerima dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau fee dari pengelolaan dana tersebut.
(5)Dalam pembiayaan bersama (joint financing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana untuk pembiayaan ini harus berasal dari Perusahaan Pembiayaan dan pihak lain.
(6)Risiko yang timbul dari pembiayaan bersama (joint financing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional sesuai dengan besaran dana yang dikeluarkan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 43
Sumber pendanaan Perusahaan Pembiayaan dapat berasal dari:
a.pinjaman dari bank, industri keuangan non bank, dan/atau badan usaha lain;
b.penerbitan obligasi;
c.penerbitan medium term notes;
d.pinjaman subordinasi;
e.penambahan Modal Disetor termasuk melalui penawaran umum saham; dan/atau
f.sekuritisasi aset.

Pasal 44
Jumlah pinjaman dari badan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, wajib memenuhi ketentuan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap kreditur dengan jangka waktu pengembalian paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 45
Pinjaman subordinasi yang diterima Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d harus memenuhi ketentuan:
a.paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
b.dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
c.dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pembiayaan dengan pemberi pinjaman.

Pasal 46
(1)Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan gearing ratio paling tinggi 10 (sepuluh) kali.
(2)Gearing ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman dengan selisih penjumlahan Ekuitas dan pinjaman subordinasi dengan penyertaan.
(3)Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai pembagi dalam perhitungan gearing ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Disetor.
(4)Ketentuan mengenai besaran gearing ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 47
(1)Perusahaan Pembiayaan yang menerima pinjaman dalam valuta asing wajib melakukan lindung nilai secara penuh (full hedge).
(2)Lindung nilai secara penuh (full hedge) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan untuk pokok pinjaman, suku bunga pinjaman, dan/atau jangka waktu pembayaran.

Pasal 48
Perusahaan Pembiayaan yang akan menerima pinjaman dalam valuta asing wajib memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat.

BAB XII
PENYERTAAN

Pasal 49
(1)Perusahaan Pembiayaan hanya dapat melakukan penyertaan modal secara langsung pada:
a.perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia; dan
b.perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan.
(2)Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Ekuitas Perusahaan Pembiayaan.
(3)Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan kepada entitas dalam 1 (satu) grup paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Ekuitas Perusahaan Pembiayaan.
(4)Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pada saat melakukan penyertaan.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pemisahan dalam rangka pendirian Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

BAB XIII
SERTIFIKASI

Pasal 50
(1)Pegawai Perusahaan Pembiayaan yang menduduki posisi manajerial mulai dari tingkat kepala kantor cabang sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi, wajib memiliki sertifikat tingkat dasar di bidang pembiayaan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan.
(2)Direksi Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang pembiayaan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan.
(3)Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki sertifikat tingkat dasar di bidang pembiayaan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan.
(4)Direksi dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan.
(5)Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani bidang penagihan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 51
Perusahaan Pembiayaan dilarang:
a.menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b.memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
c.menerbitkan surat sanggup-bayar (promisorry note), kecuali sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya;
d.melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
e.melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK menghindari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52
(1)Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan pembiayaan secara dana tunai kepada Debitur.
(2)Dalam menyalurkan pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan pembelian barang dari Debitur atau calon Debitur kecuali melalui cara Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback).

Pasal 53
Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK.

BAB XV
PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

Pasal 54
(1)Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan berkala kepada OJK, yaitu:
a.laporan bulanan; dan
b.laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(2)Ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK mengenai laporan bulanan.

Pasal 55
(1)Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku terakhir.
(2)Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) secara lengkap dan benar dalam bentuk hard copy dan soft copy.
(3)Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
(4)Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) wajib mencantumkan perhitungan hal-hal yang diatur khusus di dalam Peraturan OJK ini.
(5)Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) wajib disusun dalam mata uang rupiah.
(6)Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan tahun takwim.
(7)Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di OJK.
(8)Dalam hal Perusahaan Pembiayaan memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.

Pasal 56
Dalam hal batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 57
(1)Perusahaan Pembiayaan wajib mengumumkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif singkat paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran nasional.
(2)Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah pelaksanaan pengumuman, dilampiri dengan bukti pengumuman.
(3)Dalam hal batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

BAB XVI
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI

Pasal 58
(1)Dalam rangka mendukung penyelenggaraan usaha yang sehat, Perusahaan Pembiayaan wajib mempunyai sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.
(2)Kewajiban sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) berlaku untuk Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai kantor cabang lebih dari 5 (lima).

BAB XVII
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN
DAN PELAYARAN

Pasal 59
(1)Perusahaan Pembiayaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan pembiayaan di bidang ketenagalistrikan dapat melakukan kegiatan usaha (2) selain kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan OJK ini.
(3)Kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan ketenagalistrikan nasional.
(4)Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib memenuhi ketentuan mengenai Pasal 26 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 46 ayat (1).

Pasal 60
Perusahaan Pembiayaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan di bidang pelayaran tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3)

BAB XVIII
PENEGAKAN KEPATUHAN

Bagian Kesatu
Pemberitahuan

Pasal 61
(1)Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 39 ayat (3), Pasal 47, Pasal 54 ayat (1) huruf b, Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), Pasal 55 ayat (4), Pasal 55 ayat (5), Pasal 55 ayat (6), Pasal 57 ayat (1), dan/atau Pasal 57 ayat (2), Peraturan OJK ini diberikan surat pemberitahuan.
(2)Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan.

Bagian Kedua
Rencana Pemenuhan

Pasal 62
(1)Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 Pasal 29 ayat (6), Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) huruf a, Pasal 37 ayat (3) huruf a, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 50, dan/atau Pasal 58 ayat (1) Peraturan OJK ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh OJK.
(2)Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan Pembiayaan untuk pemenuhan ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
a.restrukturisasi aset dan/atau liabilitas;
b.penambahan Modal Disetor;
c.pembatasan penerimaan pinjaman baru;
d.penerimaan pinjaman subordinasi;
e.pengalihan sebagian atau seluruh aset;
f.pembatasan pembagian laba;
g.pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan;
h.pembatasan pembukaan kantor cabang baru; dan/atau
i.penggabungan badan usaha.
(4)Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.
(5)Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham dalam hal rencana dimaksud memuat rencana penambahan Modal Disetor atau rencana penggabungan usaha.
(6)Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK.
(7)Dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh OJK tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan tersebut.
(8)OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rencana pemenuhan secara lengkap.
(9)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), OJK tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan Pembiayaan dapat melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(10)Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIX
SANKSI

Pasal 63
(1)Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Perusahaan Pembiayaan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
a.peringatan;
b.pembekuan kegiatan usaha; dan
c.pencabutan izin usaha.
(2)Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.
(3)Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
(4)Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.
(5)Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
(6)Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(7)Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
(8)Perusahaan Pembiayaan yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang melakukan kegiatan usaha.
(9)Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
(10)Dalam hal sanksi waktu pembekuan usaha masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.
(11)Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), OJK mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.
(12)OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.

Pasal 64
(1)Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (7), atau ayat (10) Peraturan OJK ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
a.peringatan;
b.pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
c.pencabutan izin usaha.
(2)Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat memberikan sanksi tambahan berupa:
a.pembatasan kegiatan usaha tertentu;
b.penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
c.pembatalan persetujuan; dan/atau
d.penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.
(3)Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.
(4)Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
(5)Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1), ayat (7) atau ayat (10), OJK mencabut sanksi peringatan.
(6)Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (7), atau ayat (10), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
(7)Dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau ayat (3) dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (7), atau ayat (10) sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Pembiayaan dimaksud dikenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(9)Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
(10)Perusahaan Pembiayaan yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang melakukan kegiatan usaha.
(11)Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
(12)Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.
(13)Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (7), atau, ayat (10), OJK mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.
(14)OJK dapat mengumumkan sanksi pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan/atau sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.

Pasal 65
(1)Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 37 ayat (2) huruf b, Pasal 37 ayat (3) huruf b, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (4), Pasal 51, Pasal 52, dan/atau Pasal 53 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
a.peringatan;
b.pembekuan kegiatan usaha; dan
c.pencabutan izin usaha.
(2)Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.
(3)Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
(4)Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.
(5)Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
(6)Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(7)Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
(8)Perusahaan Pembiayaan yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang melakukan kegiatan usaha.
(9)Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
(10)Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.
(11)Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.
(12)OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.

Pasal 66
(1)OJK dapat mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan apabila Perusahaan Pembiayaan melakukan pelanggaran atas Pasal 51 huruf a.
(2)Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(3)Dalam hal masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
(4)Perusahaan Pembiayaan yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan kegiatan usaha.
(5)Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
(6)Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.
(7)Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.
(8)OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) kepada masyarakat.

Pasal 67
Dalam hal Perusahaan Pembiayaan mendapatkan sanksi administratif berupa sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, Pasal 64 ayat (1) huruf a, dan/atau Pasal 65 ayat (1) huruf a secara kumulatif sebanyak 5 (lima) kali atau lebih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, OJK dapat meminta Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk mengikuti penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68
(1)Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta Pasal 2 ayat (2).
(2)Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, ketentuan mengenai pencantuman kegiatan usaha dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.
(3)Perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pembiayaan tersebut.

Pasal 69
Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, dan Pasal 35 dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.

Pasal 70
(1)Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (2), berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.
(2)Penyaluran pembiayaan yang diberikan sebelum ketentuan BMPP berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pembiayaan tersebut dan tidak diperhitungkan sebagai dasar perhitungan BMPP.

Pasal 71
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak berlaku bagi pinjaman dalam valuta asing yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan.

Pasal 72
Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dinyatakan berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.

Pasal 73
Perjanjian pembiayaan berupa penyediaan dana secara tunai yang telah dilakukan sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pembiayaan tersebut.

Pasal 74
Ketentuan dan mekanisme pelaporan bulanan Perusahaan Pembiayaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai ketentuan pelaporan bulanan sesuai dengan kegiatan usaha dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 75
Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dinyatakan berlaku 2 (dua) tahun sejak peraturan OJK ini ditetapkan.

Pasal 76
(1)Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan Pembiayaan berdasarkan:
a.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
dinyatakan tetap sah dan berlaku.
(2)Perusahaan Pembiayaan yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan OJK ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77
Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan tunduk pada Peraturan OJK ini.

Pasal 78
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


br>Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha pembiayaan lain" adalah kegiatan pembiayaan yang menimbulkan piutang pembiayaan dalam neraca Perusahaan Pembiayaan, namun tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori Pembiayaan Investasi, Pembiayan Modal Kerja dan/atau Pembiayaan Multiguna.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "sewa operasi (operating lease)" adalah sewa yang tidak secara substansial mengalihkan manfaat dan risiko atas barang yang disewakan.
Yang dimaksud dengan "kegiatan berbasis fee" dalam ayat ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk memasarkan produk-produk jasa keuangan antara lain, reksadana, asuransi mikro, atau produk-produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan.

Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk usaha yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Debitur.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback) yang termasuk kategori Pembiayaan Investasi hanya Sale and Leaseback yang dilaksanakan dengan cara sewa pembiayaan (finance lease).
Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback) yang dilaksanakan dengan cara sewa operasi (operating lease) tidak termasuk kategori Pembiayaan Investasi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback) yang termasuk kategori Pembiayaan Modal Kerja hanya Sale and Leaseback yang dilaksanakan dengan cara sewa pembiayaan (Finance Lease).
Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback) yang dilaksanakan dengan cara sewa operasi (operating lease) tidak termasuk kategori Pembiayaan Modal Kerja.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dapat dilakukan oleh Debitur dengan menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan.
Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dapat dilaksanakan untuk pengadaan jasa antara lain berupa jasa kesehatan, pendidikan, ibadah, rekreasi dan jasa lainnya.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Kegiatan usaha pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan kegiatan usaha pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang menimbulkan piutang pembiayaan di dalam laporan posisi keuangan perusahaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Dalam anggaran dasar perusahaan, untuk maksud dan tujuan perusahaan adalah bergerak di bidang pembiayaan.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
a.Pembiayaan Investasi;
b.Pembiayaan Modal Kerja;
c.Pembiayaan Multiguna; dan/atau
d.kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengalihan secara substansial" mengacu kepada standar akuntansi keuangan mengenai sewa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Contoh objek Pembiayaan Infrastruktur:
a.transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api;
b.jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
c.pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
d.air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
e.air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
f.telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
g.ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan/atau minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Yang termasuk dengan "pembiayaan Fasilitas Modal Usaha" adalah pendanaan untuk modal kerja yang dibayarkan secara langsung oleh Perusahaan Pembiayaan kepada penyedia barang dan/atau jasa berdasarkan kebutuhan Debitur.
Contoh: pengrajin sepatu membutuhkan pendanaan jangka pendek untuk membiayai pengadaan barang dan/atau jasa untuk mendukung proses produksi seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, pembayaran biaya listrik, dan sebagainya.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "mitigasi risiko pembiayaan" adalah upaya yang dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh Perusahaan Pembiayaan karena ketidakmampuan/kegagalan Debitur untuk memenuhi kewajiban membayar kepada Perusahaan Pembiayaan.
Ayat (2)
Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan mitigasi risiko pembiayaan dengan cara lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan/atau huruf c.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Ketentuan ini berlaku apabila dalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul jaminan fidusia baik dalam perjanjian pembiayaan pokok maupun dalam dokumen terpisah.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Penilaian kualitas piutang pembiayaan dilakukan atas saldo piutang pembiayaan, bukan berdasarkan jumlah angsuran pokok dan atau bunga yang telah jatuh tempo.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk menjaga piutang pembiayaan tetap baik antara lain penerapan standar prosedur dan operasi yang memadai dan monitoring berkala atas kualitas piutang.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "piutang pembiayaan" adalah outstanding pokok pembiayaan (outstanding principal) yaitu total tagihan dikurangi dengan pendapatan yang belum diterima.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horisontal maupun vertikal" adalah pihak-pihak sebagai berikut:
1.orang tua kandung/tiri/angkat;
2.saudara kandung/tiri/angkat;
3.anak kandung/tiri/angkat;
4.kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5.cucu kandung/tiri/angkat;
6.saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7.suami atau istri;
8.mertua atau besan;
9.suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10.kakek atau nenek dari suami atau istri;
11.suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
12.saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "direksi" bagi badan usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi adalah pihak yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan "dewan komisaris" bagi badan usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi adalah pihak yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Ketergantungan keuangan (financial interdependence) sebagaimana dimaksud pada huruf j adalah kondisi di mana terdapat saling ketergantungan keuangan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain antara lain berupa transaksi pinjam-meminjam dalam jumlah yang signifikan lebih besar dari nilai Ekuitas perusahaan pembiayaan, pinjaman subordinasi dan sebagainya.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Yang dimaksud "pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka program pemerintah" adalah pembiayaan untuk:
a.pengadaan pangan;
b.pengadaan rumah sangat sederhana;
c.pengadaan/penyediaan/pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energi lainnya yang setara;
d.pengadaan/pengolahan komoditi yang berorientasi ekspor;
e.pengadaan/penyediaan/pengelolaan air;
f.pengadaan/penyediaan/pengelolaan listrik;
g.pengadaan infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Gearing ratio dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Total pinjaman termasuk pinjaman subordinasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal Perusahaan Pembiayaan yang menerima pendanaan, menyalurkan pembiayaan, dan menerima pembayaran dalam valuta asing yang sama, yang bersangkutan dikategorikan telah melakukan lindung nilai secara alami (natural hedge) sebagai salah satu upaya lindung nilai (hedge).

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan antara lain: dealer kendaraan bermotor, biro penyedia informasi perkreditan, penyedia alih daya di bidang penagihan, dan/atau surveyor.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "asosiasi" adalah asosiasi perusahaan pembiayaan di Indonesia yang diakui oleh OJK.
Yang dimaksud dengan "alasan penunjukan lembaga" pada ketentuan ini adalah asosiasi dalam menetapkan lembaga penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan antara lain lembaga tersebut memiliki:
1.izin penyelenggaraan sertifikasi;
2.pengalaman dalam memberikan sertifikasi;
3.kurikulum yang sesuai dengan kegiatan pembiayaan;
4.sumber daya pengajar yang kompeten;
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pembiayaan dana tunai" dalam ayat ini adalah penyaluran pembiayaan yang tidak didasari transaksi atas pengadaan barang dan/atau jasa dari penyedia barang dan/atau jasa termasuk pembiayaan kembali atas produk yang telah dimiliki Debitur tanpa disertai dengan pengadaan produk baru (refinancing) serta pembiayaan dana tunai yang berasal dari pembiayaan bersama (joint financing) atau pembiayaan penerusan (channeling).
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "hal-hal yang diatur khusus" adalah perhitungan terkait Tingkat Kesehatan Keuangan dan rasio-rasio yang diatur dalam Peraturan OJK ini.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]