BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Kewajiban untuk memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku bagi:
a.Direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek;
b.Pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek; dan
c.Pegawai dengan posisi jabatan di bawah direktur, yang membawahkan unit yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek, dari Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
(2)Kewajiban untuk memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku bagi:
a.Direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan keperantaraan perdagangan Efek;
b.Pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran;
c.Pegawai yang melakukan kegiatan manajemen risiko;
d.Pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
e.Pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi analisis/riset perdagangan Efek, dari Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
(3)Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan maupun mengecualikan pihak yang bekerja pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dari kewajiban untuk memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu dan pengecualian pihak yang bekerja pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dari kewajiban untuk memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4
Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.Persyaratan integritas yang meliputi:
1.memiliki akhlak dan moral yang baik;
2.cakap melakukan perbuatan hukum;
3.tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
4.tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
5.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
6.memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
b.Persyaratan kompetensi yang meliputi:
1.berpendidikan paling rendah pendidikan menengah;
2.memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang Pasar Modal, dibuktikan dengan:
a)memiliki sertifikat keahlian:
1)sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, bagi Wakil Penjamin Emisi Efek; dan
2)sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek, bagi Wakil Perantara Pedagang Efek,
yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal berdasarkan rekomendasi dari Komite Standar Keahlian; atau
b)memiliki pengalaman kerja pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal dengan ketentuan:
1)paling kurang 2 (dua) tahun pada posisi manajerial; atau
2)paling kurang 5 (lima) tahun pada posisi pelaksana,
dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan industri Pasar Modal;
c.bekerja pada lembaga jasa keuangan di Indonesia, bagi warga negara asing; dan
d.tidak bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

(1)Permohonan untuk memperoleh Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek, permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek dapat diajukan melalui sistem elektronik tersebut.
(3)Permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
a.salinan ijazah pendidikan formal terakhir;
b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
c.daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani oleh pemohon sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
d.bukti telah memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal berupa:
1.fotokopi sertifikat keahlian:
1)sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, bagi Wakil Penjamin Emisi Efek; dan
2)sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek, bagi Wakil Perantara Pedagang Efek,
yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dari lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal berdasarkan rekomendasi dari Komite Standar Keahlian; atau
2.fotokopi surat keterangan pengalaman kerja dari institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf b);
e.surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan di Indonesia bagi warga negara asing;
f.pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
g.surat pernyataan bahwa pemohon tidak akan bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya sesuai dengan format surat pernyataan tidak akan bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
h.surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon:
1.memiliki akhlak dan moral yang baik;
2.cakap melakukan perbuatan hukum;
3.tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
4.tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
5.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
6.memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan,
sesuai dengan format surat pernyataan integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
i.surat referensi dan/atau rekomendasi dari perusahaan tempat pemohon bekerja sesuai dengan format surat referensi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini (jika ada);
j.fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan;
k.jawaban atas daftar pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
l.bukti pembayaran biaya perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek;
m.surat keterangan perbedaan nama dari Pejabat/instansi berwenang, jika terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan; dan
n.Surat keterangan domisili, jika terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat Kartu Tanda Penduduk.
(4)Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Otoritas Jasa Keuangan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7
Dalam rangka memproses permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a.melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan/atau
b.meminta keterangan kepada pemohon, untuk memastikan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8
(1)Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang memenuhi syarat.
(2)Dalam hal permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
a.permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
b.permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
(3)Pemohon wajib melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan.
(4)Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut.
(5)Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan izin tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap membatalkan permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV
MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN
IZIN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN
IZIN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

(1)Permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku izin dimaksud berakhir dengan ketentuan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
(2)Permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek tidak dapat dilakukan setelah masa berlaku izin dimaksud berakhir.
(3)Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format surat permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
a.daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, jika ada perubahan daftar riwayat hidup pada saat permohonan izin;
b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
c.fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan;
d.pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
e.salinan ijazah pendidikan formal terakhir (dalam hal terjadi perubahan);
f.surat keterangan kerja dari perusahaan yang melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek dan/atau keperantaraan pedagang Efek tempat Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek bekerja (jika ada);
g.fotokopi kartu anggota yang masih berlaku dari asosiasi yang mewadahi Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
h.fotokopi dokumen pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek; dan
i.surat keterangan domisili, jika terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat Kartu Tanda Penduduk.
(4)Kewajiban menyertakan fotokopi kartu anggota asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g mulai berlaku jika telah terdapat asosiasi yang mewadahi Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11
(1)Perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang memenuhi syarat.
(2)Dalam hal permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
a.Permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
b.Permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
(3)Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut.
(4)Pemohon perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan sebelum masa berlaku Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berakhir, dianggap membatalkan permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Masa berlaku Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang mendapatkan persetujuan perpanjangan adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14
Apabila pada saat permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek, pemegang izin masih mempunyai kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan berhak menolak pengajuan permohonan perpanjangan izin dimaksud.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI
WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN
WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

Bagian Kesatu
Kewajiban

(1)Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek, atau pihak lain, yang diakui Otoritas Jasa Keuangan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemenuhan persyaratan melampirkan dokumen telah mengikuti pendidikan berkelanjutan dalam rangka permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h mulai berlaku jika telah terdapat:
a.asosiasi yang mewadahi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek; atau
b.pihak lain,
yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus di bidang Pasar Modal.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 17
(1)Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek dilarang bekerja rangkap pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
(2)Larangan bekerja rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek yang berkedudukan sebagai anggota direksi dari Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek untuk merangkap jabatan sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

BAB VI
KOMITE STANDAR KEAHLIAN DAN ASOSIASI

Bagian Kesatu
Komite Standar Keahlian

Pasal 18
(1)Komite Standar Keahlian dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Komite Standar Keahlian bertugas memberikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pemberian pengakuan atas sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus.
(3)Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keahlian Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Standar Keahlian, persyaratan dan tata cara pemberian pengakuan sertifikat keahlian, serta lembaga pendidikan khusus diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Asosiasi

(1)Orang perseorangan yang memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Laporan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja; dan/atau
b.Laporan keikutsertaan dalam pendidikan berkelanjutan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan selesai mengikuti program tersebut disertai bukti pendukung.
(2)Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja dan laporan keikutsertaan atas pendidikan berkelanjutan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 21
(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak.
(2)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik penyampaian laporan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek, laporan Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.

BAB VIII
PENGEMBALIAN IZIN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK
DAN IZIN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
a.peringatan tertulis;
b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c.pembatasan kegiatan usaha;
d.pembekuan kegiatan usaha;
e.pencabutan izin usaha;
f.pembatalan persetujuan; dan
g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 24
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1)Ketentuan mengenai sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d angka 1 mulai berlaku setelah Otoritas Jasa Keuangan membentuk Komite Standar Keahlian.
(2)Dalam hal Komite Standar Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal terkait Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek dalam rangka perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek tetap berpedoman pada ketentuan angka 2 huruf a Peraturan Nomor V.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-547/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek.

Pasal 28
Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 29
(1)Sertifikat keahlian Wakil Penjamin Emisi Efek yang diterbitkan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dalam pengajuan permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Sertifikat keahlian Wakil Penjamin Emisi Efek yang diterbitkan sejak tahun 2014 sampai dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dalam pengajuan permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3)Sertifikat keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek yang diterbitkan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dalam pengajuan permohonan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4)Sertifikat keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek yang diterbitkan sejak tahun 2014 sampai dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dalam pengajuan permohonan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 30
Permohonan izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Nomor V.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-547/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 32
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP- 547/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek, beserta Peraturan Nomor V.B.1 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali:
a.ketentuan mengenai sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat terbentuknya Komite Standar Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); dan
b.untuk penyampaian permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 33
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek adalah Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha Perusahaan Efek untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
Ayat (2)
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan keperantaraan perdagangan Efek adalah Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha Perusahaan Efek untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
Ayat (3)
Pengecualian kewajiban memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek antara lain adalah pihak yang bekerja pada Perusahaan Efek dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Pengelola Statuter di mana dalam kondisi tertentu dan mendesak, ada kemungkinan pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengelola Statuter tidak memiliki izin.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Otoritas Jasa Keuangan tidak mewajibkan lagi penyampaian permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek dalam bentuk dokumen cetak dalam hal permohonan tersebut telah disampaikan melalui sistem elektronik.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Tindak pidana di bidang jasa keuangan antara lain tindak pidana di bidang perbankan, Pasar Modal, industri keuangan non bank, atau perpajakan.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Yang dimaksud dengan "biaya perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek" dalam huruf ini adalah biaya perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7
Huruf a
Dalam melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon, Otoritas Jasa Keuangan dapat antara lain meminta pemohon untuk menunjukkan dokumen asli dari fotokopi dokumen yang disertakan untuk memenuhi persyaratan permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Permohonan belum memenuhi persyaratan antara lain dokumen yang disampaikan kurang dan/atau informasi yang disampaikan tidak lengkap.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Memperhatikan masa Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek mempunyai batasan masa berlaku, maka perpanjangan hanya dapat dimohonkan sebelum masa berlakunya berakhir. Jika pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin pada masa berlaku izin tersebut maka pemegang izin dianggap tidak bermaksud untuk memperpanjang izinnya. Dalam hal pemegang izin bermaksud tetap memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek setelah masa berlakunya berakhir dan tidak melakukan permohonan perpanjangan izin, pemohon harus mengajukan permohonan izin sebagaimana izin baru.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Sebagai contoh, Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dimiliki Saudara A mempunyai masa berlaku hingga tanggal 31 Desember 2014. Saudara A mengajukan Permohonan perpanjangan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 Desember 2014 dan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan surat persetujuan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dimiliki Saudara A pada tanggal 10 Januari 2015.
Dengan demikian, Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dimiliki Saudara A tersebut tidak berlaku antara tanggal 1 Januari 2015 hingga tanggal 9 Januari 2015.
Dalam masa tidak berlaku izin tersebut, Saudara A tidak boleh melakukan kegiatan hukum yang berkaitan dengan Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan" meliputi:
a.persetujuan Otoritas Jasa Keuangan kepada asosiasi atau pihak lain yang mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan di bidang Pasar Modal; dan/atau
b.penunjukan Otoritas Jasa Keuangan kepada asosiasi atau pihak lain untuk menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan di bidang Pasar Modal.

Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "lembaga jasa keuangan" adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Otoritas Jasa Keuangan tidak mewajibkan lagi penyampaian pelaporan dalam bentuk dokumen cetak dalam hal pelaporan tersebut telah disampaikan melalui sistem elektronik.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Yang dimaksud dengan "tindakan tertentu" antara lain berupa penundaan pemberian perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "setelah Otoritas Jasa Keuangan membentuk Komite Standar Keahlian" adalah setelah Otoritas Jasa Keuangan membentuk Komite Standar Keahlian dan komite tersebut telah memberikan rekomendasi atas sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pada saat terbentuknya Komite Standar Keahlian" adalah pada saat Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Komite Standar Keahlian dan Komite tersebut telah memberikan rekomendasi atas sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]