BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Direksi Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melakukan pengawasan aktif paling kurang:
  1. memastikan bahwa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal memiliki pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
  2. mengusulkan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Dewan Komisaris;
  3. memastikan bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah ditetapkan;
  4. memastikan bahwa pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
  5. memastikan bahwa seluruh pegawai yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah secara berkala.
(2)Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal berupa Bank Kustodian yang merupakan Kantor Cabang Bank Asing, pengawasan aktif dilakukan oleh pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tersebut.

Bagian Kedua
Pengawasan Aktif Oleh Dewan Komisaris

Pasal 4
Dewan Komisaris Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melakukan pengawasan aktif paling kurang:
  1. memberikan persetujuan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diusulkan oleh Direksi;
  2. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; dan
  3. memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

BAB III
PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
PADA PENYEDIA JASA KEUANGAN

Bagian Pertama
Umum

Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal membentuk unit kerja khusus sebagai penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, berlaku ketentuan:
  1. unit kerja khusus paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana;
  2. pimpinan dan pelaksana pada unit kerja khusus dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya;
  3. pimpinan unit kerja khusus ditetapkan/diangkat oleh direktur utama;
  4. unit kerja khusus berada di bawah koordinasi direktur utama secara langsung dalam struktur organisasi Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal; dan
  5. unit kerja khusus bersifat independen dari fungsi lainnya.

Bagian Ketiga
Penugasan Pejabat

Pasal 7
Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, pejabat tersebut harus ditetapkan atau diangkat oleh direktur utama dan hanya dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan/atau fungsi audit internal.

Bagian Keempat
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Paragraf 1
Tugas

Pasal 8
Penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas paling kurang sebagai berikut:
  1. menyusun dan memelihara pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
  2. memastikan bahwa prosedur identifikasi, verifikasi, dan pemantauan Nasabah masih memadai;
  3. memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah;
  4. memantau rekening Efek dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
  5. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
  6. menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
  7. memantau pengkinian data dan profil Nasabah;
  8. melakukan pengawasan terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap unit-unit kerja terkait;
  9. menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang dilaporkan oleh unit-unit kerja yang ditugaskan; dan
  10. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang wajib dilaporkan kepada PPATK.

Paragraf 2
Wewenang

Penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai uraian tanggung jawab paling kurang sebagai berikut:
  1. memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terlaksana;
  2. memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi pejabat dan/atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal; dan
  3. menjaga kerahasiaan informasi terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Pasal 11
(1)Pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:
  1. identifikasi dan verifikasi;
  2. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
  3. CDD oleh pihak ketiga;
  4. manajemen risiko;
  5. area berisiko tinggi;
  6. pemantauan rekening Efek, transaksi Nasabah, dan pengkinian data Nasabah;
  7. penatausahaan dokumen; dan
  8. pelaporan.
(2)Pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dimiliki Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

Pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Bagian Pertama
Identifikasi dan Verifikasi

Pasal 14
(1)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melakukan prosedur CDD pada saat:
  1. akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
  2. melakukan hubungan usaha dengan Nasabah;
  3. terdapat keraguan kebenaran data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diberikan oleh Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); dan/atau
  4. terdapat indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
(2)CDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari CDD sederhana, CDD standar, dan EDD.

(1)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib mengelompokkan calon Nasabah atau Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme.
(2)Pengelompokan calon Nasabah atau Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi risiko, yaitu:
  1. rendah;
  2. menengah; dan
  3. tinggi.
(3)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib menerapkan CDD berdasarkan tingkat risiko yang dimiliki calon Nasabah atau Nasabah.

Pasal 17
(1)Calon Nasabah atau Nasabah masuk dalam kelompok risiko rendah jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. mempunyai profil sebagai berikut:
    1. merupakan penerima Efek dalam rangka Employee Stock Ownership Program (ESOP) dan/atau Management Stock Ownership Program (MSOP) dari Emiten atau Perusahaan Publik;
    2. berupa Emiten atau Perusahaan Publik;
    3. perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah;
    4. berupa Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah; atau
    5. berupa lembaga internasional di mana Pemerintah atau yang mewakili menjadi anggota;
  2. pihak yang melakukan pemesanan Efek di pasar perdana paling banyak senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
  3. tidak mencapai kriteria tingkat risiko menengah.
(2)Terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang memenuhi kriteria tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib:
  1. meneliti kebenaran data dan informasi yang disampaikan calon Nasabah atau Nasabah berdasarkan dokumen pendukung; dan
  2. memastikan data dan informasi tersebut adalah data terkini.
(3)Dalam hal Nasabah tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melakukan prosedur CDD standar atau EDD.

Pasal 18
(1)Calon Nasabah atau Nasabah masuk dalam kelompok risiko menengah jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. tidak termasuk dalam kriteria risiko rendah;
  2. tidak termasuk dalam kriteria berisiko tinggi;
  3. bagi calon Nasabah atau Nasabah Manajer Investasi yang:
    1. melakukan pembelian (subscription) Efek Reksa Dana dan produk investasi lainnya;
    2. memiliki Efek Reksa Dana dan produk investasi lainnya pada akhir bulan; atau
    3. memiliki akumulasi transaksi pembelian (subscription) dan penjualan kembali (redemption) Efek Reksa Dana dan produk investasi lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
  4. bagi calon Nasabah atau Nasabah Perantara Pedagang Efek yang:
    1. melakukan penyetoran dana lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam 1 (satu) hari;
    2. memiliki dana dan/atau Efek dengan total lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada akhir bulan; atau
    3. memiliki akumulasi transaksi Efek lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
(2)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melakukan verifikasi data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  1. membandingkan data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah dengan dokumen pendukung sebelum melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
  2. melakukan pertemuan langsung (face to face) dengan calon Nasabah atau Nasabah dan membandingkan data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah dengan dokumen asli dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. dilaksanakan langsung oleh pegawai Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, dengan dibuktikan oleh surat pernyataan secara tertulis dalam format bebas yang menyatakan pegawai tersebut telah melaksanakan pertemuan langsung (face to face) dengan calon Nasabah atau Nasabah;
    2. diwakili oleh pihak lain yang memiliki perjanjian dengan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal (outsourcing), dengan ketentuan pihak lain yang dapat mewakili Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal harus mengetahui prinsip dasar CDD; atau
    3. digantikan dengan menggunakan media elektronik, dengan ketentuan media elektronik tersebut dapat memberikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan;
  3. melakukan wawancara dengan calon Nasabah atau Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen, dalam hal terdapat keraguan atas data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diterima; dan
  4. melakukan konfirmasi terkait kebenaran atas kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), jika calon Nasabah atau Nasabah bertindak sebagai kuasa dari atau mewakili Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
(3)Bagi Nasabah yang sebelumnya masuk dalam kelompok risiko rendah namun pada saat melakukan CDD sederhana telah melakukan pertemuan langsung (face to face) nasabah, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal tidak perlu melakukan pertemuan langsung (face to face) lagi saat Nasabah memenuhi kriteria dalam kelompok risiko menengah.
(4)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Nasabah memenuhi kriteria dalam kelompok Nasabah berisiko menengah.

Dalam menetapkan pengelompokan calon Nasabah atau Nasabah berdasarkan tingkat risiko, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib paling kurang sesuai dengan pengelompokan dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 21
(1)Dalam hal terjadi perubahan tingkat risiko Nasabah dari tingkat risiko rendah menjadi tingkat risiko menengah, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melakukan proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf d dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Nasabah memenuhi kriteria tingkat risiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
(2)Dalam hal terjadi perubahan tingkat risiko Nasabah dari tingkat risiko rendah atau tingkat risiko menengah menjadi tingkat risiko tinggi, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melakukan proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f sebelum melanjutkan hubungan usaha dengan Nasabah.

(1)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal paling kurang melakukan prosedur CDD sederhana terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang memiliki tingkat risiko rendah.
(2)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal paling kurang melakukan prosedur CDD standar terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang memiliki tingkat risiko menengah.
(3)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melakukan prosedur EDD terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang memiliki tingkat risiko tinggi.
(4)Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi dan/atau profil Nasabah dengan kriteria pada tingkat risiko yang telah ditetapkan, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib menetapkan kembali pengelompokan Nasabah tersebut pada tingkat risiko yang sesuai dan menerapkan:
  1. prosedur CDD standar bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah berubah menjadi berisiko menengah sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru; atau
  2. prosedur EDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah atau menengah berubah menjadi berisiko tinggi.

Bagian Kedua
Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

Pasal 24
(1)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib memastikan bahwa calon Nasabah bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
(2)Dalam hal calon Nasabah bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
(3)Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara calon Nasabah atau Nasabah dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi.
(4)Kewajiban melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi calon Nasabah atau Nasabah yang memiliki tingkat risiko rendah.

(1)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi sebagai bagian dari pelaksanaan CDD.
(2)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  1. penyedia jasa keuangan lain di dalam negeri;
  2. penyedia jasa keuangan di sektor Pasar Modal di luar negeri; atau
  3. pihak lain di dalam negeri yang bukan merupakan penyedia jasa keuangan, yang melakukan kerja sama dengan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.
(3)Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan CDD, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga.
(4)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. memiliki kontrak kerja sama dengan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam bentuk perjanjian tertulis;
  3. bersedia memenuhi permintaan data, informasi, dan dokumen pendukung dengan segera apabila dibutuhkan oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; dan
  4. tidak berkedudukan di Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries).
(5)Dalam hal pihak ketiga berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memenuhi kriteria bahwa pihak ketiga tersebut telah menjalankan Prinsip Mengenal Nasabah secara efektif sesuai dengan rekomendasi The Financial Action Task Force (FATF).
(6)Dalam hal pihak ketiga bukan merupakan penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, prosedur CDD ditetapkan oleh dan di bawah koordinasi Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.
(7)Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal menunjuk pihak ketiga, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib:
  1. memiliki dan melaksanakan prosedur uji kelayakan dan pengawasan terhadap pihak ketiga dalam penerapan CDD;
  2. memastikan penerapan CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga telah sesuai dengan prosedur CDD yang telah ditetapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal;
  3. melaksanakan penatausahaan dokumen hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga; dan
  4. bertanggung jawab atas hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pasal 28
(1)Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal bertindak sebagai agen penjual produk penyedia jasa keuangan lainnya, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib memenuhi permintaan informasi hasil CDD dan salinan dokumen pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh penyedia jasa keuangan lainnya tersebut dalam rangka pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.
(2)Tata cara pemenuhan permintaan informasi hasil CDD dan salinan dokumen pendukung dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dengan penyedia jasa keuangan lainnya tersebut.

Bagian Keempat
Manajemen Risiko

Pasal 29
Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal secara keseluruhan.

Pasal 30
Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling kurang mencakup:
  1. pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal;
  2. pendelegasian wewenang;
  3. pemisahan tugas; dan
  4. sistem pengawasan internal termasuk audit internal.

Pasal 31
(1)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melakukan pengujian terhadap keefektifan dari pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.
(2)Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengambil contoh secara acak (random sampling).
(3)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib mendokumentasikan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32
Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib mendokumentasikan dan melakukan pemutakhiran jenis, indikator, dan contoh dari transaksi keuangan yang mencurigakan yang timbul di berbagai unit kerja terkait.

Bagian Kelima
Area Berisiko Tinggi

Pasal 33
Calon Nasabah atau Nasabah dianggap dan/atau dikelompokkan dalam area berisiko tinggi apabila:
  1. latar belakang atau profil calon Nasabah atau Nasabah dan pengendali calon Nasabah atau Nasabah termasuk PEP atau Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customer);
  2. bidang usaha calon Nasabah atau Nasabah termasuk Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business);
  3. negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi calon Nasabah atau Nasabah termasuk Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries);
  4. tercantum dalam daftar nama-nama teroris; dan/atau
  5. transaksi yang dilakukan diduga terkait dengan tindak pidana di Sektor Pasar Modal, tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.

Pasal 34
Tindakan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari anggota Direksi, pejabat setingkat di bawah Direksi, atau manajer senior dalam hal:
  1. Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang dianggap dan/atau dikelompokkan mempunyai risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan/atau
  2. pengambilan keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah yang dianggap dan/atau dikelompokkan mempunyai risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Bagian Keenam
Pemantauan Rekening dan Pemutakhiran Data Nasabah

Pasal 35
(1)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melakukan pemantauan data Nasabah secara berkesinambungan untuk memastikan transaksi yang dilakukan Nasabah sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi Nasabah yang bersangkutan.
(2)Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib memiliki sistem pemantauan yang dapat:
  1. mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan
  2. menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.
(3)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melakukan pemantauan rekening Efek dan transaksi Nasabah termasuk analisa terkait dengan kemungkinan adanya tindak pidana asal (predicate offense) dan Pendanaan Terorisme.
(4)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dapat meminta data dan/atau informasi lebih lanjut kepada Nasabah terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi.
(5)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening Efek dan transaksi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan yang mencurigakan.
(6)Dalam hal terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib meminta data dan/atau informasi lebih lanjut kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7)Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan Nasabah tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan, maka Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK.
(8)Dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi lain atas nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar nama teroris, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pasal 36
(1)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Pemantauan secara berkala terkait profil Nasabah untuk kepentingan pengkinian data dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam jangka waktu:
  1. 3 (tiga) tahun untuk Nasabah yang tergolong dalam tingkat risiko rendah;
  2. 1 (satu) tahun untuk Nasabah yang tergolong dalam tingkat risiko menengah; dan/atau
  3. 6 (enam) bulan untuk Nasabah yang tergolong dalam tingkat risiko tinggi.
(3)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib mendokumentasikan upaya pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Penatausahaan Dokumen

Pasal 37
(1)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib membuat dan mendokumentasikan daftar Nasabah sesuai dengan tingkat risiko Nasabah.
(2)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
(3)Penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Nasabah.
(4)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Bagian Kedelapan
Pelaporan

Pasal 38
(1)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, dan/atau laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
(2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

BAB V
SISTEM INFORMASI

Pasal 39
(1)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib memiliki sistem informasi yang dapat menyimpan data dan informasi Nasabah serta data transaksi Nasabah dimaksud.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sebagai salah satu parameter dalam melakukan pemantauan transaksi Nasabah.
(3)Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan fasilitas indikator transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan.
(4)Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan rincian orang, bidang usaha, dan negara yang memenuhi kriteria area berisiko tinggi dan wajib dilakukan pengkinian secara reguler.
(5)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib memastikan pemantauan transaksi Nasabah dengan menggunakan sistem informasi dapat terlaksana secara efektif dan berkesinambungan.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN

Pasal 40
Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melakukan prosedur penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai.

Pasal 41
Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melaksanakan program pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada semua pegawai yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  1. menyusun program pelatihan yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
  2. melaksanakan program pelatihan sesuai dengan jadwal program yang telah disusun; dan
  3. melaporkan pelaksanaan program pelatihan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tahun berikutnya setelah tahun pelaksanaan program pelatihan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42
Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan pengembangan teknologi dalam skema Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

Pasal 43
Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 44
(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  3. pembatasan kegiatan usaha;
  4. pembekuan kegiatan usaha;
  5. pencabutan izin usaha;
  6. pembatalan persetujuan; dan
  7. pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f atau huruf g.

Pasal 45
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 46
Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47
Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib menyampaikan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
  1. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal beserta Peraturan Nomor V.D.10 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
  2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.04/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (Face To Face) dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik serta Tata Cara Penjualan (Subscription) dan Pembelian Kembali (Redemption) Efek Reksa Dana Secara Elektronik, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 49
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Nopember 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Nopember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Yang dimaksud dengan "pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini yaitu kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ditetapkan oleh setiap Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk menjadi petunjuk teknis bagi penanggung jawab Prinsip Mengenal Nasabah dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah pada Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal tersebut.

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "berkala" mengacu pasda ketentuan terkait sumber daya manusia dan pelatihan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Ayat (2)
Yang dimaksud "Kantor Cabang Bank Asing" adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Bentuk pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tidak dimaksudkan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional sehari-hari.
Bentuk pengawasannya dapat disesuaikan dengan kompleksitas usaha Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.
Huruf c
Pembahasan dalam rapat dimaksud dapat dibuktikan dengan dokumentasi rapat yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya notula rapat atau dokumen lain yang dapat membuktikan materi yang dibahas dalam rapat serta pihak-pihak yang hadir dalam rapat. Frekuensi penyelenggaraan rapat dalam jangka waktu tertentu dapat disesuaikan dengan kompleksitas usaha Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, tingkat kemungkinan terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta adanya ketentuan atau isu baru terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Pasal 5
Ayat (1)
Pembentukan unit kerja khusus atau penugasan pejabat sebagai penanggung jawab Prinsip Mengenal Nasabah disesuaikan dengan kebutuhan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.
Yang dimaksud dengan "pejabat" adalah Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
"Kemampuan yang memadai" antara lain mencakup pengalaman dan/atau pengetahuan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan perkembangan rezim anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme.
Ayat (4)
Ketentuan pada ayat ini untuk mengantisipasi apabila pelaku Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah direktur utama Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, di mana pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan harus diketahui oleh direktur utama sehingga untuk menghindari konflik kepentingan maka direktur utama tidak dapat menjadi sebagai penanggung jawab Prinsip Mengenal Nasabah.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal harus dapat memastikan keefektifan pemantauan terhadap transaksi Nasabah, terutama apabila penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dirangkap oleh penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Umum yang menjalankan kegiatan Bank Kustodian pada Bank Umum tersebut.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
"Transaksi keuangan yang tidak wajar" adalah transaksi yang memenuhi salah satu kriteria dari transaksi keuangan yang mencurigakan namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi tersebut tergolong sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada PPATK.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Yang dimaksud dengan "nomor identitas" bagi Warga Negara Indonesia adalah Nomor Induk Kependudukan, sedangkan bagi Warga Negara Asing adalah Nomor Paspor.
Huruf c)
Cukup jelas.
Huruf d)
Cukup jelas.
Huruf e)
Cukup jelas.
Huruf f)
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Diisi bagi yang telah bekerja atau memiliki penghasilan. Sebagai contoh: mahasiswa dan ibu rumah tangga tidak perlu mencantumkan rata-rata penghasilan karena tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan "Kartu Tanda Penduduk" dalam ketentuan ini adalah Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan. Bagi Nasabah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal yang belum memberikan dokumen Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan dimaksud, agar disesuaikan pada saat pengkinian data.
Angka 2
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Cukup jelas.
Huruf c)
Cukup jelas.
Huruf d)
Cukup jelas.
Huruf e)
Cukup jelas.
Huruf f)
Cukup jelas.
Huruf g)
"Surat keterangan domisili" dapat digantikan dokumen lain bersifat independen yang menerangkan domisili dari calon Nasabah non orang perseorangan.
Contoh, surat keterangan dari pihak pengelola gedung.
Huruf h)
Cukup jelas.
Huruf i)
Cukup jelas.
Huruf j)
Bagi calon Nasabah yang merupakan perusahaan asing, dokumen identitas pengurus dapat digantikan dengan menggunakan daftar pengurus yang berwenang mewakili perusahaan yang telah diverifikasi oleh sekretaris perusahaan (corporate secretary) tersebut.
Huruf k)
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
"Badan hukum lainnya" antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, perkumpulan keagamaan, partai politik, dan organisasi non profit.
Angka 4
Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Cukup jelas.
Huruf c)
Cukup jelas.
Huruf d)
CDD juga dilakukan terhadap Pihak yang mewakili kelompok terorganisasi, asosiasi, dan perkumpulan yang bukan badan hukum dalam melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal. Pihak dimaksud juga diminta untuk menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Ayat (4)
Yang dimaksud "lembaga internasional" adalah lembaga non profit dan/atau lembaga sosial yang beroperasi di berbagai negara dan telah dikenal oleh masyarakat umum, termasuk namun tidak terbatas pada lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
huruf a
Termasuk dalam pengertian "rekening Efek menggunakan nama fiktif" adalah rekening Nasabah yang menggunakan nama yang tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas Nasabah yang bersangkutan.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Untuk efektifitas pengelompokan Nasabah, diperlukan informasi baik dari Nasabah itu sendiri maupun dari informasi lainnya terkait nasabah yang tersedia dan dapat diperoleh dari manapun.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Kriteria calon Nasabah atau Nasabah yang memiliki tingkat risiko rendah berdasarkan profil sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 5) tidak terikat dengan batasan nilai.
Angka 1
Apabila Nasabah hanya menjual Efek yang diterima dari ESOP dan/atau MSOP dan tidak menerima atau membeli Efek lain, maka dapat diterapkan CDD sederhana. Namun demikian, apabila Nasabah secara aktif melakukan jual beli Efek, maka CDD sederhana hanya dapat diterapkan jika Nasabah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas.
Huruf b
Pemesanan di pasar perdana berlaku bagi calon Nasabah tanpa diikuti pembukaan rekening Efek dan seketika langsung menjual pada hari perdagangan di pasar sekunder dimulai atas Efek dimaksud.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
"Produk investasi lain" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini termasuk namun tidak terbatas pada Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate.
Angka 3
Cukup jelas.
Huruf d
Angka 1
Yang dimaksud "penyetoran dana" adalah sejumlah dana yang masuk ke dalam Rekening Dana Nasabah yang bukan berasal dari hasil transaksi Nasabah dan/atau harta lain yang berkaitan dengan Efek yang dimiliki Nasabah. Dalam pengertian ini, dana yang diperoleh dari hasil penjualan Efek, dividen, dan/atau transaksi lain yang terkait dengan Efek Nasabah bukan merupakan penyetoran dana. Hal ini berlaku bagi Nasabah yang sama dalam satu Perusahaan Efek.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan "1 (satu) bulan" adalah sejak awal bulan hingga akhir bulan pada bulan yang sama.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengertian profil, karakteristik, dan kebiasaan pola transaksi Nasabah berpedoman pada ketentuan PPATK mengenai identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
CDD secara berkala akan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Contoh data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang dimaksud dalam pasal ini antara lain:
  1. untuk warga negara asing:
    1. Kartu Izin Tinggal, sesuai dengan ketentuan keimigrasian;
    2. surat referensi dari:
      1. seorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan/instansi/pemerintah Indonesia mengenai profil calon Nasabah berkewarganegaraan asing; atau
      2. penyedia jasa keuangan di negara atau yurisdiksi tempat kedudukan calon Nasabah dan negara atau yurisdiksi tersebut tidak tergolong berisiko tinggi.
  2. untuk Nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan:
    1. data mengenai pekerjaan:
      1. surat keterangan dari tempat kerja; atau
      2. kartu identitas tempat kerja.
    2. data mengenai penghasilan:
      1. slip gaji; atau
      2. rekening koran simpanan di bank dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
  3. Data, informasi, dan/atau dokumen pendukung lain yang diperlukan, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Mengemudi (SIM), kartu keluarga, dan akte kelahiran.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketidaksesuaian pada ayat ini terjadi apabila terdapat perubahan tingkat risiko Nasabah berdasarkan transaksi dan/atau profil Nasabah, misalnya dari tingkat risiko rendah ke tingkat risiko menengah, dari tingkat risiko menengah ke tingkat risiko tinggi, atau tingkat risiko rendah langsung ke tingkat risiko tinggi tanpa terlebih dahulu melalui tingkat risiko menengah.
Apabila prosedur pada tingkat risiko yang lebih tinggi telah dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, maka prosedur tersebut tidak perlu dilakukan lagi pada saat terjadi perubahan tingkat risiko Nasabah dari tingkat risiko yang lebih tinggi ke tingkat risiko yang lebih rendah.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Kewajiban memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) merupakan bagian dari CDD, sehingga kewajiban ini tidak berlaku bagi calon Nasabah atau Nasabah yang memiliki tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penyedia jasa keuangan lain di sektor Pasar Modal di dalam negeri antara lain Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Wali Amanat, dan Penasihat Investasi.
Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ini berisi antara lain pernyataan bahwa calon Nasabah telah melakukan proses CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dan bersedia memberikan data, informasi, dan/atau salinan dokumen pendukung Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) jika dibutuhkan oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.
Ayat (4)
"Pernyataan tertulis" sebagaimana dimaksud pada ayat ini berisi antara lain pernyataan bahwa calon Nasabah telah melakukan proses CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dan bersedia memberikan data, informasi, dan/atau salinan dokumen pendukung Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) jika dibutuhkan oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "tidak setara" adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di negara lain lebih rendah daripada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 26
Huruf a
Yang dimaksud dengan "lembaga negara atau instansi pemerintah" dalam huruf ini mencakup lembaga pemerintahan Indonesia dan lembaga pemerintahan asing.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang termasuk "penyedia jasa keuangan lain di dalam negeri" adalah penyedia jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Prosedur CDD mencakup identifikasi dan verifikasi calon Nasabah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Penggolongan tingkat risiko suatu negara antara lain sebagaimana dikeluarkan oleh The Financial Action Task Force (FATF) dan/atau The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) yang antara lain dapat dilihat dalam situs web www.fatf-gafi.org atau www.apgml.org.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam memastikan penerapan CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dapat melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
-mereviu kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah pihak ketiga secara berkala; dan
-melakukan uji petik atau sampling untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "dokumen hasil CDD" adalah formulir yang memuat data dan/atau informasi calon Nasabah atau Nasabah serta dokumen pendukung.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "sistem pengawasan internal" adalah prosedur, mekanisme, tata cara atau sarana yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan secara sistematis.

Pasal 31
Pengujian dan dokumentasi pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan untuk perbaikan dan pengembangan sistem pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah yang dimiliki Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Huruf a
Contoh "Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person)" antara lain terdiri dari:
  1. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
  2. Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
  3. Menteri atau Pejabat setingkat Menteri;
  4. Eksekutif Senior perusahaan negara;
  5. Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  6. Eksekutif dan ketua partai politik;
  7. Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian;
  8. Pejabat senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung;
  9. Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden;
  10. Anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah;
  11. Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori-kategori di atas;
  12. Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, status selebriti, dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam posisi berisiko, harus masuk dalam kategori berisiko tinggi; dan
  13. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam pedoman PPATK yang terkait dengan Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Persons).

Contoh "Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customers)" antara lain terdiri dari:
  1. Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Persons);
  2. Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik;
  3. Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti Pencucian Uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi;
  4. Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap Pencucian Uang, seperti pegawai penyedia jasa keuangan;
  5. Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar Perserikatan Bangsa Bangsa atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris, ataupun organisasi yang melakukan Pendanaan Terorisme; atau
  6. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam pedoman PPATK yang terkait dengan Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customers).
Huruf b
Contoh "Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business)" antara lain terdiri dari:
  1. Jasa keuangan, seperti Pedagang Valuta Asing (money changer), Usaha Jasa Pengiriman Uang (money remittance);
  2. Offshore company termasuk Penyedia Jasa Keuangan yang berlokasi di tax dan/atau secrecy havens dan yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF;
  3. Dealer mobil;
  4. Agen perjalanan;
  5. Pedagang perhiasan, batu permata dan logam berharga;
  6. Perusahaan perdagangan ekspor/impor;
  7. Usaha yang berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelola parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi ulang pulsa;
  8. Penjual grosir (wholesalers) dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona perdagangan bebas);
  9. Advokat, akuntan atau konsultan keuangan;
  10. Dealer barang antik dan seni;
  11. Agen properti; atau
  12. Usaha lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business).
Huruf c
Contoh Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries) antara lain terdiri dari:
  1. Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assessment terhadap suatu negara (seperti:
    Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD), Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa (GIABA) atau Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF;
  2. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak cooperative atau Tax Haven oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
  3. Negara yang memiliki tingkat tata kelola (good governance) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank;
  4. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam Transparancy International Corruption Perception Index; atau
  5. Negara atau yurisdiksi lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries).
Huruf d
Informasi atas pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris dapat bersumber dari:
  1. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267; atau
  3. Sumber lain yang lazim digunakan.
Huruf e
Informasi atas dugaan terjadinya transaksi yang terkait dengan tindak pidana di sektor Pasar Modal, tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme dapat berasal dari:
  1. laporan atau pengaduan dari Nasabah atau pihak ketiga yang dirugikan;
  2. database dan manajemen risiko dari Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal;
  3. Otoritas Jasa Keuangan;
  4. Bursa Efek;
  5. PPATK;
  6. media massa yang menginformasikan bahwa calon Nasabah atau Nasabah melakukan tindak pidana;
  7. aparat penegak hukum; dan/atau
  8. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pasal 34
Persetujuan dari manajer senior hanya berlaku bagi Bank Kustodian.
Yang dimaksud dengan "manajer senior" mengacu pada ketentuan di sektor perbankan.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam hal ini khususnya terhadap Nasabah yang statusnya mengalami perubahan dari Nasabah biasa menjadi PEP termasuk Nasabah yang baru teridentifikasi sebagai PEP.

Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "profil Nasabah" adalah deskripsi Nasabah yang mencakup antara lain identitas, pekerjaan atau bidang usaha, penghasilan atau hasil usaha, dan sumber dana.
Yang dimaksud dengan "karakteristik Nasabah" adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada Nasabah yang mencakup antara lain lingkup kegiatan, pekerjaan, atau usaha.
Yang dimaksud dengan "kebiasaan pola transaksi Nasabah" adalah kelaziman transaksi yang dilakukan oleh Nasabah yang mencakup antara lain jumlah, frekuensi, mata uang, instrumen yang digunakan, jenis portofolio, produk, dan jangka waktu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Permintaan data lebih lanjut oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal pada ayat ini harus memperhatikan ketentuan anti-tipping off sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Apabila permintaan data dan/atau informasi lebih lanjut dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya tipping off, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dapat melaporkan transaksi yang diindikasikan mencurigakan dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan tanpa didahului dengan proses permintaan data dan/atau informasi lebih lanjut tersebut.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pengkinian data yang didokumentasikan termasuk pula dokumen kependudukan.
Dokumentasi upaya pengkinian data dapat berupa dokumen fisik yang membuktikan upaya pengkinian atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik.
Dokumentasi tersebut harus dapat diberikan atau ditunjukkan apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang pada saat diperlukan.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, electronic form, microfilm, atau dokumen lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pelaksanaan penyimpanan catatan dan dokumen atas identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan berpedoman pada ketentuan PPATK mengenai identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk menelusuri setiap transaksi individu (individual transaction) apabila diperlukan, baik untuk keperluan internal dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, maupun dalam kaitannya dengan proses peradilan.
Pemantauan transaksi Nasabah dapat dilakukan secara:
  1. Manual, yaitu dengan menginput data dan informasi Nasabah serta transaksi Nasabah ke dalam suatu aplikasi pengolah data (spreadsheet); atau
  2. Elektronis, melalui aplikasi pemantauan anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme yang terhubung dengan sistem database Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal yang memuat data dan informasi Nasabah, transaksi Nasabah, produk dan portofolio Nasabah, serta didukung dengan data dan informasi Nasabah secara terpadu.Sistem pemantauan transaksi dapat disesuaikan dengan kompleksitas Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "fasilitas indikator" adalah apabila terdapat transaksi yang mencurigakan dapat diketahui dengan segera oleh penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Salah satu contoh fasilitas indikator dimaksud adalah fasilitas red flag.
Pemantauan dapat dilakukan secara manual maupun secara elektronis melalui aplikasi khusus yang disesuaikan dengan kompleksitas Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 40
Pemanfaatan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagai media Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dimungkinkan juga melibatkan karyawan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal itu sendiri.
Penyaringan (screening) dilakukan untuk mencegah digunakannya Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagai sarana dan/atau tujuan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan Pihak internal Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Pasal 41
Dalam menentukan peserta pelatihan, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal mengutamakan pegawai yang tugas sehari-harinya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. berhadapan langsung dengan Nasabah (front liner);
  2. melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; atau
  3. terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan.Direksi dan Dewan Komisaris tidak diwajibkan untuk mengikuti program pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, namun tetap harus mengetahui perkembangan terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, termasuk perkembangan terkait dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Termasuk dalam "kerja sama dengan penegak hukum" yang dimaksudkan dalam pasal ini antara lain menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen pendukung kepada penegak hukum terkait dengan identitas nasabah yang diduga melakukan tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]