BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Setiap Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Lembaga Jasa Keuangan yang dapat mengajukan permohonan menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.Bank;
b.Perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah;
c.Lembaga Jasa Keuangan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(3)Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui untuk menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan Laku Pandai.

BAB II
PRODUK LAKU PANDAI

Pasal 4
Produk yang dapat disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang menyelenggarakan Laku Pandai antara lain:
a.Tabungan;
b.Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro;
c.Asuransi mikro; dan/atau
d.Produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(1)Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan Bank kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA, dalam hal:
a.calon debitur telah menjadi nasabah paling singkat 6 (enam) bulan; atau
b.calon debitur menjadi nasabah kurang dari 6 (enam) bulan, namun Bank telah memiliki keyakinan tentang kelayakan calon debitur dan/atau kemampuan keuangan yang bersangkutan; dan
c.kredit atau pembiayaan ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif dan/atau kegiatan lain dalam rangka mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif.
(2)Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik paling sedikit:
a.jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun; atau
b.jangka waktu kredit atau pembiayaan dapat lebih lama dari 1 (satu) tahun sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur; dan
c.batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 7
(1)Pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dapat dilakukan melalui jaringan kantor Bank atau Agen.
(2)Analisis kelayakan dan persetujuan atas permohonan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan oleh Bank.
(3)Pencairan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dapat dilakukan melalui:
a.rekening tabungan dengan karakteristik BSA milik debitur; atau
b.rekening milik pihak penyedia kebutuhan usaha debitur.

Pasal 8
Bank wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari total portofolio kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dalam rangka Laku Pandai.

(1)Bank yang akan mengajukan permohonan persetujuan menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.berbadan hukum Indonesia;
b.memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan dengan peringkat 1, 2, atau peringkat 3;
c.memiliki jaringan kantor di Wilayah Indonesia Timur dan/atau provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
d.telah memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan transaksi elektronik bagi nasabah Bank berupa:
1.Short Message Service (SMS) banking atau mobile banking; dan
2.internet banking atau host to host.
(2)Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi secara berkala terkait persyaratan wilayah jaringan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 11
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dikecualikan bagi:
a.Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; atau
b.Bank yang berkantor pusat di luar provinsi DKI Jakarta.

(1)Bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 1 dan BPR atau BPRS yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Bank penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan internet banking dalam rangka memperoleh persetujuan untuk menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai.
(2)Permohonan untuk menyelenggarakan internet banking sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disetujui apabila Bank juga disetujui menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai.

Pasal 14
(1)Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun yang bersangkutan.
(2)Bank harus mengajukan permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai paling cepat 60 (enam puluh) hari sebelum target waktu penyelenggaraan Laku Pandai dengan disertai dokumen pendukung.
(3)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mempertimbangkan kelengkapan dokumen dan analisis terhadap kemampuan Bank, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dengan karakteristik penyelenggaraan Laku Pandai yang akan dilakukan oleh Bank.
(4)Bank yang telah disetujui untuk menyelenggarakan Laku Pandai harus mulai melakukan kegiatan paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan.
(5)Dalam hal Bank belum menyelenggarakan Laku Pandai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku.

(1)Bank penyelenggara Laku Pandai bekerjasama dengan Agen untuk menyediakan produk Bank bagi masyarakat yang belum terlayani jaringan kantor Bank.
(2)Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.Agen perorangan; dan/atau
b.Agen berbadan hukum.

Pasal 17
Perorangan yang dapat menjadi Agen harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
a.bertempat tinggal di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai;
b.memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas yang baik;
c.memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan tetap lainnya selama paling singkat 2 (dua) tahun;
d.belum menjadi Agen dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang kegiatan usahanya sejenis; dan
e.lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai.

Pasal 18
Badan hukum yang dapat menjadi Agen harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
a.berbadan hukum Indonesia yang:
1.diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas dan diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan; atau
2.merupakan perusahaan dagang yang memiliki jaringan retail outlet;
b.memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik;
c.memiliki usaha yang menetap di satu lokasi dan masih berlangsung, paling singkat 2 (dua) tahun;
d.mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank penyelenggara Laku Pandai;
e.mampu menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai;
f.memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; dan
g.lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai.

Bagian Kedua
Kegiatan Layanan oleh Agen

(1)Agen hanya dapat melayani nasabah dan/atau calon nasabah di sekitar wilayah tempat kedudukan Agen yang mencakup desa atau setara dan/atau daerah lain di sekitarnya.
(2)Penetapan wilayah lain di sekitar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewajaran jarak dan waktu tempuh, biaya perjalanan menuju lokasi Agen, dan/atau kondisi topologi wilayah.

Pasal 21
(1)Agen Bank penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat bertindak sebagai pemasar asuransi mikro berdasarkan perjanjian kerjasama antara Agen dengan perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah yang menerbitkan produk asuransi mikro, dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Bank penyelenggara Laku Pandai.
(2)Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat memasarkan produk dan/atau jasa keuangan lainnya sepanjang:
a.telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait produk dan jasa keuangan yang dipasarkan;
b.memberitahukan kepada Bank penyelenggara Laku Pandai yang telah bekerjasama dengan Agen tersebut; dan
c.tetap mampu memberikan layanan yang baik kepada nasabah dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang telah terlebih dahulu bekerjasama dengan Agen.

Bagian Ketiga
Tata Cara Hubungan Kerjasama antara
Bank Penyelenggara Laku Pandai dengan Agen

(1)Bank penyelenggara Laku Pandai hanya dapat bekerjasama dengan Agen perorangan yang belum bekerjasama dengan Bank lain yang kegiatan usahanya sejenis.
(2)Bank penyelenggara Laku Pandai dapat bekerjasama dengan Agen berbadan hukum yang telah bekerjasama dengan Bank lain sepanjang hasil analisis Bank penyelenggara menunjukkan Agen tersebut masih dapat memberikan pelayanan dengan baik.
(3)Bank penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank lain yang telah bekerjasama dengan Agen berbadan hukum dimaksud.
(4)Bank penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan terlebih dahulu disertai dengan dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Bank penyelenggara lain kegiatan usahanya sejenis.
(5)Agen berbadan hukum yang bekerjasama dengan lebih dari 1 (satu) Bank penyelenggara, hanya dapat menyediakan produk dari 1 (satu) bank konvensional dan/atau 1 (satu) bank syariah pada setiap kantor atau retail outlet yang dimilikinya.

Bagian Keempat
Kedudukan Agen

Pasal 24
(1)Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat berkedudukan di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan 31 Desember 2016.
(2)Kerjasama yang dilakukan setelah 31 Desember 2016 antara Bank Penyelenggara Laku Pandai dengan Agen yang berkedudukan di Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota, wajib diikuti kerjasama dengan Agen yang berkedudukan di luar Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota dalam jumlah tertentu.
(3)Kewajiban kerjasama Bank penyelenggara Laku Pandai dengan Agen dalam jumlah tertentu di luar Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1)Transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank penyelenggara Laku Pandai harus dibukukan pada rekening nasabah di core banking system yang dimiliki oleh Bank pada saat yang bersamaan (real time).
(2)Pembukuan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian bukti transaksi kepada nasabah Bank yang bersangkutan.

Pasal 28
Dalam hal penyelenggaraan Laku Pandai memerlukan dukungan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, Bank wajib memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan pihak lain tersebut.

Pasal 29
Sistem aplikasi yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai harus mengarah pada terwujudnya interoperability.

BAB V
PENERAPAN CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)

Pasal 30
(1)Terhadap calon nasabah tabungan dengan karakteristik BSA, Bank dengan bantuan Agen cukup menerapkan prosedur Customer Due Dilligence (CDD) yang lebih sederhana.
(2)Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterapkan terhadap calon nasabah apabila, paling sedikit:
a.terdapat ketidaksesuaian profil calon nasabah;
b.calon nasabah merupakan Politically Exposed Person (PEP); dan/atau
c.terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
(3)Terhadap calon nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dengan bantuan Agen wajib meminta informasi paling sedikit mencakup:
a.nama lengkap;
b.alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat domisili apabila ada;
c.tempat dan tanggal lahir; dan
d.pekerjaan.
(4)Informasi calon nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didukung dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil calon nasabah dan spesimen tanda tangan.

Pasal 31
(1)Nasabah tabungan dengan karakteristik BSA yang telah mengajukan pembukaan rekening melalui Agen hanya dapat melakukan transaksi penyetoran tunai selama proses verifikasi belum selesai dilakukan oleh Bank.
(2)Bank wajib memiliki prosedur pengembalian setoran tunai yang telah dilakukan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila hasil proses verifikasi Bank menolak permohonan pembukaan rekening.

Pasal 32
(1)Bank wajib membuat dan menyimpan daftar nasabah tabungan dengan karakteristik BSA yang pembukaan rekeningnya dilakukan melalui prosedur CDD yang lebih sederhana.
(2)Dalam hal tabungan nasabah tidak lagi memenuhi karakteristik BSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Bank dengan bantuan Agen wajib melakukan CDD ulang melalui prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank.

BAB VI
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 33
(1)Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi e-banking pada sistem elektronik untuk penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi Bank.
(2)Dalam pelaksanaan prinsip keaslian (authentication), Bank penyelenggara Laku Pandai paling sedikit menetapkan dua faktor keaslian (two factor authentication).
(3)Dalam pelaksanaan prinsip tidak dapat diingkari (non repudiation), Bank penyelenggara Laku Pandai paling sedikit menerapkan messaging security dan end to end encryption.

BAB VII
PERLINDUNGAN NASABAH

Pasal 34
(1)Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
(2)Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 35
Bank yang telah memperoleh persetujuan menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menyampaikan:
a.laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai untuk pertama kali, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laku Pandai dilaksanakan;
b.laporan rencana kerjasama dengan Agen dalam rangka penyelenggaraan Laku Pandai setiap tahun dicantumkan dalam RBB tahun yang bersangkutan; dan
c.laporan realisasi kerjasama dengan Agen sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan bersamaan dengan laporan realisasi RBB sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 36
(1)Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai.
(2)Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
(3)Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) setelah akhir bulan laporan.
(4)Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, laporan paling lambat disampaikan pada hari kerja terakhir sebelumnya.
(5)Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara online.
(6)Selama penyampaian laporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan hardcopy dan softcopy laporan secara offline kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 37
Laporan rencana kerjasama pertama kali dengan Agen berbadan hukum yang telah bekerjasama dengan Bank penyelenggara lain yang kegiatan usahanya sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) wajib disampaikan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sebelum kerjasama dilakukan.

Pasal 38
(1)Bank penyelenggara Laku Pandai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.
(2)Bank penyelenggara Laku Pandai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
(3)Bank penyelenggara Laku Pandai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan rencana kerjasama apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 39
Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, Pasal 36, dan Pasal 37 apabila laporan belum diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah 30 (tiga puluh) hari dari batas waktu penyampaian laporan.

Pasal 40
Permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), laporan realisasi penyelenggaraan, rencana kerjasama dengan Agen, dan realisasi kerjasama dengan Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dan Pasal 37, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41
(1)Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta laporan, keterangan, dan/atau data, termasuk melakukan pemeriksaaan (on site supervision) terhadap Agen.
(2)Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan Bank penyelenggara Laku Pandai untuk melakukan penghentian kerjasama dengan Agen.

BAB X
SANKSI

Pasal 42
(1)Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (9), Pasal 8, Pasal 19 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 22, Pasal 23 ayat (4), pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28, Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Lembaga Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
a.peringatan tertulis;
b.pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
c.penurunan tingkat kesehatan.
(2)Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai manajemen risiko.
(3)Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko teknologi informasi pada Bank.
(4)Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Pasal 43
(1)Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
(2)Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(3)Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan, sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan laporan tidak diberlakukan.
(4)Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44
(1)Bagi Bank yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan akan mengajukan permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam tahun 2015 namun belum mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam RBB, dapat mencantumkan rencana penyelenggaraan dalam revisi RBB.
(2)Penyampaian revisi RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai penyampaian perubahan RBB yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai rencana bisnis bank.

Pasal 45
Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai sebelum tanggal 1 Maret 2015 dapat menyampaikan permohonan penyelenggaraan Laku Pandai kurang dari 60 (enam puluh) hari sebelum target waktu penyelenggaraan Laku Pandai.

Pasal 46
Bank yang telah bekerjasama dengan Agen tertentu untuk menyediakan layanan atau jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d sebelum tanggal 1 Maret 2015 tidak wajib menetapkan Agen mulai dari klasifikasi paling sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 48
Ketentuan pelaksanaan di sektor jasa keuangan yang terkait dengan implementasi pelaksanaan Laku Pandai dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 49
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Penerapan manajemen risiko mengacu pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.

Pasal 4
Huruf a
Termasuk produk tabungan berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah dan/atau wadi'ah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
"Setoran" mencakup setoran pada saat pembukaan rekening dan/atau setoran tunai selanjutnya.
Huruf d
"Tanpa batas minimum saldo rekening" berlaku setiap saat.
Huruf e
Batas maksimum saldo rekening dapat disesuaikan oleh Bank sesuai karakteristik kegiatan perekonomian dan kemampuan masyarakat di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai.
Huruf f
"Pemindahbukuan" adalah transaksi pemindahan dana ke rekening lain pada Bank yang sama.
"Transfer ke luar" adalah transaksi pemindahan dana dari rekening nasabah di Bank penyelenggara ke rekening nasabah di Bank lain.
Bank dapat menetapkan batas maksimum transaksi debet rekening yang lebih sedikit dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam rangka menyesuaikan dengan antara lain karakteristik kegiatan perekonomian, kemampuan masyarakat, di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai.
Huruf g
Kelonggaran batas maksimum transaksi debet rekening dilakukan untuk memungkinkan tabungan dengan karakteristik BSA digunakan Bank untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro pemilik tabungan tersebut.
Huruf h
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
"Transaksi transfer masuk" adalah transaksi pemindahan dana ke rekening nasabah di Bank penyelenggara dari rekening nasabah di Bank lain.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Huruf i
"Transfer ke luar" adalah transaksi pemindahan dana dari rekening nasabah di Bank penyelenggara ke rekening nasabah di Bank lain.
Contoh "transaksi pembayaran melalui rekening tabungan" antara lain untuk pembayaran listrik, air, dan/atau telepon.
Contoh "biaya lainnya" antara lain penggantian kartu rusak atau hilang.
Huruf j
Bunga tabungan dengan karakteristik BSA dapat diberikan secara bertingkat kepada nasabah, mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah) dengan suku bunga terendah paling sedikit sama dengan tingkat suku bunga terendah untuk tabungan reguler pada Bank.
Bagi hasil tabungan di bank umum syariah berdasarkan akad mudharabah dengan karakteristik BSA diberikan berdasarkan nisbah bagi-hasil yang merupakan kesepakatan bersama antara bank umum syariah dengan nasabah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
Bonus tabungan di bank umum syariah berdasarkan akad wadi'ah dengan karakteristik BSA merupakan kebijakan internal Bank yang bersifat sukarela (tidak diperjanjikan di awal).
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (3)
Setiap nasabah yang memiliki tabungan dengan karakteristik BSA hanya dapat memiliki 1 (satu) rekening tabungan di Bank yang sama. Dalam hal nasabah sudah memiliki tabungan lain namun ingin memiliki tabungan dengan karakteristik BSA, maka tabungan lain tersebut harus ditutup terlebih dahulu.
Ayat (4)
Huruf a
Penetapan nama produk merupakan kebijakan masing-masing Bank.
Huruf b
Bentuk bukti kepemilikan antara lain dapat berupa buku, hasil cetak, atau kartu penabung.
Ayat (5)
Huruf a
Dalam hal konfirmasi atau persetujuan belum diberikan nasabah secara tertulis atau dilakukan melalui media elektronik, maka perlu diikuti dengan konfirmasi atau persetujuan secara tertulis.
Huruf b
Dalam hal persetujuan belum diberikan Bank secara tertulis atau dilakukan melalui media elektronik, maka perlu diikuti dengan konfirmasi atau persetujuan secara tertulis.
Ayat (6)
"Transaksi" tidak termasuk pengkreditan tabungan dengan karakteristik BSA karena bunga atau bagi hasil dari tabungan itu sendiri.
Prosedur tindak lanjut untuk rekening tidur (dormant account) ditetapkan oleh Bank.
Ayat (7)
Penyediaan kartu ATM atau kartu debet kepada nasabah tabungan dengan karakteristik BSA dimaksudkan untuk meningkatkan layanan Bank sesuai dengan kebutuhan nasabah.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Informasi tentang kelayakan dan kemampuan debitur dapat diperoleh dari sumber-sumber informasi di luar aktivitas rekening tabungan dengan karakteristik BSA.
"Kegiatan usaha yang bersifat produktif" seperti modal kerja, investasi barang modal dan pendidikan.
"Kegiatan lain" antara lain biaya melahirkan, biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman.
Ayat (2)
Jangka waktu kredit atau pembiayaan antara lain mempertimbangkan analisis mengenai rencana pengembangan kegiatan usaha yang diajukan calon debitur, kondisi/karakteristik usaha calon debitur dan/atau informasi dari pendamping, kelompok nasabah, dinas atau instansi terkait. Contoh siklus usaha lebih dari 1 (satu) tahun antara lain ternak sapi, tanaman kayu, dan tanaman kopi.
Nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan Bank antara lain dengan mempertimbangkan analisis permohonan calon debitur terkait karakter, kewajaran pembiayaan yang dibutuhkan, kemampuan pengembalian kredit atau pembiayaan, dan/atau informasi lain dari pendamping, kelompok nasabah, dinas atau instansi terkait, tanpa mengutamakan keberadaan agunan sebagai jaminan tambahan.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Contoh "penyedia kebutuhan usaha debitur" antara lain penyedia pupuk dan/atau benih yang diperlukan debitur untuk kegiatan tanam padi.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Penilaian peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan mengacu pada antara lain ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum atau penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Penilaian peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan yang digunakan adalah hasil penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Huruf c
Wilayah Indonesia Timur dan/atau provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang memerlukan Laku Pandai berdasarkan perbandingan dengan provinsi lain dengan menggunakan parameter kecukupan jaringan kantor Bank, persentase daerah tertinggal dan penduduk miskin, dan kondisi tertentu lainnya.
Wilayah Indonesia Timur mengacu kepada pembagian wilayah Indonesia berdasarkan zona waktu, meliputi provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.
Huruf d
"Layanan" mencakup layanan untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melaksanakan transaksi perbankan melalui media elektronik.
Yang dimaksud dengan "SMS banking" adalah layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media SMS, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank umum.
Yang dimaksud dengan "mobile banking" adalah layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.
Yang dimaksud dengan "internet banking" adalah layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.
Yang dimaksud dengan "host to host" adalah sistem elektronik terenkripsi yang terhubung secara dua arah dan real time online di antara dua institusi yang melakukan kerjasama.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Pengaturan ini dimaksudkan untuk mendukung peran Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Bank yang berkantor pusat di luar provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan keuangan, pengembangan pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan di daerahnya.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah" adalah Bank yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Kota.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 12
Huruf a
Yang dimaksud dengan "modal inti" adalah modal inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti BPR atau KPMM untuk BPRS.
Huruf b
Peringkat tingkat kesehatan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "NPL" adalah perbandingan kredit non lancar sebelum dikurangi Penyisihan Pengurangan Aset Produktif (PPAP) terhadap total kredit.
Yang dimaksud dengan "NPF" adalah perbandingan pembiayaan non lancar sebelum dikurangi PPAP terhadap total pembiayaan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "Rasio KPMM" adalah rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti BPR atau KPMM untuk BPRS.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "pelanggaran ketentuan BPR atau BPRS tertentu" antara lain pelanggaran:
1.kewajiban persyaratan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris meliputi jumlah, rangkap jabatan, dan hubungan keluarga;
2.kewajiban memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham tertentu; dan/atau
3.kewajiban pemenuhan modal inti minimum.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "BUKU 1" adalah kelompok Bank BUKU 1 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank umum.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "RBB" adalah rencana bisnis bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai rencana bisnis bank.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15
Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain ketidaksesuaian dengan karakteristik bisnis Bank, ketidaksiapan kompetensi sumber daya manusia di Bank, ditengarai akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat, dapat membahayakan atau menimbulkan risiko yang tinggi bagi Bank, dan/atau tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Termasuk sebagai "Agen perorangan" antara lain pimpinan/orang di dalam:
1.perusahaan tidak berbadan hukum seperti CV atau Firma;
2.organisasi informal seperti Gabungan Kelompok Tani; dan
3.sekolah, termasuk pondok pesantren.
Huruf b
"Agen berbadan hukum" antara lain Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Contoh "kegiatan tetap lainnya" antara lain guru atau pensiunan.
Huruf d
Contoh: Agen dari satu Bank konvensional penyelenggara Laku Pandai tidak dapat menjadi Agen dari Bank konvensional penyelenggara Laku Pandai yang lain.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 18
Huruf a
Angka 1
Contoh "badan hukum" antara lain PT POS Indonesia, PT Pegadaian (Persero), koperasi, dan pegadaian.
Angka 2
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemindahbukuan" adalah pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lain pada Bank yang sama.
Yang dimaksud dengan "transfer dana" adalah kegiatan pemindahan dana dari dan/atau ke rekening nasabah di Bank penyelenggara ke dan/atau dari rekening nasabah di Bank lain.
Kegiatan pengecekan saldo dapat termasuk pengecekan beberapa mutasi transaksi terakhir baik menggunakan electronic device atau instrument dan/atau hasil printout.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
"Ketentuan yang berlaku" termasuk ketentuan mengenai sistem pembayaran.
Contoh "layanan atau jasa keuangan lain" seperti asuransi mikro dan layanan keuangan digital.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Contoh "pengaturan dalam kebijakan Bank":
a.Pengklasifikasian Agen berdasarkan kemampuan antara lain:
1.perbedaan tingkat kemampuan memahami produk-produk Bank;
2.perbedaan tingkat kemampuan keuangan, dan menyediakan sejumlah deposit dan/atau jaminan yang ditempatkan pada Bank untuk kegiatan pelayanan oleh Agen.
b.Pengklasifikasian Agen berdasarkan jangka waktu kerjasama yang telah dilakukan dengan Bank misalnya:
1.klasifikasi A apabila Agen baru akan memulai kerjasama dengan Bank penyelenggara; dan
2.klasifikasi G apabila Agen telah melakukan kerjasama dengan Bank penyelenggara paling singkat 2 (dua) tahun.
Ayat (7)
"Kondisi tertentu" antara lain jumlah deposit yang ditempatkan Agen pada Bank, kemampuan keuangan dan kinerja Agen, serta kondisi ekonomi masyarakat di sekitar lokasi Agen.
Ayat (8)
Penetapan oleh Bank dapat berbeda antara 1 (satu) Agen dengan Agen lainnya.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Dalam menjual produk asuransi mikro yang berdasarkan perjanjian kerjasama antara Agen dengan perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah, Agen perorangan dan/atau Agen berbadan hukum bertindak sebagai pemasar asuransi mikro bukan sebagai Agen Laku Pandai.
Ayat (2)
Contoh "produk keuangan lainnya" adalah uang elektronik (e-money) melalui layanan keuangan digital.
Contoh "jasa keuangan lainnya" adalah penyelenggaraan transfer dana oleh Agen berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana.

Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
"Pertimbangan tertentu" antara lain:
1.kemampuan keuangan Agen;
2.perkiraan aktivitas transaksi sesuai karakteristik masyarakat di sekitar lokasi Agen; dan
3.klasifikasi Agen.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Bank dalam melakukan pemantauan termasuk melakukan pengecekan ke lokasi Agen untuk memastikan kesesuaian penyediaan layanan oleh Agen dengan klasifikasi Agen dan cakupan layanan dalam perjanjian kerjasama.
Frekuensi pemantauan dan pengawasan secara langsung ditetapkan oleh Bank dengan mempertimbangkan antara lain faktor keamanan, keyakinan terhadap kredibilitas dan integritas Agen, hasil analisis pemantauan transaksi Agen, dan perkembangan kegiatan usaha Agen dan jumlah deposit.
Huruf h
"Pelanggaran" antara lain:
1.tidak mematuhi perjanjian kerjasama,
2.melakukan layanan yang tidak termasuk dalam perjanjian kerjasama, dan
3.melakukan penyimpangan.
Huruf i
"Edukasi dan pelatihan" mencakup antara lain:
1.manfaat, biaya, dan risiko terkait produk Laku Pandai;
2.prosedur operasi kerja termasuk tata cara penggunaan electronic device; dan
3.prosedur Customer Due Diligence (CDD).
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Contoh "kondisi tertentu" antara lain terjadi bencana alam di tempat kedudukan Agen, kegagalan sistem aplikasi Bank pada electronic device Agen, atau Agen meninggal dunia.
Ayat (2)
Huruf a
Contoh "hak dan kewajiban Bank" antara lain menerima laporan dari Agen, melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen.
Contoh "hak dan kewajiban Agen" antara lain menerima pembayaran fee dari Bank, menjaga kerahasiaan data nasabah, dan menyampaikan laporan kepada Bank.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan jenis "kegiatan usaha" Bank adalah bank konvensional atau bank syariah.
Ayat (2)
Analisis Bank penyelenggara mencakup antara lain kemampuan keuangan dan kecukupan infrastruktur pendukung operasional Agen berbadan hukum yang telah bekerjasama dengan Bank lain.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
"Dokumen pendukung" antara lain hasil analisis Bank yang menunjukkan bahwa Agen berbadan hukum masih dapat memberikan pelayanan dengan baik dan bukti persetujuan dari Bank lain yang telah bekerjasama sebelumnya dengan Agen berbadan hukum tersebut.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
"Di seluruh wilayah Indonesia" termasuk Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten, dan/atau Kota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketersediaan layanan keuangan yang belum memadai dalam lokasi tempat kedudukan calon Agen dapat dilihat antara lain dari perbandingan antara jumlah nasabah Bank dengan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan keberadaan jaringan kantor Bank.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
"Pertimbangan tertentu" antara lain kondisi wilayah operasional, kemampuan Agen, budaya dan tingkat pemahaman teknologi masyarakat, serta "electronic device" atau "instrument" yang dimiliki atau dapat digunakan oleh nasabah dalam bertransaksi.
Contoh "electronic device" antara lain komputer, laptop, telepon selular (handphone), dan/atau Electronic Data Capture (EDC).
Contoh "instrument" antara lain kartu ATM.
Ayat (2)
Sistem aplikasi dalam penyelenggaraan Laku Pandai merupakan sistem untuk kepentingan pelayanan nasabah dan pemantauan Agen oleh Bank. Pelayanan nasabah termasuk proses pembukaan dan penutupan rekening tabungan dengan karakteristik BSA. Kepentingan pemantauan antara lain untuk rekapitulasi transaksi pada akhir hari.

Pasal 27
Ayat (1)
"Transaksi" meliputi antara lain penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penyetoran hasil penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran atau pelunasan pokok.
Ayat (2)
Contoh "bukti transaksi" antara lain buku tabungan, lembar statement, SMS notifikasi atau lembar print out bukti transaksi.

Pasal 28
Yang termasuk "pihak lain yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi" antara lain perusahaan penyedia jasa teknologi informasi dan/atau perusahaan telekomunikasi.

Pasal 29
"Interoperability" adalah:
a.kemampuan perangkat lunak atau perangkat keras pada berbagai jenis mesin dari banyak vendor untuk saling berkomunikasi;
b.kemampuan untuk saling bertukar dan menggunakan informasi (biasanya dalam suatu jaringan besar yang terdiri beberapa jaringan lokal yang bervariasi).

Pasal 30
Ayat (1)
Prosedur CDD perlu dilakukan dalam rangka mengendalikan risiko terhadap potensi terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Mengingat Laku Pandai merupakan salah satu dari program SNKI dan hanya melayani transaksi dalam jumlah kecil maka prosedur CDD dapat disederhanakan.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "PEP" adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "dokumen identitas" adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM).
Yang dimaksud dengan "dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas" antara lain:
a.kartu pengenal yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti kartu peserta program yang dikeluarkan oleh pemerintah;
b.dokumen identitas dan surat referensi dari nasabah lain yang mengenal profil calon nasabah;
c.surat keterangan dari kelurahan atau kepala desa di mana calon nasabah berdomisili; atau
d.kartu tanda pelajar bagi calon nasabah yang belum memenuhi syarat untuk memiliki KTP disertai dengan dokumen identitas dan surat persetujuan dari orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap calon nasabah tersebut.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Prosedur CDD dapat dilaksanakan di kantor Bank dan/atau lokasi Agen.

Pasal 33
Ayat (1)
Prinsip-prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi e-banking pada sistem elektronik mencakup:
a.kerahasiaan (confidentiality);
b.integritas (integrity);
c.ketersediaan (availability);
d.keaslian (authentication);
e.tidak dapat diingkari (non repudiation);
f.pengendalian otorisasi dalam sistem, database, dan aplikasi (authorisation of control);
g.pemisahan tugas dan tanggung jawab (segregation of duties); dan
h.pemeliharaan jejak audit (maintenance of audit trails).
Ayat (2)
Contoh "faktor keaslian" (factor authentication) yaitu what you know (apa yang anda tahu), menunjukkan antara lain Personal Identification Number (PIN) dan password, what you have (apa yang anda punya), menunjukkan antara lain kartu magnetis, kartu ber-chip, token, digital signature, dan something you are (ciri khas anda) menunjukkan antara lain biometric, sidik jari, dan retina.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "messaging security" dan "end to end encryption" adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi Bank.

Pasal 34
Ayat (1)
Prinsip perlindungan konsumen mencakup:
a.transparansi;
b.perlakuan yang adil;
c.keandalan;
d.kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen;
e.penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
Ayat (2)
"Ketentuan yang berlaku" antara lain ketentuan mengenai perlindungan konsumen.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai antara lain memuat:
a.data kuantitatif terkait produk dan kegiatan;
b.data penolakan pembukaan rekening dan transaksi;
c.data Agen berdasarkan klasifikasi dan perkembangannya;
d.data pelanggaran yang dilakukan oleh Agen; dan
e.informasi kendala dan tindak lanjut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
"Pertimbangan tertentu" antara lain:
a.Agen berupa badan hukum dalam proses menuju likuidasi atau dipailitkan oleh pengadilan, dan/atau
b.terdapat pelanggaran terhadap ketentuan rahasia Bank dan/atau kewajiban merahasiakan data pribadi nasabah.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Hal-hal yang akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan antara lain:
a.teknis pelaksanaan karakteristik tabungan dengan BSA;
b.dokumen pendukung untuk pengajuan permohonan penyelenggaraan Laku Pandai;
c.prosedur dan mekanisme kerjasama Bank dengan Agen, serta teknis penyelenggaraan Laku Pandai oleh Agen;
d.format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Laku Pandai;
e.pemenuhan kewajiban Bank secara bertahap dalam penyaluran kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]