BAB I
KETENTUAN UMUM

Entitas Utama wajib mengintegrasikan penerapan Manajemen Risiko pada Konglomerasi Keuangan.

BAB II
STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN

Pasal 4
(1)Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan:
a.perusahaan anak; dan/atau
b.perusahaan terelasi beserta perusahaan anaknya.
(2)Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis LJK sebagai berikut:
a.bank;
b.perusahaan asuransi dan reasuransi;
c.perusahaan efek; dan/atau
d.perusahaan pembiayaan.

Perusahaan terelasi (sister company) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah beberapa LJK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama.

Pasal 7
(1)LJK wajib mengidentifikasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan LJK lain dalam menentukan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Entitas Utama.
(3)Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan terdiri dari LJK induk dan LJK anak, Entitas Utama adalah LJK induk.
(4)Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan wajib menunjuk Entitas Utama.
(5)Dalam hal Konglomerasi Keuangan dimiliki oleh lebih dari satu pihak dengan porsi kepemilikan yang sama, penunjukan Entitas Utama berdasarkan kesepakatan di antara pihak dengan porsi kepemilikan yang sama.
(6)Pihak yang ditunjuk sebagai Entitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah LJK yang memiliki total aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan Manajemen Risiko yang baik.
(7)Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Entitas Utama untuk melakukan penyesuaian terhadap:
a.LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan; dan/atau
b.LJK yang ditunjuk menjadi Entitas Utama.

BAB III
RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Pasal 8
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup paling sedikit:
a.pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
b.kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
c.kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
d.sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

BAB IV
PENGAWASAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

Pasal 11
(1)Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.
(2)Dalam mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama wajib memastikan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
(3)Dalam hal Entitas Utama adalah LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah pada Entitas Utama wajib memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Entitas Utama wajib menunjuk Direktur Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko menjadi Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pasal 14
(1)Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) mencakup paling sedikit:
a.mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
b.mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama.
(2)Dewan Komisaris Entitas Utama wajib mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Entitas Utama wajib membentuk:
a.Komite Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
b.Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pasal 17
(1)Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari paling sedikit:
a.Direktur Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai ketua merangkap anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;
b.Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
c.pejabat eksekutif.
(2)Jumlah dan komposisi direktur yang menjadi anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.
(3)Jumlah dan sifat keanggotaan pejabat eksekutif dalam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Konglomerasi Keuangan.
(4)Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, dalam rangka paling kurang:
a.penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
b.perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Pasal 18
(1)Pembentukan organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dalam Entitas Utama disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha serta Risiko yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.
(2)Dalam hal Entitas Utama telah memiliki satuan kerja Manajemen Risiko, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dapat merupakan salah satu fungsi dari satuan kerja Manajemen Risiko yang telah ada.
(3)Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus independen.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi harus berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
(5)Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Dalam menyusun kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Entitas Utama wajib memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance).

Pasal 21
Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi memuat paling sedikit:
a.penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis Konglomerasi Keuangan;
b.perumusan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi;
c.penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
d.penetapan strategi dan kerangka Risiko sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance);
e.penetapan metode penilaian peringkat Risiko;
f.penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk (worst case scenario);
g.penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

(1)Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko (risk factors) yang bersifat signifikan secara terintegrasi.
(2)Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh:
a.sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang memadai; dan
b.pelaporan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan eksposur risiko atas:
1.Konglomerasi Keuangan; dan
2.masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Pasal 24
(1)Dalam rangka melaksanakan identifikasi Risiko, Entitas Utama wajib melakukan analisis paling kurang terhadap Risiko yang melekat dalam bisnis Konglomerasi Keuangan.
(2)Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Entitas Utama wajib paling kurang melakukan:
a.evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan
b.penyempurnaan terhadap metode pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi Risiko.
(3)Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, Entitas Utama wajib melakukan paling sedikit:
a.evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
b.penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan.
(4)Dalam rangka melaksanakan pengendalian Risiko, Entitas Utama wajib memastikan Konglomerasi Keuangan memiliki metode pengendalian Risiko atas Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan.

(1)Entitas Utama wajib menyampaikan laporan mengenai LJK yang menjadi Entitas Utama dan LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Entitas Utama wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat:
a.Konglomerasi Keuangan baru disertai penunjukan Entitas Utama;
b.perubahan Entitas Utama;
c.perubahan anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau
d.pembubaran Konglomerasi Keuangan,
(3)Laporan disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang lain, laporan tersebut dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan.
(5)Entitas Utama wajib menyampaikan laporan penyesuaian terhadap:
a.LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan; dan/atau
b.LJK yang ditunjuk menjadi Entitas Utama, dalam hal diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).

Pasal 28
(1)Entitas Utama wajib menyusun laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala.
(2)Profil Risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat.
(3)Laporan profil Risiko terintegrasi disusun setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
(4)Entitas Utama wajib menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Laporan profil Risiko terintegrasi disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
(6)Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu/Minggu/libur, laporan profil Risiko terintegrasi disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 29
Bagi Entitas Utama berupa bank yang telah menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala, bank dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan profil Risiko konsolidasi secara berkala sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

Pasal 30
Entitas Utama dinyatakan terlambat menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).

BAB IX
LAIN-LAIN

Pasal 31
Hubungan antar LJK yang dimiliki dan dikendalikan langsung oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia dikecualikan dari pengertian Konglomerasi Keuangan.

Pasal 32
(1)Dalam hal Konglomerasi Keuangan berada dalam satu sektor jasa keuangan yang sama dan telah terdapat ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko bagi sektor jasa keuangan tersebut, penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko yang berlaku bagi sektor jasa keuangan tersebut.
(2)Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a.memiliki Entitas Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
b.membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
c.menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
d.menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 33
Entitas Utama wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 34
Dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama wajib memastikan hal-hal sebagai berikut:
a.kecukupan permodalan Konglomerasi Keuangan;
b.manajemen likuiditas dilakukan secara efektif;
c.pemantauan transaksi intra grup secara terintegrasi;
d.Manajemen Risiko penyediaan dana termasuk penyediaan dana besar (large exposures) secara efektif; dan
e.pelaksanaan tata kelola terintegrasi secara efektif.

BAB X
SANKSI

Pasal 35
Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 22 ayat (4), dan Pasal 32 ayat (2); Entitas Utama yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34; LJK yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1); dan pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:
a.peringatan tertulis;
b.penurunan tingkat kesehatan;
c.pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;
d.pembatasan kegiatan usaha;
e.perintah penggantian manajemen;
f.pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela; dan/atau
g.pembatalan persetujuan, pendaftaran dan pengesahan.

Pasal 36
Entitas Utama yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 37
Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi LJK pada setiap sektor jasa keuangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38
Laporan mengenai LJK yang menjadi Entitas Utama dan LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disampaikan pertama kali paling lambat 31 Maret 2015.

Pasal 39
Kewajiban penyampaian laporan profil Risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) pertama kali dilakukan untuk posisi laporan sebagai berikut:
a.Juni 2015, untuk Entitas Utama yang merupakan Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4;
b.Desember 2015, untuk Entitas Utama berupa bank selain Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dan bukan bank.

Pasal 40
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 mulai berlaku sejak:
a.1 Januari 2017, untuk Entitas Utama yang merupakan Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4;
b.1 Januari 2018, untuk Entitas Utama berupa bank non Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dan bukan bank.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 42
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, LJK tetap menerapkan ketentuan yang berlaku pada masing-masing sektor jasa keuangan.

Pasal 43
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pengendalian" adalah perseorangan atau perusahaan/badan, baik secara sendiri maupun bersama-sama serta dan baik langsung maupun tidak langsung yang memiliki 50% (lima puluh perseratus) atau kurang saham yang memiliki hak suara pada suatu perusahaan atau badan lain tetapi:
1.terdapat perjanjian dengan pemegang saham lain, sehingga memiliki hak suara lebih dari 50% (lima puluh perseratus);
2.mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional perusahaan/badan lain berdasarkan anggaran dasar/perjanjian;
3.mempunyai kewenangan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lain yang setara dan mengendalikan perusahaan/badan lain melalui Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lain; dan/atau
4.mampu menguasai suara mayoritas pada rapat Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lain yang setara dan mengendalikan perusahaan/badan melalui Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lain.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Sebagai contoh: LJK A adalah LJK induk dari LJK anak yang terdiri dari LJK B dan LJK C secara langsung, serta LJK D dan LJK E secara tidak langsung. Dengan demikian, Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan adalah LJK A.
Untuk jelasnya, sebagaimana bagan di bawah ini.


Ayat (4)
Termasuk pemegang saham pengendali pada ayat ini adalah:
1.perorangan/perusahaan non keuangan; atau
2.perorangan/perusahaan yang berkedudukan di luar negeri.

Sebagai contoh: "Non LJK 1" adalah pemegang saham pengendali dari Konglomerasi Keuangan yang terdiri atas LJK A, LJK B, dan LJK C. "Non LJK 1" wajib menunjuk Entitas Utama dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Untuk jelasnya, sebagaimana bagan di bawah ini.


Contoh berikutnya: "Non LJK 2" adalah pemegang saham pengendali dari Konglomerasi Keuangan yang terdiri atas LJK A, LJK B, LJK C, LJK D, dan LJK E. "Non LJK 2" wajib menunjuk Entitas Utama dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Untuk jelasnya, sebagaimana bagan di bawah ini.


Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Risiko kredit" adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Konglomerasi Keuangan.
Untuk LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Risiko kredit mencakup pula Risiko investasi.
Yang dimaksud dengan Risiko investasi (Equity Investment Risk) adalah Risiko akibat LJK ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Risiko pasar" adalah Risiko akibat adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki Konglomerasi Keuangan.
Yang dimaksud dengan "variabel pasar" adalah suku bunga, nilai tukar, komoditas, dan ekuitas.
Untuk LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Risiko pasar mencakup pula Risiko imbal hasil.
Yang dimaksud dengan Risiko imbal hasil (rate of return risk) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan LJK kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima LJK dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga LJK.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Risiko likuiditas" adalah Risiko akibat ketidakmampuan Konglomerasi Keuangan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari Konglomerasi Keuangan tersebut.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "Risiko operasional" adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Konglomerasi Keuangan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "Risiko hukum" adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "Risiko reputasi" adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif baik terhadap LJK sebagai anggota Konglomerasi Keuangan maupun terhadap Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "Risiko stratejik" adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "Risiko kepatuhan" adalah Risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "Risiko transaksi intra-grup" adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.
Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:
1.kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
2.sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
3.jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan;
4.eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan off-balance sheet seperti jaminan dan komitmen;
5.pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
6.transfer risiko melalui reasuransi; dan/atau
7.transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "Risiko asuransi" adalah Risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing LJK mencakup paling sedikit:
1.pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi LJK;
2.kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen Risiko;
3.kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko, dan sistem informasi manajemen Risiko; dan
4.sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen Risiko.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi memuat antara lain strategi dan kerangka Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance).
Huruf b
Termasuk pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi adalah:
1.mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan;
2.memastikan seluruh Risiko yang signifikan dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindaklanjuti;
3.menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala;
4.mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi yang relevan dalam Konglomerasi Keuangan agar dipahami secara jelas.
Huruf c
Pengembangan budaya Risiko antara lain dilakukan dengan memupuk risk awareness melalui komunikasi yang memadai dalam Konglomerasi Keuangan tentang pentingnya pengendalian Risiko dan pengendalian intern yang efektif.
Huruf d
Pengelolaan sumber daya manusia pada Entitas Utama yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan dengan cara antara lain:
1.penetapan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
2.penempatan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha;
3.kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk unit bisnis, satuan kerja Manajemen Risiko maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi;
4.peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
5.pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite), toleransi Risiko (risk tolerance), dan kerangka Risiko secara terintegrasi serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "independen" antara lain:
1.Adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan yang melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan satuan kerja operasional (risk-taking unit) pada Entitas Utama, perusahaan anak, dan perusahaan terelasi.
2.Penerapan manajemen Risiko bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individu masing-masing LJK.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tindakan yang diperlukan" antara lain dengan cara memberikan rekomendasi atau usulan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada LJK-LJK anggota Konglomerasi Keuangan.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi memuat antara lain strategi dan kerangka Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance).
Huruf b
Evaluasi dilakukan antara lain melalui evaluasi pertanggungjawaban Direksi Entitas Utama.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pejabat eksekutif adalah pejabat satu tingkat di bawah Direktur yang memimpin satuan kerja operasional dan/atau fungsi/satuan kerja Manajemen Risiko.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko, dan efektifitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "independen" antara lain adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dengan satuan kerja operasional (risk-taking unit) pada Entitas Utama.
Ayat (4)
Salah satu contoh koordinasi adalah satuan kerja atau fungsi Manajemen Risiko masing-masing LJK menginformasikan eksposur Risiko masing-masing LJK kepada satuan kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko.
Masing-masing LJK dapat menyesuaikan organisasi satuan kerja Manajemen Risiko yang tepat sesuai dengan kondisinya dengan mempertimbangkan antara lain kondisi keuangan dan sumber daya manusia.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "stress testing" adalah pengujian terhadap kemampuan Konglomerasi Keuangan pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario stress secara spesifik pada Konglomerasi Keuangan maupun skenario stress pada pasar.
Stress testing dilakukan pula dengan memperhitungkan Risiko yang terkait dengan aktivitas off balance sheet.
Huruf e
Pelaksanaan kaji ulang secara berkala dimaksudkan antara lain untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan faktor internal dan faktor eksternal dalam Konglomerasi Keuangan.
Huruf f
Lini bisnis baru dapat berupa masuknya suatu entitas yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan dalam segmen pasar baru yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan.
Pengkajian usulan lini bisnis baru difokuskan terutama pada aspek kemampuan dalam mengelola bisnis baru, termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko secara keseluruhan.
Huruf g
Informasi yang diberikan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi antara lain mengenai besaran dan maksimum eksposur Risiko yang perlu mendapat perhatian Direksi Entitas Utama atau LJK pada Konglomerasi Keuangan.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Konglomerasi Keuangan.
Frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat namun paling kurang secara semesteran.

Pasal 20
Tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) merupakan tingkat dan cakupan Risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.
Toleransi Risiko (risk tolerance) merupakan tingkat dan cakupan Risiko yang ditetapkan secara maksimum dan merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil.
Tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil Risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.

Pasal 21
Huruf a
Penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis Konglomerasi Keuangan didasarkan pada hasil dari proses identifikasi terhadap Risiko yang melekat pada setiap lini bisnis yang telah dan akan dilakukan LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Penetapan Risiko dilakukan pula pada saat Konglomerasi Keuangan akan melakukan kegiatan bisnis baru dalam bentuk ekspansi dan/atau diversifikasi usaha.
Huruf b
Perumusan Strategi Manajemen Risiko Terintegrasi disusun dengan memperhatikan prinsip umum dan faktor antara lain sebagai berikut:
1.berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha dengan mempertimbangkan kondisi/siklus ekonomi;
2.perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada Risiko Konglomerasi Keuangan;
3.kompleksitas bisnis Konglomerasi Keuangan termasuk kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung;
4.kemampuan mengendalikan dan mengelola Risiko secara komprehensif, termasuk Risiko pada perusahaan anak dan perusahaan terelasi;
5.bauran serta diversifikasi portofolio;
6.kondisi keuangan dari Konglomerasi Keuangan untuk menghasilkan laba, dan menyerap Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor internal dan faktor eksternal; dan
7.kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Penetapan metode penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi Entitas Utama untuk menetapkan profil Risiko terintegrasi sesuai peringkat Risiko yang berlaku di Konglomerasi Keuangan.
Huruf f
Kebijakan rencana darurat (contingency plan) disusun untuk menghadapi kemungkinan kondisi internal dan eksternal terburuk dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan cakupan Risiko, kebutuhan, dan perkembangan Konglomerasi Keuangan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "dokumentasi prosedur yang memadai" adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail) untuk keperluan pengendalian intern.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "seluruh faktor risiko" adalah berbagai parameter yang mempengaruhi eksposur Risiko termasuk yang berasal dari perusahaan non keuangan yang mempengaruhi Konglomerasi Keuangan.
Yang dimaksud dengan "faktor risiko yang bersifat signifikan" adalah faktor-faktor Risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan dari Konglomerasi Keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Identifikasi Risiko antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi.
Ayat (2)
Huruf a
Frekuensi evaluasi secara berkala dilakukan sesuai dengan perkembangan usaha dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi Konglomerasi Keuangan.
Huruf b
Faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi Risiko antara lain penambahan lini bisnis baru yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Konglomerasi Keuangan.
Ayat (3)
Huruf a
Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat signifikan atau yang berdampak kepada kondisi permodalan Konglomerasi Keuangan.
Huruf b
Penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan dilakukan antara lain apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang bersifat signifikan.
Ayat (4)
Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan (composite) maupun rincian eksposur untuk setiap jenis Risiko dan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.
Huruf c
Efektivitas budaya Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.

Pasal 27
Ayat (1)
Laporan disertai dengan dokumen penunjukan Entitas Utama.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peringkat terbaik dari 5 (lima) kategori peringkat profil Risiko Terintegrasi adalah peringkat 1 (satu).
Ayat (3)
Laporan profil Risiko terintegrasi disajikan secara komparatif dengan posisi semester sebelumnya.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 29
Laporan profil Risiko terintegrasi dapat digunakan oleh Entitas Utama untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Sektor jasa keuangan terdiri dari sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non bank.
Contoh:
Dalam hal Konglomerasi Keuangan seluruhnya terdiri dari beberapa perusahaan asuransi, maka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mengacu pada ketentuan mengenai manajemen risiko untuk perusahaan asuransi.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33
Data dan informasi dari Entitas Utama digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang dilakukan oleh Konglomerasi Keuangan.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]