BAB I KETENTUAN UMUM

(1)Kewajiban penyampaian laporan bulanan KIK EBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 12 bulan berikutnya.
(2)Dalam hal batas waktu penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan bulanan KIK EBA wajib disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 4
(1)Penyampaian laporan bulanan KIK EBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat https://aria.ojk.go.id/.
(2)Penyampaian laporan bulanan KIK EBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Manajer Investasi KIK EBA dengan menggunakan hak akses berupa identitas pengguna (user id) dan kata sandi (password) yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Dalam penyampaian laporan bulanan KIK EBA secara elektronik, Manajer Investasi KIK EBA wajib membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan yang dapat diunduh di laman Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat  https://aria.ojk.go.id/.

(1)Sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menampilkan laporan KIK EBA yang disampaikan Manajer Investasi KIK EBA kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Laporan KIK EBA yang ditampilkan oleh sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disimpan sebagai dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bagian Kedua
Penyimpanan Laporan KIK EBA

Pasal 7
Manajer Investasi KIK EBA wajib menyimpan:
a.tanda terima elektronik atas penyampaian laporan bulanan KIK EBA yang diperoleh dari sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan
b.dokumen elektronik laporan bulanan KIK EBA yang ditampilkan sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan, paling kurang 5 (lima) tahun sejak KIK EBA bubar.

Pasal 8
(1)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dan mengumumkan sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengalami gangguan, laporan bulanan KIK EBA disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat elektronik (e-mail) dengan alamat pelaporan  kikeba@ojk.go.id.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima Otoritas Jasa Keuangan pada saat Manajer Investasi KIK EBA telah menerima notifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail).

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
a.Peringatan tertulis;
b.Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c.Pembatasan kegiatan usaha;
d.Pembekuan kegiatan usaha;
e.Pencabutan izin usaha;
f.Pembatalan persetujuan; dan
g.Pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 11
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1)Kewajiban Manajer Investasi KIK EBA menyampaikan laporan bulanan KIK EBA melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini secara penuh, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
(2)Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan kewajiban laporan bulanan KIK EBA melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Investasi KIK-EBA harus melakukan uji coba penyampaian laporan bulanan KIK-EBA melalui sistem pelaporan elektronik dengan alamat https://aria.ojk.go.id.

Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER,
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Yang dimaksud dengan "tindakan tertentu" antara lain berupa pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan bagi Direksi dan/atau Komisaris pengelola Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ketentuan yang akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan yang bersifat teknis, seperti prosedur dan tata cara penggunaan sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]