BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan LKM, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan persiapan sumber daya manusia dan infrastruktur.
(2)Persiapan sumber daya manusia dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a.menunjuk pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan LKM;
b.menugaskan pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh OJK; dan
c.mempersiapkan sarana pendukung operasional pengawasan.

Pasal 4
Pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (4) paling kurang memenuhi persyaratan:
a.Kesediaan untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan LKM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan peraturan pelaksanaannya;
b.Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang operasionalisasi LKM; dan
c.Memiliki infrastruktur yang memadai yang dapat menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LKM.

Pembinaan dan pengawasan LKM dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan peraturan pelaksanaannya serta pedoman yang ditetapkan oleh OJK.

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LKM diatur dengan Surat Edaran Dewan Komisioner OJK.

BAB III
PEMERIKSAAN

Pasal 8
(1)Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, OJK melakukan Pemeriksaan terhadap LKM.
(2)Pemeriksaan terhadap LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat di wilayah LKM beroperasi atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK.
(3)Dalam hal diperlukan, OJK dapat melakukan Pemeriksaan langsung terhadap LKM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk.
(4)Pemeriksaan bertujuan untuk:
a.memperoleh keyakinan mengenai kondisi LKM yang sebenarnya;
b.meneliti kesesuaian kondisi LKM dengan peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan usaha LKM yang sehat; dan
c.memastikan bahwa LKM telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah.

(1)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Pemeriksa berdasarkan surat tugas atau Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.
(2)Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada LKM.
(3)Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan.
(4)Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan terlebih dahulu tidak berlaku dalam hal penyampaian surat pemberitahuan tersebut dapat menyebabkan tindakan mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau tindakan menyembunyikan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan.

Pasal 11
(1)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a.persiapan Pemeriksaan;
b.pelaksanaan Pemeriksaan; dan
c.pelaporan hasil Pemeriksaan.
(2)Persiapan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan hasil analisis laporan berkala dan data lain yang mendukung.
(3)Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara Pemeriksaan di kantor LKM.
(4)Untuk mendukung pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang terkait dengan LKM yang bersangkutan.
(5)Pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama proses pemeriksaan berlangsung yang dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan.

(1)Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, LKM yang diperiksa wajib untuk:
a.menerima pelaksanaan Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa;
b.memenuhi permintaan Pemeriksa untuk memberikan atau meminjamkan buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemeriksaan;
c.memberikan keterangan yang diperlukan secara tertulis dan/atau lisan; dan
d.memberi akses kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu.
(2)LKM dianggap menghambat kelancaran proses Pemeriksaan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pemeriksa wajib merahasiakan data dan/atau keterangan yang diperoleh selama Pemeriksaan terhadap pihak yang tidak berhak.

Pasal 14
(1)Pemeriksa wajib melakukan pembahasan atas hasil Pemeriksaan dengan LKM sebelum pelaksanaan Pemeriksaan berakhir.
(2)Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pihak Pemeriksa dan LKM sebagai dasar penyusunan laporan hasil Pemeriksaan.
(3)Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada LKM paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan hasil Pemeriksaan ditetapkan.

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang menerima pendelegasian pembinaan dan pengawasan melaporkan secara berkala hasil pembinaan dan pengawasan LKM kepada OJK untuk periode 1 (satu) tahun takwim paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tahun takwim berakhir.
(2)OJK melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LKM yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk untuk periode 1 (satu) tahun takwim.
(3)Dalam hal kewenangan pembinaan dan pengawasan LKM yang telah didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya oleh sebab apapun, OJK dapat mengambilalih kewenangan pembinaan dan pengawasan LKM dan mendelegasikan kepada pihak lain.

BAB V
SANKSI

Pasal 17
(1)LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(2)Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 40 (empat puluh) hari kerja.
(3)Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK atau Pemerintah Kabupaten/Kota setempat atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK mencabut sanksi peringatan tertulis.
(4)Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK meminta pemegang saham atau rapat anggota koperasi untuk mengganti Direksi LKM dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan dari OJK.
(5)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota tidak mengganti Direksi LKM dimaksud, OJK memberhentikan Direksi LKM dan selanjutnya menunjuk serta mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA HAMONANGAN LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah meliputi pihak nasabah peminjam, nasabah Penyimpan, pihak kreditur dan/atau pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan aktivitas usaha LKM.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]