BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Lembaga Jasa Keuangan wajib menjadi anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
(2)Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan melakukan kegiatan usaha lintas sektor jasa keuangan, maka Lembaga Jasa Keuangan tersebut hanya wajib menjadi anggota pada 1 (satu) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sesuai dengan kegiatan usaha utamanya.
(3)Lembaga Jasa Keuangan wajib melaksanakan putusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB III
DAFTAR LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 4
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang:
a.mempunyai layanan penyelesaian Sengketa paling kurang berupa:
1)mediasi;
2)ajudikasi; dan
3)arbitrase.
b.mempunyai peraturan yang meliputi:
1)layanan penyelesaian Sengketa;
2)prosedur penyelesaian Sengketa;
3)biaya penyelesaian Sengketa;
4)jangka waktu penyelesaian Sengketa;
5)ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, ajudikator, dan arbiter; dan
6)kode etik bagi mediator, ajudikator, dan arbiter;
c.menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektifitas dalam setiap peraturannya;
d.mempunyai sumber daya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian Sengketa; dan
e.didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi self regulatory organization.

BAB IV
PRINSIP LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Prinsip Aksesibilitas

(1)Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai organ pengawas yang memastikan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya.
(2)Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dilarang memberikan hak veto kepada anggotanya.
(3)Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam menyusun atau mengubah peraturan sebelum mengimplementasikannya.
(4)Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai sumber daya yang memadai untuk melaksanakan fungsinya dan tidak tergantung kepada Lembaga Jasa Keuangan tertentu.

Bagian Ketiga
Prinsip Keadilan

Pasal 7
(1)Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki peraturan dalam pengambilan putusan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.mediator benar-benar bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian;
b.ajudikator dan arbiter dilarang mengambil putusan berdasarkan pada informasi yang tidak diketahui para pihak; dan
c.ajudikator dan arbiter wajib memberikan alasan tertulis dalam setiap putusannya.
(2)Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan penyelesaian Sengketa dari Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan.

Bagian Keempat
Prinsip Efisiensi dan Efektifitas

Pasal 8
(1)Peraturan penyelesaian Sengketa pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang jangka waktu penyelesaian Sengketa.
(2)Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenakan biaya murah kepada Konsumen dalam penyelesaian Sengketa.
(3)Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki peraturan penyelesaian Sengketa yang memuat ketentuan yang memastikan bahwa anggotanya mematuhi dan melaksanakan setiap putusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
(4)Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mengawasi pelaksanaan putusan.

BAB V
PELAPORAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
DI SEKTOR JASA KEUANGAN

(1)Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan.
(2)Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bagi sektor perbankan, pembiayaan, penjaminan, dan pergadaian wajib dibentuk paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 11
(1)Dalam hal Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) belum terbentuk, maka Konsumen dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyelesaian Sengketa kepada OJK.
(2)Fasilitasi Sengketa oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

BAB VII
SANKSI

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa bersifat rahasia" adalah bersifat tertutup dan putusannya tidak diumumkan.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan kegiatan lintas sektor jasa keuangan adalah sebagai berikut:
PT Bank XYZ Tbk melakukan kegiatan usaha utama sebagai bank umum yang telah melakukan penawaran umum, juga menjadi agen penjual asuransi, menjadi bank kustodian, serta bertindak sebagai agen penjual efek reksa dana, sehingga PT XYZ Tbk melakukan kegiatan lintas sektor jasa keuangan yaitu di sektor Perbankan, Perasuransian, dan Pasar Modal. PT XYZ Tbk tersebut hanya wajib menjadi anggota pada 1 (satu) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu sektor Perbankan.
Ayat (3)
Putusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mengikat Lembaga Jasa Keuangan. Yang dimaksud dengan "putusan" termasuk akta kesepakatan mediasi.

Pasal 4
Huruf a
1)Yang dimaksud dengan "mediasi" adalah cara penyelesaian Sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
2)Yang dimaksud dengan "ajudikasi" adalah cara penyelesaian Sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk para pihak yang bersengketa untuk menjatuhkan putusan atas Sengketa yang timbul di antara pihak dimaksud.
Putusan ajudikasi mengikat kepada Lembaga Jasa Keuangan. Apabila Konsumen menyetujui putusan ajudikasi meskipun Lembaga Jasa Keuangan tidak menyetujuinya, maka Lembaga Jasa Keuangan wajib melaksanakan putusan ajudikasi. Sebaliknya apabila Konsumen tidak menyetujui putusan ajudikasi walaupun Lembaga Jasa Keuangan menyetujuinya maka putusan tidak dapat dilaksanakan.
3)Yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah cara penyelesaian suatu Sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "sumber daya" meliputi antara lain sumber daya manusia (mediator, ajudikator, arbiter, pengelola administrasi dan lain-lain), sarana dan prasarana.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "lembaga yang menjalankan fungsi self regulatory organization" antara lain Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "mudah diakses" antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa menyediakan sarana yang memudahkan Konsumen untuk mengetahui jenis layanan penyelesaian Sengketa.
Ayat (2)
Contoh pengembangan strategi komunikasi untuk meningkatkan pemahaman Konsumen terhadap proses penyelesaian Sengketa antara lain melalui website Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dalam brosur yang disediakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Ayat (3)
Dalam menyediakan layanan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak harus memiliki kantor di setiap wilayah Indonesia, namun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat menyediakan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi antara lain alat teleconference dan/atau video conference.

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "organ pengawas" antara lain dewan penasihat atau dewan pengawas yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "hak veto" antara lain hak untuk mengganti pengurus atau mengubah peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" antara lain asosiasi atau perhimpunan Konsumen atau lembaga yang bergerak di bidang perlindungan Konsumen dan asosiasi atau perhimpunan Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan masing-masing sektor.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "sumber daya" antara lain sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam hal ajudikator atau arbiter memiliki informasi dari pihak di luar para pihak yang bersengketa, dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan putusan, maka ajudikator atau arbiter harus menyampaikan informasi dimaksud kepada para pihak.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "jangka waktu" adalah jangka waktu penyelesaian sengketa pada tahap mediasi, ajudikasi, dan arbitrase.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Contoh ketentuan untuk memastikan bahwa anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mematuhi dan melaksanakan setiap putusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan dimaksud.
Yang dimaksud dengan "putusan" termasuk akta kesepakatan mediasi.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen OJK dengan alamat:
Gedung Radius Prawiro Lantai 2
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta Pusat 10350
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Contoh pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor Perbankan dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinasikan oleh asosiasi di sektor Perbankan, misalnya Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan Asosiasi Bank Asing Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]