Lembaran Negara Tahun 2004

http://ngada.org
Lembaran NegaraBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home
LEMBARAN NEGARA
TAHUN 2004
SEMUA

Tampilkan: Lembaran Negara Tahun Lain
Lembaran Negara Tahun
19451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021

cData: 225
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
#JenisNoJudulLNTLNDiundangkan#
181.Keppres96Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksaan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kejaksaan Negeri Tobelo, Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kejaksaan Negeri Mukomuko, Kejaksaan Negeri Tais, Kejaksaan Negeri Bintuhan, Kejaksaan Negeri Suwawa, Kejaksaan Negeri Marisa, Kejaksaan Negeri Tomohon Dan Kejaksaan Negeri Amurang135 18-10-2004
182.PP38Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau Dari Wilayah Kota Tanjung Pinang Ke Bandar Seri Bentan Di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau136444618-10-2004
183.PP39Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok Dari Wilayah Kota Solok Ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) Di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok137444718-10-2004
184.PP40Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota Dari Wilayah Kota Payakumbuh Ke Sarilamak Di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota138444818-10-2004
185.Keppres97Pembentukan Pengadilan Negeri Menggala Dan Pengadilan Negeri Donggala139 18-10-2004
186.Keppres98Pembentukan Pengadilan Negeri Tilamutu Dan Pengadilan Negeri Una Aha140 18-10-2004
187.Keppres99Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika  18-10-2004
188.Keppres100Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan  18-10-2004
189.Keppres101Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur  18-10-2004
190.Keppres102Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, Dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat  18-10-2004 
191.Keppres103Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keppres 8-2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional  18-10-2004
192.Keppres104Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka  18-10-2004
193.PP41Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Dan Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung141 18-10-2004
194.PP42Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil142445018-10-2004
195.Keppres105Pengelolaan Arsip Statis143 18-10-2004
196.Keppres106Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Dan Keluarganya Dari Malaysia  18-10-2004
197.Keppres107Dewan Pengupahan  18-10-2004
198.PP43Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia144445118-10-2004
199.Keppres108Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya, Dan Pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Dan Kabupaten Jeneponto145 18-10-2004
200.PP44Perencanaan Kehutanan146445218-10-2004
201.PP45Perlindungan Hutan147445318-10-2004
202.PP46Pencabutan PP 18-2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Logistik148445418-10-2004
203.PP47Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama149445518-10-2004
204.UU40Sistem Jaminan Sosial Nasional150445619-10-2004
205.Inpres3Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu  19-10-2004
206.PP48Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan I (PT. Inhutani I)151 19-10-2004
207.PP49Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan II (PT Inhutani II)152 19-10-2004
208.PP50Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan III (PT Inhutani III)153 19-10-2004
209.PP51Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV)154 19-10-2004
210.PP52Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan V (PT Inhutani V)155 19-10-2004

Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08


[tulis] » komentar « [baca]