Lembaran Negara Tahun 1999

home	database peraturan home • support • e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan

Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home •

LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1999

Tampilkan: "PP" Tahun Lain

PP Tahun
1945 1946 1947 1948 1949	1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959	1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969	1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979	1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989	1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999	2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009	2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019	2020 2021

nomor / judul : dicabut, diganti, dibatalkan, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.
nomor : perubahan oleh MK
nomor : perubahan oleh MA
info: daftar ini hanya memuat peraturan yang diterbitkan dalam LN atau BN. File data lainnya, jika ada, hanya ditampilkan melalui pencarian.
nb. file data yg belum ada akan diisi secara bertahap.

cData: 99

Hlm:	01 02 03 04

#	Jenis	No	Judul	LN	TLN	Diundangkan	#
61.	PP	61	Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum	116	3860	24-06-1999
62.	PP	62	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani	117		24-06-1999
63.	PP	63	Perubahan PP 73-1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian	118	3861	02-07-1999
64.	PP	64	Perubahan PP 24-1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan	123	3862	09-07-1999
65.	PP	65	Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara	126	3863	14-07-1999
66.	PP	66	Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa	127	3864	14-07-1999
67.	PP	67	Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemeriksa	128	3865	14-07-1999
68.	PP	68	Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara	129	3866	14-07-1999
69.	PP	69	Label Dan Iklan Pangan	131	3867	21-07-1999
70.	PP	70	Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Simalungun Dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar Ke Kecamatan Raya Di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun	132	3868	28-07-1999
71.	PP	71	Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala dari wilayah Daerah Kota Palu ke wilayah kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala	133	3869	28-07-1999
72.	PP	72	Penangguhan Mulai Berlakunya PP 26-1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman	134	3870	30-07-1999
73.	PP	73	Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu	136	3871	10-08-1999
74.	PP	74	Perubahan PP 59-1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan	137		10-08-1999
75.	PP	75	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II	151		03-09-1999
76.	PP	76	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang I	157		14-09-1999
77.	PP	77	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines	160		22-09-1999
78.	PP	78	Perubahan Ketiga PP 46-1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri	161		22-09-1999
79.	PP	79	Perubahan kedua PP 48-1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dan Dari Pengalihan Hak Atas Dan/Atau Bangunan	170	3891	30-09-1999
80.	PP	80	Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri	171	3892	30-09-1999
81.	PP	81	Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan	186	3906	05-10-1999
82.	PP	82	Angkutan Di Perairan	187	3907	05-10-1999
83.	PP	83	Kerjasama Antara Pemerintah Dan Bank Umum Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani	188	3908	07-10-1999
84.	PP	84	Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi Dan Kabupaten Agam	189	3909	07-10-1999
85.	PP	85	Perubahan PP 18-1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	190	3910	07-10-1999
86.	PP	86	Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan	193		13-10-1999
87.	PP	87	Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan	194	3912	13-10-1999
88.	PP	88	Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm Atau Media Lainnya Dan Legalisasi	195	3913	13-10-1999
89.	PP	89	Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional (NATOUR LTD) Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hotel Indonesia Internasional	198		13-10-1999
90.	PP	90	Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang I Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II			07-12-1999

Hlm:	01 02 03 04

[tulis] » komentar « [baca]