Lembaran Negara Tahun 1998 :: KEPPRES

http://ngada.org
Lembaran NegaraBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannyaPeraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home •
LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1998		KEPPRES

Tampilkan: "KEPPRES" Tahun Lain
KEPPRES Tahun
195019591964196919701971197219741975197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021

cData: 52
Hlm:
  1. 01
  2. 02
#JenisNoJudulLNTLNDiundangkan#
01.Keppres1Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Kerajaan Maroko2 07-01-1998-
02.Keppres2Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People Of Republic Of Bangladesh3 07-01-1998-
03.Keppres3Perubahan Keppres 15-1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Keppres 48-1997  09-01-1998-
04.Keppres4Tim Penanggulangan Masalah Utang-Utang Perusahaan Swasta Indonesia  09-01-1998-
05.Keppres5Pencabutan Keppres 47-1997 Tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah Badan Usaha Milik Negara Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali  10-01-1998-
06.Keppres6Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Mauritius For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income14 12-01-1998-
07.Keppres7Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan Dan Atau Pengelolaan Infrastruktur  12-01-1998info
08.Keppres8Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong  12-01-1998-
09.Keppres9Perubahan Keppres 89-1996 Tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu17 19-01-1998
10.Keppres10Perubahan Keppres 90-1996 Tentang Penerapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak18 19-01-1998-
11.Keppres11Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batu Licin19 19-01-1998-
12.Keppres12Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sangasanga, Muara Jawa, Dan Balikpapan20 19-01-1998-
13.Keppres13Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanggau21 19-01-1998-
14.Keppres14Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bitung22 19-01-1998-
15.Keppres15Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay23 19-01-1998
16.Keppres16Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jangli-Kaligawe Sebagai Jalan Tol, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor, Serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Ruas Jalan Tol Stondol Jatingaleh  20-01-1998-
17.Keppres17Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan  21-01-1998-
18.Keppres18Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan  21-01-1998-
19.Keppres19Perubahan Keppres 50-1995 Tentang Badan Urusan Logistik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres 45-1997  21-01-1998-
20.Keppres20Pencabutan Keppres 42-1996 Tentang Pembatalan Mobil Nasional  21-01-1998-
21.Keppres21Perdagangan Cengkeh  21-01-1998-
22.Keppres22Impor Kapal Niaga Dan Kapal Ikan Dalam Keadaan Baru Dan Bukan Baru  21-01-1998-
23.Keppres23Pemberian Kewenangan Kepada Bank Indonesia Di Bidang Pengendalian Moneter  21-01-1998-
24.Keppres24Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, Serta Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Oleh Bank Perseroan Dan Bank Pembangunan Daerah Yang Telah Diijinkan Melakukan Kegiatan Dalam Valuta Asing27 23-01-1998 
25.Keppres25Penetapan Jalan Bebas Hambatan Plumbon-Kanci Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol  24-01-1998 
26.Keppres26Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum29 26-01-1998 
27.Keppres27Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional  26-01-1998
28.Keppres28Perubahan Keppres 18-1996 Tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan  29-01-1998 
29.Keppres29Perubahan Keppres 18-1998 tentang Tim Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres 28-1998  10-02-1998 
30.Keppres30Pengangkatan Penasehat Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi  14-02-1998-

Hlm:
  1. 01
  2. 02


© LDj - 2010 • kembali
ke atas
[tulis] » komentar « [baca]