Lembaran Negara Tahun 1992 :: PP

http://ngada.org
Lembaran NegaraBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannyaPeraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home •
LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1992		PP

Tampilkan: "PP" Tahun Lain
PP Tahun
19451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021

cData: 80
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
#JenisNoJudulLNTLNDiundangkan#
01.PP1Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma1 03-01-1992-
02.PP2Organisasi Biro Pusat Statistik6 09-01-1992-
03.PP3Pembentukan 27 (Duapuluh Tujuh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Karawang, Bekasi, Bogor, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, Sumedang, Majalengka, Subang, Garut, Ciamis, Purwakarta Dan Cianjur Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat8 11-01-1992-
04.PP4Penyelenggaraan Telekomunikasi Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara10346620-01-1992
05.PP5Pengalihan Bentuk Perusahan Umum (Perum) Angkasa Pura I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)11 04-02-1992
06.PP6Pengalihan Bentuk Perusahan Umum (Perum) Usaha Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)16 18-02-1992
07.PP7Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II17 19-02-1992
08.PP8Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan18 19-02-1992
09.PP9Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahan Umum (Perum) Indonesia Farma19 28-02-1992-
10.PP10Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia20 09-03-1992-
11.PP11Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Bahtera Adiguna21 10-03-1992-
12.PP12Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahan Umum (Perum) Gas Negara (PGN)22 10-03-1992
13.PP13Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Dan Galangan Kapal Nusantara Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari24 10-03-1992-
14.PP14Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)25 17-03-1992
15.PP15Pengalihan Bentuk Perusahan Umum (Perum) Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)26 17-03-1992
16.PP16Pembentukan 10 (Sepuluh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, Blora, Temanggung, Purbalingga, Grobogan, Brebes, Wonogiri, Dan Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah34 04-04-1992-
17.PP17Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing36347616-04-1992
18.PP18Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung38 25-04-1992-
19.PP19Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)39 29-04-1992-
20.PP20Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Dagang Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)40 29-04-1992-
21.PP21Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)41 29-04-1992-
22.PP22Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Ekspor Impor Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)42 29-04-1992-
23.PP23Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Bumi Daya Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)43 29-04-1992
24.PP24Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)44 29-04-1992-
25.PP25Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Pembangunan Indonesia Menjadi Perusahaan (Persero)45 29-04-1992
26.PP26Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Lumajang, Situbondo, Lamongan Probolinggo, Malang, Bojonegoro, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur48 12-05-1992-
27.PP27Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)PT. Rajawali Nusantara Indonesia51 13-05-1992-
28.PP28Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Soppeng, Gowa, Maros Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan52 23-05-1992-
29.PP29Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Ende, Ngada, Sikka Dan Sumba Barat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur55 26-05-1992-
30.PP30Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Brantas Abipraya59 29-06-1992

Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03


© LDj - 2010 • kembali
ke atas
[tulis] » komentar « [baca]