Berita RI Tahun 1948

http://ngada.org
Lembaran NegaraBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home
BERITA RI
TAHUN 1948
SEMUA

Tampilkan: Lembaran Negara Tahun Lain
Lembaran Negara Tahun
19451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021

cData: 116
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
#JenisNoJudulBN Diumumkan#
61.PP27Kejahatan-Kejahatan Dalam Keadaan Bahaya Yang Dapat Dihukum Dengan Hukuman Mati  25-09-1948
62.PP28Militairisasi Jawatan Listrik Dan Gas  27-09-1948-
63.PP29Pemberian Kekuasaan Mengeluarkan Surat Paksa Untuk Memungut Pajak [di Jawa, Madura dan Sumatera]  27-09-1948-
64.PP30Perubahan PP 14-1947 [Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Pegawai Negeri Serta Janda Dan Anak Piatunya]  27-09-1948-
65.PP31Pemberian Tunjangan Kepada Janda Serta Anak Piatu Bekas Pensiunan Militer Dahulu  27-09-1948-
66.PP32Militairisasi Jawatan Jalan-Jalan Dari Kementerian Pekerjaan Umum  28-09-1948-
67.PP33Pemerintahan Militer Di Daerah-Daerah Di Jawa  28-09-1948-
68.PP34Peredaran Uang Dengan Perantaraan Bank  29-09-1948-
69.PP35Perjalanan Dinas Menteri  29-09-1948-
70.PP36Militairisasi Jawatan Angkutan Motor RI  30-09-1948-
71.PP37Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan  01-10-1948-
72.PP38Perubahan Beberapa Pasal Dari UU 8-1946 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Pengadilan Tentara  01-10-1948-
73.PP39Pemberantasan Pernyataan Setuju Dengan Perbuatan Kaum Pemberontak Di Madiun  01-10-1948-
74.PP40Melepaskan Orang-Orang Hukuman Untuk Memberikan Tempat Kepada Orang-Orang Tahanan Atau Hukuman, Yang Ditahan Atau Dihukum Berhubung Dengan Pemberontakan Madiun  01-10-1948-
75.PP41Susunan Dan Pimpinan Kementerian  04-10-1948-
76.PP42Mengubah PP 10-1948  06-10-1948-
77.PP43Mengubah PP 11-1947  07-10-1948-
78.PP44Balai Pendidikan Ahli Hukum  07-10-1948-
79.PP45Pemberian Pangkat Militer Tituler Kepada Hakim Yang Bukan Opsir Tentara, Jaksa Serta Panitera Pada Pengadilan/kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan  09-10-1948-
80.PP46Larangan Terhadap Penyimpanan Minyak Bensin  09-10-1948
81.PP47Militairisasi Sebagian Dari Jawatan Pekerjaan Umum Yang Mengenai Urusan Jalan-Jalan Gas Listrik Dan Air Minum Pada Daerah-Daerah Otonoom, Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kabupaten-Kabupaten Dalam Karesidenan Surakarta  12-10-1948-
82.PP48Pengluasan "Berlakunya Peraturan Pidana/Disiplin Tentara" Dan Kekuasaan Pengadilan Tentara  12-10-1948-
83.PP49Perubahan Beberapa Pasal Dari PP 37-1948 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan  19-10-1948-
84.PP50Militairisasi Beberapa Perusahaan Di Dalam Lingkungan Kementerian Keuangan  22-10-1948-
85.PP51Lapang Kerja, Susunan, Pimpinan Dan Tugas Kewajiban Kementerian Keuangan  23-10-1948-
86.PP52Militairisasi Perusahaan-Perusahaan Percetakan Yang Berada Di Bawah Pengawasan Pemerintah  23-10-1948-
87.PP53Urusan Tawanan Dan Tahanan Politik/Tentara Yang Bersangkutan Dengan Peristiwa Madiun  26-10-1948-
88.PP54Penetapan Harga Barang-Barang  28-10-1948-
89.UU31Naturalisasi Joseph Cornelis De Groot  30-10-1948-
90.UU32Peredaran Uang Dengan Perantaraan Bank  30-10-1948-

Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04


[tulis] » komentar « [baca]