Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

LAMPIRAN

ANGGARAN DASAR
DEWAN KOPERASI INDONESIA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia telah memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan mencapai kesejahteraan hidup yang adil dan merata lahir dan batin.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam Penjelasan Pasal 33 ditegaskan bahwa perekonomian disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.
Berdasarkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka gerakan koperasi di Indonesia yang mulai dirintis sejak permulaan abad ke-20 telah memperoleh landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan diri serta dorongan bagi semangat gerakan koperasi untuk bersatu dengan membentuk organisasi dengan nama Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) melalui Kongres I Koperasi di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947 yang sekarang ini menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
Perjuangan selama hampir satu abad dengan menghadapi berbagai cobaan berupa hambatan-hambatan, tuntutan-tuntutan dan tantangan-tantangan dari dalam maupun dari luar telah menempatkan semangat juang gerakan koperasi dan memperkuat kesadaran perlu untuk tetap bersatu yang memungkinkan gerakan koperasi tetap dapat bertahan dan berkembang sampai sekarang ini tanpa kehilangan jati dirinya.
Gerakan koperasi menyadari bahwa tuntutan-tuntutan dan tantangan-tantangan yang dihadapi akan makin besar dan rumit seirama dengan perubahan jaman yang hanya dapat diatasi bilamana gerakan koperasi tetap bersatu serta membuat dirinya menjadi kuat, efisien, dan produktif serta benar-benar berakar dalam masyarakat. Hanya dengan cara itu gerakan koperasi dalam wadah DEKOPIN akan mencapai tujuannya untuk mengembangkan kemampuan koperasi sebagai pelaku ekonomi nasional yang kuat dan mandiri serta menjadi penopang utama ekonomi kerakyatan dalam rangka mewujudkan tata ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk melaksanakan tugas tersebut perlu disusun Anggaran Dewan Koperasi Indonesia sebagai berikut:

BAB I
NAMA, TEMPAT DAN DAERAH KERJA

Pasal 1
(1)Lembaga Gerakan Koperasi ini bernama Dewan Koperasi Indonesia yang disingkat DEKOPIN.
(2)DEKOPIN bertempat dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
(3)Daerah kerja DEKOPIN meliputi seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB II
DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2
(1)DEKOPIN menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara serta nilai-nilai budaya, kesadaran berpribadi, kesetiakawanan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.
(2)DEKOPIN mendasarkan fungsinya pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta berpedoman pada jati diri koperasi sebagaimana dianut oleh koperasi di seluruh dunia dan Undang-undang tentang Perkoperasian yang berlaku.
(3)DEKOPIN bertujuan membina dan mengembangkan kemampuan koperasi dalam kedudukannya sebagai pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan tata ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tetap menegakkan jati diri koperasi.

BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 3
(1)DEKOPIN adalah organisasi tunggal gerakan koperasi Indonesia, yang bersifat idiil dan otonom.
(2)DEKOPIN berfungsi sebagai:
a.wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi;
b.wakil gerakan koperasi baik di dalam maupun di luar negeri;
c.mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi di Indonesia.

Pasal 4
(1)DEKOPIN melakukan kegiatan:
a.meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi;
b.meningkatkan kerja sama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lainnya, baik tingkat nasional maupun internasional;
c.meningkatkan advokasi kepada pemerintah, lembaga tinggi negara dan masyarakat untuk memungkinkan koperasi mendapatkan akses dan peluang yang lebih besar dalam perekonomian nasional;
d.meningkatkan peran wanita dan pemuda dalam perkoperasian.
(2)Penjabaran dari kegiatan-kegiatan tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
(3)Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan tersebut, anggota DEKOPIN secara bersama-sama menghimpun dana koperasi.

BAB IV
KEANGGOTAAN

(1)Setiap anggota biasa DEKOPIN mempunyai kewajiban:
a.berperan serta secara aktif mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 beserta penjelasannya;
b.berperan serta secara aktif memperjuangkan tercapainya tujuan DEKOPIN;
c.menyerap, memahami dan menyalurkan aspirasi koperasi dengan cara yang sesuai dengan jiwa, semangat dan tujuan gerakan koperasi Indonesia;
d.mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan DEKOPIN;
e.membayar iuran.
(2)Setiap anggota luar biasa DEKOPIN mempunyai kewajiban:
a.berperan serta secara aktif memperjuangkan tercapainya tujuan DEKOPIN;
b.mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan DEKOPIN;
c.membayar iuran.

Pasal 7
(1)Setiap anggota biasa DEKOPIN mempunyai hak:
a.untuk memilih dan dipilih;
b.mengajukan calon-calon anggota Pimpinan dan Pengawas DEKOPIN;
c.meminta pertanggungjawaban Pimpinan dan Pengawas DEKOPIN atas pelaksaan tugas kewajiban dan tanggjawabnya;
d.berbicara dalam rapat-rapat yang diselenggarakan DEKOPIN;
e.menyampaikan usul dan pendapat dan saran-saran kepada Pimpinan DEKOPIN, baik di dalam maupun di luar rapat;
f.menilai pelaksanaan keputusan Rapat Anggota yang dilaksanakan oleh Pimpinan DEKOPIN.
(2)Setiap anggota luar biasa DEKOPIN mempunyai hak:
a.berbicara dalam rapat-rapat yang diselenggarakan DEKOPIN;
b.menyampaikan usul dan pendapat dan saran-saran kepada Pimpinan DEKOPIN, baik di dalam maupun di luar rapat;
c.menilai pelaksanaan keputusan Rapat Anggota yang dilaksanakan oleh Pimpinan DEKOPIN.

BAB V
SUSUNAN DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 8
(1)DEKOPIN mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:
a.di tingkat Nasional disebut DEKOPIN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
b.di tingkat Propinsi/Daerah Istimewa disebut DEKOPIN Wilayah (DEKOPINWIL) yang berkedudukan di Ibukota Propinsi/Daerah Istimewa;
c.di tingkat Kabupaten/Kotamadya disebut DEKOPIN Daerah (DEKOPINDA) yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kotamadya.
(2)Hal-hal yang berkaitan dengan organisasi DEKOPIN Wilayah dan DEKOPIN Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, dengan memperhatikan perkembangan otonomi daerah.

(1)Rapat Anggota DEKOPIN merupakan pemegang kekuasaan tertinggi DKEOPIN.
(2)Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan atas usul sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) jumlah DEKOPINWIL dan 1/5 (seperlima) jumlah Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional.
(3)Peserta Rapat Anggota terdiri atas:
a.Pengurus Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional;
b.Pengurus DEKOPINWIL;
c.Pengurus DEKOPIN;
d.Pengurus DEKOPIN;
e.Badan Khusus/Lembaga DEKOPIN lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11
Rapat Anggota mempunyai wewenang:
a.mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DEKOPIN serta perubahan-perubahannya;
b.menetapkan kebijaksanaan umum pengembangan perkoperasian;
c.memilih dan memberhentikan Pimpinan dan Pengawas DEKOPIN;
d.menetapkan rencana kerja 5 (lima) tahun DEKOPIN;
e.mengesahkan laporan dan pertanggungjawab Pimpinan dan Pengawas DEKOPIN;
f.menyusun pendapat, pertimbangan dan saran dalam rangka pengembangan koperasi di Indonesia untuk disampaikan kepada lembaga terkait;
g.mengusulkan pembubaran DEKOPIN kepada Pemerintah.

(1)Setiap anggota DEKOPIN memiliki hak suara.
(2)Hak suara dari anggota DEKOPIN yang bukan Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional disalurkan melalui DEKOPINWIL secara proporsional, sedangkan Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional masing-masing memiliki satu suara.
(3)Penjabaran penyaluran hak suara diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14
(1)Keputusan Rapat Anggota mengikat seluruh anggota.
(2)Tata cara pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
MUSYAWARAH NASIONAL KOPERASI

(1)Pimpinan DEKOPIN dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
(2)Kepemimpinan DEKOPIN dilakukan secara kolektif yang terdiri dari:
a.Pimpinan Paripurna, berjumlah sebanyak-banyaknya 33 (tiga puluh tiga) orang;
b.Pimpinan Harian, sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, yang berasal dari Pimpinan Paripurna.
(3)Ketua Umum DEKOPIN dipilih secara langsung.
(4)Pimpinan Harian dan Pimpinan Paripurna DEKOPIN dipilih secara tidak langsung, di mana Ketua Umum terpilih sekaligus menjadi Ketua Formatur.
(5)Komposisi dan tata cara pemilihan Pimpinan DEKOPIN diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17
Sebelum melakukan tugas dan kewajibannya, seluruh Pimpinan DEKOPIN mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing dihadapan Rapat Anggota.

Pasal 18
(1)Pimpinan Harian DEKOPIN maksimal menjabat 2 (dua) kali masa jabatan.
(2)Apabila anggota Pimpinan Harian berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, amka Rapat Pimpinan Paripurna DEKOPIN dapat menggantikannya dengan anggota Pimpinan Paripurna yang lain dan untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan pada Rapat Anggota berikutnya.

(1)Pengawas DEKOPIN dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
(2)Pengawas DEKOPIN berjumlah sebanyak-banyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh seorang Ketua.
(3)Pengawas DEKOPIN bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
(4)Sebelum melakukan tugas dan kewajibannya, seluruh Pengawas DEKOPIN mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing dihapan Rapat Anggota.
(5)Pengawas DEKOPIN bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan DEKOPIN serta menyampaikan hasil pengawasannya secara periodik kepada Pimpinan DEKOPIN, DEKOPINWIL dan Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional.
(6)Jangkauan tugas Pengawas DEKOPIN mencakup DEKOPINWIL dan DEKOPINDA yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
(7)Pengawas DEKOPIN berhak memperoleh imbalan, biaya dan fasilitas dalam rangka melakukan tugasnya.

Pasal 21
(1)Pengawas DEKOPIN maksimal menjabat 2 (dua) kali masa jabatan.
(2)Pengisian jabatan Ketua Pengawas yang kosong Diundangkan di antara Pengawas dan Rapat Pengawas dan dipertanggungjawabkan pada Rapat Anggota berikutnya.
(3)Pengaturan lebih lanjut tentang Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
SEKRETARIAT JENDERAL

Hak dan penghasilan Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal dan Direktur diatur dengan peraturan tersendiri oleh Pimpinan Paripurna.

BAB XI
RAPAT PIMPINAN

Pasal 24
(1)Rapat Pimpinan Paripurna DEKOPIN diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
(2)Rapat Pimpinan Paripurna DEKOPIN mempunyai wewenang;
a.melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan DEKOPIN;
b.menetapkan program kerja tahunan berdasarkan rencana kerja 5 (lima) tahun.
(3)Rapat Pimpinan Paripurna DEKOPIN dapat dihadiri oleh:
a.Pengawas DEKOPIN;
b.Pengurus DEKOPINWIL;
c.Pengurus Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional;
d.Sekretaris Jenderal;
e.Badan Khusus/Lembaga DEKOPIN lainnya.
(4)Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rapat Pimpinan tersebut ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Tahun buku DEKOPIN berjalan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB XIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28
(1)Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Anggota khusus perubahan Anggaran Dasar.
(2)Rapat Anggota khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
(3)Keputusan Rapat Anggota khusus tentang perubahan Anggaran Dasar sah jika disetujui oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.
(4)Perubahan Anggaran Dasar yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota khusus, disampaikan kepada pemerintah untuk disahkan.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 29
(1)Untuk mengusulkan pembubaran DEKOPIN harus diadakan Rapat Anggota Khusus Pembubaran yang diselenggarakan atas permintaan 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DEKOPIN.
(2)Usulan pembubaran sah, jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara anggota yang hadir.
(3)Rapat Anggota khusus mengusulkan pembentukan Panitia Penyelesai yang terdiri dari unsur-unsur Pimpinan DEKOPIN, anggota DEKOPIN dan pihak lain yang dianggap perlu.
(4)Panitia Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban:
a.melakukan segala perbuatan hukum dan penyelesaian;
b.mengumpulukan segala keterangan yang diperlukan;
c.memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip DEKOPIN;
d.menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
e.menggunakan sisa kekayaan DEKOPIN untuk menyelesaikan sisa kewajiban DEKOPIN;
f.membuat Berita Acara Penyelesaian dan melaporkannya kepada pemerintah.
(3)Dalam hal terdapat sisa kekayaan DEKOPIN yang telah dibubarkan maka Panitia Penyelesai menyerahkan sisa kekayaan tersebut kepada badan yang menggantikan fungsi dan tugas DEKOPIN atau badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan DEKOPIN.

BAB XV
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN
PERATURAN PELAKSANAANNYA

Pasal 30
(1)Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh Rapat Anggota.
(2)Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan peraturan tersendiri oleh Pimpinan Paripurna DEKOPIN yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta dilaporkan kepada Rapat Anggota untuk memperoleh pengesahan.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 31
Anggaran Dasar ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pemerintah.

[tulis] » komentar « [baca]