BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pemasukan barang-barang dari luar daerah pabean Indonesia ke dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse belum dianggap sebagai impor.
(2)Pemasukan barang-barang dari dalam daerah pabean Indonesia ke dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse belum dianggap sebagai ekspor.

Pasal 4
Pemasukan barang-barang ke dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse dapat dilakukan oleh:
(1)Perusahaan Pengolahan yang berkegiatan di dalam maupun di luar Wilayah Usaha Bonded Warehouse, sepanjang barang-barang tersebut dipergunakan untuk keperluan proses produksinya sendiri.
(2)Perusahaan perdagangan nasional dan supplier luar negeri atau wakilnya yang ditunjuk sebagai pemegang kuasa penuh bagi keperluan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dapat ditunjuk sebagai wakil supplier adalah perusahaan perdagangan nasional.
(3)Pengusaha Bonded Warehousedan perusahaan lain yang berkegiatan dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse sepanjang barang-barang tersebut untuk dipergunakan atau dipakai di dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse.
(4)Departemen atau instansi Pemerintah lainnya.

(1)Pengusaha Bonded Warehouse merupakan pelaksana dalam pengurusan pemasukan barang-barang ke dalam dan pengeluaran barang-barang dari Wilayah Usaha Bonded Warehouse.
(2)Pengusaha Bonded Warehouse dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pejabat Bea dan Cukai dan Administrator Pelabuhan yang bersangkutan dapat melakukan pembongkaran, pemuatan dan pengangkutan barang langsung ke gudang Bonded Warehouse atau sebaliknya.
(3)Dalam hal Bonded Warehouse memiliki pelabuhan serdiri, maka pelabuhan tersebut dapat diperlakukan sebagai Pelabuhan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
(1)Perusahaan pengolahan yang berkegiatan dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse dan telah mendapat izin usaha dari BKPM serta pengusaha Bonded Warehouse yang telah mendapat izin usaha dari Departemen Perdagangan dan Koperasi berhak memperoleh pembebasan pungutan bea masuk, PPN impor, MPO impor, PPN dalam negeri (atas penyerahan barang) atas pemasukan barang-barang ke dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse.
(2)Mesin-mesin, suku cadang, bahan/alat perlengkapan bangunan, alat perlengkapan angkutan dan alat perlengkapan lainnya serta fasilitas yang diperlukan untuk kebutuhan sendiri bagi perusahaan pengolahan dan usaha Bonded Warehouse sebagaimana tercantum dalam lampiran izin usaha atau izin perluasan dari perusahaan yang bersangkutan:
a.dibebaskan dari pungutan bea masuk, PPN impor dan MPO impor bagi yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia.
b.dibebaskan dari pungutan pajak penjualan dalam Negeri (atas penyerahan barang) bagi yang berasal dari daerah pabean Indonesia.
(3)Bahan baku/bahan penolong yang dimasukkan oleh perusahaan pengolahan untuk penggunaan dalam proses produksi sendiri:
a.dibebaskan dari pungutan bea masuk, PPN impor dan MPO impor bagi yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia.
b.dibebaskan dari pungutan pajak penjualan dalam Negeri (atas penyerahan barang) bagi yang berasal dari daerah pabean Indonesia.
(4)Tatacara pemasukan mesin-mesin, suku cadang, bahan baku/bahan penolong, bahan/alat perlengkapan bangunan, alat perlengkapan angkutan, dan alat perlengkapan lainnya serta fasilitas yang diperlukan, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III
IMPOR DARI WILAYAH USAHA BONDED WAREHOUSE

Pasal 8
Yang dapat mengimpor barang-barang dari Wilayah Usaha Bonded Warehouse adalah perusahaan perdagangari nasional yang memiliki Tanda Pengenal Pengakuan Importir (TAPPI) atau Tanda Pengenal Pengakuan Importir Sementara (TAPPIS) dan perusahaan yang berusaha dalam bidang produksi yang memiliki TAPPI Produsen atau Angka Pengenal Impertir (API), terbatas serta Departemen atau instansi Pemerintah lainnya.

Pembayaran atas barang-barang yang diimpor dari Wilayah Usaha Bonded Warehouse dilakukan secara tunai atau berjangka dan transfer valuta asingnya harus disalurkan melalui Bank Devisa.

BAB IV
EKSPOR DAN RE-EKSPOR DARI
WILAYAH USAHA BONDED WAREHOUSE

Pasal 11
(1)Hasil produksi perusahaan pengolahan dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse seluruhnya untuk tujuan ekspor.
(2)Apabila kebutuhan di dalam negeri memerlukan atau berdasarkan pertimbangan lainnya, Menteri Perdagangan dan Koperasi setelah mendengar Menteri Keuangan dan Menteri lainnya yang bersangkutan dapat memperkenankan pemasukan hasil produksi perusahaan pengolahan dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse ke dalam daerah peredaran bebas.
(3)Pajak dan pungutan negara lainnya yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimaksud pada ayat (2) di perhitungkan berdasarkan bahan baku ex-luar Negeri yang menjadi komponen hasil produksi tesebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam daerah peredaran bebas.

Barang-barang hasil pengolahan dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse digolongkan sebagai barang hasil industri yang penting di tinjau dari penghasilan devisa dan dikenakan pajak ekspor sebagainana dimaksud dalam diktum I Pasal 4 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.-343/MK/IV/3/1976 tanggal 31 Maret 1976.

Pasal 14
Pelaksanaan ekspor hasil produksi perusahaan pengolahan dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse:
(1)dapat dilakukan dengan Letter of Credit yang diterima Bank Luar Negeri atau tanpa Letter of Credit dengan penyerahan devisa tunai yang besarnya sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah devisa hasil ekspor yang harus dijual kepada Pemerintah cq. Bank Indonesia.
(2)jika bahan baku atau komponen pengolahan seluruhnya berasal dari luar daerah pabean Indonesia dan Pemasukan ke dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan devisa umum, maka:
a.harus mengisi formulir E3 dengan mencantumkan seluruh nilai FOB.
b.pembayararn ekspornya harus dengan L/C atau sebagai pengganti L/C menyerahkan devisa tunai sebesar nilai FOB.
c.devisa hasil ekspor wajib dijjual kepada pemerintah cq.Bank Indonesia sebesar nilai FOB.
(3)Jika bahan baku atau komponen pengolahan seluruhnya berasal dari Luar daerah pabean Indonesia dan permasukannya ke dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse tidak dibiayai dengan devisa umum tetapi antara lain dibiayai dengan kredit luar negeri atau secara konsinyasi, maka:
a.harus mengisi formulir E3 dengan mencantumkan seluruh nilai FOB.
b.pembayaran ekspornya harus dengan L/C atau sebagai pengganti L/C menyerahkan devisa tunai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai FOB.
c.devisa hasil ekspor harus dijual kepada Pemerintah cq. Bank Indonesia sebesar nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sub b.
(4)Jika bahan baku atau komponen pengolahan seluruhnya berasal dari dalam daerah pabean Indonesia, maka:
a.harus mengisi formulir E3 dengan mencantumkan seluruh nilai FOB.
b.pembayaran ekspornya harus dengan L/C atau sebagai pengganti L/C menyerahkan devisa tunai sebesar nilai FOB.
c.devisa hasil ekspor harus dijual kepada Pemerintah cq. Bank Indonesia sebesar nilai FOB.
(5)Jika bahan baku atau komponen pengolahan berasal dari luar dan dari dalam daerah pabean Indonesia dan pemasukan bahan baku atau komponen pengolahan yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia tersebut ke dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse:
a.dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan devisa umum, maka:
1.harus mengisi formulir E3 dengan mencatumkan seluruh nilai FOB.
2.pembayaran ekspornya harus dengan L/C atau sebagai pengganti L/C menyerahkan devisa tunai sebesar nilai FOB.
3.devisa hasil ekspor harus dijual kepada Pemerintah cq. Bank Idonesia sebesar nilai FOB.
b.tidak dibiayai dengan devisa umum antara lain di biayai dengan kredit luar negeri atau secara konsinyasi, maka:
1.harus mengisi formulir E3 dengan mencantumkan seluruh nilai FOB.
2.pembayaran ekspor harus dengan L/C atau sebagi pengganti L/C menyerahkan devisa tunai sebesar 40% (empat puluh persen) sebesar nilai FOB.
3.devisa hasil ekspor harus dijual kepada Pemerintah cq. Bank Indonesia sebesar nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sub b.2.
4.Menteri Perdagangan dan Koperasi dapat meninjau kembali besarnya devisa tunai sebagaiman dimaksud dalam angka 2 sesuai dengan perkembangan.

Pelaksanaan re-ekspor barang-barang dari Wilayah Usaha Bonded Warehouse:
(1)Jika pemasukan barang-barang tersebut ke dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse dibiayai dengan devisa umum maka:
a.harus mengisi formulir E3 dengan cap khusus "re-ekspor" dan mencantumkan seluruh nilai FOB.
b.pembayaran re-ekspor harus dengan L/C atau sebagai pengganti L/C menyerahkan devisa tunai sebesar nilai FOB.
c.devisa hasil re-ekspor wajib dijual kepada Pemerintah cq. Bank Indonesia sebesar nilai FOB.
(2)Jika pemasukan barang-barang tersebut ke dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse tidak dibiayai dengan devisa umum antara lain dibiayai dengan kredit luar negeri atau secara konsinyasi, maka:
a.harus mengisi formulir model H khusus untuk Bonded Warehouse (H/BW).
b.bebas dari ketentuan devisa.

Pasal 17
(1)Pengeluaran mesin-mesin, suku cadang oleh perusahaan peingolahan baik ke luar maupun ke dalam daerah pabean Indonesia untuk direparasi atau diganti karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan sepanjang akan dimasukkan kembali ke dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse, dapat dilakukan tanpa pembayaran sesuatu jaminan.
(2)Pengiriman kembali bahan baku/bahan penolong untuk keperluan pengolahan yang tidak sesuai atau tidak dapat dipergunakan dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse ke luar daerah pabean Indonesia hanya diperkenankan kepada supplier semula dan dilakukan tanpa pembayaran sesuatu jaminan, sepanjang bahan baku/bahan penolong penggantinya akan dimasukkan kembali ke dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse.
(3)Jika pengiriman kembali mesin-mesin, suku cadang, bahan baku/baharn penolong ke luar daerah pabean Indonesia tidak untuk dimasukkan kembali ke dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse, maka:
a.apabila pemasukannya dibiayai oleh devisa umum, berlaku ketentuan Pasal 16 ayat (1).
b.apabila pemasukannya tidak dibiayai dengan devisa umum, berlaku ketentuan Pasal 16 ayat (2).

Pasal 18
Ketentuan-ketentuan mengenai Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk ekspor barang-barang dari Wilayah Usaha Bonded Warehouse ditetapkan sebagai berikut.
(1)Terhadap ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) (3), dan (5) diperkenankan menggunakan Surat Keterangan Asal formulir B.
(2)Terhadap ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5) yang memenuhi persyaratan lokal konten atau tingkat pengolahan tertentu sehingga dapat dikategorikan Orisinil Indonesia dan Pasal 15 diperkenankan menggunakan surat keterangan Asal:
a.Formulir A untuk negara-negara GSP.
b.Formulir B untuk negara-negara di luar GSP.
c.Formulir C untuk negara-negara ASEAN bagi komodoti tertentu.
d.Formulir H khusus barang-barang kerajinan untuk negara-negara MEE.
e.Formulir Textile/Handloom untuk negara-negara MEE dan bagi jenis-jenis tertentu.
(3)Terhadap re-ekspor sebagian dimaksud dalam Pasal I ayat (4) tidak diperkenankan untuk menggunakan Surat Keterangan Asal dan memakai label "buatan Indonesia" ("made in Indonesia").
(4)Pelaksanaan dari ketentuan pasal ini serta pengaturan Iainnya sehubungan dengan SKA akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi.

BAB V
PEMINDAHAN BARANG-BARANG DARI WILAYAH USAHA
BONDED WAREHOUSE KE WILAYAH USAHA BONDED WAREHOUSE LAIN
DAN PEMINDAHAN BARANG BARANG DALAM WILAYAH USAHA BONDED WAREHOUSE

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden ini, maka semua ketentuan terdahulu mengenai pemasukan barang-barang ke dalam dan pengeluaran barang-barang dari Wilayah Usaha Bonded Warehouse yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan dan Gubernur Bank Indonesia baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 22
Keputusan Presiden ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO.


[tulis] » komentar « [baca]